Pemprov Kalsel Serahkan Bantuan Rehabilitasi dan Peningkatan Kualitas RTLH

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyalurkan bantuan rehabilitasi dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diprioritaskan bagi penerima manfaat di Hari Perumahan Nasional 2022.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi Kepala Disperkim Kalsel Mursyidah Amini menyerahkan bansos ini secara simbolis kepada masyarakat yang tercatat layak mendapatkan bantuan.

Orang nomor satu di Kalsel ini mengungkapkan, bantuan tersebut merupakan wujud dari kepedulian Pemprov terhadap penyelenggaraan keterpenuhan perumahan bagi masyarakat.

“Pemenuhan hunian layak huni merupakan tugas negara termasuk pemerintah daerah,” ujarnya dalam sambutannya pada momen peringatan Hari Perumahan Nasional 2022, di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Kamis (1/9).

Paman Birin (sapaan akrab gubernur) optimis, pemerintah dapat menyediakan hunian yang layak dengan berkolaborasi antar sektor termasuk antar pemangku kepentingan.

“Semoga bisa terjalin dengan baik dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalsel, Mursyidah Amini menyebutkan, bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan penanganan bantuan rehabilitasi rumah korban terdampak banjir di 5 kabupaten.

“Totalnya ada sekitar 136 unit terdiri dari 30 unit untuk Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST) 45 unit, Balangan 11 unit, Batola sekitar 25 unit dan Tanah Laut 25 unit,” tuturnya.

Terkait penanganan pasca banjir, diungkapkan Mursyidah, masih terus berjalan. Selain telah ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov Kalsel juga akan melanjutkan penanganan tersebut.

“BNPB sudah merealisasikan sebanyak 3.941 unit sisanya Pemprov Kalsel akan menangani lanjutannya sekitar 3.236 unit,” ucapnya.

Sedangkan, dijelaskan dia, untuk bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) di Kalsel tercatat ada 12 kabupaten/kota dengan total 120 unit yang setiap masing-masing daerah mendapatkan 10 unit.

“Untuk 1 unitnya dianggarkan Rp20 juta. Itu terdiri dari pengadaan bahan bangunan Rp17,5 juta dan upah sebesar Rp2,5 juta,” bebernya.

Tahun ini, Pemprov Kalsel telah menangani 28.459 unit yang secara total keseluruhan berjumlah sekitar 76.032 RTLH. Artinya, tinggal 47.564 unit lagi yang harus ditangani pihaknya.

“Kebijakan pembangunan RPJMD Provinsi Kalsel Tahun 2021-2026 menargetkan capaiannya sebanyak 13.150 atau 27,64 persen. Tentu, kami memerlukan koordinasi dan kolaborasi serta dukungan Gubernur Kalsel dengan seluruh pemangku kepentingan baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar target pembangunannya dapat tercapai,” tutup Mursyidah. (RHS/RDM/RH)