Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin menggelar Sosialisasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan, di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (30/6). Dibuka oleh Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor.

“Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan sosialisasi yang digelar Bappeda Litbang Kota Banjarmasin,” ucap Arifin.

Mengingat, lanjutnya, kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan di Kota Banjarmasin.

“Sehingga, diperlukan langkah langkah strategis dalam penanganan kemiskinan di Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Diharapkan, pada sosialisasi ini akan didapatkan hasil untuk masukan penanganan kemiskinan di Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin Ahmad Sauqi mengatakan, salah satu faktor penyebab kemiskinan Kota Banjarmasin, dari sektor ekonomi.

“Akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengangguran terjadi di tengah masyarakat. Sehingga, mempengaruhi perekonomian warga tersebut,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Ahmad Sauqi, saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya melakukan kebijakan penanganan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyarankan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin, agar sasaran penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin langsung, kepada orang miskin bukan lagi kepada kantong kemiskinan.

“Untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin, kami menyarankan agar Pemerintah Kota Banjarmasin. Untuk memberikan penanganan langsung di individu tidak bisa lagi secara kebijakan makro atau lingkungan,” ungkapnya.

Untuk saat ini, lanjutnya, yang diperlukan langsung menyentuh kepada orang miskin, tidak lagi ke kantong kemiskinan.

“Maka dengan begitu, diharapkan bantuan yang diberikan benar benar tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, di Kota Banjarmasin ini merupakan Kota yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Orang miskin yang terjadi, karena mereka tidak bisa memanfaat kesempatan yang diberikan. Orang seperti itulah yang perlu mendapatkan bantuan. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balitra) kota Banjarbaru menggelar panen jagung varietas JH37 pada lahan sains sekitaran kantornya dengan luas tiga hektare, pada Kamis (30/6). Panen bersama ini dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel Suparno, bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Syamsir Rahman.

Kepada sejumlah awak media, Suparno menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel selalu mendorong kegiatan pertanian agar nantinya bisa menjadi sentral pangan nasional. Varietas jagung JH 37 yang baru saja dipanen diharapkan, dapat berkembang dan disukai oleh masyarakat Kalsel. Dengan adanya varietas ini, maka Kalsel tidak hanya menjadi penyangga beras nasional namun juga akan menjadi penyangga pangan nasional.

“Kegiatan kali ini dapat membantu peningkatan jumlah panen jagung di Kalsel, sehingga tanaman jagung bisa surplus seperti tanaman padi,” ucap Suparno.

Sementara Itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Syamsir Rahman mengatakan, untuk hasil panen jagung kali ini, pihaknya menilai panen jagung JH 37 sudah bisa berkembang di wilayah Kalsel, dan hal tersebut merupakan hal yang membanggakan untuk banua ini.

“Secara teknis sudah bagus sekali, karena pada saat tumbuh, tidak ada terkena serangan hama,” sahut Syamsir Rahman.

Syamsir Rahman menambahkan, tanaman jagung merupakan varietas unggulan nomor dua setelah beras dengan jumlah produksi 400 ribu ton per tahunnya. Jumlah tersebut sudah memenuhi kebutuhan Kalsel untuk dua pabrik produksi jagung.

Ditempat yang sama, Kepala Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra), Agus Hasbianto menyampaikan, varietas jagung JH 37 mempunyai kelebihan dibanding varietas jagung lainnya, yakni dapat panen lebih cepat dan tahan terhadap sejumlah penyakit hama, sehingga petani disarankan dapat menanam varietas jagung JH 37.

“Jagung yang dipanen kali ini berumur kurang lebih 105 hari, untuk menanamnya pun, sangat hemat dalam penggunaan pupuk, meski ditanam di atas lahan rawa,” tutup Agus. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Seleksi tahap kedua Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM periode 2022-2027 digelar di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) provinsi Kalimantan Selatam (Kalsel), Kamis (30/6).

Sebanyak 14 calon dewas yang dinyatakan lolos pada seleksi tahap pertama 28 Juni lalu, kini mengikuti seleksi tahap kedua berupa tes psikologi.

Disela kegiatan, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media Dinas Kominfo Kalsel, Noor Aneka Lindawati mengungkapkan, hasil seleksi psikologi kali ini, akan diumumkan beberapa hari sebelum pelaksanaan tahap seleksi selanjutnya berupa tes Computer Assisted Test (CAT) pada 4 Juli 2022 nanti.

“Nanti sampai terakhir mungkin kita pengumumannya di tanggal 7 Juli, sebelum sampai ke tahap uji kelayakan di Dewan,” ungkapnya.

Menurut Linda, keberadaan Dewas bagi suatu lembaga penyiaran merupakan kewajiban, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk LPPL Abdi Persada FM milik Pemprov Kalsel ini.

Selaku panitia pelaksana dalam kegiatan tersebut, dirinya berharap peserta yang terpilih mampu melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

“Semoga masing-masing dari yang terpilih, mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-undang, dalam hal ini Pemerintah provinsi Kalsel,” harapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, hingga triwulan dua ini, sudah melayani sebanyak 120 perusahaan.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala LK3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Syarifah Norhani, diruang kerjanya pada Rabu (29/6) mengatakan, untuk triwulan dua ini sangat banyak perusahaan yang diberikan pelayanan pengujian tersebar di tiga belas kabupaten dan kota, serta lintas Provinsi yaitu Kalimantan Tengah.

“Kami targetkan 200 perusahaan tahun 2022 ini, optimis akan tercapai,” ucapnya

Syarifah menjelaskan, selain pelayanan pengujian, pihaknya belum lama tadi memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak hanya fokus di perusahaan. Namun di rumah sakit swasta.

“Kita penyuluhan didampingi Kasi Ergonomi dan Kasi Kesehatan Kerja,” katanya

Lebih lanjut Syarifah menambahkan, setelah resmi ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini, akan terus berupaya memberikan pelayanan pengujian terbaik bahkan penyuluhan, agar tercipta kesehatan dan keselamatan para pekerja.

“Pekerja ini harus sehat fisik, psikis, dan sosial, untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta semua pihak, turut terlibat dalam menurunkan angka kasus stunting di Kalsel.

Kepada sejumlah wartawan, usai membuka acara Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022, Rabu (29/6) di halaman kantor BKKBN provinsi Kalsel di Banjarmasin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, moment Harganas ini, hendaklah menyatukan komitmen dengan semua pihak, untuk bersama-sama menurunkan stunting di Kalsel, yaitu tidak hanya tugas Pemerintah, legislatif dan swasta, media serta masyarakat sekitar.

“Target tahun 2024 penurunan stunting sekitar 14 persen, hal itu tidak mudah dilakukan. Namun, sisa waktu 2 tahun ini harus bergotong royong, dan memberikan kontribusi secara aktif, saling bekerjasama dan bersatu padu,” pintanya

Roy menyampaikan, dengan mengusung tema “Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting” pada Peringatan Harganas ke-29 tahun 2022, dapat menggugah kesadaran, agar memperhatikan kecukupan gizi di lingkungan keluarga masing-masing.

“Keluarga benteng utama dalam pencegahan stunting,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Ramlan, menjelaskan, penanganan stunting menjadi prioritas di banua, dengan tema itu akan fokus melakukan pencegahan stunting pada anak dan tentu menciptakan keluarga bebas stunting, sehingga dengan membentuk keluarga yang berkualitas, akan berdampak menjadikan sumber daya manusia yang unggul.

“Pemenuhan gizi mulai sekarang harus dilakukan untuk mencegah stunting sejak dini,” jelasnya

Disampaikan Ramlan, saat ini kasus stunting di Kalsel berada diranking ke-6, jika per tahun bisa turun 5,33 persen, maka target 2024 mendatang dapat terpenuhi. Dari 13 Kabupaten dan kota, angka kasus stunting yang tertinggi berada di Kabupaten Banjar dan terendah di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Kita terus bergerak dengan para tim yang sudah dibentuk, seperti tim percepatan stunting provinsi, kabupaten dan kota, kemudian pendamping keluarga ada sebanyak 3 ribu 72 tim, terdiri dari bidan, kader kesehatan, kader KB serta PKK,” tutupnya

Untuk diketahui, peringatan Hari Keluarga Nasional ke 29 tahun 2022 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini, dihadiri pula oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK, unsur Forkopimda Kalsel dan Duta GenRe tahun 2022. Kegiatan ini sekaligus memberikan pelayanan KB, baik IUD dan Implan, serta dijual produk dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), seperti minuman dan minuman kesehatan, kain sasirangan, dan tas purun. (NHF/RDM/RH)

YOGYAKARTA – Guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas.

Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Sekretariat DPRD Kalsel dengan Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Regional Yogyakarta.

Dalam sambutannya pada acara pembukaan Bimtek, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin mengatakan pihaknya menyambut baik dan menyampaikan terimakasih atas kerjasama dan fasilitasi yang diberikan PPSDM Regional Yogyakarta. Ia berharap bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta kinerja anggota DPRD Kalsel ke depan.

“Dengan berbagai materi yang disiapkan, saya lihat semuanya bagus-bagus, kita berharap bisa diikuti dan dijalankan dengan baik ke depannya, baik oleh anggota dewan dan juga pegawai di setwan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat II BPSDM Kemendagri, Rochayati Basra, yang membuka secara resmi bimtek tersebut menekankan, ada 3 (tiga) hal penting terkait pemimpin. Pertama pemimpin harus punya konsep, kedua harus punya power (kekuatan), dan ketiga follower (pengikut).

“Bapak ibu anggota dewan adalah pemimpin. Pemimpin harus punya konsep, punya power, dan follower. Kalau tidak memiliki yang tiga ini tidak mungkin bapak ibu ada disini sekarang,” tegasnya.

Disamping itu, wanita yang biasa dipanggil Roro Khasan ini menambahkan, setiap anggota dewan harus punya mentalitas, prinsip, dan integritas. Ini yang sangat penting. Ia berharap kegiatan bimtek ini juga dapat meningkatkan pemahaman anggota dewan akan tugas dan fungsinya sehingga bisa mengimbangi eksekutif.

Sementara, Plt. Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Zaini, sebagai ketua panitia bimtek mengatakan, pelaksanaan bimtek ini berdasarkan rencana kerja DPRD Kalsel Tahun 2022. Dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD Kalsel dalam hal penanganan tugas dan kewenangannya.

Bimtek dilaksanakan selama 4 hari dari 27 – 30 Juni 2022 bertempat di salah satu hotel di Yogyakarta dengan materi antara lain, Reformasi Birokrasi Indonesia Dan Meneguhkan Integritas oleh Roro Khasan dari BPSDM Kemendagri, dan Kebijakan Pengembangan SDM Penyelenggara Pemerintah Daerah oleh Kepala PPSDM Yogyakarta R. Agus Iriawan. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Maraknya perkawinan anak memposisikan Kalsel berada diangka 15,30 persen. Angka ini pun juga membawanya menempati urutan keempat pada 2021 se Indonesia.

Namun, angka yang menunjukkan saat ini lebih menurun ketimbang tahun 2020 yang berada dikisaran 16,24 persen dan membawa Kalsel harus menduduki peringkat keenam.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel Adi Santoso mengungkapkan terjadinya pertumbuhan angka pernikahan dibawah umur 19 tahun tersebut dipicu tak jauh dengan kondisi ekonomi dan kurang maksimalnya pendidikan.

“Ini adalah permasalahan yang harus dituntaskan, sebagian besar banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah,” ujarnya pada kegiatan review RAD pencegahan perkawinan anak di Provinsi Kalsel tahun 2022, Rabu (29/6) siang.

Selama 2021, persentase perkawinan anak paling banyak terjadi di Kalsel adalah kalangan perempuan yang berkisar 81 persen atau sebanyak 1.232 orang sementara laki-laki hanya sekitar 19 persen dengan jumlah 281 orang.

“Apabila permasalahan ini tidak diselesaikan maka akan kasus perkawinan anak terus terjadi,” ungkap Kepala DPPPA Kalsel Adi Santoso.

Melalui data Pengadilan Agama Kalsel mencatat angka pernikahan pengantin dibawah usia 19 tahun yang mendapat dispensasi pada 2020 sempat mencapai 1.419 orang. Akan tetapi, tahun selanjutnya menurun jadi 250 orang.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan mengharapkan adanya upaya dari berbagai instansi ikut berpartisipasi dalam merealisasikan penurunan angka perkawinan anak.

“Untuk itu keseriusan dalam penanganan ini harus serius ditangani apalagi program tersebut merupakan strategi Pemprov Kalsel dalam membentuk SDM yang berkualitas,” harapnya.

Pada 2019, Kalsel sempat menduduki urutan pertama sebesar 21,18 persen yang secara nasional dipatok 10,82 persen. Hal tersebut pun pernah terjadi ditahun 2017 dengan angka 23,12 persen dibanding nasional 11,54 persen.

“Jika tidak kita tangani dengan baik nantinya akan memberikan dampak besar kepada masyarakat, bahkan dapat meningkatkan angka kematian pada ibu dan juga angka kelahiran anak stunting. Selain itu juga dapat memicu konflik atau kerentanan berkeluarga karena emosi yang belum stabil,” tutup Sulkan.

Didalam daerah, Kabupaten Tanah Laut berada diurutan tertinggi sekitar 174 kasus disusul Hulu Sungai Utara (HSU) 166 kasus, Banjar 161 kasus, Tanah Bumbu 157 dan Banjarmasin 135 yang tercatat pada 2020 lalu.

Sedangkan Barito Kuala 93 kasus, Tapin 86 kasus, Hulu Sungai Tengah (HST) 77 kasus, Hulu Sungai Selatan (HSS) 40 kasus, Tabalong 52 kasus, Kotabaru 43 kasus. Namun terendah berada di Kota Banjarbaru sebanyak 27 kasus dan diikuti Balangan yang hanya 16 kasus. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan dan PT PLN menjalin kerjasama terkait kelistrikan.

Penandatanganan kerjasama dilaksanakan antara Kepala Labkesda Kalsel, Riko Ijami dan Manager PLN UP 3 Banjarmasin, Sudarto di ruang kerja Kepala Labkesda Kalsel di Banjarmasin, Selasa (28/6).

Kepala Labkesda Kalsel, Riko Ijami mengatakan kerjasama tersebut dalam rangka penambahan daya atau kapasitas listrik dimana Labkesda Kalsel sebagai pelanggan premium PLN.

“Jadi penambahan daya listrik kita untuk kapasitas diatas 300 KPA,” katanya kepada wartawan.

Menurut Riko, penambahan daya listrik ini diperlukan karena saat ini Labkesda sudah mengalami perubahan, terutama dari segi peralatan pendukung untuk pemeriksaan yang membutuhkan suplai listrik yang lebih banyak.

“Selain itu, peralatan pendukung pemeriksaan maupun bahan-bahan pemeriksaan seperti reagen juga memerlukan kemampuan listrik untuk menyalakan pendingin udara agar tetap berada dalam suhu standar sehingga tidak merusak kualitasnya,” jelasnya.

Dengan penambahan daya listrik ini, diharapkan kualitas dan kuantitas pelayanan lebih meningkat, baik bagi masyarakat maupun instansi dan perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka RSUD Ulin Banjarmasin menggelar Forum Konsultasi Publik, di Aula Lantai 8 Ulin Tower, Selasa (28/6). Dibuka Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar.

Dalam sambutannya Izzak menyampaikan, RSUD Ulin Banjarmasin ini merupakan rumah sakit milik semua masyarakat. Sehingga diperlukan kerjasama semua pihak, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini.

“Dengan adanya forum diskusi konsultasi publik ini, kami menerima semua masukan dan kritik, untuk peningkatan pelayanan di RSUD Ulin Banjarmasin agar semakin baik lagi kedepannya,” ucap Izzak.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diauddin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dukungan terhadap, peningkatan pelayanan dari RSUD Ulin Banjarmasin.

“Tentu kami memberikan dukungan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya..

Dalam kesempatan tersebut, Diauddin juga mengatakan, jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkat kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Saat ini di Luar Negeri sedang bergelut pada penanggulangan penyakit Regeneratif seperti Jantung, diabetes, hipertensi, serta lainnya.

Namun, di Tanah Air masih bergelut pada penanganan penyakit menular seperti TBC serta lainnya. Namun, saat ini penyakit Regeneratif juga semakin meningkat seperti penyakit hipertensi. Bahkan, di Provinsi Kalimantan Selatan untuk penyakit hipertensi masuk dalam kategori tertinggi.

“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyakit penyakit tersebut,” ucapnya.

Pada Forum Konsultasi Publik RSUD Ulin Banjarmasin dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diauddin, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Realisasi belanja negara sampai dengan Mei 2022 di provinsi Kalimantan Selatan, mencapai Rp.9.414,14 miliar atau 37,56 persen dari pagu. Secara total, capaian realisasi belanja tersebut lebih rendah sebesar 5,96 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu.

Hal ini disampaikan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah, pada Senin (27/6) saat jumpa pers rutin dikantornya kawasan jalan D.I Panjaitan Banjarmasin.

“Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar 2.536,19 miliar rupiah atau 31,03 persen dari pagu, atau turun 12,58 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021, yang mencapai 2.901,19 miliar rupiah. Penurunan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut, masih dipengaruhi oleh tidak adanya realisasi belanja modal yang cukup besar pada awal tahun 2022 karena sudah tidak ada lagi kegiatan yang bersifat multi years sebagai akibat pandemi, sebagaimana yang terjadi pada awal tahun lalu,” jelasnya.

Sementara untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan, lanjut Sulaimansyah, sampai dengan akhir Mei 2022 tercatat sebesar Rp 6.787,65 miliar atau 40,72 persen dari pagu.

“Bila dibandingkan realisasi tahun lalu pada bulan yang sama, realisasi bulan Mei 2022 lebih rendah dengan selisih sebesar 3,26 persen,” tambahnya.

Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan Mei 2022, masing-masing telah mencapai Rp.1.712,01 miliar (39,77 persen pagu) dan Rp.3.661, 95 miliar (48,90 persen). Sementara itu untuk penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai dengan akhir bulan Mei 2022 di wilayah Kalimantan Selatan telah direalisasikan sebesar Rp.809,83 miliar (22,60 persen pagu) yang berasal dari DAK Fisik dan non Fisik.

“Penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan, saat ini telah mencapai 679,03 miliar rupiah atau sebesar 47,60 persen dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi 32,27 persen dari periode yang sama tahun lalu, yang dapat mencairkan dana desa senilai 513,36 miliar rupiah,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)