Kategori: Provinsi Kalsel

KOTABARU – Rencana bakal dibangunnya gedung BPKB Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalsel di Kapet Batulicin untuk dua kabupaten yakni Tanah Bumbu dan Kotabaru diharapkan mampu lebih menunjang pelayanan terhadap kebijakan Bea Balik Nama (BBN) kendaraan bermotor yang selama ini jarak tempuh untuk penyelesaian mengurus administrasinya cukup jauh.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, dengan dibangunnya gedung tersebut di Tanah Bumbu setidaknya dapat memangkas waktu wajib pajak yang sering mengurus Bea Balik Nama (BBN) baik dalam melakukan mutasi atau pun pengantian nomor polisi (nopol).

“Tadi sangat disambut antusias oleh masyarakat. Perlu diketahui, jarak antara Kotabaru atau pun Tanbu itu kan posisinya sangat jauh,” ungkapnya usai menggelar pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Propem, Raperda dan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalsel, di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Jumat (4/8).

Melalui kolaborasi antara Pemprov, DPRD dan Polda Kalsel setidak5hyyynya pembangunan untuk pengadaan gedung BPKB di Taman Kapet Batulicin, Tanah Bumbu, sudah terencana dengan anggaran Rp40 miliar.

“Ini lah hasil kerja keras dan bukti dari anggota dewan di DPRD Kalsel periode 2019 – 2024 untuk memperjuangkan masyarakat agar terus mendapat kemudahan dalam kepengurusan BBN kendaraan bermotor. Mudah-mudahan berdampak baik secara keseluruhan baik Tanah Bumbu atau pun Kotabaru,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah, mengungkapkan, dengan hadirnya dukungan penuh dari anggota DPRD Kalsel terhadap pengadaan gedung bantu BPKB Ditlantas Polda Kalsel di Kapet Batulicin dapat lebih mempermudah layanan khususnya disektor Bea Balik Nama (BBN).

“Saya turut mendoakan agar anggota DPRD Kalsel yang memperjuangkan ini terus mengawal dengan sebaik-baiknya agar pembangunan gedung BPKB Ditlantas Polda Kalsel dapat terealisasi,” ucapnya.

Dilokasi yang sama, Tokoh Masyarakat Desa Tegal Rejo, Rafiansyah, mengaku, sangat menyambut baik dan berbahagia atas rencana pembangunan gedung BPKB Ditlantas Polda Kalsel yang menurutnya sudah tepat diperjuangkan dewan dan Pemprov.

“Kami sangat beterima kasih atas perjuangan dari DPRD Kalsel Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru yang bakal merealisasikan pembangunan gedung tersebut. Jadi, masyarakat Tanbu dan Kotabaru tidak usah jauh-jauh lagi mengurus balik nama ke Banjarmasin cukup di Kapet saja lagi,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

KOTABARU – Kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bemotor (PKB) yang direalisasikan Pemprov Kalsel dianggap sudah tepat. Pasalnya, selain bertepatan pada peringatan Hari Jadi (Harjad) ke 73 dan HUT RI ke 78 juga sebagai bentuk dukungan menurunkan tensi permasalahan yang ditimbulkan inflasi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengungkapkan, selaras atas kebijakan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (Paman Birin) tentu diharapkan peran dari program ini dapat dimaksimalkan masyarakat sebagai wajib pajak (wp).

“Jadi, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga Kalsel khususnya yang ada di Tegal Rejo Kotabaru untuk bisa memaksimalkan kebijakan penghapusan denda dan pemberian diskon selama program ini masih berjalan hingga 30 September 2023,” ujarnya usai menggelar Sosialisasi Propem, Rancangan Perda (Raperda) dan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalsel, di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Jumat (4/8).

Menurut dia, program tersebut jarang terjadi mengingat belum sampai akhir tahun kebijakan relaksasi yang dimantapkan Gubernur Paman Birin sejatinya telah direalisasikan.

“Keuntungan ini jangan sampai disia-siakan. Karena anggap saja yang 5 tahun hingga puluhan justru mendapat pembebasan dan diskon tentu meruapakan program sangat menggembirakan,” ungkap Legislator dari Dapil VI Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Lebih lanjut, Paman Yani menjelaskan, dengan adanya program relaksasi dari Pemprov Kalsel yang digencarkan melalui sosialisasi peraturan daerah (perda) itu diharapkan membantu meningkatkan efektivitas dalam mengumpulkam pendapatan asli daerah (PAD).

“Ini akan dikembalikan lagi kepada rakyat melalui sejumlah pembangunan. Maka dari itu, pajak untuk membangun banua,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah, menyampaikan, berkat adanya program relaksasi yang digencarkan pihaknya hingga Juli 2023 mendapat perolehan cukup positif. Bahkan, naik drastis.

“Penerimaan kita saja di UPPD Samsat Batulicin tercatat Juli 2023 sudah terealisasi Rp7,3 persen atau 10,60 persen itu selama relaksasi berjalan. Sedangkan, hari biasanya sebelum program rata-rata hanya menerima Rp5,7 miliar atau 8,3 persen. Kalau dikalkulasikan ada kenaikan sebesar 1,6 persen,” bebernya.

Secara keseluruhan, kata dia, angka realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari Januari – Juli 2023 (pertengahan tahun) di UPPD Batulicin sudah 60,5 persen.

“Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya momen yang realisasikan Gubernur Kalsel Paman Birin dan kami berterima kasih atas bantuan dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Paman Yani untuk ikut menggerakan sosialisasi ini,” paparnya.

Di lokasi yang sama, Tokoh Masyarakat Desa Tegal Rejo, Rafiansyah, beterima kasih atas direalisasikannya kebijakan ini. Apalagi, kesulitan ekonomi pun menjadi ringan meski masih merebaknya inflasi.

“Kami berharap Paman Yani juga terus memperjuangkan ini. Termasuk, kami juga berterima kasih kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atas kebijakan relaksasi yang diberikan kepada masyarakat di Kalsel termasuk di Kotabaru,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BARITO KUALA – Usai bermalam di Desa Sungai Lupak, Tabunganem, Gubernur Kalimantan Seatan Sahbirin Noor beserta rombongan bergerak meninjau perbaikan jalan yang dibangun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Desa Barambai Kolam Kiri, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala Jumat (4/8).

Jalan tersebut merupakan ruas jalan penghubung Anjir Pasar menuju Marabahan.

“Jadi saya meminta kepada Dinas PUPR Kalsel untuk merampungkan perbaikan jalan di Kecamatan Barambai tahun 2024. Jalan tadi harus baik, jangan takut anggaranya,” kata Sahbirin Noor.

Ia menyebut jalan yang bagus dapat memberikan dampak optimal bagi kehidupan masyarakat.

“Jalan dapat menunjang kegiatan masyarakat terutama menunjang perekonomi di suatu daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Jalan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Wahid Ramadani mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas PUPR Kalsel pada tahun 2023 telah meanggarkan perbaikan ruas jalan anjir pasar-Marabahan sebesar Rp24 miliar.

“Jadi tahun ini kita akan menangani perbaikan jalan sepanjang 3,3 km dari total panjang jalan 30 km. Perbaikan jalan tersebut dilakukan secara bertahan sejak tahun 2022 lalu,” kata Wahid

Untuk tahun depan jalan tersebut akan dilanjutkan perbaikannya dan dipastikan jalan tersebut dapat selesai ditahun 2024.

“Diharapkan masyarakat dapat bersabar. Pemeritnah terus berupaya untuk menyelesaikan perbaikan jalan ini agar arus lalu lintas dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Kemudian Kepala Desa Barambai Kolam Kiri Sadikin mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalsel yang berkunjung dan membantu pembangunan jalan di wilayahnya.

“Kami telah menunggu pembangunan jalan berpuluh puluh tahun. Dan tahun ini harapan masyarakat terkabul untuk menikmati infrastruktur yang layak,” tutup Sadikin. (SYA-MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru diharapkan bersinergi dalam rangka pembangunan ibukota provinsi Kalsel yang sekarang ada di Kota Banjarbaru.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Agus Mulia Husin kepada Abdi Persada FM dalam program “Kabar Rumah Banjar” edisi Jum’at (4/8).

Agus Mulia menjelaskan sinergitas tersebut bisa dilakukan misalnya dengan melibatkan pemko Banjarbaru dalam pelaksanaan master plan pembangunan infrastruktur yang dimiliki Pemprov Kalsel. Mengingat, pembebasan lahan merupakan kewenangan pemko Banjarbaru.

“Contohnya, dalam rapat Komisi III DPRD Kalsel dengan Dinas PUPR Kalsel, beberapa waktu lalu, diungkapkan bahwa Dinas PUPR Kalsel memprogramkan untuk melanjutkan pembangunan jalan di kawasan Guntung Manggis menembus sampai Liang Anggang ke Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Namun yang jadi persoalan ke tanah masyarakat lagi dan pembebasannya kewenangan Pemko Banjarbaru”, jelasnya.

Selain itu, lanjut Agus, jika ada program pembangunan yang dilaksanakan tentu memerlukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan di sekitar sehingga pembangunan bisa dilaksanakan dan tidak terhambat.

Ditambahkan Agus, membangun sebuah daerah memerlukan kerja keras dan saling berkoordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dimana rencana pembangunan pemkab/kota harus dikolaborasikan dengan pemprov dan tentunya disesuaikan dengan keuangan daerah.

“Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Namun harus saling mendukung demi kemajuan pembangunan di Banua,” tutupnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sejak dibuka kembali untuk umum pada 20 Februari 2023, perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berbenah diri. Terkini, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memberikan predikat A (sangat baik) atas penilaian re-akreditasi terhadap perpustakaan BI Kalsel di Banjarmasin, pada Juli lalu.

Predikat tertinggi yang diberikan Perpusnas RI itu, sekaligus meningkatkan nilai akreditasi perpustakaan BI Kalsel.

Seperti diketahui, pada penilaian akreditasi edisi sebelumnya, yakni tahun 2019, perpustakaan BI Kalsel mendapatkan predikat B (baik).

Kepala Perwakilan BI Kalsel Wahyu Pratomo, melalui Humas BI Kalsel, pada Kamis (3/8) mengatakan, BI Kalsel selalu memberi perhatian lebih pada upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia di Banua, termasuk di bidang literasi.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan perpustakaan, yang berperan sebagai jendela wawasan bagi para pemustaka (pengunjung perpustakaan), juga menjadi salah satu indikator kinerja BI Kalsel.

“Nilai akreditasi A yang diberikan Perpusnas RI membuktikan bahwa kualitas layanan perpustakaan BI Kalsel meningkat. Dengan kata lain, naik kelas. Semoga capaian ini bisa mendorong dan mendukung kemajuan literasi di Bumi Banua,” tutur Wahyu.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2007, pelaksanaan akreditasi perpustakaan di Indonesia, termasuk perpustakaan BI Kalsel, dilaksanakan oleh Perpusnas RI.

Menurut asesor Perpusnas RI Supriyanto seperti diteruskan Humas BI Kalsel, ada sembilan komponen yang dinilai dalam pelaksanaan re-akreditasi kali ini.

Sembilan komponen itu mencakup koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, dan penyelenggaraan. Kemudian, ada pula pengelolaan, inovasi dan kreativitas, tingkat kegemaran membaca, dan indeks pembangunan literasi masyarakat.

“Berdasarkan hasil visitasi tim asesor Perpusnas RI dalam rangka re-akreditasi di perpustakaan BI Kalsel, maka diperoleh predikat A atau sangat baik,” jelas Supriyanto.

Menurut Supriyanto, salah satu komponen yang mendapat nilai maksimal, adalah tingkat kegemaran membaca. Hasil maksimal itu diperoleh mengingat jumlah pengunjung perpustakaan BI Kalsel selama setahun terakhir cukup banyak, yaitu 13.821 pengunjung, sehingga mampu memenuhi standar yang ditetapkan Perpusnas RI.

Kepala Perpustakaan sekaligus Kepala Unit Humas BI Kalsel Adhi Nugroho mengatakan, jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan BI Kalsel saat ini mencapai 6.160 koleksi. Tahun ini, perpustakaan BI Kalsel fokus menambah jumlah koleksi buku digital, total sebanyak 263 koleksi, yang seluruhnya dapat diakses lewat aplikasi iBI Library.

Lebih lanjut, pustakawan BI Kalsel Cholili Hadina menyebutkan, perpustakaan BI Kalsel buka setiap hari kerja, mulai pukul 07.30 hingga 16.45 WITA. Setiap aktivitas perpustakaan BI Kalsel dapat dipantau melalui akun Instagram @perpustakaan_bikalsel dan YouTube: Perpustakaan BI Kalsel.
(BIKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan memperingati hari jadi ke-73 pada 14 Agustus 2023 mendatang. Berbagai macam kegiatan pun, dilaksanakan setiap SKPD Lingkup Provinsi Kalsel untuk memeriahkan hari jadi ke-73 ini. Salah satu SKPD yang turut memeriahkan hari jadi Pemerintah Provinsi Kalsel, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel dengan menggelar lomba video kreatif yang ditujukan kepada seluruh masyarakat di banua ini.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel Muhammad Muslim melalui Kepala Seksi Kemitraan dan Hubungan Media Diskominfo Kalsel, Erlinda Puspita Ningrum menyampaikan, lomba video kreatif tersebut bertujuan mendorong seluruh masyarakat untuk menggunakan teknologi secara baik dengan membuat konten-konten yang bersifat positif melalui media sosial (medsos).

“Kita coba dorong masyarakat menggunakan medsos dengan sifat positif, ” ujar Puspa kepada Abdi Persada FM, Jum’at (4/8).

Ia melanjutkan, lomba video kreatif pada hari jadi Pemprov Kalsel, mengusung tema Kalimantan Selatan (Kalsel) unik, banua menarik. Tema tersebut dinilai relevan agar para peserta lomba dapat fokus untuk mengulik pembangunan-pembangunan infrastruktur, dan lingkungan di banua ini.

“Ada program-program terkait pembangunan dan lingkungan yang menarik dan unik,” tambahnya.

Pendaftaran lomba video kreatif akan berakhir pada 10 Agustus mendatang, dan bagi masyarakat yang berminat mendaftar, maka bisa mengklik tautan https://linktr.ee/harjadkalsel2023 . Berbagai hadiahpun, telah disiapkan Diskominfo Provinsi Kalsel untuk para pemenang lomba video kreatif nantinya, yakni berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000 bagi juara pertama, Rp. 2.000.000 bagi juara kedua, Rp. 1.000.000 bagi juara ketiga, dan Rp. 750.000 bagi juara favorit. (MRF/RDM/RH)

BATOLA – Mengawali hari kedua Turdes Kemerdekaan Bergerak Lintas Beribu Sungai Banua, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, kembali membagikan bantuan kepada masyarakat yang berada di Desa Kuala Lupak, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Jumat (4/8).

Ratusan warga berjejer untuk menerima bantuan dari orang nomor satu di Kalsel itu.

“Semoga bantuan ini bisa bermanfaat,” ujar Paman Birin sapaan akrab Gubernur.

Tak hanya untuk memberi bantuan rumah tangga, kedatangan Paman Birin ke ujung Barat Daya Kalsel ini juga sekaligus melihat sejauh mana proses pembangunan infrastruktur jalan di wilayah itu.

“Warga disini mengeluhkan akses jalan. Untuk bepergian ke wilayah kota mereka biasanya hanya menggunakan perahu,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Desa Kuala Lupak Junaidi, berterimakasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, Paman Birin merupakan sosok pimpinan yang sangat peduli terhadap masyarakat.

“Ini kali ketiga Paman Birin kesini. Beliau Gubernur Kalsel pertama yang ke Desa kami,” ungkapnya.(SYA/RDM/RH)

BATOLA – Rombongan Turdes Kemerdekaan yang dipimpin Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, telah sampai di titik lokasi pertama, tepatnya di SMAN 1 Tabunganen, Barito Kuala, Kamis (3/8) sore.

Kedatangan Gubernur akrab disapa Paman Birin beserta rombongan, membuat warga sekitar senang. Termasuk Kepala Sekolah SMAN 1 Tabunganen, Rahmat Fadhillah beserta guru, staf dan ratusan siswanya.

Melihat akses menuju sekolah yang hanya bisa dilalui oleh roda dua, Paman Birin meminta Dinas PUPR Kalsel untuk menyiapkan anggaran tahun mendatang.

“Setidaknya bisa dilewati mobil. Dinas PUPR tolong dicatat apa yang seharusnya bisa dilakukan,” pintanya.

Pj Bupati Batola Mujiyat, juga mendukung pelebaran jalan ini. Bahkan, ia mengaku akan meminta langsung kepada Gubernur demi percepatannya.

“Pokoknya masalah jalan disini, saya yang akan minta langsung nanti ke Pak Gubernur,” kata Mujiyat yang juga Kepala BPSDMD Kalsel itu.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Tabunganen Rahmat Fadhillah, mengaku senang atas kehadiran orang nomor satu di Kalsel itu.

“Ini kali pertama wilayah kami, khususnya SMAN 1 Tabunganen dikunjungi oleh Gubernur,” ucapnya.

Rahmat menyebut, dengan jumlah siswa kurang lebih 300 orang, sekolahnya saat ini dalam tahap perkembangan.

“Kemarin Alhamdulillah atas inisiasi dan bantuan wali murid, kita sudah mulai membangun Musholla,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Paman Birin memberikan bantuan sebanyak Rp 10juta, sementara Kepala Disdikbud Kalsel turut membantu pembangunan sekolah senilai Rp 5juta.

Selain itu, Paman Birin juga memberikan hadiah uang tunai kepada para sejumlah siswa yang berhasil menjawab pertanyaan darinya. Sekaligus menyerahkan bantuan berupa sembako dan bibit jeruk kepada seluruh siswa. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Masa operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin tahun 2023, resmi berakhir pada Kamis (3/8), yang ditandai dengan kepulangan jemaah haji kloter terakhir “Sapu Jagat” atau kloter 17. Kloter ini merupakan gabungan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Yakni kota Banjarmasin, HSS, Kotabaru,Tanah Laut, Balangan, Banjar, Tapin serta kota Banjarbaru. Termasuk juga jemaah dari Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.

Sebelumnya, pada masa pemberangkatan, jumlah jemaah haji embarkasi Banjarmasin yang telah diberangkatkan sebanyak 5.708 yang terbagi dalam 18 kloter.

“Untuk kloter 18 sebagai Kloter tambahan telah dipulangkan lebih dulu pada 28 Juli lalu, sehingga kloter 17 karena kedatangannya paling akhir maka menjadi penutup pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin tahun ini,” kata Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin, saat menyambut kedatangan jemaah di aula Jeddah UPT asrama haji di Banjarbaru, pada Kamis (3/8).

Tambrin menyebutkan, jumlah total jemaah haji dan petugas yang yang sudah tiba di Kalimantan Selatan sampai dengan kloter 17 ditambah 1 kloter tambahan yaitu 5.685 orang.

“Sisanya meninggal 19 orang, dan masih dirawat di Saudi 4 orang, jemaah haji masih dirawat di Saudi dan akan dipulangkan kalau sudah memungkinkan,” katanya.

Selanjutnya, selaku Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) embarkasi/debarkasi Banjarmasin, Tambrin mengucapkan terima kasih kepada semua PPIH embarkasi/debarkasi Banjarmasin, baik yang terlibat secara langsung atupun tidak langsung pada proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.

“Terimakasih kepada semuanya, atas koordinasi dan kerjasama yang baik kita dapat menyelesaikan dan memberangkatkan dan memulangkan sejumlah 18 kloter, hanya Allah yang bisa membalas dan menghitung kontribusi dan sumbangsih saudara semuanya sehingga operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dapat terlaksana dengan lancar dan baik,” pungkasnya. (PPIHDebarkasiBanjarmasin-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) beserta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023.

Penyampaian dokumen KUPA dan PPAS APBD Tahun 2023 itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, pada Rabu (2/8).

Dalam penjelasan Gubernur Kalsel yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, dengan penyampaian dokumen KUPA dan PPAS Perubahan ini, diharapkan Pemprov dan DPRD Kalsel dapat menyepakati rancangan KUPA dan rancangan PPAS Perubahan APBD Kalsel Tahun 2023, sesuai dengan jadwal atau tahapan yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

“Pada prinsipnya, kesepakatan yang kita inginkan adalah kesepakatan yang dilandasi oleh gagasan dan pemikiran yang sama, yaitu menempatkan perubahan APBD Tahun 2023, sebagai instrumen yang mempercepat langkah demi langkah, dalam mewujudkan Kalsel Maju sebagai gerbang IKN,” jelasnya.

Gubernur mengatakan rancangan KUPA dan PPAS disiapkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta keberpihakan anggaran untuk kepentingan masyarakat luas, seperti anggaran untuk melanjutkan pemulihan ekonomi di daerah, anggaran bidang pendidikan, sosial dan kesehatan serta enam prioritas pembangunan Provinsi Kalsel Tahun 2023.

Sementara, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyambut baik Rancangan KUPA dan PPAS APBD Tahun 2023 yang disampaikan oleh pihak eksekutif.

“Sebagai proses selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setelah ini akan dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mengundang instansi terkait apabila diperlukan,” tambahnya.

Adapun struktur/postur perubahan APBD yang tertuang dalam rancangan KUPA dan rancangan PPAS Tahun 2023 sebagai berikut, pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp8,98 triliun atau naik sebesar Rp1,16 triliun dari anggaran pendapatan pada APBD murni yang dianggarkan sebesar Rp7,82 triliun.

Sedangkan belanja daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp9,91 triliun atau naik sebesar Rp2,17 triliun dari anggaran belanja pada APBD murni yang dianggarkan sebesar Rp7,72 triliun.

Pada posisi penerimaan pembiayaan, yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa) dianggarkan sebesar Rp1,08 triliun atau naik sebesar Rp1,01 triliun dari anggaran penerimaan pembiayaan pada APBD murni yang dianggarkan sebesar Rp64,3 miliar.

Sementara pengeluaran pembiayaan dalam APBD Perubahan Tahun 2023 dianggarkan tetap sebesar Rp162,8 miliar. (NRH/RDM/RH)