Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Museum Wasaka dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, kini mulai mengoperasikan Ruang Audio Visual.

Kepada wartawan, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, melalui Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Arry Risfansyah, dalam sambungan telepon pada Selasa (7/5) mengatakan, dalam rangka memberi edukasi kepada para pengunjung, agar dapat lebih mengenal dan mengetahui sejarah revolusi fisik di Kalsel, pihaknya telah mengoperasikan Ruang Audio Visual. Untuk sementara setiap pekannya beroperasi Selasa, Rabu dan Kamis, pada jam 10.00 – 11.30 WITA.

“Ruang Audio Visual resmi beroperasi pada Selasa tanggal 7 Mei 2024,” ucapnya

Disampaikan Arry, inovasi baru di tahun 2024 ini sebagai bentuk partisipasi dan dukungan penuh menuju penilaian Geopark Meratus, karena Museum Wasaka salah satu Geosite untuk Rute Barat. Ia berharap, para pengunjung tidak hanya melihat berbagai benda-benda peninggalan para pejuang, juga dapat menikmati setiap film di Ruang Audio Visual.

“Ada beberapa film yang ditayangkan diantaranya, video animasi perjuangan Brigjend Hasan Basri, dokumenter rute jejak pejuang, profil Museum Wasaka Kalsel, dan beberapa film dari pemenang lomba video pendek,” jelasnya panjang lebar

Sementara itu, salah satu pengunjung Guru Kelas SDN Belitung Selatan 1 Banjarmasin, Siti Mastinah Lestari menilai, adanya Ruang Audio Visual merupakan inovasi yang patut dibanggakan, karena sangat penting sebagai edukasi secara langsung kepada generasi muda, untuk lebih mengenal sejarah perjuangan di Bumi Lambung Mangkurat. Dalam kunjungan ini pihaknya membawa peserta didik kelas V ada sebanyak 30 orang.

“Kami apresiasi setiap tahun selalu ada peningkatan di Museum Wasaka Kalsel, seperti adanya Scan QR Barcode akhir tahun 2023, guna memudahkan informasi benda koleksi dan 2024 ini beroperasi Ruang Audio Visual,” tutupnya

Untuk diketahui, Jam operasional Museum Waja Sampai Kaputing atau dikenal kita kenal Museum (Wasaka) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa sampai Kamis dari Pukul 09.00 – 15. 00 WITA, kemudian Jumat dari Jam 09.00 – 11.00 WITA, Sabtu dan Minggu Pukul 09.00 – 12.30 WITA. Sedangkan untuk hari Senin dan libur Nasional memang tutup. Berlokasi di Jalan Kampung Kenanga Ulu Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) melaksanakan kunjungan kerja ke Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM, di Banjarbaru, Selasa (7/5).

Kedatangan rombongan disambut hangat oleh seluruh jajaran direksi LPPL Abdi Persada FM termasuk Dewan Pengawas dan Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Diskominfo Kalsel, Muhammad Ayub Khan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten HST, Hermansyah mengatakan tujuan kedatangan mereka untuk study tiru tentang pengelolaan manajemen LPPL Abdi Persada FM, sebagai radio milik pemerintah yang tidak tenggelam meski di tengah era digital seperti sekarang.

“Luar biasa, pertemuan hari ini banyak informasi yang bisa kami serap, khususnya bagaimana cara menciptakan inovasi yang sejalan dengan perkembangan digital,” katanya.

Setelah kembali ke HST, Hermansyah berencana akan berkoordinasi dengan Diskominfo setempat, guna mengevaluasi dan menerapkan sistem pengelolaan program dan manajemen di LPPL Abdi Persada FM.

“Skema pengelolaan di sini akan kami terapkan dan diskusikan bersama Diskominfo HST, mudah-mudahan LPPL di HST juga bisa lebih berkembang,” harapnya.

Sementara itu, Plt Direktur LPPL Abdi Persada FM, Endah Puspitasari mengaku senang atas kunjungan dari Komisi III DPRD Kabupaten HST. Terlebih kunjungan mendiskusikan strategi pengembangan dan inovasi radio.

“Saya mewakili seluruh jajaran LPPL Abdi Persada FM sangat berterimakasih atas kunjungan para rombongan, semoga apa yang kita diskusikan hari ini akan bermanfaat demi kemajuan perkembangan radio di Banua,” katanya.

Untuk diketahui, dalam kunjungan tersebut rombongan Komisi III DPRD HST juga berkesempatan untuk siaran langsung di studio LPPL Abdi Persada FM. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan melaksanakan Pelatihan Peningkatan Penumbuhan dan Minat Berwirausaha di Banua, di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Selasa (7/5), dibuka Kadispora Kalsel Hermansyah diwakili Sekretarisnya Fathul Bahri.

Fathul mengatakan, kegiatan ini dilakukan tentunya, untuk peningkatan minat berwirausaha dikalangan pemuda.

“Oleh karena itu, Dispora Kalsel memberikan dukungan terhadap peningkatan kewirausahaan di kalangan pemuda di Banua ini,” ungkapnya.

Pada pelatihan ini, lanjutnya, pemuda dilatih untuk berkreativitas dalam peningkatan produk yang diolah.

“Peserta pelatihan juga dilatih untuk peningkatan pemasaran terhadap produk yang dijual,” ucapnya.

Sehingga diharapkannya dengan adanya pelatihan ini pemuda berwirausaha semakin meningkat lagi kedepannya.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Anugrah menjelaskan, pihaknya menerima permintaan dari Dispora yang ada di Kabupaten dan Kota agar digelar pelatihan, peningkatan pemasaran secara digital.

“Karena sebagian besar permasalahan yang dialami wirausaha pemuda di daerah salah satunya di Kabupaten Tanah Laut, mereka kesulitan dalam pemasaran secara digital ini,” Anugrah. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komitmen Bank Kalsel membantu Palang Merah Indonesia (PMI) untuk memenuhi ketersediaan darah bagi masyarakat Banua, terus dibuktikan. Mengambil momentum Hari Jadi ke-60, Bank Kalsel menggelar kegiatan donor darah dengan tema “Selalu Bersama Untuk Bergerak (SEMARAK), Membantu Sesama dengan Setetes Darah” pada Senin (6/5) di basemen Kantor Pusat Bank Kalsel di Banjarmasin.

Kegiatan donor darah kali ini sendiri cukup sukses digelar, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya mitra kerja yang hadir untuk mendonorkan darahnya demi keperluan kemanusiaan bersama PMI.

Di sela kegiatan, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin mengatakan, melalui kegiatan kali ini diharapkan dapat membantu PMI dalam rangka memenuhi ketersediaan darah untuk masyarakat yang memerlukan. Selain itu, selama ini Bank Kalsel terus berkomitmen untuk mendukung kelancaran operasional PMI melalui pemberian berbagai bantuan dengan menggunakan dana CSR. Kali ini bantuan kembali diberikan kepada PMI Provinsi Kalsel berupa 3 tenda oval lorong senilai Rp74.400.000. Selain itu bantuan juga diberikan kepada UDD PMI Kota Banjarmasin berupa1 Box Electric Mobile Cooler dan Rompi Lapangan senilai Rp50.575.000.

“Semoga bantuan yang diberikan kali ini dapat membantu PMI dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan sosial hingga kemanusiaan untuk masyarakat Banua,” harapnya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, berterimakasih kepada Bank Kalsel yang berkomitmen membantu PMI dalam rangka memenuhi ketersediaan kantong darah melalui kegiatan donor darah. Baginya kegiatan semacam ini sangatlah membantu pihaknya, mengingat kebutuhan darah di Banua terus meningkat, bahkan kini sudah tembus hingga ratusan ribu kantong darah tiap tahunnya.

“Karena itulah ke depan kami berharap akan lebih banyak lagi perbankan seperti Bank Kalselyang dapat melaksanakan kegiatan donor darah dan berkomitmen berkolaborasi bersama PMI melalui dana CSR-nya,” tukasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam upaya meminimalisir dan menangkal berita hoaks Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel terus mendukung kegiatan pengembangan jurnalis muda di Banua.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, M. Muslim, usai menghadiri Journalist Camp Ke-4 di Kebun Raya Banua mengatakan pihaknya menilai peningkatan kompetensi jurnalistik bagi rekan jurnalis muda di Banua sangat penting

“Peran jurnalistik sangat penting untuk membantu memberikan literasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait cara menangkal berita bohong atau hoaks,” ucapnya, Jumat (3/5).

Muslim menambahkan oleh karena itu pembekalan harus dilakukan bagi jurnalis muda agar mereka nantinya dapat memberikan berita yang tepat dan bersumber yang jelas

“Dengan berkumpulnya rekan-rekan jurnalis dalam pelatihan, langkah ini menjadi strategi yang baik untuk memberikan literasi kepada masyarakat agar mereka tidak mudah terpengaruh berita yang tidak jelas dan meneruskanya,” ungkapnya.

Muslim mengatakan media online di Banua berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini oleh karna itu media juga harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional

“Hal ini harus digawangi oleh asosiasi media agar rekan jurnalis muda kita betul-betul diberikan pembekalan menjadi jurnalis yang profesional, sehingga bisa memberikan berita yang tepat untuk dapat meningkatkan kompetensi kepada rekan jurnalis muda di Banua,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2023.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalsel, Rahmadi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila dan Mariana serta dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin, sejumlah pejabat lingkup Pemprov Kalsel dan unsur Forkopimda, Senin (6/5).

Rahmadi menjelaskan hal itu berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK ata LKPD Kalsel tahun 2023, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Kalsel.

“Opini WTP ini merupakan prestasi yang diperoleh Pemprov Kalsel sejak 2013 atau yang ke 11 kalinya,” terangnya.

Meskipun demikian, lanjut Rahmadi, BPK masih menemukan beberpa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti, antara lain kelemahan personel dalam melakukan tugasnya untuk melakukan pengendalian, verifikasi dan pembaruan gaji serta tunjangan yang berdampak pada kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

“Selain itu, kartu inventaris barang belum menyajikan informasi aset secara akurat sebagai dasar pencatatan barang milik daerah sehingga nilai aset pada neraca belum menggambarkan nilai yang sewajarnya,” tambahnya.

Rahmadi mengungkapkan berdasarkan data pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sampai dengan laporan pemantauan Semester II Tahun 2023, pemprov kalsel telah menindaklanjuti 1.370 rekomendasi dari 1.833 rekomendasi atau 74,74 persen dari keseluruhan periode 2005-2023.

“Dengan demikian, masih terdapat 44 rekomendasi atau 25,26 persen yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin mengatakan Pemprov Kalsel bersyukur LKPD Pemprov Kalsel Tahun 2023 kembali meraih predikat Wajar Tanpa Predikat yang ke 11 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri/ dan diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemprov Kalsel.

“Kerjasama dan sinergi yang solid antar SKPD menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel,” terangnya.

Muhidin menyatakan Pemprov Kalsel segera akan menindaklanjuti rekomendasi BPR RI atas LHP LKPD Pemprov Kalsel Tahun 2023. Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan bahwa pencapaian ini adalah prestasi bersama. Menurutnya, kesuksesan eksekutif tidak terlepas dari kesuksesan legislatif, dan begitu pula sebaliknya.

“Semoga kerja sama yang baik ini akan selalu terjalin untuk kesuksesan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Banua,” harapnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Sebanyak 30 peserta terdiri dari ASN lingkup Pemprov Kalsel mengikuti kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel, mulai 6-28 Mei 2024.

Upacara pembukaan digelar di Aula BPSDMD Kalsel, Jalan Panglima Batur, Banjarbaru, Senin (6/5), dan dipimpin Kepala BPSDMD Kalsel melalui Sekretaris Muhammad Shahrizal Fauzan.

Dalam sambutannya, Fauzan mengatakan kompetensi PBJP merupakan upaya penanggulangan korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bermutu.

Kompetensi itu juga sejalan dengan ditetapkannya Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah yang harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.

“Maka dari itu dibutuhkan orang dengan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang pemerintah,” katanya.

Sertifikasi tersebut, lanjut Fauzan, merupakan tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang PBJP, diantaranya Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan barang/jasa, serta pejabat teknis kegiatan.

“Melalui pelatihan ini peserta diharapkan memahami dan memiliki keahlian, keterampilan sebagai pengguna/kuasa pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika dalam menyusun, mempersiapkan/ merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” harapnya.

Di tempat sama, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Kalsel, Zainal Abidin mengatakan, kompetensi PBJP akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan di tahun ini.

Setiap pelatihan berlangsung selama 12 hari kerja dan diikuti oleh 30 peserta.

“Angkatan pertama mulai 6 sampai 28 Mei nanti. Lalu untuk angkatan kedua kita buka mulai tanggal 29 Mei 2024,” ungkapnya.

Setelah mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi ini, diharapkan para peserta bisa memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan terkait tugas-tugas proses pengadaan barang/jasa dengan baik dan benar. mengingat begitu pentingnya kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah ini. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar konferensi pers yang dilaksanakan di Kantor BPS Kalsel, Senin (6/5). Salah satu pembahasan adalah meningkatnya ⁩Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kalsel. Jika dibandingkan setahun terakhir, Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kalimantan Selatan, pada Februari 2024 mengalami peningkatan. TPAK pada Februari 2024 sebesar 69,55 persen, naik sebesar 0,03 persen poin dibanding februari 2024.

Kepala BPS Kalsel Martin Wibisono menyampaikan, Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian (31,94 persen), Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi (26,31 persen), dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (17,12 persen). Pola distribusi lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan kondisi Februari 2023. Ada tiga lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan terbesar yaitu Sektor Pertanian (1,81 persen poin), Sektor Pertambangan (0,89 persen poin), dan Sektor Konstruksi (0,64 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar adalah Sektor Industri (-1,77 persen poin) dan Sektor Perdagangan (-1,21 persen poin).

“Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 2,10 juta orang penduduk yang bekerja dan 0,08 juta orang pengangguran. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah,” ungkap Martin.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2024, TPAK laki-laki sebesar 83,79 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,10 persen. Dibandingkan Februari 2023, TPAK laki-laki turun sebesar 0,13 persen poin dan TPAK perempuan naik sebesar 0,19 persen poin. Pada Februari 2024 penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai (42,03 persen), sementara yang paling sedikit berusaha dibantu buruh tidak tetap (3,27 persen). Dibandingkan Februari 2023, status pekerjaan yang mengalami penurunan adalah penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu pekerja tidak tetap, pekerja keluarga, tidak dibayar dan Status pekerja bebas yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,95 persen poin, dan 1,38 persen poin. Sedangkan status pekerjaan yang lain mengalami peningkatan persentase, dengan peningkatan terbesar pada penduduk bekerja dengan status buruh, karyawan, pegawai yaitu naik sebesar 1,38 persen poin.

“Pada Februari 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,15 juta orang (54,71 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 0,95 juta orang (45,29 persen). Dibandingkan Februari 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 2,10 persen poin,” lanjut Martin.

Martin menambahkan, TPAK Februari 2024 tertinggi untuk kawasan regional Kalimantan terdapat pada Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 69,55 persen dan terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 64,52 persen. Dibandingkan setahun sebelumnya, Provinsi di Pulau Kalimantan yang mengalami penurunan TPAK tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara (2,51 persen poin) dan yang mengalami peningkatan TPAK tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur (0,65 persen poin). Provinsi yang memiliki TPT terendah di kawasan Kalimantan yaitu Kalimantan Tengah sebesar 3,67 persen. Jika dibandingkan dengan TPT nasional pada Februari 2024 sebesar menjadi 4,82 persen, maka angka TPT seluruh Provinsi di regional Kalimantan masih di bawah angka TPT Nasional kecuali Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 5,75 persen. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan deleksi calon Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (6/5). Dibuka Kepala Dispora Kalsel Hermansyah diwakili Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi.

Rokhyatin mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan, untuk meningkatkan wawasan para pemuda, serta membagikan semangat nasionalisme kepada para pemuda tersebut.

“Di tahun 2024 ini sebagai tempat pelaksanaan pertukaran pemuda antar provinsi dilaksanakan, di dua tempat yaitu di Bengkulu serta Kalimantan Utara,” ungkap Rokhyatin.

Rokhyatin Effendi berharap, pada proses seleksi ini akan terpilih pemuda yang berkualitas sebagai wakil Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mengikuti pertukaran pemuda antar provinsi Tahun 2024.

“Dispora Kalsel memberikan antusias kepada para pemuda, yang mengikuti seleksi tahun ini, cukup banyak,” ucapnya.

Untuk tahun ini tercatat, sebanyak 51 pemuda dari perwakilan 13 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Antusias para pemuda tersebut, terlihat dari pemuda yang gagal tahun tahun sebelumnya, kini kembali mengikuti seleksi.

“Dengan melihat antusias para pemuda ini, maka Dispora Kalsel akan terus melakukan seleksi pemilihan pemuda antar provinsi untuk tahun tahun selanjutnya,” ujar Rokhyatin. (SRI/RDM/RH)