Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, akan menyampaikan sejumlah prioritas infrastruktur yang akan di bangun di provinsi ini, dalam Forum Kerja Sama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK), di Jakarta, pada 19 Mei mendatang.

Dihadapan 5 Kementerian dan seluruh Gubernur regional Kalimantan pada Musrenbang regional Kalimantan tersebut, salah satu prioritas infrastruktur yang akan disampaikan oleh Pemprov Kalsel yaitu mengenai pembangunan jalur transportasi kereta api (KA) dari kota Banjarmasin hingga kabupaten Tabalong, untuk menunjang Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“Kita memang mengharapkan, kota Banjarmasin sampai ke IKN itu dapat terhubung dengan rel kereta api,” ucap Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, kepada wartawan baru-baru tadi.

Dengan dibangunnya jalur rel sepanjang kurang lebih 213 Km tersebut, menurut Ari (sapaan akrab), Kalsel yang didaulat sebagai pintu gerbang IKN juga akan memiliki berbagai macam mode transportasi.

“Kita harap ini akan jadi prioritas nasional nanti,” harapnya.

Dalam perencanaannya, Pemprov Kalsel sendiri akan membangun 17 stasiun kereta api di 7 kabupaten/kota di provinsi ini. Diantaranya di kabupaten Banjar, Tabalong, HST, HSS, Tapin, serta di kota Banjarbaru dan Banjarmasin.

Dimana dari stasiun tersebut terdiri dari 1 stasiun penumpang, 12 stasiun penumpang dan barang, dan 4 stasiun operasi.

Selain pembangunan jalur rel kereta api, Ari menyebutkan, pihaknya juga akan meminta persetujuan pembangunan Bandara Internasional di kabupaten Tabalong.

Dimana Pemkab Tabalong sendiri diakuinya, telah menyiapkan lahan seluas 200 hektare, guna mewujudkan pembangunan Bandara tersebut.

“Mudah-mudahan semuanya ini dapat terwujud, walaupun masih panjang perjalanannya,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BARITO KUALA – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasanuddin Murad turun ke masyarakat meninjau langsung daerah pemilihannya dalam rangka pelaksanaan reses DPRD Provinsi Kalsel.

Kegiatan reses tersebut dilaksanakan di sejumlah titik di Kabupaten Barito Kuala dari 11-18 Mei 2022. Salah satunya dilaksanakan di Desa Karya Makmur, Kecamatan Tabukan yang merupakan desa sebelah Utara Batola yang dihadiri oleh masyarakat, Kepala Desa dan Camat Tabukan, Kamis (12/5).

“Daerah ini memang sangat jauh dari ibukota provinsi, bahkan mendekati ujung dari Kabupaten Barito Kuala. Setelah jalan di sini, sudah habis jalan di Barito Kuala. Kami sengaja datang ke sini untuk melihat perkembangan masyarakat” ungkap politisi senior partai Golkar tersebut.

Hasanuddin berharap, dengan adanya kegiatan ini, pihaknya dapat menampung aspirasi masyarakat yang kemudian akan disampaikan kepada kepala daerah Kalsel untuk menjadi petimbangan serta pedoman pengambilan kebijakan, sebagai tindak lanjut harapan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Hasanuddin juga menyoroti wacana pembangunan jembatan di daerah Pantang Baru yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan tengah (Kalteng) yang merupakan MoU dari Bupati Barito Kuala dan Bupati Kapuas.

Ia menanggapi postif wacana pembangunan jembatan ini dan menilai hal tersebut merupakan kabar baik yang harapannya akan membantu aktivitas warga agar akses tidak lagi terbatas.

“Peluang ini diharapkan juga menjadi angin segar untuk meningkatkan ekonomi warga,” jelasnya.

Sementara, Camat Tabukan Abdi Maulana menyambut baik kedatangan Anggota DPRD Kalsel Dapil Batola yang menurutnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena sosoknya sangat berpengaruh dan pernah menjabat sebagai Bupati Barito Kuala selama dua periode.

“Saya mewakili warga kecamatan Tabukan tentunya berbangga dengan kehadiran beliau, sebagaimana sosok beliau sebagai bupati dua periode tentunya sangat dinantikan di sini. Apalagi tadi sempat ada sesi tanya jawab atau diskusi, jadi aspirasi warga tersampaikan dengan baik. Semoga di lain waktu beliau dapat kembali berhadir di tengah-tengah warga Kecamatan Tabukan,” pungkasnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ribuan warga kota Banjarmasin dan sekitarnya, sejak pukul 08.30 WITA Kamis (12/5) pagi, memenuhi halaman hingga jalanan depan gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Kehadiran mereka, untuk memenuhi undangan pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, untuk menghadiri Haul Ganal ke-216 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan. Haul ini juga dihadiri sejumlah habib dan ulama Kalsel.

Dalam sambutannya sebelum acara dimulai, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan, Ia merasa bahagia dapat berdampingan dengan para habib dan ulama, sambil mengenang sosok ulama yang memiliki peran besar dalam sejarah perkembangan Islam di Kalsel tersebut.

“Kalsel patut bersyukur, karena memiliki 2 ulama besar yang peringatan haulnya selalu mendatangkan ribuan bahkan jutaan jemaah. Yakni Datu Kalampayan yang kita peringati hari ini, dan Guru Sekumpul. Saya berharap, kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut, termasuk haul untuk ulama Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Guru Sekumpul dan lainnya,” ujar Gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu.

Pada kesempatan ini, Paman Birin menyampaikan harapannya, agar pemerintah pusat mengabulkan usulan yang telah disampaikan Pemprov Kalsel, dan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

“Alhamdulillah, selain didukung seluruh lapisan masyarakat, usulan Pahlawan Nasional ini juga mendapat dukungan dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan dari luar negeri,” tutupnya.

Selain dihadiri pejabat di jajaran pemerintah Provinsi Kalsel, haul akbar yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini, juga dihadiri sejumlah ulama kharismatik Banua. Diantaranya, Almukarram KH Muhammad Wildan Salman, Muhammad Hatim Salman, Habin Ali bin Abdullah Alaydrus, KH Muaz Hamid, KH Hasanuddin Badruddin, KH Mukri Yunus dan Guru H Muhammad Syarie.

Prosesi haul diawali dengan lantunan syair-syair shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dipimpin Guru H Sa’aduddin Salman, dilanjutkan zikir yang diikuti santri Madrasah Darussalam Tanfidz dan Ilmu Al Qur’an di Martapura, kemudian pembacaan ayat Al Qur’an oleh Muhammad Abduh. Pembacaan manakib atau sejarah dan profil Datu Kalampayan disampaikan KH Muhammad Wildan Salman.

Datu Kalampayan yang lahir pada 17 Maret 1710, merupakan ulama besar dunia bidang fiqih bermazhab Syafi’i, berasal dari kota Martapura Kabupaten Banjar, Kalsel.

Salah satu kitab karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang terkenal adalah Sabilal Muhtadin, yang diabadikan sebagai nama masjid termegah di Kota Banjarmasin yakni Masjid Raya Sabilal Muhtadin. (RIW/RDM/RH)

HULU SUNGAI UTARA – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap menghadiri undangan peringatan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara ke-70, pada Kamis (12/5). Dalam sambutannya, Rudy mengajak serta mendorong semua jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk mempercepat implementasi penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah memiliki kebijakan terkait P3DN yang diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran Plt Bupati. Namun, di satu sisi belum ada pembentukan Tim P3DN dan Tim Pengelola e-Katalog Lokal.

“Ini menunjukkan sudah ada komitmen dari Kepala Daerah untuk mendorong percepatan P3DN, meskipun masih perlu tambahan dan perbaikan di segala lini,” tegas Rudy.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel juga senantiasa mengingatkan agar setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dilaksanakan dengan baik dan menaati ketentuan peraturan yang berlaku. Mengingat beberapa waktu lalu pernah terjadi kasus OTT yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu, penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi menjadi salah satu hal diperlukan untuk melakukan pembenahan.

“Di momen ini, kami BPKP siap untuk membantu Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penerapan SPIP Terintegrasi demi mewujudkan keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” imbuh Rudy.

“Apabila SPIP Terintegrasi telah diimplementasikan dengan baik, akan membawa pengaruh positif terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah yang diukur dengan indikator penilaian yang lain,” jelasnya.

Nilai-nilai yang ada dalam SPIP Terintegrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa framework penilaian birokrasi, yakni MCP KPK, Opini BPK, SAKIP, RB, Survei Penilaian Integritas, dan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Komitmen Bersama
Dalam acara tersebut sekaligus menjadi momentum jajaran OPD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk bersama-sama berkomitmen mendukung P3DN lewat SPIP Terintegrasi.

Sebanyak 27 pimpinan OPD telah menandatangani komitmen bersama untuk menerapkan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko dan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Diharapkan, dengan adanya penandatanganan komitmen bersama ini, penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dapat benar-benar terealisasi dan membawa dampak perubahan ke arah yang lebih baik bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara,” ujar Rudy. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Selatan, terus bergerak menurunkan angka stunting di Banua.

Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan, melalui Sekretaris Badan (SekBan) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan, Lasma Uli Lombantoruan kepada wartawan mengatakan, dengan digelarnya Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak ini, patut diapresiasi sehingga semakin bergerak dalam percepatan penurunan stunting di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel.

“Kita terus bergerak dampingi calon pengantin masa subur, ibu hamil, wanita pasca melahirkan dan melakukan program KB,” ucapnya

Menanggapi hal itu, Koordinator SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Kalsel, Didi Ariady, pihaknya sudah melakukan fasilitasi, konsultasi, dan koordinasi dalam percepatan penurunan stunting, dengan memperkuat tim pendamping keluarga, baik di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.

“Kami sudah menyusun rencana kerja, masih menunggu arahan pelaksanaan, juga memetakan prevalensi stunting di Kalsel,” kata Didi

Sementara itu, Ketua Bidang IV Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel Supri Nuryani mengungkapkan, selama ini langkah yang dilakukan pihaknya untuk turut serta dalam memberikan sosialisasi dengan adanya tim pendamping keluarga (TPK), agar dapat berjalan baik di lapangan.

“Kita beri dukungan penuh, dengan harapan dapat mampu menurunkan angka stunting,” harapnya

Hal senada juga ditambahkan Wakil Ketua II Perwakilan Daerah IBI Provinsi Kalsel Rusmiati Agustina, menurutnya pihaknya mendukung program pemerintah melalui tim pendamping keluarga, menggerkkan seluruh bidan untuk memberikan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat.

“Targetnya bukan hanya menurunkan stunting, juga mencegah sejak dini kematian bagi ibu dan bayi di Kalsel,” tutupnya

Untuk diketahui, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat, menggelar Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak pada Kamis (12/5). Acara berpusat di alun-alun Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, diikuti Tim Penggerak Keluarga (TPK) BKKBN seluruh Indonesia, termasuk BKKBN Kalsel secara virtual di ruang rapat Jalan Gatot Subroto Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

KOTABARU – Turnamen Sekenceng Cup 2022 yang diselenggarakan di Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, memiliki potensi besar terhadap kemajuan bulu tangkis di Kabupaten Kotabaru.

Karenanya sebagai Anggota legislatif ditingkat Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mendukung atas keberadaan dari kegiatan tersebut. Bahkan, menilai Turnamen Sekenceng Cup bisa menjadi ajang menjaring atlet bulu tangkis terbaik di wilayah itu.

“Terselanggaranya kegiatan ini tentu targetnya adalah dapat mencetak generasi atlet muda yang berprestasi dengan harapan bisa membawa harum nama daerah khususnya di Kabupaten Kotabaru,” ujarnya usai melaksanakan kegiatan reses (menjaring aspirasi) di dua tempat di Desa Sebatung dan Rampa Lama, Rabu (11/5) malam.

Meski diadakan hanya ditingkat desa, namun demikian, kegiatan ini yang mulanya hanya sekedar hobi ternyata mampu disorot salah satu pembina olahraga nasional sebagai ajang menjaring atlet baru.

“Ini suatu perjuangan yang luar biasa bahkan mampu diapresiasi oleh penggerak olahraga bulu tangkis,” ungkap politisi Partai Golkar yang juga kini menjabat sebagai Wakil Ketua di Komisi II DPRD Provinsi Kalsel.

Tepat pada penyelenggaraan turnamen yang diinsiasi keluarga besar Sekenceng itu, dirinya mengungkapkan tak hanya melirik prestasi melainkan proses penjaringan atlet untuk bisa menjajaki nasional terealisasi.

“Melihat permainan mereka tadi, ini menjadi salah satu momen yang tepat dalam mencari bibit berbakat sebagai bentuk apresiasi dalam penyelenggaraan kegiatan Sekenceng Cup 2022,” paparnya.

Tak hanya mendukung serta mengapresiasi, dirinya bahkan juga telah bersedia mengemban tugas sebagai pembina olahraga bulu tangkis yang diikuti mayoritas warga pesisir yang tinggal di Desa Rampa Lama.

“Tadi ada permintaan seperti itu, ya kita bersedia sehingga tadi ada pertandingan di luar dan sebagainya tinggal dihubungi saja apa yang sekiranya dapat dibantu,” tutur Ketua Sekenceng Kalsel itu.

Tokoh masyarakat Desa Rampa Lama, Mustamar, mengucapkan terima kasih atas digelarnya turnamen Sekenceng Cup 2022 di Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

“Alhamdulillah, Paman Yani (sapaan akrab) mau menjadi pembina kami di tahun 2022 ini tentu menjadi pendorong untuk meningkatkan prestasi agar ke depan mampu mencapai sebagai atlet terbaik,” harapnya.

Dia menyebut, atlet bulu tangkis yang terbentuk di Desa Rampa Lama itu sejatinya sering menyabet gelar juara.

“Selama ini kami dari PB Sinar Laut sering mendapat juara pada setiap pertandingan tetapi tidak ada pembinanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi telah mengunjungi Desa Sebatung, Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai titik awal kegiatan. Namun, momen ini tak hanya menjaring aspirasi melainkan juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antar warga, pejabat pemda hingga legislatif di wilayah konstituennya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengundang warga Banua untuk berhadir dalam Haul Ganal ke-216 Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan di Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Kamis (12/5) besok.

Haul Ganal ke-216 Datu Kalampayan yang diselenggarakan Pemprov Kalsel bekerjasama dengan Madrasah Darussalam Tanfidz dan Ilmu Al Qur’an ini, akan dihadiri para alim ulama dan habaib yang ada di Banua.

“Insya Allah, haul ganal ke-216 Datu Kalampayan akan kita gelar di Mahligai Pancasila besok Kamis. Kami mengundang warga Banua untuk dapat berhadir,” kata Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini.

Selain mengundang masyarakat, Paman Birin melalui Kepala SKPD meminta kehadiran seluruh ASN dan karyawan-karyawati di lingkup Pemprov Kalsel mengikuti haul ganal ini.

Paman Birin juga menyebut masyarakat Kalsel yang dikenal religius menjadikan ulama sebagai panutan, teladan, karena merupakan pewaris para Nabi.

Sementara itu berbagai persiapan haul ganal ini pun terus dimantapkan. Mulai tempat acara utama di Mahligai Pancasila hingga nantinya juga bisa diikuti dari dalam Masjid Sabilal Muhtadin melalui layar TV.

Selain itu, masyarakat umum dan jamaah yang mengikuti haul ganal ini disarankan untuk membawa alas duduk masing-masing.

Haul ganal ini pun akan dimulai pukul 09.00 WITA dan diperkirakan selesai sebelum waktu shalat Dzuhur tiba. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Menindaklanjuti instruksi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor agar melakukan pencegahan dini penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalsel menurunkan tim terpadu.

Tim terpadu bertujuan untuk melakukan pelacakan dalam rangka kewaspadaan dini penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di wilayah Kalimantan Selatan.

Tim terpadu terdiri dari Tim Kesehatan Hewan Disbunak Provinsi Kalsel, Tim Balai Veteriner Banjarbaru, Tim Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin,Tim Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, serta Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.

Kepala Disbunak Kalsel drh. Suparmi menyampaikan, sejak instruksi Gubernur, pihaknya gerak cepat dengan melakukan berbagai antisipasi, salah satunya dengan melakukan pelacakan hewan ternak sejak Minggu (8/5).

“Kita bergerak cepat sebagaimana instruksi Bapak Gubernur. Kita turunkan tin terpadu dan
mulai melakukan pelacakan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan tempat-tempat pengumpul ternak sapi, kerbau dan kambing yang berada di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar,” kata Suparmi.

Suparmi menjelaskan, pada wilayah Kota Banjarbaru dilakukan pemantauan di 3 tempat pengumpul sapi dan 1 tempat pengumpul kambing. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Banjar dilakukan di RPH Martapura dan 3 tempat pengumpul sapi.

Tim terpadu untuk Kota Banjarmasin juga melakukan pemantauan di RPH Basirih Banjarmasin, dan 2 tempat pengumpul sapi dan satu tempat pengumpul kambing.

Dibeberkan Suparmi, tim terpadu melakukan pemeriksaan kesehatan pada hewan ternak yang ada dan pengambilan sampel, tracking pemasukan ternak dan distribusi ternak pada dua bulan terakhir. Selain itu juga melakukan sosialisasi dan KIE pada staf RPH dan pemilik tempat pengumpul ternak terkait kewaspadaan PMK.

Tidak sampai disitu saja, tim terpadu juga melakukan pengawasan di pintu masuk melalui jalur laut, yang dilakukan terhadap KM. Dharma Rucitra I yang berasal dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam rangka kewaspadaan PMK di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dengan menggunakan mobil layanan karantina dan hasilnya nihil penyakit ternak yang berasal dari Provinsi Jawa Timur.

“Alhamdulilah, sampai hari ini belum kita temukan penyakit mulut dan kuku pada ternak yang ada di Banua. Semoga kewaspadaan kita ini benar-benar membuat hewan ternak di Kalsel bebas penyakit,” harap Suparmi.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Disbunak, sesuai dengan arahan Gubernur Sahbirin Noor akan terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian virus PMK pada hewan ternak ruminansia. Antara lain dengan meningkatkan biosekuriti dan memperketat pengawasan lalu lintas ternak, mengingat banyaknya ternak yang berada di pengumpul ternak merupakan ternak yang berasal dari luar Kalsel.

Disbunak juga mengimbau masyarakat yang melakukan usaha yang berkaitan dengan lalu lintas ternak, agar selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan melaksanakan tertib administrasi serta melaporkan kepada petugas Dinas yang melaksanakan fungsi kesehatan hewan, jika ditemukan ternak yang sakit. (DISBUNAK.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BATOLA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasanudin Murad melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Cerbon, Selasa (10/4).

Pasalnya, menurut Ketua Komisi III DPRD Kalsel, masyarakat di Kalsel, khususnya di Batola wajib mengetahui mengenai Perda yang sudah disahkan oleh Gubernur Kalsel. Oleh sebab itu, dirinya sebagai bagian dari wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk memberitahu kepada masyarakat Kalsel tentang adanya peraturan ini.

“Karena perda yang dibahas tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka saya mengundang orang nomor satu di Kabupaten Batola, ibu Noormiliyani AS sebagai narasumber pada kegiatan sosper ini,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Barito Kuala Noormiliyani melalui sosper Nomor 11 tahun 2018 ini, dapat meminimalisir hal-hal yang terkait dengan kesenjangan perempuan, baik itu yang berkiprah didunia politik, budaya dan pemerintahan.

“Hal itu agar bisa memotivasi diri perempuan tersebut dan bisa membuat ia dikenal orang secara luas,” harapnya.

Selain itu, melalui kegiatan ini juga diharapkan Kabupaten Batola dapat mempertahankan nilai kesetaraan gender yang mana berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, Kabupaten Batola terbaik nomor satu di Kalsel.

“Jadi tahun 2022 ini, saya juga berharap Batola bisa kembali menjadi nomor satu di Kalsel,” pungkasnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Lahan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tidak semakin berkurang. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Gusti Rosyadi Elmi kepada wartawan, Selasa (10/5).

Pasalnya, menurut Rosyadi, berdasarkan data Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), saat ini luas lahan pertanian di HST semakin berkurang setiap tahunnya. Kondisi ini ditengarai disebabkan akibat banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi wilayah permukiman atau perumahan. Selain itu juga dikarenakan terjadinya beberapa kali bencana alam di wilayah tersebut.

“Pasca banjir bandang satu tahun yang lalu, kerusakan lahan pertanian yang rusak akibat banjir mencapai 11.231 hektar, ini menyebar di sepuluh kecamatan,” ungkapnya.

Kondisi ini, lanjut Rosyadi, dinilai sangat mempengaruhi untuk target hasil produksi pertanian di Kabupaten HST. Sejumlah lahan pertanian yang rusak tentunya akan berpengaruh terhadap hasil panen beberapa tahun ke depan, dikarenakan lahan pertanian tertutup lumpur tebal dan tak bisa digarap.

Oleh karena itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai perlu ada upaya untuk meningkatkan kembali luasan lahan pertanian di wilayah HST. Apalagi saat ini sebagai komponen pendukung, Pemprov Kalsel memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dimana dalam Perda ini mengamanahkan terkait jumlah minimal luasan lahan pertanian yang harus dimiliki Kabupaten HST.

“Dalam Perda ini, di pasal 12 ayat (2) huruf d mengamanatkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling kurang seluas 29.000 hektar,” jelasnya.

Rosyadi berharap keberadaan perda ini mampu mencetak lahan pertanian dan menurunkan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman serta dapat menjadikan kabupaten HST menjadi daerah yang swasembada pangan.

Untuk diketahui, Anggota DPRD Kalsel Dapil IV wilayah Tapin, HSS dan HST ini menggelar sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang diikuti puluhan peserta yang terdiri dari aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, para ketua RT, pengurus langgar dan tokoh masyarakat di Desa Paya Besar Kecamatan Baru Benawa Kabupaten HST, Senin (9/5). Kegiatan ini menghadirkan narasumber yaitu Anggota DPRD Kabupaten HST, Laila Irnawati dan Kepala Desa Paya Besar Iberahim. (NRH/RDM/RH)