Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Komunitas Nelayan, Petambak, Pengusaha Eksportir dan Pekerja Kepiting Bakau di Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan rapat dengar pendapat (RDP) ke Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Senin (27/9).

Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi terkait terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 yang membatasi ukuran minimal untuk ekspor kepiting yang dinilai tidak berpihak kepada para nelayan.

Dalam pasal 8 ayat 1 aturan tersebut, tertulis bahwa ukuran karapas atau cangkang kepiting untuk keperluan ekspor, minimal 12 cm.

Koordinator Komunitas Nelayan, Petambak, Pengusaha Eksportir dan Pekerja Kepiting Bakau di Kalimantan Selatan (Kalsel), Lukman Hidayatullah mengungkapkan akibat dari aturan itu, hampir semua masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pencarian hingga ekspor kepiting, harus mengalami kerugian besar.

Bahkan, tak sedikit yang harus gulung tikar atau beralih haluan menjadi petani dan nelayan hasil laut atau sungai jenis lain.

“Kerugian yang kami alami terutama dari segi ekonomi karena harga jual kepiting yang sangat murah. Ditambah dengan batas minimal ukuran kepiting yang diekspor,” katanya kepada wartawan.

Keberadaan aturan batas minimal ukuran karapas kepiting untuk ekspor, menurut Lukman, tidak hanya dirasakan di Kalsel, tapi juga hampir di level nasional.

Mengingat, rata-rata ukuran kepiting bakau saat ini hanya sekitar 10 cm, meskipun sudah melalui masa pembesaran dan tiga kali ganti kulit.

Disisi lain, dampak dari aturan baru itu adalah minimnya pendapatan yang diterima nelayan tangkap, yang biasanya bisa mencapai Rp250 ribu per hari, sekarang hanya sekitar Rp100 ribu per hari.

“Banyak nelayan yang sudah mengurangi aktivitasnya karena harga kepiting yang sangat murah akibat tidak bisa diekspor. Biasanya para nelayan inilah yang mencarikan bibit kepiting di sungai dan dijual ke petambak untuk dipelihara sebelum ekspor,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya menuntut pemerintah segera mencabut aturan itu agar kerugian tidak semakin meluas. Apalagi di tengah kondisi pasca pandemi seperti sekarang, di mana banyak yang terdampak dari sisi perekonomian.

“Jika perlu waktu untuk mencabut, setidaknya bisa lewat surat edaran agar dapat diterapkan secepatnya,” tambah Lukman.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Imam Suprastowo berjanji akan secepatnya menindaklanjuti tuntutan tersebut ke tingkat pusat.

“Kami secepatnya akan menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi tersebut ke pusat karena memang merugikan para nelayan dan pekerja tambak kepiting,” ungkap Imam.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono. Pihaknya bersama dengan DPRD Kalsel akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya.

“Termasuk ke tingkat DPR RI dalam hal ini Komisi IV yang salah satu kewenangannya adalah masalah kelautan,” ungkapnya.

Rusdi mengakui, aturan yang baru terbit itu terbilang merugikan karena dihapuskannya syarat lain untuk dapat mengekspor kepiting bakau.

Dalam aturan sebelumnya, tertulis bahwa untuk keperluan ekspor, minimal ukuran karapas kepiting bakau adalah 12 cm atau setidaknya memiliki berat 150 gram.

“Nah, dalam aturan baru itu, yang berat 150 gram dihapuskan dan tinggal yang 12 cm. Padahal selama ini nelayan kita berpatokan dari ukuran berat minimal itu,” pungkas Rusdi. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BPBD Kalsel) menggelar Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana kepada relawan dan BPBD se Kalsel.

Upacara pembukaan pelatihan dilaksanakan di Lapangan BPBD Kalsel, pada Selasa (27/9). Bertugas sebagai pembina upacara Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparno.

Dalam sambutan tertulis, Gubernur Kalsel menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Menurutnya, pemerintah sangat memerlukan mitra kerja yang diantaranya relawan di bidang kebencanaan, dalam membantu pelaksanaan penanggulangan kebencanaan di Kalsel.

“Peringatan dini, simulasi latihan penanggulangan bencana, hingga edukasi bagi masyarakat harus ditingkatkan. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan dan peningkatan kapasipitas, serta keterampilan relawan yang terlibat dalam semua tanggapan kebencanaan, baik pada saat pra bencana,” ucapnya.

Untuk melakukan tanggap darurat serta pasca bencana, lanjut Gubernur, diperlukan pemahaman bersama terkait perubahan paradigma penanganan bencana melalui pendekatan dan kesiapsiagaan, agar dapat mengurangi resiko bencana yang akan terjadi kedepan.

Aspek ini menurutnya akan menjadi pendorong dan motivasi kepada relawan agar tidak terpaku pada tugas kedaruratan saja, namun akan mengembangkan kapasitas ilmu keterampilan relawan untuk melakukan tindakan sebelum bencana tersebut muncul.

“Misalnya melalui sosialisasi peringatan dini, mitigasi, serta upaya peningkatan kesiapsiagaan,” tuturnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Suria Fadliansyah mengatakan, ke 80 peserta yang mengikuti pelatihan selama 3 hari ini, akan di berikan penanganan kegiatan-kegiatan sebelum maupun pasca terjadinya bencana alam.

“Seperti pembekalan pengetahuan penanganan banjir, kemudian pengetahuan tentang keadaan kondisi kesiapsiagaan, tanda-tanda bagaimana bencana itu akan terjadi,” jelasnya.

Suria berharap, hasil pelatihan ini dapat meningkatkan kesiapan relawan dalam melakukan mitigasi maupun penanganan pasca bencana alam saat kembali ke daerah mereka nanti.

“Dan saya berharap kegiatan ini menjadi bagian dari pengetahuan yang dapat diandalkan oleh para relawan se Kalsel,” harapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Sambo Piala Gubernur Paman Birin Seri 1 Tahun 2022, resmi digelar di Kota Banjarmasin, diikuti ratusan peserta.

Kejurprov Sambo digelar, di Voli Stadion Mini Mulawarman, Senin (26/9). Dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili Assisten 3 Bidang Administrasi Umum Subhan Noor Yaumil.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Subhan mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi dan dukungan terhadap olahraga Sambo.

“Meski olahraga Sambo baru digelar di Provinsi Kalimantan Selatan, olahraga ini sudah diminati banyak peserta,” ungkapnya.

Olahraga Sambo ini, lanjutnya, merupakan olahraga perpaduan cabang gulat dan judo, prestasi atlet Sambo Provinsi Kalimantan Selatan sudah mencapai skala nasional serta internasional.

“Melihat antusiasme peserta Kejurprov Sambo ini, maka kepada pengurus untuk dapat terus melakukan pembinaan kepada para atlet Sambo,” ujarnya.

Mengingat, prestasi atlet inilah yang dapat membanggakan Provinsi Kalsel.

Sementara itu, Sekretaris Persatuan Sambo Indonesia (Persambi) Kalimantan Selatan Muhammad Ricky Fajar mengatakan, meski digelar untuk yang pertama kalinya, kejurprov Sambo diminati peserta.

“Terbukti dengan 140 atlet Sambo dari perwakilan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti kejuaraan ini,” ujarnya.

Pihaknya berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Kejurprov ini.

“Kami berterima kasih kepada Pemprov Kalsel, Dispora Kalsel, Bank Kalsel, dan lainnya, yang telah mendukung terlaksananya Kejurprov Sambo,” tuturnya.

Menurut Ricky, kelas yang dipertandingkan pada Kejurprov Sambo ini, sesuai dengan kelas pertandingan internasional, serta Kejurprov ini sebagai ajang pemanasan menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) mendatang.

Pada Kejurprov Piala Gubernur seri 1 ini, dipertandingkan 40 kelas atau memperebutkan 40 medali emas yang terdiri dari dua kategori yakni sport dan combat. Masing-masing mempertandingkan 9 kelas untuk putera dan puteri serta kelas beregu. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) sukses menggelar penghargaan Geospasial Banua Award 2022 yang acara puncaknya berlangsung, pada Jumat (23/9), di hotel berbintang di kota Banjarmasin.

Geospasial Banua Award ini merupakan adopsi dari Bhumandala Award oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), dan satu-satunya penghargaan di tingkat daerah se Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Geospasial Banua Award terbagi menjadi dua kategori, yakni SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan data simpul jaringan terbaik.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung jaringan informasi geospasial daerah.

“Serta mewujudkan sistem satu data pembangunan Kalsel yang berkualitas dan terintegrasi,” terangnya.

Adanya penghargaan ini diharapkannya juga dapat memberikan dorongan yang lebih masif dari SKPD dan Pemkab/ko dalam meningkatkan kinerja simpul jaringan informasi geospasial dan mendukung percepatan Satu Data Banua.

“Saya mewakili Gubernur Kalsel, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi peserta dalam penghargaan Geospasial Banua Award 2022 ini,” ucapnya.

Ketua Pelaksana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor mengungkapkan, tujuan utama pemberian penghargaan ini agar meningkatkan kesadaran Pemkab/ko terhadap pentingnya informasi geospasial dalam mewujudkan pembangunan efektif dan efisien.

Demikian pula SKPD Pemprov Kalsel. Menurut Ariadi, keterlibatan SKPD dalam melalukan integrasi holistik, integratif dan tematik spasial.

“Jadi dengan informasi geospasial yang akurat, tidak ada lagi tumpang tindih lahan dan akurasi pembangunan juga lebih terjamin,” jelasnya.

Meski belum dapat dikatakan maksimal, melalui penghargaan ini, Ariadi menilai adanya peningkatan informasi geospasial yang terjadi, baik di tingkat daerah maupun SKPD.

“Karena mereka kan juga masih dalam tahap pemula. Tapi ini awal yang baik untuk memotivasi mereka untuk mencapai level yang lebih optimal,” ucapnya.

Dalam penghargaan Geospasial Banua Award 2022, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel berhasil meraih juara dalam kategori SKPD Pemprov Kalsel terbaik, sedangkan dalam kategori Pemkab/kota terbaik dimenangkan oleh Kabupaten Tabalong. (SYA/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar menyebut, dana bagi hasil pusat lebih besar ketimbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata kontribusi serapannya di Bumi Bersujud hanya mampu terealisasi 10-11 persen.

Oleh sebab itu, dana bagi dari hasil dari Pemprov Kalsel cukup memberikan andil besar terhadap kas daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

“Tentu bisa lebih berkontribusi terhadap PAD di Tanbu,” ujarnya, di ruang rapat Bersujud I Setdakab Tanbu, Jumat (24/9) sore.

Sehingga, menurutnya, perlu ada suntikan baru untuk penerimaan kas daerah. Selain itu, potensi seperti Bagi Hasil (PBH) dari Pajak Air Permukaan (PAP) diakui cukup menjanjikan bagi pemda.

“Ini kan sudah diatur ke dalam peraturan Gubernur Kalsel. Semoga lancar, apabila terealisasi potensinya besar,” harapnya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menjelaskan, dengan adanya dukungan dari Bupati dan Pemkab Tanbu secara penuh dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap kas daerah.

“Kami juga sangat berterima kasih atas dukungan penuh Bupati, Sekdakab beserta Bapenda. Semoga kerjasama ini dapat mendorong lebih baik lagi soal PAD di Tanbu,” papar politisi Golkar itu.

Sebagai perwujudannya, Komisi II DPRD Kalsel dan Pemerintah Provinsi akan terus bersinergi serta berkolaborasi seiring kebangkitan perekonomian di provinsi ini mulai berangsur pulih.

“Tentu dukungan turut mengalir. Kita akan terus optimalkan PAP, tak hanya bagi Pemprov saja Pemkab pun diuntungkan,” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Dari sekian banyak jenis pajak daerah, Air Permukaan (PAP) terus digenjot. Kali ini, legislatif dan eksekutif di tingkat Provinsi Kalsel dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) turut berkolaborasi untuk mengoptimalkan penerimaan itu.

“Menindaklanjuti hasil kegiatan sebelumnya pada 28 hingga 29 Oktober 2021 lalu dan telah disetujui Badan Keuangan Daerah Kalsel, terbukti kali ini bisa terlaksana dan diharapkan dapat memaksimalkan PAD melalui PAP atas inisiasi yang saya usulkan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, kepada awak media, usai menjadi narasumber dalam koordinasi perpajakan daerah terkait Pajak Air Permukaan (PAP), di ruang rapat Bersujud I Setdakab Tanbu, Jumat (23/9) sore.

Wakil Ketua Komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini, membeberkan, dari inisiasinya tersebut, Tanbu menjadi pilot project penyelenggaraan rakoor perpajakan daerah terkait PAP antara legislatif, Pemprov dan Pemkab beserta seluruh perusahaan di Kabupaten Tanbu.

“Karenanya tentu apabila keinginan dari
Pemerintah daerah sudah tersampaikan dengan baik tentunya optimis akan ada respon positif dari pelaku usaha tersebut,” ucapnya.

Dari terbentuknya tim teknis, ia berharap, penerimaan PAP di Kalsel terkhusus Tanbu dapat lebih optimal. Bahkan, mampu memberikan dampak positif kepada penerimaan.

“Kalau memungkinkan satu bulan, dua kabupaten sehingga pekerjaan ini cepat selesai. Karena sosialisasi tanpa kita dorong nanti lamban lagi. Terlebih, tadi Bupati Zairullah bersama jajarannya seperti Sekdakab dan Bapenda juga sangat mengapresiasi sekali. Terlebih, mendukung akan adanya hal tersebut,” jelasnya.

Idealnya, menurut politisi partai Golkar ini, pengumpulan awak perusahaan dapat dilakukan satu kali dalam sebulan supaya capaian penerimaan PAP berjalan maksimal.

“Waktu terakhir rapat bersama tim teknis dan berdasarkan usulan saya di DPRD Komisi II Kalsel tentu tak hanya di Tanbu saja melainkan juga akan melakukan ini di setiap kabupaten/kota,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, mengatakan, potensi Pajak Air Permukaan di wilayahnya memang cukup menjanjikan. Apalagi sebagai penerimaan kas daerah.

“Kita ketahui perusahaan tambang dan perkebunan cukup banyak apalagi sudah ada peraturan resmi terkait penerimaan ini,” bebernya.

Namun, menurut dia, pendapatan kas daerah seharusnya dapat lebih berkontribusi dibandingkan bagi hasil dana transfer dari pusat.

“Kontribusi daerah harus ditingkatkan. Kalau PAP ini masuk, tentu sangat luar biasa lagi menjadi penerimaan kas daerah,” tuturnya.

Dari hasil pembagian, Zairullah, mengganggap penerimaan ini cukup memberikan dampak positif terhadap Kabupaten Tanah Bumbu.

“Kan 50-50, apabila 100 persen maka pembagiannya sama,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam sektor pembangunan perekonomian, dikarenakan meskipun Kalsel dilanda Pandemi COVID-19 hampir 2 tahun lama, produk UMKM terus berkembang di era globalisasi. Bahkan, produk UMKM dapat bersaing dengan produk-produk kelas atas dikarenakan banyaknya peminat.

Hal ini disampaikan, Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparno, saat membuka Pameran/Bazaar UMKM dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) tahun 2022, di Gedung Arsip Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Kalsel, pada Jum’at (23/9) sore.

Suparno menyampaikan, masyarakat Kalsel diharapkan dapat memandang produk-produk lokal, sehingga hasil produksi UMKM sebagai produk yang harus terus didukung perkembangannya. Dukungan terhadap UMKM yakni dengan cara melaksanakan kegiatan Bazaar/Pameran, agar masyarakat dapat mengetahui apa saja produk UMKM banua Kalsel.

“Bazaar/Pameran merupakan salah satu sarana yang sangat tepat untuk memperkenalkan produk UMKM kepada Masyarakat luas, ” ucap Suparno.

Ditambahkannya, pelaku UMKM diharapkan dapat memasarkan produk mereka dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, apalagi di Era Digitalisasi seperti sekarang ini, pemasaran produk UMKM dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif.

“Sektor UMKM adalah salah satu penopang utama perekonomian, sehingga sudah sewajarnya kita mendukung produk UMKM banua,” tutup Suparno.

Seperti diketahui, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel menggelar pameran/ Bazaar dalam rangka memperingati hari agraria dan tata ruang Nasional (Hantaru) tahun 2022, yang berlokasi di gedung Arsip BPN Kalsel di Kelurahan Komet Kota Banjarbaru. Bazaar ini akan berlangsung selama 2 hari, 23 – 24 September 2022. Pada Bazaar tersebut, banyak UMKM yang menampilkan produk-produk mereka, seperti kerajian produk tas dari anyaman purun, dan beragam kuliner olahan yang sering dijumpai seperti pentol kuah, sosis dan lainnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Kegiatan Bazaar yang dilaksanakan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Regional Kalsel di Gedung Arsip BPN Kalsel, dilaksanakan pada Jum’at (23/9) sore. Selain diikuti oleh puluhan UMKM banua, Bazaar juga diikuti oleh perwakilan UPT – UPT Kanwil BPN se – Kalsel.

Dalam sambutan Gubernur Kalsel yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparno, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, mengapresiasi atas diadakannya Pameran/ Bazaar UMKM Hantaru tahun 2022. Kegiatan positif ini diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan usaha UMKM di Kalsel. UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga kegiatan positif ini harus terus dilestarikan.

“Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), menjadi salah satu pilar utama, pembangunan ekonomi di Kalimantan Selatan. Sehingga masyarakat diharapkan, dapat memandang produk-produk lokal, untuk mendukung perkembangan produk UMKM, ” ungkap Suparno.

Melanjutkan Sambutan Gubernur Kalsel, Suparno menyampaikan, UMKM memegang peranan penting pertumbuhan ekonomi daerah di Kalsel, perkembangan UMKM merupakan penggerak utama sektor nyata yang memiliki pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi suatu Daerah.

“Itu menjadi alasan kuat UMKM selalu bertahan dari tahun ke tahun,” tutupnya.

Untuk diketahui, selain dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparno, Pameran/Bazaar Hantaru 2022 juga dihadiri seluruh petinggi Badan Pertanahan Nasional (BPN) se – Kalsel. (MRF/RDM/RH)