Kategori: Provinsi Kalsel

JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel menggelar kunjungan kerja ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Jakarta dalam rangka studi komparasi pasca ujian sekolah, baru-baru tadi.

Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin ini disambut langsung oleh Kepala SMAN 4 Jakarta, Achmad Subekti beserta jajarannya.

Dalam pertemuan ini, Kepala SMAN 4 Jakarta, Achmad Subekti memaparkan program-program yang dilakukan pihaknya pasca ujian sekolah. Alumnus Universitas Lambung Mangkurat tersebut juga menjelaskan dari total seluruh siswa kelas 12 di SMA 4 Jakarta, 40 persen diantaranya rata-rata pasti diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

“Tapi memang ada (siswa) yang belum diterima, nanti dia itu tes di jalur mandiri. Oleh karena itu kita persiapkan anak-anak kita yang belum diterima itu dengan kita anggarkan di rencana kerja sekolah, memang ada anggarannya untuk membina, men-trial dan membahas soal-soal UTBK ke anak-anak kita, anggarannya cukup besar sekitar Rp25 juta,” terangnya.

Subekti mengatakan, selain pembahasan soal UTBK, juga ada program Pameran Pendidikan (Education Fair) dimana para siswa bisa mengenal lebih jauh tentang perguruan tinggi beserta jurusan-jurusan didalamnya. Acara ini diisi oleh perguruan tinggi yang mempunyai kompetensi yang bagus, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bogor, dan lain lain.

“Berbagai program-program pengembangan sekolah bisa terlaksana berkat dukungan anggaran untuk SMAN 4 Jakarta yang cukup besar yakni dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 11,5 juta perkelas perbulan dan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Rp500 ribu per siswa perbulan,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, M. Lutfi Saifuddin mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan oleh SMAN 4 Jakarta untuk menyiapkan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya serta pengelolaan dana BOS yang optimal. Hanya saja yang membuat Lutfi mengernyitkan alis yakni terkait ketimpangan dana BOS antara Kalsel dan Jakarta.

“Satu hal yang mungkin menjadi PR besar untuk Komisi IV dalam kunjungan kerja hari ini adalah kami mendapatkan informasi bahwa BOS yang didapatkan siswa SMA di Jakarta ini sebesar Rp 6.000.000 pertahun, berbanding jauh sekali dengan anak-anak kita di Kalsel yang hanya mendapatkan Rp1.640.000 pertahun. Ini sebuah ketidakadilan, dan ini harus kita perjuangkan, dan harus kita protes keras ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Lutfi mengatakan kesempatan kunjungan kerja berikutnya ia dan rekan-rekan di Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel akan berusaha membuka ruang diskusi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud RI) untuk memperjuangkan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi pelajar di Kalsel. (ADV-NRH/RDM/RH)

SURABAYA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki tugas mengurusi bidang ekonomi dan keuangan terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, salah satunya ialah dari sektor kelautan dan perikanan.

Untuk itu, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam rangka melakukan kaji tiru guna mendapatkan informasi dan pendalaman materi, baru-baru tadi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, atau yang akrab disapa Paman Yani, mengatakan bahwa Provinsi Jatim ini menyimpan banyak potensi di bidang kelautan dan perikanan yang hampir semuanya dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah daerahnya.

“Jawa Timur ini memiliki prestasi yang luar biasa, baik sekali pemaksimalan potensi yang harus dicontoh. Untuk itulah kita belajar di sini. Salah satunya Jatim ini masuk 3 besar dari 10 provinsi dengan produksi perikanan budidaya tertinggi,” katanya.

Sebelumnya, diketahui bahwa Jatim memiliki prestasi yaitu termasuk tiga besar dalam hal produksi perikanan budidaya tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 yakni 1,359 juta ton, di bawah Nusa Tenggara Timur (NTT) di posisi kedua, kemudian posisi pertama diduduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan hasil produksi 1,359 juta ton.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan berbagai program pendukung berkenaan dengan pengembangan kelautan dan perikanan, antara lain kolam lele keluarga, peti koin bermantra, pelatihan bagi pelaku usaha skala kecil, padat karya, gelar produk, jemput bola perijinan, rumah tinggal layak huni, dan revitalisasi alat tangkap.

Setelah kagum melihat pemaksimalan potensi tersebut, Paman Yani berharap Dinas Perikanan dan Kelautan di Provinsi Kalsel mampu untuk melakukan hal serupa. Mengingat Provinsi Kalsel merupakan daerah penyangga Ibukota Negara (IKN) sehingga sektor ini mampu meningkatkan PAD.

Rombongan Komisi II Perwakilan Rakyat “Rumah Banjar” itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, Dr. Muhammad Isa Anshori. Ia menyambut baik kedatangan Anggota DPRD Kalsel dan berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan pengalaman dan pelajaran bagi kedua provinsi besar ini. (ADV-NRH/RDM/RH)

PULANG PISAU – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kinerjanya selaku wakil rakyat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Salah satunya dalam menyikapi pengaduan atau keluhan masyarakat yang disampaikan melalui Komisi yang membidangi pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia (HAM) tersebut.

Untuk itu, Komisi I DPRD Kalsel melakukan kegiatan kaji banding ke DPRD Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), baru-baru tadi.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias mengatakan, pihaknya sengaja memilih DPRD Pulpis karena meski termasuk kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kapuas, namun kegiatannya cukup banyak dan bagus dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

“Pengaduan-pengaduan yang disampaikan ke Komisi I ditanggapi cukup baik oleh DPRD Pulpis dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Rachmah sangat mengapresiasi kinerja Komisi I DPRD Pulpis yang cepat tanggap dalam menyikapi pengaduan yang disapaikan masyarakat.

“Komisi I DPRD Pulpis sangat sigap dalam menyikapi keluhan masyarakat melalui rapat dengar pendapat maupun kunjungan lapangan, termasuk melalui kegiatan reses dan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing”, ungkapnya.

Mantan Kadis Dukcapil Kota Banjarmasin ini berharap, hal tersebut menjadi pelajaran bagi DPRD Kalsel, khususnya Komisi I dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat supaya lebih cepat dan tanggap dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat Kalsel.

“Harapan kami, ini jadi pelajaran bagi DPRD Kalsel dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat supaya lebih cepat dan tanggap,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Selama 6 hari, mulai 19 – 24 Maret 2024, kawasan parkir gedung Sultan Suriansyah dan Taman Budaya di Banjarmasin, menjadi lokasi berlangsungnya National Halal Fair 2024, sekaligus Pasar Raya TPID IV Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dibuka langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor pada Selasa (19/3) sore.

Turut hadir pada pembukaan dua agenda pemerintah provinsi dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel ini, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Sutan Emir Hidayat, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Wahyu Pratomo, sejumlah pimpinan instansi vertikal di Kalsel, serta Kepala SKPD lingkup pemerintah provinsi, termasuk plt Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalsel, yang juga Ketua TP PKK Provinsi, Raudatul Jannah.

Pada momen pembukaan ini, Paman Birin menyebut, bahwa National Halal Fair 2024 merupakan momentum dan komitmen penting bagi pengembangan ekonomi dan industri halal di Bumi Lambung Mangkurat.

Paman Birin juga mengatakan, kegiatan yang merupakan bagian dari Road To Festival Syariah (Fesyar) Kalsel tersebut, merupakan wadah untuk promosi dan memasarkan produk-produk halal Banua yang berkualitas.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan gaya hidup halal di Kalimantan Selatan, dan mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,” katanya.

Sementara itu, terkait kegiatan Pasar Raya TPID IV provinsi Kalsel, yang juga digelar secara bersamaan, Paman Birin berharap, dapat membantu mengendalikan inflasi melalui pasar murah kebutuhan pokok selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

“Kegiatan ini juga serta dapat membantu UMKM dalam pemasaran produk dan membantu masyarakat selama Ramadhan,” tutup Paman Birin.

Usai membuka Nasional Halal Fair 2024 dan Pasar Raya TPID IV Provinsi Kalsel, Paman Birin didampingi Ketua TP PKK Provinsi, mengunjungi sejumlah stand yang mengikuti kegiatan dari 19 – 24 Maret 2024 tersebut. Tidak lupa, Gubernur dua periode itu menyempatkan diri berbelanja sejumlah produk unggulan UMKM Banua. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Museum Wasaka Kalimantan Selatan, mendapat apresiasi dari Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Sutan Emir Hidayat.

Pada Selasa (19/3) mengatakan, pihaknya baru pertama kali mengunjungi ke Museum Perjuangan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan menilai benda-benda koleksi sangatlah tertata rapi, bahkan merupakan sebuah media edukasi, bagi regenerasi untuk semakin mengenal sejarah para pejuang di Kalsel.

“Saya sangat bangga karena bisa melihat secara langsung peninggalan para pahlawan di masa revolusi fisik,” ucapnya

Hal senada juga disampaikan, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel , Syafriadi. Menurutnya, Museum Wasaka merupakan salah satu gambaran bahwa besarnya perjuangan dari para pahlawan di Kalimantan Selatan, dalam mempertahankan kemerdekaan. Dimana, dapat dilihat melalui benda-benda koleksi yang dipamerkan, seperti beragam jenis perlengkapan perang diantaranya pedang, senapang, pakaian dan alat makan menggunakan rajah, mesin ketik serta radio.

“Museum Waja Sampai Kaputing ini tidak hanya sebagai tempat wisata juga edukasi,” ungkapnya

Sementara itu, Pemandu Museum Wasaka Kalsel, Miliandi, menambahkan, selama bulan Ramadhan ini untuk jam kerja tidak ada perubahan, yaitu Selasa hingga Kamis mulai pukul 09.00 – 15.00 WITA. Kemudian Jumat dari jam 09.00 – 11.00 WITA, Sabtu dan Minggu pukul 09.00 – 12.30 WITA. Setiap harinya akan ada tiga pemandu yang bertugas secara bergantian dan para pengunjung tidak dipungut biaya masuk atau gratis.

“Untuk hari Senin dan Tanggal Merah tetap libur,” tutupnya

Untuk diketahui, Museum Wasaka milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki sekitar 400 benda koleksi bersejarah, berlokasi di Jalan Kampung Kenanga Ulu, Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Berbagai macam fasilitas bagi para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Banua terus ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk membantu sarana prasarana bagi para pelaku IKM. Salah satu fasilitas, yakni Klinik IKM yang terdapat di Kantor Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalsel, juga bisa dimanfaatkan para pelaku IKM, sebagai wadah konsultasi maupun audensi dalam mempercepat sertifikasi halal yang berakhir pada 17 Oktober 2024 mendatang.

Plt Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan, pihaknya terus kembali mengingatkan agar pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) bisa memanfaatkan klinik IKM yang berada di kantor Disperin Provinsi Kalsel, sebagai wadah konsultasi maupun audensi dalam mempercepat sertifikasi halal yang berakhir pada 17 Oktober 2024 mendatang bagi produk pangan yang meliputi makanan dan minuman.

“Kita tahu kendala sertifikasi halal yang sering dialami itu kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha dan akses informasi, terkait sertifikasi halal. Selain itu, jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang bersertifikat halal juga menjadi salah satu hambatan untuk mempercepat proses sertifikasi halal,” ucap Hanifah, Selasa (19/3).

Hanifah menambahkan, pembinaan RPH di Provinsi Kalsel ada 11 kabupaten/kota, tiga diantaranya sudah bersertifikat halal, yaitu Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Kota Banjarmasin.

“Maka dari itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan akan mendampingi kabupaten/kota untuk melakukan sertifikasi halal terhadap RPU dan RPH dan dilakukan juga pelatihan terhadap juru penyembelihan hewan yang diselenggarakan oleh lembaga berlisensi,” lanjut Hanifah.

Pemerintah Provinsi Kalsel, melalui Disperin Provinsi Kalsel, terus mendorong peningkatan pembuatan sertifikat halal bagi para pelaku IKM, yakni dengan memfasilitasi sertifikasi halal gratis. Kewajiban melakukan sertifikasi halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

“Setiap tahunnya program sertifikasi halal gratis dari Pemerintah Provinsi Kalsel terus dijalankan melalui koordinasi Dinas Perindustrian kabupaten/kota,” ucap Hanifah.

Hanifah pun menginginkan, dinas terkait dapat mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal dan mengambil peran di bidangnya masing-masing serta tidak membatasi jumlah pengumpulan data potensi agar percepatan sertifikasi halal dapat dimaksimalkan.

“Sehingga disusunlah rencana aksi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, seperti Dinas Perdagangan, UMKM, Lembaga Sertifikasi, Universitas Islam Negeri, Perbankan, Dinas Kominfo dan lainnya,” tutup Hanifah. (DISPERIN-KALSEL/MRF/RDM/RH)

BANJAR – Momentum Ramadan 1445 Hijriah benar – benar dimanfaatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, untuk keliling melakukan tadarusan di musala hingga masjid secara bergantian.

Seperti yang terlihat pada malam ke-8 Ramadhan, Paman Birin keliling tadarusan bersama warga di berbagai musala hingga masjid di Kabupaten Banjar, pada Senin (18/3) malam.

Selepas shalat tarawih, Paman Birin tanpa pengawalan khusus dan pemberitahuan terlebih dulu, singgah di beberapa tempat musala hingga masjid.

Pertama, Paman Birin singgah di Musala Miftahul Chair Martapura. Melihat warga yang sedang menggelar tadarusan, Paman Birin spontan berhenti kemudian masuk serta turut duduk menunggu giliran membaca Al Qur’an.

Sontak saja, melihat kehadiran Paman Birin, warga yang awalnya kaget mempersilahkan orang nomor satu di Kalsel itu untuk turut tadarusan.

Setelah membaca beberapa surah, sebelum meninggalkan musala Miftahul Chair, Paman Birin membagikan Al Qur’an.

Tadarusan Paman Birin pun bergeser ke
Langgar Misbahuddin Bincau. Seperti di langgar sebelumnya, kehadiran Paman Birin juga langsung berbaur dengan warga yang sedang tadarusan dan turut membaca Al Qur’an serta diakhiri dengan pembagian Al Qur’an.

Kemudian, tadarusan juga dilakukan Paman Birin di Masjid Asshobirin Bincau Martapura, dan diakhiri dengan pembagian Al Qur’an.

Warga yang semula kaget atas kehadiran Paman Birin pun menyambut senang bisa tadarusan bersama.

“Kami kaget Paman Birin tiba-tiba hadir dan duduk bersama ikut tadarusan. Kami ucapkan terimakasih atas kehadiran Paman Birin dan pembagian Al Qur’an,” ungkap Muhammad, warga Martapura.

Sementara itu, Gubernur Paman Birin pun mengaku bersyukur pada Ramadhan tahun ini, diberikan kesempatan Allah SWT untuk bisa tadarusan bersama warga Banua.

“Alhamdulilah, malam ini ulun bersama warga tadarusan. Bagi ulun, membaca Al Qur’an pada bulan Ramadhan sangatlah penting, karena pada bulan inilah Al Qur’an diturunkan Allah SWT,” ungkap Paman Birin.

Pada kesempatan itu, Paman Birin mendoakan warga Banua mendapatkan kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa.

“Ulun mendoakan, pada bulan Ramadhan, bulannya Al Qur’an ini, Banua kita selalu diberikan keberkahan dari Allah SWT,” tutup Paman Birin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh Inspektorat se Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk meningkatkan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun ini.

Kepala Inspektorat Kalsel Ahmad Fi Dayeen mengatakan, peningkatan Indeks SPI memang menjadi salah satu perhatian dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, karena bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jadi ada beberapa poin yang disampaikan seperti pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan integritas ASN,” katanya usai mengahadiri rapat peningkatan SPI bersama KPK secara virtual, di ruang kerjanya, Senin (18/3).

Diketahui, Indeks SPI Kalsel tahun 2023 menyentuh skor 72.55, menurun dibanding tahun 2022 lalu dengan skor 73.76.

Penyebabnya beragam. Salah satunya yakni rendahnya partisipasi ASN di lingkungan Pemprov Kalsel dalam Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh KPK.

Terbukti sejak Juli hingga 1 September 2023 Tim SPI telah mengirimkan Whatsapp blast secara acak ke lebih dari 1500 orang responden pegawai di lingkungan Pemprov Kalsel. Namun yang terdata telah menyelesaikan survei hanya mencapai 7,5% atau sebanyak 119 orang responden.

“Ini yang masih jadi fokus kita, bagaimana meningkatkan kesadaran ASN untuk lebih aktif berpartisipasi,” ungkap Dayeen.

Di sisi lain, menurut Dayeen, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bisa menjadi salah satu contoh bagi Kabupaten/Kota lain untuk meningkatkan jumlah responden. Pasalnya, tahun 2023 lalu, Kabupaten HSS berhasil meraih Indeks SPI tertinggi di Kalsel dengan nilai 81,14.

“Pemkab atau Pemko bisa melibatkan responden diantaranya responden internal yakni dari ASN lingkup pemkab/pemko, responden eksternal dari pengguna layanan, serta dari responden eksper atau dari kelompok ahli,” bebernya.

Adapun SPI merupakan survei yang dibangun KPK RI sebagai alat ukur tingkat atau risiko korupsi di instansi publik meliputi Kementerian, Lembaga atau Pemerintah Daerah (KLPD).

Serta, upaya pencegahan korupsi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi, dan perbaikan sistem antikorupsi.

Survei ini melibatkan tiga sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di KLPD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi KLPD.

Kemudian, sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, Akademisi, Asosiasi Pengusaha, dan lainnya. (SYA/RDM/RH)