Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel mendapat kepercayaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) untuk melaksanakan ujian sertifikasi kompetensi pustakawan.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan, Provinsi Kalsel terpilih menjadi salah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang ujian sertifikasi kompetensi perpustakaannya dibiayai oleh Perpusnas RI.

“Peserta yang ikut uji sertifikasi pustakawan ini berjumlah 65 orang, yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Kalsel,” katanya, Kamis (25/5).

Nurliani menuturkan, uji sertifikasi kompetensi pustakawan ini sangat penting untuk mengukur kemampuan dan keahlian dari pustakawan yang ada di Provinsi Kalsel sehingga bisa mendapatkan sertifikasi pustakawan, yang merupakan bentuk pengakuan keahlian perpustakaannya.

Dengan adanya pustakawan yang mempunyai sertifikasi, lanjut Nurliani, maka pengelolaan perpustakaan diharapkan lebih maksimal lagi sehingga perpustakaan semakin banyak dikunjungi oleh masyarakat.

“Perpustakaan yang semakin banyak dikunjungi oleh masyarakat merupakan salah satu indikasi minat baca semakin meningkat, dan itu yang diharapkan terjadi di perpustakaan-perpustakaan yang ada di kabupaten/kota se-Kalsel,” jelasnya.

Adapun pejabat dan staf dari Perpusnas RI yang hadir pada kegiatan tersebut yakni Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpusnas RI, Opong Sumiati, dan panitia pelaksana sertifikasi kompetensi pustakawan, Hendra Setiawan.

“Sertifikasi ini juga melibatkan Tim Asesor Perpusnas RI sebanyak 12 orang dan satu orang asesor dari Kalsel,” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gerakan pendampingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, ke perusahaan untuk pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berbuah manis terhadap capaian realisasi investasi Kalsel.

Jika dipresentasekan, capaian investasi Kalsel pada triwulan 1 tahun 2023 sudah 33,45 persen dari target RPJMD sebesar Rp12,55 triliun. Jauh diatas target koletif pertriwulan 25 persen.

Kepala DPMPTSP Kalsel, Endri mengungkapkan, pendampingan yang mereka berikan berupa pemahaman bagi pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM melalui sistem yang sudah tersedia.

“Sekarang tingkat kepatuhannya tinggi, LKPM yang disampaikan juga riil. Sebelumnya ada pelaku usaha yang tidak menyampaikan sama sekali,” ujarnya, Kamis (25/5).

Endri menyampaikan, realisasi investasi Januari-Maret sebesar Rp4,19 triliun. Terdiri penanam modal dalam negeri (PMDN) Rp3,42 triliun dan penanam modal asing (PMA) Rp771,9 miliar.

Investasi PMDN terbesar berada di Kabupaten Tanahbumbu pada sektor pertambangan. Sementara investasi dari PMA paling besar di Kotabaru pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya.

“Pada triwulan 1 ini negara paling besar berinvestasi di Kalsel berasal dari Hongkong, RRT,” bebernya.

Dengan capaian yang cukup fantastis pada triwulan 1, Endri optomis target yang diberkan kepada pihaknya termasuk targer nasional sebesar Rp16,21 triliun bisa tercapai.

“Kita sudah merancang beberapa program agar target bisa tercapai. Promosi dengan berbagai cara juga terus kami gencarkan untuk menggaet calon investor,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJAR – Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel melakukan perancangan percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui kesinergian pengawasan kolaboratif atas kinerja program P3DN.

Diketahui, Presiden RI Joko Widodo, berharap 95 persen dari belanja modal daerah dipakai untuk produk dalam negeri.

Menurut Kepala Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap, kesiapan Kalsel masih belum cukup. Bahkan, dari target 5 juta produk usaha mikro kecil tayang di katalog elektronik (e-katalog) dengan transaksi Rp500 triliun, capaian Kalsel masih 4,6 juta produk tayang dengan total transaksi Rp46 triliun.

Di sisi lain diakuinya, banyak produk di e-katalog secara industri masih dari luar negeri.

“Nah dengan kita dorong seperti ini, mudah-mudahan industri dalam negeri termasuk UKM bisa berkembang,” ujarnya, saat menggelar rangkaian HUT ke-40 Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, di Tahura Sultan Adam, Kabupaten Banjar, Jumat (26/5).

Dengan target hanya 40 persen tahun lalu, menurut Rudy, baik provinsi maupun kabupaten kota sudah cukup berat untuk mengejar.

Ditambah tahun 2022 lalu, penilaian dilakukan dari segi penerapan. Akibatnya pemberian penghargaan hanya diberikan kepada Kementrian PUPR dan DKI Jakarta.

“Nah sekarang kita mendorong harusnya yang dibangun itu adalah usaha. Yang diukur adalah kinerja P3DN di Pemda, Kementrian/Lembaga, Korporasi BUMD adalah usahanya,” tuturnya.

Sebab itu, menurut Rudy, harus ada ukuran-ukuran kinerja. Misalnya program pengembangan inkubasi lokal serta pendanaan terhadap daerah oleh Pemda.

“Jadi definisi seperti itu sebenarnya banyak dilakukan di Kalsel, tetapi tidak diukur waktu itu. Sehingga tidak terpilih menjadi salah satu yang juara,” bebernya.

Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar menyebut, Pemrpov Kalsel saat ini terus berusaha mencari pengusaha-pengusaha baru untuk meningkatkan produk dalam negeri.

Kemudian mengatur pembiayaannya, serta membuat produk yang dihasilkan tidak hanya diakui secara nasional tetapi juga internasional.

“Akhirnya kita berharap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ucapnya.

Roy menambahkan, pihaknya juga akan terus berkolaborasi bersama dengan BPKP dalam rangka pengawasan dan penampingan guna peningkatan P3DN. Termasuk bersama Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk meningkatkan SDM.

“Kemudian peningkatan kinerja dan sebagainya nanti akan kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar untuk pemenuhan target,” harapnya.

Pihak ULM pun mengaku sangat siap untuk berkolaborasi dengan Pemprov Kalsel dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi industri yang ada.

“Sebisa mungkin dapat meningkatkan daya saing termasuk untuk go internasional, dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian Kalsel,” ucap Rektor ULM, Prof. Ahmad. (SYA/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Seluruh perusahaan di Bumi Bersujud bakal kembali dikumpulkan. Hal ini dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pajak Air Permukaan (PAP).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, setelah sebelumnya sempat melakukan pertemuan bersama jajaran perusahaan dan dibantu Bupati Tanbu Zairullah Azhar. Kini pihaknya mulai kembali melakukan lagi kegiatan serupa dalam upaya peningkatan PAP.

“Kami ingin kembali mengulang kesuksesan pada tahun 2022 lalu dengan mengumpulkan seluruh pengusaha dan perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu,” ujarnya kepada awak media, usai melakukan pertemuan dengan Sekdakab Tanah Bumbu, Ambo Sakka, Jumat (26/5) petang.

Alasan akan digelarnya kembali, beber legislatif yang akrab disapa Paman Yani itu, menyebutkan, bahwa penerimaan disektor Pajak Air Permukaan (PAP) cukup menggembirakan 2021 ke 2022 lalu.

“Alhamdulillah, di tahun itu PAP naik sebesar 95 persen dan ini hal yang sangat menggembirakan bagi kami,” ungkap dari Dapil VI Kalsel ini.

Dalam pertemuannya bersama Sekdakab Tanah Bumbu Ambo Sakka, ia berharap, kegiatan itu dapat kembali terselenggara. Bahkan, perusahaan industri dan perkebunan di daerah ini cukup banyak.

“Maka dari itu, kami mengajak seluruh perusahaan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di Kalsel. Semoga dengan pertemuan ini menjadi kolaborasi yang baik,” jelasnya.

Menanggapi itu, Sekdakab Tanah Bumbu, Ambo Sakka, menuturkan, sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Paman Yani dalam rangka mengupayakan pendapatan PAP. Apalagi, Pemkab Tanbu juga ikut menerima hasil dari penerimaan pajak ini.

“Kami sangat mengapresiasi sekali tentu pajak yang dibayarkan itu untuk kemaslahan masyarakat. Tak lupa, kami juga sangat berterima kasih sekali kepada Paman Yani yang turut ikut berpartisipasi membangun kerjasama untuk upaya optimalisasi PAP khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu,” tuturnya.

Terlebih, dia mengungkapkan, Pemkab Tanbu siap mendukung penyelenggaraan ini sebagai bentuk apresiasi dalam merealisasikan target penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2023.

“Dalam waktu singkat akan kami undang dan tentu akan diberi pengertian juga kepada perusahaan saat dilakukannya nanti pertemuan,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebagai bentuk dukungan program pemerintah menyelenggarakan implementasi transaksi non tunai (cashless), Bank Indonesia (BI) senantiasa melakukan perluasan adopsi Quick Response Indonesian Standard (QRIS), guna mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran, salah satunya di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Terhitung sebanyak 235.866 orang di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 terdata sebagai pengguna baru, dengan jumlah merchant mencapai 270.227 merchant, dengan rincian 71,29 persen dari pelaku usaha mikro, 23,73 persen dari pelaku usaha Kkecil, 2,54 persen dari usaha menengah, dan 2,29 persen dari usaha bersama.

Pada tahun 2023, target pencapaian QRIS di Kalsel meningkat menjadi 290.572 penambahan pengguna/user baru, ditambah dengan target baru untuk volume transaksi sebanyak 6.948.586 transaksi.

Atas hal ini, BI menggagas pelaksanaan merchant gathering dan lomba QRIS Racing 2023 dengan mengajak Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), salah satunya adalah Bank Kalsel, dengan tajuk Merchant Gathering dan QRIS Racing Bank Kalsel disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Kamis (24/5).

Kegiatan digelar dengan menghadirkan 75 (tujuh puluh lima) pelaku UMKM binaan Bank Kalsel sebagai peserta QRIS Racing Bank Kalsel. Gelaran ini, menyuguhkan talk show terkait edukasi penggunaan QRIS maupun penjabaran program QRIS Racing, sharing session pelaku UMKM, hiburan live music serta pemberian apresiasi berupa doorprize kepada para peserta.

Tentunya kegiatan yang tak kalah penting adalah launching QRIS Racing yang dilakukan oleh Budi Widihartanto selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Hambali, selaku Kepala Divisi Dana dan Digital Banking Bank Kalsel.

Dalam sambutannya, Fachrudin selaku Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, mengungkapkan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan BI untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan tersebut.

“Tentunya kami berharap, kegiatan ini semakin mendorong peningkatan transaksi QRIS lebih besar lagi, begitu juga dengan penambahan user baru,” tutur Fachrudin.

Lebih lanjut Fachrudin menyampaikan kepada seluruh peserta QRIS Racing, agar giat dalam mengkampanyekan penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran, guna mendukung program pemerintah untuk transaksi non tunai. Terhitung mulai Kamis (25/5) hingga 24 Agustus 2023.

“Nantinya bagi 5 (lima) peserta yang melakukan jumlah transaksi terbanyak akan mendapatkan apresiasi oleh BI, dan diumumkan dalam kegiatan Festival Antasari tahun 2023,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Budi Widihartanto selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, menjabarkan tujuan atas dilaksanakannya kegiatan tersebut, guna mendukung tercapainya target QRIS 2023 di Kalsel.

“Kami mengharapkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi, baik dari Bank Kalsel, merchant, dan masyarakat umum untuk bersama-sama mendorong penggunaan transaksi QRIS sebagai metode pembayaran sehari-hari di Kalsel”, pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Untuk meningkatkan kualitas hidup para petani di Kalimantan Selatan, yang selalu mengalami penurunan harga dimusim panen padi. Maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten-Kota, agar dapat ikut serta membeli gabah para petani.

Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman, baru-baru tadi.

Syamsir menyampaikan masih banyak Kabupaten-Kota di Kalsel yang tidak menyiapkan dana cadangan untuk pembelian gabah petani. Hal ini menyebabkan petani terpaksa menjual gabah mereka dengan harga yang murah kepada tengkulak sehingga menyebabkan inflasi. Sehingga Pemerintah Daerah Harus memiliki dana cadangan untuk membeli gabah para petani, sehingga petani tidak perlu menjual kepada tengkulak.

“Hal ini sudah diterapkan di Kabupaten Tabalong dan Tanah Laut. Dan dinilai berhasil meningkatkan harga jual para petani, ” ucap Syamsir.

Ia melanjutkan, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tabalong dinilai telah berhasil menerapkan program pembelian gabah para petani dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang dibeli oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) serta tengkulak.

“Dengan meningkatnya harga jual para petani, maka para petani akan senang dan tetap menanam padi ditahun – tahun selanjutnya,” lanjut Syamsir.

Syamsir menambahkan, selain dengan menghimbau Kabupaten-Kota agar menyiapkan dana cadangan untuk membeli gabah para petani, pihaknya juga akan kembali mengatur pola tanam para petani. Dengan diaturnya pola tanam para petani dalam menanam padi, maka produksi padi akan kembali meningkat, sehingga akan terjadi peningkatan pasokan beras, yang juga berdampak untuk menurunkan angka inflasi.

“Secara bertahap pola tanam para petani akan kembali ditingkatkan pertriwulan ditahun ini, sehingga inflasi di sektor hortikultura akan selesai dengan sendirinya pada saat terjadinya musim panen,” Tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Gubernur Sahbirin Noor mengajak warga Tionghoa yang tergabung dalam Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), untuk dapat menjaga kerukunan antar umat beragama baik di Tanah Air maupun di Kalsel.

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Paman Birin tersebut, pada saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSMTI ke 19, di Kota Banjarmasin, Jumat (26/5).

“Pemerintah Provinsi berharap, agar Rakernas ini dapat menghasilkan program kerja lebih baik lagi, serta dapat menyelesaikan persoalan persoalan yang dihadapi oleh PSMTI serta lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Paman Birin, Pemerintah Provinsi Kalsel juga meminta, agar PSMTI dapat hidup berdampingan dengan damai, dengan masyarakat lainnya.

Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina yang juga turut hadir pada Rakernas tersebut mengharapkan, kegiatan skala nasional lebih sering dilaksanakan, di Kota Banjarmasin.

“Dengan diselenggarakan kegiatan Rakernas PSMTI di Kota Banjarmasin, dengan jumlah peserta sebanyak 600 orang lebih dari perwakilan daerah di Tanah Air ini. Kota Banjarmasin dapat lebih dikenal lagi,” ungkapnya.

Tentunya, lanjut Ibnu, dengan kedatangan anggota PSMTI di Kota Banjarmasin, dapat meningkatkan perekonomian dari sektor penginapan, pariwisata, kuliner, serta lainnya.

“Kami tentu berharap kegiatan berskala nasional seperti Rakernas PSMTI, lebih banyak lagi di Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu.

Hadir pada Rakernas PSMTI tersebut, Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta, Ketua DPRD Kalsel Supian HK serta lainnya. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Kebun Raya Banua dinilai berperan baik dalam sektor perkembangan kawasan pariwisata dan ekonomi. Apalagi, setelah berhasil menerima penghargaan terbaik ke II dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentu profesionalitas dari pengelolannya harus terus ditingkatkan.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel, Muhammad Amin, menyebut, tidak hanya dalam pengelolaannya saja yang sudah menjalankan konsep profesional. Melainkan secara pendapatan pun turut ikut melampui batas penetapan target.

“Kita lihat pada tahun 2022 lalu targetnya kan Rp380 juta. Namun setelah terealisasi ternyata melebihi target yang naik dua kali lipat hampir 800 jutaan,” ucapnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (25/5).

Terlebih, kata dia, saat ini Kebun Raya Banua dibawah naungan BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan masih menjajaki masa peralihan status dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Harapan kami, jelas mereka bisa terus melakukan pengembangan potensial agar nantinya Kebun Raya Banua dapat menjadi destinasi wisata yang selalu diminati pengunjung,” harapnya.

Ia juga menyarankan, sebagai tindaklanjut untuk peningkatan kualitas agar sekiranya terus mengalami perkembangan dan dapat berdaya saing. Kebun Raya Banua diperbolehkan untuk studi tiru.

“Silahkan kalau mau mendatangi Kebun Raya Indrokilo Boyolali atau Kebun Raya Bogor yang setidaknya bisa meningkatkan kualitas. Kalau nanti ada penilaian ya target bisa diperingkat pertama, kalau pun idak jangan sampai prestasi menurun,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Kebun Raya Banua, Adilla Redha Yanti, menyampaikan, pihaknya terus melakukan pembenahan serta peningkatan fasilitas.

“Kami akan terus berbenah dan bekerja keras agar menjadi lebih baik baik,” tuturnya.

Hasil data penerimaan 2022 lalu menunjukkan jumlah pendapatan mencapai Rp756 juta atau mengalami kenaikan sebesar 202 persen.

“Peningkatannya terjadi karena pada saat ini pandemi COVID-19 telah melandai. Terjadi kenaikan pada triwulan IV,” paparnya.

Sementara dari sektor kedatangan pengunjung ke Kebun Raya Banua, dibeberkannya, turut ikut merangkak naik hingga 662 persen.

“Pengunjung wisatawan di tempat kita tercatat mencapai 180.724 orang itu total keseluruhan pada tahun 2022 lalu,” paparnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Proyek masa depan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang bakal dibangun di Tanah Laut, Kalsel, telah dilirik perusahaan. Mereka adalah PT Adaro Power dan PT Pembangkit Listrik Jawa Bali Investasi milik PLN Persero.

Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto, melalui Kabid Energi, Nazaruddin Al Haidar, mengungkapkan, dua perusahaan itu menyatakan siap membeli cadangan listrik hasil tenaga kincir angin raksasa ini.

“Dari informasi yang kami dapatkan dari Kementerian ESDM untuk Adaro itu sebesar 60 Mw dan PLN sekitar 40 Mw (Megawatt),” ujarnya, baru-baru tadi.

Ia membeberkan, besaran volume listrik keseluruhan dari hasil olah kincir raksasa itu diperkirakan mampu mengumpulkan hingga 312 Megawatt.

“Ini cukup besar dan cukup untuk pasokan listrik cadangan kita. Sementara kalau investasi tentu ada nantinya melalui pendatangan kesepahaman (MoU) antara pemerintah dan pihak yang terlibat dalam pemanfaatan listrik dari PLTB,” ucapnya.

Dari hasil survey sebelumnya, kata dia, strategisnya berada di pegunungan Meratus. Setelah dilakukan studi kelayakan (FS) potensial untuk dapat menghasilkan tenaga listrik ternyata lebih dominan di kawasan pantai lepas di Tanah Laut.

“Kami mulai melakukan survey awal itu 23 Maret 2023 dan desain PLTBnya juga sudah ada. Nanti bakal dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalsel sekaligus menyesuaikan peraturan menteri dari 12 mil laut karena rencananya dibuat di tepian pantai dan ditanam. Hasil survey ternyata angin kencang itu di laut,” bebernya.

Ia mengungkapkan, pembangunan ini dipastikan tetap berlanjut. Apalagi, PLTB yang dibangun di Tanah Laut itu bakal diproyeksikan untuk kebutuhan pasokan listrik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

“Artinya, suplai listrik dari kita di Kalsel melalui PLTB di Tanah Laut,” ungkapnya.

Energi Baru Terbarukan (EBT) yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional itu, ungkap Nazaruddin, sesuai dengan hasil diskusi dengan Kementerian ESDM sementara hanya akan ada satu pancang tiang yang dipasang untuk kebutuhan listrik.

“Kincir angin listrik (PLTB) ini akan beroperasi pada 2045 mendatang. Proyeknya juga melibatkan Pemprov Kalsel, Pemkab Tala,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)