Kantor Perwakilan BPKP Kalsel Sinergikan Pengawasan Kolaboratif P3DN Bersama Pemprov Kalsel

BANJAR – Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel melakukan perancangan percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui kesinergian pengawasan kolaboratif atas kinerja program P3DN.

Diketahui, Presiden RI Joko Widodo, berharap 95 persen dari belanja modal daerah dipakai untuk produk dalam negeri.

Menurut Kepala Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap, kesiapan Kalsel masih belum cukup. Bahkan, dari target 5 juta produk usaha mikro kecil tayang di katalog elektronik (e-katalog) dengan transaksi Rp500 triliun, capaian Kalsel masih 4,6 juta produk tayang dengan total transaksi Rp46 triliun.

Di sisi lain diakuinya, banyak produk di e-katalog secara industri masih dari luar negeri.

“Nah dengan kita dorong seperti ini, mudah-mudahan industri dalam negeri termasuk UKM bisa berkembang,” ujarnya, saat menggelar rangkaian HUT ke-40 Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, di Tahura Sultan Adam, Kabupaten Banjar, Jumat (26/5).

Dengan target hanya 40 persen tahun lalu, menurut Rudy, baik provinsi maupun kabupaten kota sudah cukup berat untuk mengejar.

Ditambah tahun 2022 lalu, penilaian dilakukan dari segi penerapan. Akibatnya pemberian penghargaan hanya diberikan kepada Kementrian PUPR dan DKI Jakarta.

“Nah sekarang kita mendorong harusnya yang dibangun itu adalah usaha. Yang diukur adalah kinerja P3DN di Pemda, Kementrian/Lembaga, Korporasi BUMD adalah usahanya,” tuturnya.

Sebab itu, menurut Rudy, harus ada ukuran-ukuran kinerja. Misalnya program pengembangan inkubasi lokal serta pendanaan terhadap daerah oleh Pemda.

“Jadi definisi seperti itu sebenarnya banyak dilakukan di Kalsel, tetapi tidak diukur waktu itu. Sehingga tidak terpilih menjadi salah satu yang juara,” bebernya.

Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar menyebut, Pemrpov Kalsel saat ini terus berusaha mencari pengusaha-pengusaha baru untuk meningkatkan produk dalam negeri.

Kemudian mengatur pembiayaannya, serta membuat produk yang dihasilkan tidak hanya diakui secara nasional tetapi juga internasional.

“Akhirnya kita berharap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ucapnya.

Roy menambahkan, pihaknya juga akan terus berkolaborasi bersama dengan BPKP dalam rangka pengawasan dan penampingan guna peningkatan P3DN. Termasuk bersama Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk meningkatkan SDM.

“Kemudian peningkatan kinerja dan sebagainya nanti akan kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar untuk pemenuhan target,” harapnya.

Pihak ULM pun mengaku sangat siap untuk berkolaborasi dengan Pemprov Kalsel dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi industri yang ada.

“Sebisa mungkin dapat meningkatkan daya saing termasuk untuk go internasional, dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian Kalsel,” ucap Rektor ULM, Prof. Ahmad. (SYA/RDM/RH)