Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Suripno Sumas melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Tugas dan Wewenang Pengawas Pemilu yang diikuti puluhan Ketua RT/RW di Kota Banjarmasin, Kamis (1/9).

Suripno menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada para Ketua RT/RW agar mereka mengetahui dan memahami tentang tugas dan wewenang Pengawas Pemilu. Pasalnya, menurutnya tidak menutup kemungkinan nanti ketika Pemilu 2024 dilaksanakan, para Ketua RT/RW ini terpilih menjadi Pengawas Pemilu, baik di tingkat TPS, kecamatan maupun di kota Banjarmasin.

“Selain itu, meskipun mungkin Ketua RT/RW tersebut tidak terpilih menjadi Pengawas Pemilu, akan tetapi dengan adanya pengetahuan mengenai tugas dan wewenang Pengawas Pemilu ini, mereka dapat melakukan pengawasan secara individu dan memberikan kritik maupun saran kepada petugas pengawas Pemilu agar menyelenggarakan Pemilu secara jujur dan adil,” tambahnya.

Sementara, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel, Azhar Ridhani sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, mengharapkan para Ketua RT/RW ini dapat melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang memungkinkan terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

“Para Ketua RT ini adalah simbol dari warga di kampung-kampung sehingga kami berharap mereka bisa taat peraturan dan mencegah pelanggaran di setiap tahapan Pemilu,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Haryanto terus melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kali ini Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menggelar sosialisasi Perda tersebut kepada puluhan guru dan tenaga pendidik SMAN 8 Banjarmasin, Kamis (1/9).

“Karena segmen kita adalah guru-guru, makanya saya mengambil Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Apalagi di bidang pendidikan di tingkat Kementerian sangat dinamis peraturannya. Jadi, sosialisasi ini sekaligus sharing dan diskusi terkait perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat Kementerian,” katanya.

Haryanto menambahkan dalam sosialisasi ini, disesi kedua juga disampaikan secara khusus oleh narasumber mengenai implementasi kurikulum merdeka. Diharapkan dengan adanya sosialisasi yang terus-menerus dilakukan, sekolah penggerak maupun sekolah biasa memiliki pemahaman yang sama terkait implementasi kurikulum merdeka.

“Karena bagi sekolah-sekolah biasa, mereka mandiri. Beda dengan sekolah penggerak yang didampingi pelatih ahli. Sehingga implementasi kurikulum merdeka harus dibackup oleh sosialisasi yang gencar sehingga mempunyai pemahaman yang sama. Jangan sampai nanti peserta sekolah biasa ketinggalan dibanding sekolah penggerak,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 8 Banjarmasin, Nailah menyambut baik terhadap sosialisasi Perda ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu untuk menambah pengetahuan dan wawasan para guru di sekolahnya dalam menerapkan kurikulum merdeka.

“Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini juga berkaitan dengan kurikulum yang baru tersebut. Meskipun kurikulum merdeka sudah diterapkan dan berjalan dengan baik di SMAN 8 Banjarmasin namun para guru masih perlu terus belajar untuk memaksimalkan penerapannya,” tambahnya.

Untuk diketahui, sosialisasi ini menghadirkan narasumber yaitu Fasilitator Guru Penggerak, Khairani. (NRH/RDM/RH)

KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi kembali melaksanakan Sosialisasi Perundang-undangan di daerah pemilihannya (Dapil) VI tepatnya di RT 11 Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Jumat (2/9).

Sosialisasi kali ini yaitu berkenaan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam paparannya Yani Helmi menyampaikan tentang pentingnya masyarakat untuk membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi pembangunan berbagai pelayanan dan fasilitas yang nantinya juga akan dinikmati oleh masyarakat luas.

“Pajak ini kan dari masyarakat untuk masyarakat. Wajib pajak berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali dengan ketentuan yang ada,” paparnya.

Paman Yani sapaan akrabnya Muhammad Yani Helmi, juga memastikan untuk terus mendorong agar masyarakat selaku wajib pajak, mendapatkan kemudahan dalam membayarkan pajak.

“Semenjak saya menjadi anggota DPRD, sangat konsisten untuk mendorong agar masyarakat diberikan kemudahan dalam membayarkan pajak, terutama bagi konstituen saya yang ada di Kotabaru dan Tanah Bumbu ini karena sebagai pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Namun demikian, menurutnya masih saja terdapat kesulitan yang menjadi keluhan masyarakat khususnya di Kabupaten Kotabaru yang notabenenya adalah wilayah kepulauan untuk membayarkan pajak, yakni untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang harus ke Mapolda yang berada di Banjarmasin. Sehingga apabila berurusan tentang perpajakan, mereka harus keluar biaya yang tidak sedikit.

“Contoh, saya sebutkan ya, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DKI, semua bayar pajaknya di Polres setempat. Kalsel semoga bisa menyusul. Itu yang kita inginkan,” ucapnya.

Oleh karenanya Paman Yani mengajak agar semua pihak terus berinovasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat membayar pajak. Sehingga target-target pemerintah dalam penerimaan PAD bisa tercapai dan berimbas pada pembangunan yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Kotabaru, Muhammad Fahmi Arif selaku narasumber dalam paparannya menyebut, berdasarkan arahan dari pimpinan yakni Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, maka pihaknya telah mendekatkan diri kepada masyarakat melalui Samsat Keliling.

“Kita juga mempunyai beberapa Samsat pembantu untuk mempermudah masyarakat membayarkan pajak. Yakni ada di Serongga, Sengayam dan yang terbaru ada di Lontar,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Fahmi juga menjabarkan tentang kemudahan untuk mengetahui waktu dan biaya pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan melalui aplikasi yang telah diluncurkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga masyarakat tidak mengalami keterlambatan dan mengetahui dengan pasti uang yang harus disetorkan.

“Aplikasi ini bernama Pajak Banua Bakeuda Prov Kalsel. Dapat didownload bagi android,” ujarnya.

Narasumber lain seperti Kasi Pendapatan Lainnya Pada UPPD Samsat Batulicin Indra Abdillah menyampaikan, akan pentingnya mengetahui membayar pajak.

“Karena inilah saatnya kita bersama-sama untuk turut andil dalam pembangunan di Banua,”

Terlebih jelasnya, meski UPPD Samsat merupakan instansi Pemprov, namun tetap ada pembagian bagi pemerintah Kabupaten maupun kota dimana UPPD Samsat tersebut bertempat. Sehingga baik Pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Kota juga akan tetap bisa secara bersama-sama menikmati dan menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya.

Diakhir kegiatan, tak lupa Paman Yani juga menyempatkan untuk memberikan bingkisan kepada masyarakat. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan Rudy M Harahap, meminta atensi seluruh Kepala Daerah se-Kalimantan Selatan menganggarkan pengendalian inflasi. Selain itu, mereka diminta mengambil langkah strategis dan kolaboratif.

Hal itu disampaikan melalui surat atensi yang dikirim pada Rabu (31/8) ke Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Kalimantan Selatan. Ini merupakan hal serius untuk menekan inflasi di Kalimantan Selatan, terutama Kabupaten Kotabaru yang sudah kritis di atas 6 persen.

Meskipun Indonesia dianggap “sukses” oleh dunia dalam menghadapi recovery pandemi COVID-19 dan ekonominya tumbuh (reborn) naik kembali ke angka 5,4 persen, inflasi sudah mengancam Indonesia.

“Ditambah lagi, karena perang Rusia-Ukraina, terganggunya pengiriman dari Rusia, salah satu pengekspor minyak dan bahan pangan terbesar di dunia,” ujar Rudy.

Dalam atensi yang disampaikannya, Rudy menegaskan, mengutip arahan Menteri Dalam Negeri pada Selasa (30/8), Pemerintah Daerah dan Desa harus mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi.
Selain itu, Pemerintah Daerah dan Desa, yang akan dibantu oleh BPKP, harus mengidentifikasi risiko dan menyusun strategi mitigasi risiko dalam pengendalian inflasi di daerah.

“Pemerintah Daerah dan Desa harus mengimplementasikan strategi mitigasi dan melakukan evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk pengendalian inflasi daerah. Ini harus menjadi isu prioritas para Kepala Daerah di Kalimantan Selatan, seperti ketika menghadapi Pandemi COVID-19. Jangan cuek-cuek saja, menganggap kondisi sekarang aman saja,” tegas Rudy.

Beberapa titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Selatan sudah mengalami antrean panjang untuk mengisi bahan bakar. Ini menandakan krisis ketersediaan energi yang serius.

“Masyarakat dijaga harus jangan sampai melakukan panic buying atas keterbatasan ketersediaan bahan bakar,” ungkap Rudy.

Karenanya, inflasi di daerah harus ditangani bersama dan harus melibatkan semua pihak yang ada di Kalimantan Selatan.
Sebagai langkah kolaborasi untuk meredam inflasi di Kalimantan Selatan, Rudy meminta Pemerintah Daerah dan Desa bersama unsur TNI/Polri dan lainnya menerapkan gerakan Bike to Work (Bersepeda ke Kantor) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Selatan.

“Apabila langkah ini diterapkan, kita dapat menyumbangkan efisiensi penggunaan energi karbon yang tidak membebani subsidi anggaran negara/daerah,” ungkapnya.

Selain energi, tanaman pangan seperti cabai dan bawang, sebagai salah satu penyumbang inflasi terbesar saat ini, juga dapat dikurangi dengan langkah sederhana.

Dikatakan Rudy, langkah sederhana itu adalah Urban Farming, gerakan menanam tanaman pangan secara mandiri, yang memanfaatkan lahan atau pekarangan kosong di masing-masing rumah.

Kedua hal sederhana yang disampaikan sebagai atensi ke Gubernur, Bupati, dan Walikota akan menciptakan efisiensi penggunaan energi karbon, ketahanan pangan, dan inflasi yang terkendali. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsdi perlu dikaji lagi. Mengingat, saat ini Indonesia termasuk calon penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yakni Kalsel masih mengalami dampak inflasi. Bahkan, Kotabaru tercatat masuk dalam deretan di atas target nasional sebesar 6,65 persen.

Menurut Pengamat Ekonomi Kalsel, Hastin Umi Anisah, penyebab akan dihapuskannya BBM bersubsidi ini disebabkan lantaran APBN tak dapat lagi menahan pembelian minyak jadi. Harga per barel yang dikenakan sebelumnya hanya dikisaran Rp63 juta dan kini naik Rp90 juta.

“Untuk memenuhi kebutuhan minyak di Indonesia itu kan dikuasakan ke kontrak karya Migas. Lalu mereka mengekspor ke Singapura untuk minyak jadi dan hanya dapat menghasilkan 1,6 juta barel perhari artinya masih kurang,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (1/9) siang.

Tercatat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BBM bersubsidi dari negara mencapai Rp502 triliun. Sedangkan secara total keseluruhan sebesar Rp2.000 triliun.

“Apabila dana tersebut digunakan untuk subsidi tersebut maka APBN akan jebol, tetapi, maksud dari jebol ini harusnya diperjelas,” imbuhnya.

Ia menilai, kebijakan ini harus benar-benar dikaji secara mendalam selain pertumbuhan laju inflasi pada kebutuhan pokok yang saat ini tengah dijalani secara nasional termasuk Kalsel. Ditambah lagi adanya kebijakan atas kenaikan BBM bersubsidi bakal menambah lagi angka inflasi.

“Otomatis akan menambah beban ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus memikirkan kembali kebijakan ini soal pemenuhan BBM bersubsidi,” ucapnya.

Dari Pengamatannya, selama ini kebutuhan minyak di Indonesia mencapai 1,4 juta barel perhari. Namun nyatanya, hanya mampu memenuhi keperluan dikisaran 600 ribu barel perharinya.

“Berarti kan masih kurang. Nah, dari kurangnya itu Indonesia impor dari kilang minyak luar negeri. Tapi, Indonesia selama ini juga ekspor minyak mentah dan impor minyak jadi,” ungkapnya.

Pemicu alasan kenaikan BBM bersubsidi, sebut dia, karena anggap belum tepat sasaran. Tetapi, dampak yang ditimbulkan ke masyarakat bawah juga harus dipikirkan secara matang. Sehingga, efek domino secara ekonomi dirasakan.

“Dampak domino yang dimaksudkan adalah bakal terjadi inflasi dan salah satunya yakni kenaikan harga bahan pokok tak hanya se Indonesia, Kalsel juga akan mengalami itu. Bahkan tidak semua orang telah mendapatkan pekerjaan atas dampak dari pandemi COVID-19,” tuturnya.

Saat ini Kalsel sendiri dalam perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat tahun kalender Juli 2022 inflasi mencapai 4,53 persen. Sedangkan inflasi di bulan yang sama sudah berada pada angka 0,36 persen. Disisi lain, tahun ke tahun (Juli 2021 – Juli 2022) bekisar 6,15 persen.

“Kita di Indonesia mampu menghasilkan minyak jadi sendiri tanpa harus mengekspor lagi. Mengingat, SDM dan teknologi tak kalah dengan negara lain. Jadi, yang perlu diperhatikan adalag efek domino ekonominya,” paparnya.

Sementara itu, Area Manager Commonication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Susanto Satria, mengatakan, pencanangan kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar saat ini masih tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Yang berubah itu hanya Bahan Bakar Khusus (BBK) non subsidi. Ya belum, nanti ditunggu saja, karena kewenangannya ada di pemerintah pusat. Jadi mereka nanti yang mengumumkan,” singkatnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerjanya, Rabu (31/8).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan rapat kerja tersebut dilaksanakan untuk menyelaraskan antara kegiatan-kegiatan SKPD dengan aspirasi masyarakat yang dijaring dalam reses anggota DPRD Kalsel.

“Hal ini dilakukan agar dalam aplikasinya pada APBD tahun 2023 nanti bisa tepat sasaran dan kalaupun ada belanja modal sifatnya bisa produktif sehingga pembangunan bisa lebih merata di Kalsel,” kata Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini kepada wartawan.

Paman Yani mengungkapkan dalam rapat tersebut, anggota dewan bersama SKPD mitra kerja bertukar pikiran sambil memastikan bahwa pembangunan ini benar-benar merata di Kalsel.

“Kami anggota dewan yang mewakili tujuh daerah pemilihan ini juga sama. Jangan sampai ada terjadi ketimpangan, tidak balance, sehingga dalam aplikasi pembangunan ini bisa benar-benar selaras dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalsel,” jelasnya.

Selain itu, Paman Yani juga menginginkan agar SKPD mitra kerja diminta fokus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan anggota DPRD Kalsel akan memonitoring hal itu.

“Kita akan lihat perkembangannya sehingga benar-benar terarah dan yang ujungnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di Banua,” tambahnya.

Untuk diketahui, rapat kerja tersebut dihadiri antara lain Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata dan lain-lain. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, meminta seluruh stakeholder untuk bersama-sama meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalsel yang saat ini berada diurutan 20 se-Indonesia dengan nilai 75,41.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sendiri adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Kapasitas lembaga demokrasi dengan 28 indikator yang meliputi kinerja di bidang politik ekonomi dan sosial tingkat demokrasi Indonesia ini bahkan sudah tercantum dalam RPJMD Kalsel yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalsel, Heriansyah, mengaku dengan melibatkan seluruh kalangan masyarakat, termasuk didalamnya unsur Parpol, Mahasiswa, dan lembaga masyarakat, pihaknya optimis mampu meningkatkan IDI Kalsel sebanyak 5 poin dalam jangka waktu 5 tahun.

“Kita menargetkan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, IDI kita bisa mencapai 80 poin, dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat,” ungkapnya, Rabu (31/8).

Heriansyah menyebut, upaya-upaya yang telah dilakukan Pemprov Kalsel dalam hal ini Bakesbangpol, salah satunya yakni melalui sosialisasi untuk mengetahui faktor yang menghambat peningkatan IDI.

“Misalnya dalam hal keuangan, bagaimana partisipasinya dalam anggaran pendidikan. Kemudian kebebasan publik, dimana 12 Kabupaten-Kota kita masih memiliki Perda Ramadhan. Jadi bagaimana itu semua nanti bisa jadi kearifan lokal,” jelasnya.

Heriansyah berharap, dengan keterlibatan seluruh pihak dan seluruh upaya-upaya tersebut, pembangunan demokrasi di Kalsel mampu mencapai tingkatan demokrasi substantif yang ditandai dengan melekatnya perilaku demokrasi Pancasila.

“Tentu upaya-upaya tersebut membutuhkan kerja keras, sistematik dan berkelanjutan. Oleh sebab itu konsepsi pelaksanaan kebijakan menjadi kunci keberhasilan pembentukan karakter kebangsaan dan pencapaian nilai-nilai demokrasi,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel kembali meraih prestasi membanggakan pada ajang 27th Infobank Awards 2022 yang dilaksanakan di Jakarta jelang akhir Agustus 2022. Event yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank tersebut, menetapkan Bank Kalsel sebagai peraih predikat “Sangat Bagus” dari kinerja keuangan pada Kelompok KBMI 1 (Modal Inti sampao dengan Rp6 Triliun) Aset Rp10 Triliun sampai dengan di bawah Rp25 Triliun.

Penghargaan ini diterima langsung Direktur Bisnis Bank Kalsel, Fachrudin, yang didampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Suriadi.

Menyikapi raihan tersebut, Fachrudin menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada pihak yang selama ini telah berkontribusi terhadap pencapaian positif ini.

“Mewakili manajemen dan seluruh insan Bank Kalsel, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan oleh Infobank Media Group. Penghargaan ini sangat membanggakan bagi kami, di tengah misi peningkatan literasi finansial dan transformasi keuangan dalam menghadapi situasi yang tak menentu saat ini. Bank Kalsel mampu beradaptasi dan menunjukkan kinerja yang positif. Semua raihan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh insan Bank Kalsel dan dukungan dari stakeholders, nasabah Bank Kalsel serta para pemegang saham,” ucap Fachrudin.

Fachrudin juga menambahkan bahwa Infobank Awards 2022 ini akan menjadi stimulus bagi seluruh insan Bank Kalsel untuk berkontribusi semakin baik lagi.

“Penghargaan ini menjadi pendorong Bank Kalsel untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan nasional. Bank Kalsel, Setia Melayani Melaju Bersama,” pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalsel bakal mengikutsertakan drum (marching) band dalam gelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) pada 2023. Tak tanggung-tanggung, Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 juga dilibatkan.

Menyikapi adanya hal ini, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, melalui Staf Ahli bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, mengungkapkan, turut mendukung upaya ini. Seiring pula telah mendapat apresiasi penuh dari kepala daerah.

“Tentu ini tidak lepas dari dukungan dari Gubernur Kalsel dalam memberikan perhatiannya kepada atlet berbakat drum band ini,” ujarnya usai membuka kegiatan pelatihan bagi pelatih nasional tingkat dasar dilingkup Pengprov PDBI Kalsel yang diselenggarakan di Kiram Park, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Rabu (31/8).

Sebagai kontribusi, ungkap dia, Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan dana hibah bagi Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kalsel sebagai tindaklanjut dalam mengembangkan potensi dan kemampuan agar pada pelaksanaan Kejurnas 2023 dan PON 2024 mampu membawa pulang gelar juara.

“Ini salah satu bentuk kontribusi kami dari Pemprov Kalsel dan kegiatan pelatihan ini gratis karena dibiayai oleh pemerintah. Semoga, dengan pelaksanaan tersebut dapat secara matang nanti mengejar gelar juara,” harapnya.

Sementara itu, Kabid Peningkatan Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel, Fitri Hernadi, mengungkapkan, perlu dukungan serius agar atlet drum (marching) band terus berkembang salah satunya langkah nyata stimulus bantuan alokasi dana hibah bagi mereka. Tujuannya, agar organisasi yang membina kelompok ini terus tumbuh bahkan mampu berkontribusi terhadap prestasi di Indonesia terutama di banua.

“Drum band ini animo antusiasnya sangat luar biasa dan melihat potensi mereka serta telah resmi mempunyai kepengurusan sehingga patut dianggarkan dalam bentuk dana hibah agar pengembangannya lebih maju lagi,” paparnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Pengprov PDBI Kalsel, Mujiyat, berterima kasih serta mengapresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Pemprov dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam memberikan ruang pengembangan potensi dalam menyiapkan bibit berprestasi untuk bisa melaju ke tingkat Kejurnas 2023 dan Pra PON 2024.

“Tentu saja ini menjadi penyemangat dalam diri kami untuk memberikan kepercayaan diri agar kegiatan PDBI dapat berkembang dan lebih besar lagi serta berprestasi,” jelasnya.

Selain bakal mengikutsertakan atlet marching (drum) band ke tingkat nasional baik Kejurnas dan Pra PON, sebagai persiapan dalam meningkatkan kapasitas keahlian pengembangan potensi diri, Pengprov PDBI Kalsel dan Pemprov Kalsel mengadakan pelatihan bagi pelatih nasional yang digelar selama lima hari, mulai Rabu 31 Agustus sampai Minggu 4 September 2022.

“Ada sekitar 60 orang yang ikut dalam kegiatan ini tersebar se Kalsel dan harapnnya setelah mendapatkan pelatihan ini dapat diaplikasikan serta membagi ilmu kepada rekan-rekannya dimasing-masing daerah nanti,” pungkas Ketua Pengprov PDBI Kalsel, Mujiyat. (RHS/RDM/RH)