BPKP Minta Kepala Daerah di Kalsel Anggarkan Pengendalian Inflasi

BANJARBARU – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan Rudy M Harahap, meminta atensi seluruh Kepala Daerah se-Kalimantan Selatan menganggarkan pengendalian inflasi. Selain itu, mereka diminta mengambil langkah strategis dan kolaboratif.

Hal itu disampaikan melalui surat atensi yang dikirim pada Rabu (31/8) ke Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Kalimantan Selatan. Ini merupakan hal serius untuk menekan inflasi di Kalimantan Selatan, terutama Kabupaten Kotabaru yang sudah kritis di atas 6 persen.

Meskipun Indonesia dianggap “sukses” oleh dunia dalam menghadapi recovery pandemi COVID-19 dan ekonominya tumbuh (reborn) naik kembali ke angka 5,4 persen, inflasi sudah mengancam Indonesia.

“Ditambah lagi, karena perang Rusia-Ukraina, terganggunya pengiriman dari Rusia, salah satu pengekspor minyak dan bahan pangan terbesar di dunia,” ujar Rudy.

Dalam atensi yang disampaikannya, Rudy menegaskan, mengutip arahan Menteri Dalam Negeri pada Selasa (30/8), Pemerintah Daerah dan Desa harus mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi.
Selain itu, Pemerintah Daerah dan Desa, yang akan dibantu oleh BPKP, harus mengidentifikasi risiko dan menyusun strategi mitigasi risiko dalam pengendalian inflasi di daerah.

“Pemerintah Daerah dan Desa harus mengimplementasikan strategi mitigasi dan melakukan evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk pengendalian inflasi daerah. Ini harus menjadi isu prioritas para Kepala Daerah di Kalimantan Selatan, seperti ketika menghadapi Pandemi COVID-19. Jangan cuek-cuek saja, menganggap kondisi sekarang aman saja,” tegas Rudy.

Beberapa titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Selatan sudah mengalami antrean panjang untuk mengisi bahan bakar. Ini menandakan krisis ketersediaan energi yang serius.

“Masyarakat dijaga harus jangan sampai melakukan panic buying atas keterbatasan ketersediaan bahan bakar,” ungkap Rudy.

Karenanya, inflasi di daerah harus ditangani bersama dan harus melibatkan semua pihak yang ada di Kalimantan Selatan.
Sebagai langkah kolaborasi untuk meredam inflasi di Kalimantan Selatan, Rudy meminta Pemerintah Daerah dan Desa bersama unsur TNI/Polri dan lainnya menerapkan gerakan Bike to Work (Bersepeda ke Kantor) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Selatan.

“Apabila langkah ini diterapkan, kita dapat menyumbangkan efisiensi penggunaan energi karbon yang tidak membebani subsidi anggaran negara/daerah,” ungkapnya.

Selain energi, tanaman pangan seperti cabai dan bawang, sebagai salah satu penyumbang inflasi terbesar saat ini, juga dapat dikurangi dengan langkah sederhana.

Dikatakan Rudy, langkah sederhana itu adalah Urban Farming, gerakan menanam tanaman pangan secara mandiri, yang memanfaatkan lahan atau pekarangan kosong di masing-masing rumah.

Kedua hal sederhana yang disampaikan sebagai atensi ke Gubernur, Bupati, dan Walikota akan menciptakan efisiensi penggunaan energi karbon, ketahanan pangan, dan inflasi yang terkendali. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)