Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Upaya membangun budaya literasi memerlukan sinergi. Pesan itu mengemuka dari puncak Rakor Pengembangan Perpustakaan se-Kalimantan Selatan yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (2/3) di Banjarmasin.

Kepala Perpustakan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando, yang hadir sebagai tamu kehormatan, dalam paparannya mengatakan, upaya peningkatan ilmu pengetahuan dan literasi lewat perpustakaan harus terus dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kalsel.

Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik sinergi yang telah terjalin baik antara Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kalsel dengan BI Kalsel. Menurutnya, sinergi antarlembaga akan mengakselerasi literasi di daerah.

“Semakin banyak lembaga yang peduli akan literasi, semakin baik. Dengan bersinergi, akan banyak program yang bisa digali, tidak hanya di dalam gedung perpustakaan, tetapi juga di luar gedung perpustakaan seperti Mobil Pustaka atau Pustaka Keliling,” ujar Syarif.

Senada, Kepala Dispersip Kalsel Nurliani Dardie mengapresiasi upaya BI Kalsel yang telah membuka kembali perpustakaan untuk umum. Terlebih, perpustakaan BI Kalsel punya ruang baca anak sehingga semangat literasi bisa ditanam sejak usia dini.

“Beberapa waktu lalu saya diundang Deputi Gubernur Senior BI, Ibu Destry Damayanti, mengunjungi seremoni pembukaan kembali perpustakaan milik BI Kalsel untuk umum. Di sana BI punya ruang baca anak yang baik untuk pengembangan literasi sejak dini,” kata Nurliani.

Dalam waktu dekat, tepatnya 13 Maret 2023 mendatang, Dispersip Kalsel dan Perpustakaan BI Kalsel akan berkolaborasi gelar kegiatan mendongeng untuk anak guna memperingati Hari Dongeng Sedunia, menghadirkan Juru Kisah Nasional, Kempho Antaka.

“Kami sangat berterima kasih kepada BI yang telah mendukung penuh kegiatan perpustakaan dan dunia literasi di Kalsel. Termasuk pada kegiatan mendongeng dalam waktu dekat,” sebut Nurliani.

Pada kesempatan terpisah, Deputi Kepala Perwakilan BI Kalsel Bimo Epyanto mengatakan, BI senantiasa menaruh perhatian besar pada program pengembangan ekonomi, termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi bagi anak usia dini dan generasi muda.

“Itulah mengapa kami bersinergi dengan Dispersip Kalsel, supaya literasi daerah bisa terakselerasi,” ujar Bimo.

Sebagai bentuk sinergi, BI Kalsel menyerahkan buku Sejarah dan Heritage berjudul BI dalam Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan” kepada Kepala Perpusnas, dan Buku Khazanah Uang Rupiah kepada Kepala Dispersip Kalsel.

Kedua buku itu diserahkan Bimo Epyanto, didampingi Kepala Unit Humas BI Kalsel, Adhi Nugroho, Pengelola Perpustakaan BI Kalsel Dewi Rahmawati, serta pustakawan BI Kalsel Cholili Hadina.

Bak gayung bersambut, Kepala Perpusnas juga menghadiahi BI Kalsel buku berjudul Impact Stories of Library Transformation Based On Social Inclusion terbitan Perpusnas.

Pada sesi diskusi bebas, Dewi dan Cholili juga bertukar pikiran dengan Kepala Perpusnas tentang upaya mendorong literasi sejak dini. Perpusnas menyatakan dukungan dan siap berkolaborasi erat di masa mendatang.

Menurut Dewi dan Cholili, upaya meningkatkan literasi perlu dilakukan dengan format yang kreatif, kekinian, dan memiliki sentuhan digital supaya minat baca usia muda bisa ditingkatkan.

“Oleh karena itu, BI Kalsel punya berbagai program literasi kekinian, mulai dari siniar (podcast), bedah buku daring, perpustakaan terapung, perpustakaan keliling, hingga perpustakaan daring”, tutup mereka.

Rakor yang dilaksanakan selama dua hari di Banjarmasin ini, turut dihadiri Dinas Perpustakaan Kabupaten dan Kota di Kalsel, Bunda Literasi, Duta Baca, hingga pegiat literasi. Pada rakor ini, dilakukan pula penyerahan dua unit Mobil Pustaka dari Perpusnas kepada Dispersip Kalsel. (BI.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka kewaspadaan dan pencegahahan penyebaran Penyakit Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) Sub Type H5N1 yang telah ditemukan di Kalimantan Selatan, yaitu di kabupaten HSU dan Tanah Bumbu, maka sesuai arahan Gubernur Kalilmantan Selatan, Sahbirin Noor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan Dan Petternakan (Disbunnak) berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota dan Balai Veteriner Banjarbaru, serta Balai Karantina Peetanian kelas 1 Banjarmasin, bergerak cepat kendalikan penyakit HPAI ini.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan tindakan antisipatif untuk mencegah menyebarnya virus HPAI Sub Type H5N1 di Kalimantan Selatan, dan upaya meminimalisir kerugian ekonomi di masyarakat. Mengingat ternak yang terserang H5NI ini adalah peternakan unggas rakyat.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, drh. Suparmi, dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada pada Jumat (3/3) menjelaskan sejumlah langkah, yang sudah dilakukan seluruh pihak terlihat, untuk mengantisipasi persoalan ini.

“Langkah – langkah yang sudah kita lakukan adalah meningkatkan biosecurity dan biosafety di lokasi peternakan unggas, lingkungan sekitar kandang unggas, serta pasar unggas untuk mencegah semua kemungkinan penularan (kontak) dengan ternak tertular, dan mencegah penyebaran virus. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat (public awareness) melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), meningkatan pengendalian lalu lintas unggas dan produk asal unggas, serta mengaktifkan petugas Outbreak Investigation untuk melakukan surveilans dan penelusuran (tracing),” paparnya.

Selain itu, menurut Suparmi, pihaknya juga melakukan pembinaan kepada pemilik/peternak unggas terhadap kewaspadaan dan pelaporan, jika ditemukan tanda klinis yang mengarah pada Avian Influenza yang dapat berupa penurunan produksi atau kematian mendadak.

“Kami juga meminta mereka melaporkan ke iSIKHNAS terhadap informasi tanda klinis yang mengarah pada Avian Influenza, yang dapat berupa penurunan produksi atau kematian mendadak pada unggas. Selanjutnya, kami juga merespon cepat laporan/informasi dugaan Avian Influenza dan berkoordinasi dengan Balai Veteriner Banjarbaru”, tambahnya.

Langkah lainnya yang sudah dilakukan, adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan di wilayah masing – masing terkait kewaspadaan dan pencegahan penyebaran kasus HPAI, dugaan kasus Avian influenza pada manusia dan melakukan penelusuran epidemiologi terpadu dengan instansi terkait termasuk Balai Veteriner Banjarbaru. (DISBUNNAK.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pada 1 Maret 2003 yang lalu, organisasi Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri lahir sebagai wadah berhimpun dan mempersiapkan kader-kader pemimpin bagi kepentingan Bangsa dan Negara. KBPP Polri telah memasuki usia 20 tahun ditahun 2023 ini. Untuk memperingati usia ke 20 tahun ini, acara digelar di Lapangan Dr. Murdjani Banjarbaru mulai 1 – 5 Maret 2023 mendatang.

Pembukaan Harlah yang dilaksanakan pada Rabu (1/3) sore kemarin, dihadiri Wakapolda Kalsel Rosyanto Yudha Hermawan, Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sulkan, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), beserta seluruh anggota Keluarga besar putra-putri (KBPP) Polri Kalsel.

Kepada Abdi Persada FM, Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan menyampaikan, dengan dilaksanakannya hari lahir ke 20 KBPP Polri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap banyak akan peran KBPP Polri dalam kemajuan Banua.

“Seluruh organisasi di Kalsel harus dapat bersinergi, seiring dan seirama dalam memajukan pembangunan di Kalsel demi membawa dan mendukung terciptanya Kalsel maju sebagai gerbang Ibu Kota Negara,” ungkap Sulkan.

Sementara itu, Wakapolda Kalsel Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, pihaknya menyampaikan KBPP Polri Kalsel dapat lebih berperan aktif untuk memajukan Banua Kalsel dengan berkerjasama bersama organisasi Kepemudaan lainnya.

“KBPP Polri Kalsel diharapkan dapat membantu pemerintah menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi,” ungkap Yudha.

Diungkapkan Yudha, ditahun-tahun politik seperti sekarang ini, KBPP Polri Kalsel diharapkan dapat memberikan solusi dan masukan kepada masyarakat agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar, aman dan tertib.

Untuk diketahui, Harlah ke 20 KBPP Polri diadakan serentak diseluruh Indonesia, dan Harlah yang diadakan di Provinsi Kalsel, menjadi yang termegah dan terbaik dikarenakan Harlah dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Kalsel tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi atau yang akrab disapa Paman Yani didampingi Anggota Pansus yaitu Imam Suprastowo, Suripno Sumas, Burhanudin dan Noor Fajri serta diikuti tenaga ahli dan perwakilan Pemprov Kalsel yaitu Biro Hukum Provinsi Kalsel, dan Biro Organisasi Provinsi Kalsel bertempat di Ruang Komisi II DPRD Kalsel, Rabu (1/3).

Pembahasan tatib tersebut dilakukan sebagai bentuk penguatan tugas dan fungsi Anggota DPRD Provinsi Kalsel periode 2019-2024.

Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menjelaskan perubahan tatib ini untuk memastikan agar setiap kegiatan yang dilakukan Dewan tidak menyalahi aturan diatasnya.

“Kalau kita bekerja tidak sesuai dengan tata tertib kita di DPRD ini, ya ujungnya kan bisa pidana, nah ini yang tidak kita inginkan dan tidak kita harapkan sama sekali. Jadi bekerja mesti ada payung hukumnya,” katanya.

Paman Yani menjelaskan ada beberapa poin dalam pembahasan yang mekanismenya akan diatur dalam tatib ini diantaranya penyesuaian mitra kerja komisi, penyesuaian nomenklatur kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan dan sosialisasi perda yang dilakukan oleh DPRD, hingga mars resmi daerah dalam rapat paripurna.

“Dengan semangat kebersamaan kami di Pansus ini, semua bisa terakomodir dengan baik. Katakanlah contoh Bappeda yang menjadi mitra kerja Komisi III. Sementara di komisi-komisi yang lain juga sangat memerlukan kehadirannya. Ini yang diatur dalam Tatib, semua komisi boleh meminta Bappeda hadir pada setiap rapat komisi sesuai dengan keperluan dalam konteks membangun Banua,” terangnya.

Langkah selanjutnya, kata Paman Yani, Pansus IV akan melakukan komparasi ke provinsi-provinsi lain yakni Jawa Timur pada 2-4 Maret 2023 dan Jawa Tengah pada 5-7 Maret 2023 untuk mendapatkan saran dan masukan guna pengayaan draft materi Tatib yang sedang disusun. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, mengawali kegiatan di tahun 2023 ini dengan menggelar Temu Pelanggan. Acara di gelar di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Kamis (2/3).

Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Disnakertrans Kalimantan Selatan, Noorlianisyah, kepada wartawan di sela acara mengatakan, kegiatan ini merupakan acara rutin tahunan, menyesuaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, serta Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 018 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan pada Unit PelaksanaTeknis Daerah yang Menerapkan Badan Layanan umum Daerah.

“Kami undang bukan hanya pelanggan lama juga yang baru, semoga pertemuan ini tidak hanya menjalin tali silaturahmi, juga memberi edukasi dan memperkenalkan pelayanan LAB K3 milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya

Disampaikan Noorlianisyah, dalam kegiatan Temu Pelanggan ini, mengangkat tema “Pemanfatan Fasilitas Layanan Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan kerja, agar terwujud Pekerjaan Layak yang Berbudaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di setiap Tempat Kerja. Hal itu dimaksudkan, meningkatkan kesadaran, kepatuhan norma, dalam keselamatan di setiap perusahaan. Sehingga, terwujud Sumber Daya Manusia yang mampu berdaya saing, para pekerja, sehat, selamat dan sejahtera dalam bekerja.

“Beberapa narasumber dihadirkan, seperti Bidang Pengawasan Disnakertrans Kalsel, BPJS Ketenagakerjaan Kalsel dan salah satu Dokter Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Ansyari Saleh Kalsel,” jelasnya

Lebih lanjut Noorlianisyah menambahkan, ada beberapa materi yang disampaikan, diantaranya kebijakan K3 era digital, peran pimpinan mewujudkan budaya K3 di tempat kerja, dan waspada penyakit akibat kerja. Ia berharap dengan kegiatan ini menjadi edukasi bagi para peserta, untuk terus pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan.

“Setiap perusahaan harus memahami pentingnya penerapan K3,” tutup Lily (sapaan akrabnya)

Untuk diketahui, kegiatan Temu Pelanggan dibuka secara resmi Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Disnakertrans Kalsel Noorlianisyah, diikuti sebanyak 145 peserta, terdiri dari perwakilan perusahaan, dan instansi Pemerintah di tiga belas Kabupaten dan Kota. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil dan KB) Kalsel masih menunggu regulasi pemerintah pusat soal KTP digital yang akan diberlakukan secara masif di Indonesia sebagai pengganti elektronik.

Kepala Dinas Dukcapil dan KB Kalsel, Zulkipli, menyampaikan, hingga saat ini KTP berbasis elekronik (e KTP) berbahan blanko masih tetap berjalan dan belum ada batas akhirnya.

“Memang ini merupakan transformasi baru dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan. Namun, sampai sekarang regulasinya kami masih menunggu,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Ia menerangkan meski belum berlaku. Akan tetapi, sistem berbasis digital sudah mulai dijalankan bahkan sudah bisa diterapkan.

“Sasaran utama atau target dari maksud itu adalah warga yang sudah memiliki e KTP, sehingga, mudah dalam mendapatkan digital,” ucapnya.

Kendati begitu, ia melanjutkan, sampai saat ini Dirjen Dukcapil Kemendagri RI masih memproduksi bahan baku e KTP yakni blanko. Bahkan, masih terus disalurkan ke seluruh kabupaten/kota.

“Dari laporan dukcapil di daerah masih ada yang menerima seperti di Kabupaten Banjar, HSS, HST Balangan,” ungkapnya.

Namun demikian, tutur dia, apabila memiliki KTP digital manfaat yang didapatkan tentu sangat berdampak positif. Salah satunya apabila terjadi kehilangan atau pun terkena musibah.

“Karena KTPnya tersimpan di dua maya. Jadi, tanda pengenal tersebut dapat mudah diakses melalui aplikasi dan jaringan internet, itu lah tujuan utama dari sistem digital ini ada,” bebernya.

Permulaan, program transisi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bakal dilakukan terlebih dahulu dilaksanakan dilingkup pemerintahan.

“Karena ASN itu lebih mudah dihimpun. Yang nantinya, warga yang sudah memiliki e KTP juga bisa memanfaatkan sistem ini,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan melaksanakan bedah “Buku Fiqih Game” bagaimana Islam mengatur permainan game yang digemari semua kalangan ini. Acara berlangsung di Aula Gedung Dakwah PWNU Kalimantan Selatan, Rabu (1/3) tersebut dihadiri para kalangan alim/ulama, akademisi, jajaran Syuriah dan Tanfidziyah, lembaga, lajnah dan banom dilingkungan kabupaten/kota terdekat serta para undangan dari mahasiswa dan umum.

Ketua Tanfidziyah PWNU Kalsel, KH Hasib Salim dalam sambutan dan sekaligus membuka kegiatan bedah buku Fiqih Game yang ditulis Diki Rifattama menyebutkan, bahwa buku ini menghidupkan tradisi fiqih sebagai wujud dari pentingnya bahstul masail (forum membahas yang belum ada dalil) yang selalu dilakukan Nahdlatul Ulama, karena hukum akan dipertemukan dengan hal-hal baru sehingga diperlukan hujjah / dalil untuk menjadi panduan sehari-hari.

“Tidak terkecuali masalah game yang hari ini sangat digandrungi bukan hanya oleh orang dewasa juga anak-anak kita, sehingga perlu pedoman,” katanya.

Ditambahkan panitia kegiatan yang juga Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PWNU Kalsel, Muhammad Hafizh Ridha, semoga karya fiqih game ini bisa menjadi pemantik diskusi dan memperkaya literasi buat semua pihak, sehingga punya landasan dan mengupayakan perbaikan demi perbaikan dalam pengambilan hujjah.

Karena ini, paparnya, bagian dari fiqih sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Semoga semua pihak berkenan mensupport untuk menyebarkan luaskan tulisan-tulisan dengan nilai kemanfaatan ini,” tuturnya.

Dipaparkan Hafizh, buku Fiqih Game yang ditulis Diki Rifattama ini merupakan produk fiqih modern yang digagas atau dikaji hasil dari tuntutan zaman. Semakin bertambahnya hari, game menjadi salah satu kebutuhan yang paling digemari oleh manusia terutama anak-anak, oleh karenanya game saat ini menjadi masalah yang cukup serius karena dapat mengancam kesehatan dan akal yang justru hal tersebut merupakan bagian dari Maqashid Syari’ah.

Oleh karena itu Islam dengan fiqihnya harus turut mengatur dan memperhatikannya.
Dengan adanya Fiqih Game ini, setidaknya orang-orang mempunyai landasan atau sandaran dalam bermain game agar tidak bertentangan dengan hukum-hukum Syariat. Tidak hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk keluarganya terutama bagi yang mempunyai anak.
Dijelaskannya, Fiqih Game disini berfokus tidak hanya untuk anak-anak, melainkan semua kalangan contohnya bagaimana hukum balita bermain game dan bagaimana hukum jompo bermain game.

Sementara itu, Humaidi akademi UIN Antasari Banjarmasin/Wakor Kopertais Wil XI Kalimantan yang menjadi narasumber menyebutkan sebuah karya yang patut dapresiasi menghidupkan lagi nalar berfikir kritis sesuai dengan zamannya. “Sebagaimana dulu Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan banyak karangan beliau terkait fiqih,” tuturnya.

Begitu juga yang disampaikan Arif, Praktisi Game, Sekretaris IESPA ‘Indonesia Esport Association KALSEL menyebut buku ini referensi yang dibutuhkan mengingat perkembangan game yang sangat luar biasa, karena game online punya banyak warna dan dimainkan disegala usia.

Untuk itu perlu pemilahan dan pemilihan game secara tidak langsung bukan hanya mempengaruhi fisik pemain juga psikologis sehingga diperlukan regulasi dari pemerintah secara khusus. “Ini yang kami perjuangkan,” pintanya.

Hal serupa juga disampaikan Habib Saleh, Syuriah PWNU KALSEL, bahwa klasifikasi hukum pada permainan game sangat diperlukan agar menjadi panduan, bukan hanya sekadar imbauan semata.

Semisal mana yang memenuhi unsur kekerasan, pornografi maupun judi, jelas berbeda dengan sifatnya sport/olahraga atau hanya permainan biasa disemua rentang usia. “Wabil khusus untuk anak-anak kita agar tidak lalai dan meninggalkan yang wajib demi bermain,” katanya.

Sedangkan Ustadz Khairullah Zain, Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Kalimantan Selatan yang menjadi panelis mengapresiasi setinggi-tingginya untuk sebuah karya dengan dimensi fiqih di era kekinian.
Dengan melihat aspek sosial kemasyarakatan dan dalam hal ini mengangkat masalah FIQIH GAME. Ini menjadi tanggung jawab bersama sembari menguatkan hujjah serta referensi terkait. “Karena fiqih adalah nalar hukum sosial kita yang menyangkut banyak hal,” tutupnya.
Dengan adanya diskusi ini, besar harapan semoga Fiqih Game ini dapat bermanfaat untuk umat, tak hanya muslim dan muslimah melainkan juga orang-orang non muslim yang diharapkan juga dapat merasakan nilai-nilai Fiqih Game ini sehingga terwujudnya Islam yang Rahmatan lil Alamin. (RILIS-RDM/RH)

BANJAR – Pemprov Kalsel dipimpin Gubernur Sahbirin Noor, menggelar coffee morning sembari membagikan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Banjar, Kamis pagi (2/3).

Dimulai dari Kampung Keramat, Martapura Timur, usai sholat Subuh, rombongan Pemprov dibagi ke 6 titik lokasi diantaranya Desa Dalam Pagar, Teluk Selong, Sungai Rangas hingga Kampung Melayu.

Adapun bantuan yang diberikan berupa beras dan ikan asin. Selain itu adapula makanan yang dapat dikonsumsi langsung. Mulai dari nasi bungkus, roti, gorengan dan sebagainya.

Berbondong warga keluar rumah setelah mengetahui kedatangan orang nomor satu di Kalsel beserta jajarannya, datang membagikan bantuan kepada mereka.

“Ini yang kita sadari bahwa kita merasakan rakyat kita sedang mendapat cobaan, mendapat musibah. Kedatangan kami adalah bentuk kepedulian, karena pemerintah (memang) harus hadir,” ungkap Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin.

Paman Birin merasa sedih melihat ribuan warga yang masih tetap bertahan meski ketinggian air mencapai paha orang dewasa. Sembari menahan tangis, Paman Birin berharap musibah yang dialami warga saat ini dapat segera usai, sehingga dapat beraktifitas seperti sedia kala.

“Semoga banjir ini segera terlepas dari warga,” harapnya.

Paman Birin juga menuntut agar Pemerintah Daerah setempat dapat lebih memperhatikan wilayahnya terutama di bidang infrastruktur.

“Jalan ini kan rendah, ini butuh ditinggikan,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengungkapkan, singkronisasi terhadap arah kebijakan soal ekonomi dan keuangan syariah dalam meningkatkan ketahanan nasional kini telah disusun dan tinggal meminta dukungan pusat.

“Ada 30 program dan 13 menjadi prioritas. Alhamdulillah sudah terpetakan. Ke depan akan diinvetarisasi lagi program mana yang mendukung ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya, usai menerima audiensi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di ruang tamu Sekdaprov Kalsel, Rabu (1/3) siang.

Terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Kalimantan Selatan, ia turut mengapresiasi. Bahkan, tercatat sebagai provinsi yang masuk dalam skala prioritas.

“Kami juga berterima kasih karena Kalsel masuk dalam daerah prioritas,” ucapnya.

Roy yang juga ditunjuk sebagai Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalsel juga meminta agar sinergi dengan pusat bisa terus berjalan baik agar program singkronisasi serta kebijakan strategis ini dapat berjalan.

“Harapannya program pusat terkait ekonomi dan keuangan syariah dapat juga dibantu oleh pusat dalam hal ini KNEKS,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat, menyebut, Kalsel merupakan delapan provinsi yang menjadi daerah prioritas dalam hal pengembangan perekonomian berbasis syariah.

“Menurut Master Plan Ekonomi Syariah, daerah ini memiliki potensi besar terhadap perkembangan terhadap ekonomi syariah,” paparnya.

Lembaga non struktural yang langsung dibentuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan telah diundangkan itu berharap kepala daerah khususnya Kalsel agar dapat mendukung program dari KNEKS.

“Serta ini dapat mempermudah kepala daerah dalam hal ini gubernur dalam menjalankan kebijakan terhadap program ekonomi syariah,” jelasnya.

Dilokasi yang sama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan, Bimo Epyanto, menuturkan, dengan hadirnya lembaga ini tentu turut memberikan penguatan terhadap perekonomian terutama disektor syariah.

“Jadi pengembangan ekonomi syariah itu tidak lagi eksklusif untuk umat muslim tetapi sudah inklusif atau terbuka untuk umum. Jadi, siapa saja bisa berinteraksi di dalam ekosistem ini,” tuturnya. (RHS/RDM/RH)