Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Selasa (16/8) lalu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan 5 agenda besar nasional menuju Indonesia Maju.

Salah satu yang terpenting dari arahan tersebut yakni hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Sebab, hilirasasi industri dinilai mampu menciptakan nilai tambah suatu komoditas serta meningkatkan kemandirian ekonomi dan peran Indonesia dalam rantai pasok global.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan KSO PT. Sucofindo, PT. Amythas dan PT. INDEF, melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) tentang Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) ke berbagai daerah yang memiliki komoditas unggulan termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Di sela Rakorda Roadmap Kalsel di salah satu hotel di kota Banjarbaru, pada Jumat (2/9), Direktur Industri Hilirisasi Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Investasi/BKPM, Hasyim, mengatakan industri hilirisasi merupakan industri yang membutuhkan modal besar (capital intensive) serta teknologi tinggi.

Sehingga menurutnya, sangat diperlukan dukungan investasi langsung yang tinggi dan berkualitas, baik dari dalam maupun luar negeri.

Hasyim menilai ada dua komoditas yang dapat dikembangkan menjadi industri hilirisasi di Kalsel, yakni baru bara dan getah pinus.

“Kita tahu bahwa batu bara cukup potensi paling besar di Kalsel dan getah pinus tadi kita akan gali lagi informasi dari pengusaha, asosiasi dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Upaya yang telah dilakukan pihaknya diakui Hasyim, yakni dengan terus mendorong pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk menghentikan ekspor bahan mentah.

“Kita ingatkan bahwa kita harus segera untuk membangun industri hilirisasi, karena kalau tidak cadangan (sumber daya alam) kita akan habis jika dikirim keluar terus,” terangnya.

Sementara itu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, melalui Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan Setdaprov Kalsel Syaiful Azhari, menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah pusat yang berkomitmen dalam menjaga dan menciptakan iklim investasi positif khususnya di provinsi ini.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan upaya Pemprov Kalsel yang terus menggali potensi daerah baru, guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kami juga sangat mengapresiasi komitmen dan kesigapan BKPM yang terus berupaya membenahi berbagai persoalan dan permasalahan, baik teknis maupun non teknis,” ucapnya.

Gubernur menyebut saat ini ada beberapa potensi investasi yang sangat menggiurkan di provinsi ini.

“Seperti pembangunan smelter baja mentah di kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Kotabaru, potensi investasi di kawasan industri Jorong Tanah Laut, Crossing Road Banjarbaru-Batulicin, TPA Sampah dan Limbah Terpadu Regional Banjarbakula, Sektor Peternakan Sapi Terintegrasi dan masih banyak yang lainnya,” bebernya. (SYA/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyalurkan bantuan rehabilitasi dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diprioritaskan bagi penerima manfaat di Hari Perumahan Nasional 2022.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi Kepala Disperkim Kalsel Mursyidah Amini menyerahkan bansos ini secara simbolis kepada masyarakat yang tercatat layak mendapatkan bantuan.

Orang nomor satu di Kalsel ini mengungkapkan, bantuan tersebut merupakan wujud dari kepedulian Pemprov terhadap penyelenggaraan keterpenuhan perumahan bagi masyarakat.

“Pemenuhan hunian layak huni merupakan tugas negara termasuk pemerintah daerah,” ujarnya dalam sambutannya pada momen peringatan Hari Perumahan Nasional 2022, di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Kamis (1/9).

Paman Birin (sapaan akrab gubernur) optimis, pemerintah dapat menyediakan hunian yang layak dengan berkolaborasi antar sektor termasuk antar pemangku kepentingan.

“Semoga bisa terjalin dengan baik dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalsel, Mursyidah Amini menyebutkan, bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan penanganan bantuan rehabilitasi rumah korban terdampak banjir di 5 kabupaten.

“Totalnya ada sekitar 136 unit terdiri dari 30 unit untuk Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST) 45 unit, Balangan 11 unit, Batola sekitar 25 unit dan Tanah Laut 25 unit,” tuturnya.

Terkait penanganan pasca banjir, diungkapkan Mursyidah, masih terus berjalan. Selain telah ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov Kalsel juga akan melanjutkan penanganan tersebut.

“BNPB sudah merealisasikan sebanyak 3.941 unit sisanya Pemprov Kalsel akan menangani lanjutannya sekitar 3.236 unit,” ucapnya.

Sedangkan, dijelaskan dia, untuk bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) di Kalsel tercatat ada 12 kabupaten/kota dengan total 120 unit yang setiap masing-masing daerah mendapatkan 10 unit.

“Untuk 1 unitnya dianggarkan Rp20 juta. Itu terdiri dari pengadaan bahan bangunan Rp17,5 juta dan upah sebesar Rp2,5 juta,” bebernya.

Tahun ini, Pemprov Kalsel telah menangani 28.459 unit yang secara total keseluruhan berjumlah sekitar 76.032 RTLH. Artinya, tinggal 47.564 unit lagi yang harus ditangani pihaknya.

“Kebijakan pembangunan RPJMD Provinsi Kalsel Tahun 2021-2026 menargetkan capaiannya sebanyak 13.150 atau 27,64 persen. Tentu, kami memerlukan koordinasi dan kolaborasi serta dukungan Gubernur Kalsel dengan seluruh pemangku kepentingan baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar target pembangunannya dapat tercapai,” tutup Mursyidah. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berkomitmen untuk meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satunya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Digital tentang penggunakan absensi elektronik (e-Performance).

Berpusat di Ruang Rapat H Maksid Setdaprov Kalsel, Bimtek Digital dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Muslim, pada Jumat (2/9). Diikuti seluruh admin e-Performance dari masing-masing SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Di sela kegiatan, Muslim mengungkapkan Bimtek ini bertujuan untuk memantapkan fungsi dan peran seluruh admin absensi di setiap SKPD dalam meningkatkan kinerja ASN melalui sistem Aplikasi Kinerja Kalimantan Selatan (APIK).

Dimana dalam APIK itu disebutkannya, salah satunya ada absensi ASN yang dikaitkan dengan e-Government dan akan berpengaruh terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Sehingga seluruh peserta Bimtek ini sangat memegang kendali terhadap nasib kawan-kawan (ASN) lainnya,” ucap Muslim.

Selama ini lanjut Muslim, banyak ASN yang mengeluhkan pengakumulasian sistem keterlambatan di aplikasi e-Performance ini.

“Padahal berdasarkan laporan, mereka hanya terlambat beberapa menit saja, tetapi tetap mendapatkan potongan (TPP) yang tidak sedikit, makanya di Bimtek ini saya ingin mendiskusikan apa saja yang masih menjadi keluhan teman-teman di lapangan untuk mencari jalan yang terbaik,” tuturnya.

Selain itu, melalui Bimtek ini Muslim meminta kepada semua SKPD agar menginformasikan output kegiatannya melalui website masing-masing agar kerja dan kinerja SKPD dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Saya berharap para admin inilah yang menjadi pintu informasi bagi SKPD nya masing-masing,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kominfo Kalsel juga melakukan soft launching Aplikasi Dahsboard Command Center bernama LISKA, untuk mengoptimalkan fungsi Command Center sebagai ruang dalam memunculkan segalam macam informasi di Kalsel.

“Jadi nanti disini Bapak Gubernur dapat melihat berbagai macam informasi seperti iklim, lalu lintas, serta data-data yang berkaitan dengan kinerja SKPD dilingkup Pemprov Kalsel” ungkapnya.

Muslim menuturkan, aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan awal, dan perlu dukungan dari SKPD lain selaku produsen data agar bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin.

“Kita perlu dukungan dari teman-teman daru SKPD lain selaku produsen data untuk mengupdate dan membagikannya kepada Dinas Kominfo selaku wali data di Kalsel,” tuturnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Suripno Sumas melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Tugas dan Wewenang Pengawas Pemilu yang diikuti puluhan Ketua RT/RW di Kota Banjarmasin, Kamis (1/9).

Suripno menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada para Ketua RT/RW agar mereka mengetahui dan memahami tentang tugas dan wewenang Pengawas Pemilu. Pasalnya, menurutnya tidak menutup kemungkinan nanti ketika Pemilu 2024 dilaksanakan, para Ketua RT/RW ini terpilih menjadi Pengawas Pemilu, baik di tingkat TPS, kecamatan maupun di kota Banjarmasin.

“Selain itu, meskipun mungkin Ketua RT/RW tersebut tidak terpilih menjadi Pengawas Pemilu, akan tetapi dengan adanya pengetahuan mengenai tugas dan wewenang Pengawas Pemilu ini, mereka dapat melakukan pengawasan secara individu dan memberikan kritik maupun saran kepada petugas pengawas Pemilu agar menyelenggarakan Pemilu secara jujur dan adil,” tambahnya.

Sementara, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel, Azhar Ridhani sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, mengharapkan para Ketua RT/RW ini dapat melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang memungkinkan terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

“Para Ketua RT ini adalah simbol dari warga di kampung-kampung sehingga kami berharap mereka bisa taat peraturan dan mencegah pelanggaran di setiap tahapan Pemilu,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Haryanto terus melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kali ini Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menggelar sosialisasi Perda tersebut kepada puluhan guru dan tenaga pendidik SMAN 8 Banjarmasin, Kamis (1/9).

“Karena segmen kita adalah guru-guru, makanya saya mengambil Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Apalagi di bidang pendidikan di tingkat Kementerian sangat dinamis peraturannya. Jadi, sosialisasi ini sekaligus sharing dan diskusi terkait perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat Kementerian,” katanya.

Haryanto menambahkan dalam sosialisasi ini, disesi kedua juga disampaikan secara khusus oleh narasumber mengenai implementasi kurikulum merdeka. Diharapkan dengan adanya sosialisasi yang terus-menerus dilakukan, sekolah penggerak maupun sekolah biasa memiliki pemahaman yang sama terkait implementasi kurikulum merdeka.

“Karena bagi sekolah-sekolah biasa, mereka mandiri. Beda dengan sekolah penggerak yang didampingi pelatih ahli. Sehingga implementasi kurikulum merdeka harus dibackup oleh sosialisasi yang gencar sehingga mempunyai pemahaman yang sama. Jangan sampai nanti peserta sekolah biasa ketinggalan dibanding sekolah penggerak,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 8 Banjarmasin, Nailah menyambut baik terhadap sosialisasi Perda ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu untuk menambah pengetahuan dan wawasan para guru di sekolahnya dalam menerapkan kurikulum merdeka.

“Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini juga berkaitan dengan kurikulum yang baru tersebut. Meskipun kurikulum merdeka sudah diterapkan dan berjalan dengan baik di SMAN 8 Banjarmasin namun para guru masih perlu terus belajar untuk memaksimalkan penerapannya,” tambahnya.

Untuk diketahui, sosialisasi ini menghadirkan narasumber yaitu Fasilitator Guru Penggerak, Khairani. (NRH/RDM/RH)

KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi kembali melaksanakan Sosialisasi Perundang-undangan di daerah pemilihannya (Dapil) VI tepatnya di RT 11 Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Jumat (2/9).

Sosialisasi kali ini yaitu berkenaan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam paparannya Yani Helmi menyampaikan tentang pentingnya masyarakat untuk membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi pembangunan berbagai pelayanan dan fasilitas yang nantinya juga akan dinikmati oleh masyarakat luas.

“Pajak ini kan dari masyarakat untuk masyarakat. Wajib pajak berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali dengan ketentuan yang ada,” paparnya.

Paman Yani sapaan akrabnya Muhammad Yani Helmi, juga memastikan untuk terus mendorong agar masyarakat selaku wajib pajak, mendapatkan kemudahan dalam membayarkan pajak.

“Semenjak saya menjadi anggota DPRD, sangat konsisten untuk mendorong agar masyarakat diberikan kemudahan dalam membayarkan pajak, terutama bagi konstituen saya yang ada di Kotabaru dan Tanah Bumbu ini karena sebagai pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Namun demikian, menurutnya masih saja terdapat kesulitan yang menjadi keluhan masyarakat khususnya di Kabupaten Kotabaru yang notabenenya adalah wilayah kepulauan untuk membayarkan pajak, yakni untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang harus ke Mapolda yang berada di Banjarmasin. Sehingga apabila berurusan tentang perpajakan, mereka harus keluar biaya yang tidak sedikit.

“Contoh, saya sebutkan ya, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DKI, semua bayar pajaknya di Polres setempat. Kalsel semoga bisa menyusul. Itu yang kita inginkan,” ucapnya.

Oleh karenanya Paman Yani mengajak agar semua pihak terus berinovasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat membayar pajak. Sehingga target-target pemerintah dalam penerimaan PAD bisa tercapai dan berimbas pada pembangunan yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Kotabaru, Muhammad Fahmi Arif selaku narasumber dalam paparannya menyebut, berdasarkan arahan dari pimpinan yakni Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, maka pihaknya telah mendekatkan diri kepada masyarakat melalui Samsat Keliling.

“Kita juga mempunyai beberapa Samsat pembantu untuk mempermudah masyarakat membayarkan pajak. Yakni ada di Serongga, Sengayam dan yang terbaru ada di Lontar,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Fahmi juga menjabarkan tentang kemudahan untuk mengetahui waktu dan biaya pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan melalui aplikasi yang telah diluncurkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga masyarakat tidak mengalami keterlambatan dan mengetahui dengan pasti uang yang harus disetorkan.

“Aplikasi ini bernama Pajak Banua Bakeuda Prov Kalsel. Dapat didownload bagi android,” ujarnya.

Narasumber lain seperti Kasi Pendapatan Lainnya Pada UPPD Samsat Batulicin Indra Abdillah menyampaikan, akan pentingnya mengetahui membayar pajak.

“Karena inilah saatnya kita bersama-sama untuk turut andil dalam pembangunan di Banua,”

Terlebih jelasnya, meski UPPD Samsat merupakan instansi Pemprov, namun tetap ada pembagian bagi pemerintah Kabupaten maupun kota dimana UPPD Samsat tersebut bertempat. Sehingga baik Pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Kota juga akan tetap bisa secara bersama-sama menikmati dan menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya.

Diakhir kegiatan, tak lupa Paman Yani juga menyempatkan untuk memberikan bingkisan kepada masyarakat. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan Rudy M Harahap, meminta atensi seluruh Kepala Daerah se-Kalimantan Selatan menganggarkan pengendalian inflasi. Selain itu, mereka diminta mengambil langkah strategis dan kolaboratif.

Hal itu disampaikan melalui surat atensi yang dikirim pada Rabu (31/8) ke Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Kalimantan Selatan. Ini merupakan hal serius untuk menekan inflasi di Kalimantan Selatan, terutama Kabupaten Kotabaru yang sudah kritis di atas 6 persen.

Meskipun Indonesia dianggap “sukses” oleh dunia dalam menghadapi recovery pandemi COVID-19 dan ekonominya tumbuh (reborn) naik kembali ke angka 5,4 persen, inflasi sudah mengancam Indonesia.

“Ditambah lagi, karena perang Rusia-Ukraina, terganggunya pengiriman dari Rusia, salah satu pengekspor minyak dan bahan pangan terbesar di dunia,” ujar Rudy.

Dalam atensi yang disampaikannya, Rudy menegaskan, mengutip arahan Menteri Dalam Negeri pada Selasa (30/8), Pemerintah Daerah dan Desa harus mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi.
Selain itu, Pemerintah Daerah dan Desa, yang akan dibantu oleh BPKP, harus mengidentifikasi risiko dan menyusun strategi mitigasi risiko dalam pengendalian inflasi di daerah.

“Pemerintah Daerah dan Desa harus mengimplementasikan strategi mitigasi dan melakukan evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk pengendalian inflasi daerah. Ini harus menjadi isu prioritas para Kepala Daerah di Kalimantan Selatan, seperti ketika menghadapi Pandemi COVID-19. Jangan cuek-cuek saja, menganggap kondisi sekarang aman saja,” tegas Rudy.

Beberapa titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Selatan sudah mengalami antrean panjang untuk mengisi bahan bakar. Ini menandakan krisis ketersediaan energi yang serius.

“Masyarakat dijaga harus jangan sampai melakukan panic buying atas keterbatasan ketersediaan bahan bakar,” ungkap Rudy.

Karenanya, inflasi di daerah harus ditangani bersama dan harus melibatkan semua pihak yang ada di Kalimantan Selatan.
Sebagai langkah kolaborasi untuk meredam inflasi di Kalimantan Selatan, Rudy meminta Pemerintah Daerah dan Desa bersama unsur TNI/Polri dan lainnya menerapkan gerakan Bike to Work (Bersepeda ke Kantor) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Selatan.

“Apabila langkah ini diterapkan, kita dapat menyumbangkan efisiensi penggunaan energi karbon yang tidak membebani subsidi anggaran negara/daerah,” ungkapnya.

Selain energi, tanaman pangan seperti cabai dan bawang, sebagai salah satu penyumbang inflasi terbesar saat ini, juga dapat dikurangi dengan langkah sederhana.

Dikatakan Rudy, langkah sederhana itu adalah Urban Farming, gerakan menanam tanaman pangan secara mandiri, yang memanfaatkan lahan atau pekarangan kosong di masing-masing rumah.

Kedua hal sederhana yang disampaikan sebagai atensi ke Gubernur, Bupati, dan Walikota akan menciptakan efisiensi penggunaan energi karbon, ketahanan pangan, dan inflasi yang terkendali. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsdi perlu dikaji lagi. Mengingat, saat ini Indonesia termasuk calon penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yakni Kalsel masih mengalami dampak inflasi. Bahkan, Kotabaru tercatat masuk dalam deretan di atas target nasional sebesar 6,65 persen.

Menurut Pengamat Ekonomi Kalsel, Hastin Umi Anisah, penyebab akan dihapuskannya BBM bersubsidi ini disebabkan lantaran APBN tak dapat lagi menahan pembelian minyak jadi. Harga per barel yang dikenakan sebelumnya hanya dikisaran Rp63 juta dan kini naik Rp90 juta.

“Untuk memenuhi kebutuhan minyak di Indonesia itu kan dikuasakan ke kontrak karya Migas. Lalu mereka mengekspor ke Singapura untuk minyak jadi dan hanya dapat menghasilkan 1,6 juta barel perhari artinya masih kurang,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (1/9) siang.

Tercatat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BBM bersubsidi dari negara mencapai Rp502 triliun. Sedangkan secara total keseluruhan sebesar Rp2.000 triliun.

“Apabila dana tersebut digunakan untuk subsidi tersebut maka APBN akan jebol, tetapi, maksud dari jebol ini harusnya diperjelas,” imbuhnya.

Ia menilai, kebijakan ini harus benar-benar dikaji secara mendalam selain pertumbuhan laju inflasi pada kebutuhan pokok yang saat ini tengah dijalani secara nasional termasuk Kalsel. Ditambah lagi adanya kebijakan atas kenaikan BBM bersubsidi bakal menambah lagi angka inflasi.

“Otomatis akan menambah beban ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus memikirkan kembali kebijakan ini soal pemenuhan BBM bersubsidi,” ucapnya.

Dari Pengamatannya, selama ini kebutuhan minyak di Indonesia mencapai 1,4 juta barel perhari. Namun nyatanya, hanya mampu memenuhi keperluan dikisaran 600 ribu barel perharinya.

“Berarti kan masih kurang. Nah, dari kurangnya itu Indonesia impor dari kilang minyak luar negeri. Tapi, Indonesia selama ini juga ekspor minyak mentah dan impor minyak jadi,” ungkapnya.

Pemicu alasan kenaikan BBM bersubsidi, sebut dia, karena anggap belum tepat sasaran. Tetapi, dampak yang ditimbulkan ke masyarakat bawah juga harus dipikirkan secara matang. Sehingga, efek domino secara ekonomi dirasakan.

“Dampak domino yang dimaksudkan adalah bakal terjadi inflasi dan salah satunya yakni kenaikan harga bahan pokok tak hanya se Indonesia, Kalsel juga akan mengalami itu. Bahkan tidak semua orang telah mendapatkan pekerjaan atas dampak dari pandemi COVID-19,” tuturnya.

Saat ini Kalsel sendiri dalam perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat tahun kalender Juli 2022 inflasi mencapai 4,53 persen. Sedangkan inflasi di bulan yang sama sudah berada pada angka 0,36 persen. Disisi lain, tahun ke tahun (Juli 2021 – Juli 2022) bekisar 6,15 persen.

“Kita di Indonesia mampu menghasilkan minyak jadi sendiri tanpa harus mengekspor lagi. Mengingat, SDM dan teknologi tak kalah dengan negara lain. Jadi, yang perlu diperhatikan adalag efek domino ekonominya,” paparnya.

Sementara itu, Area Manager Commonication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Susanto Satria, mengatakan, pencanangan kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar saat ini masih tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Yang berubah itu hanya Bahan Bakar Khusus (BBK) non subsidi. Ya belum, nanti ditunggu saja, karena kewenangannya ada di pemerintah pusat. Jadi mereka nanti yang mengumumkan,” singkatnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerjanya, Rabu (31/8).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan rapat kerja tersebut dilaksanakan untuk menyelaraskan antara kegiatan-kegiatan SKPD dengan aspirasi masyarakat yang dijaring dalam reses anggota DPRD Kalsel.

“Hal ini dilakukan agar dalam aplikasinya pada APBD tahun 2023 nanti bisa tepat sasaran dan kalaupun ada belanja modal sifatnya bisa produktif sehingga pembangunan bisa lebih merata di Kalsel,” kata Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini kepada wartawan.

Paman Yani mengungkapkan dalam rapat tersebut, anggota dewan bersama SKPD mitra kerja bertukar pikiran sambil memastikan bahwa pembangunan ini benar-benar merata di Kalsel.

“Kami anggota dewan yang mewakili tujuh daerah pemilihan ini juga sama. Jangan sampai ada terjadi ketimpangan, tidak balance, sehingga dalam aplikasi pembangunan ini bisa benar-benar selaras dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalsel,” jelasnya.

Selain itu, Paman Yani juga menginginkan agar SKPD mitra kerja diminta fokus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan anggota DPRD Kalsel akan memonitoring hal itu.

“Kita akan lihat perkembangannya sehingga benar-benar terarah dan yang ujungnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di Banua,” tambahnya.

Untuk diketahui, rapat kerja tersebut dihadiri antara lain Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata dan lain-lain. (NRH/RDM/RH)