Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Puluhan anggota organisasi masyarakat (ormas) Dewan Adat Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu dan Masyarakat Adat Dayak Desa Cantung Kiri Hilir, menggelar aksi damai di halaman kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (27/2) pagi.

Mereka ingin menyampaikan beberapa aspirasi kepada Gubernur Kalsel Muhidin, yang saat itu tidak ada di lokasi karena masih menjalani retret bersama seluruh kepala daerah se Indonesia di Magelang.

Aspirasi itu pada intinya untuk mengembalikan tanah ulayat adat seluas 5.801 hektare milik Desa Cantung Kiri Hilir, yang dijadikan kawasan perkebunan sawit oleh perusahaan setempat.

Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Ahmad Bagiawan, usai memimpin mediasi bersama anggota ormas, turut prihatin atas permasalahan yang terjadi. Meski begitu, dia mengaku tidak memiliki wewenang dalam menentukan keputusan.

“Saya harap semuanya bersabar dulu, kami Pemprov Kalsel pasti akan menindaklanjuti ini. Permasalahan ini juga akan kami sampaikan ke pimpinan (Gubernur) sesegera mungkin,” katanya.

Terkait hak kepemilikan tanah yang menjadi sumber masalah, Bagiawan menyebut, pihaknya masih belum mengetahui persis. Sebab secara garis besar menurutnya persoalan itu merupakan ranah Pemkab Kotabaru.

“Dalam hal ini anggota masyarakat adat dayak itu ingin agar Gubernur Kalsel Muhidin turut mengetahui permasalahan yang terjadi disana, dan ingin meminta bantuan dari Pemprov Kalsel. Kita akan tunggu kebijakan beliau (Gubernur)” jelasnya.

Aksi dama yang berlangsung sejak jam 9 pagi itu berlangsung tertib. Turut hadir dalam mediasi Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fathimatuzzahra serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Suparmi.(SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kesiapan Arus Mudik Angkutan Lebaran Tahun 2025, di Kota Banjarmasin, Kamis (27/2). Dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernandi.

“Saat ini kami bersama dengan Kepolisian, serta lainnya mengadakan rapat koordinasi jelang pelaksanaan arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2025,” ungkap Fitri kepada sejumlah wartawan.

Sehingga, lanjutnya, pada pelaksanaannya untuk keselamatan di jalan raya terpenuhi oleh para pemudik mendatang.

“Pada Rakor ini Dirlantas Polda Kalsel juga menyampaikan mengenai rencana kegiatan Operasi Ketupat Intan Tahun 2025 mendatang,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Pemprov Kalsel Prediksi adanya kenaikan pemudik pada Lebaran 2025

“Pada pelaksanaan mudik lebaran mendatang, diperkirakan ada kenaikan mencapai 10 sampai 15 persen, pengguna angkutan darat, dibanding dengan tahun tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Untuk arus mudik wilayah Banua Anam atau Hulu Sungai, begitu juga untuk wilayah Kalimantan Timur, serta Kalimantan Tengah.

“Sedangkan untuk angkutan laut serta udara diprediksi kenaikan 5 sampai 7 persen,” ucapnya.

Karena itu, persiapan persiapan untuk kelancaran kegiatan tersebut, sudah dipersiapkan sejak saat ini. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat dengan PT Merge Mining Industri (MMI) dan masyarakat Desa Rantau Bakula, Kabupaten Banjar, pada Selasa (26/2). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo.

Dalam rapat tersebut, warga mengadukan berbagai permasalahan yang diduga bersumber dari aktivitas pertambangan PT MMI. Mereka mengeluhkan pencemaran air bersih, keretakan tembok rumah, kebisingan suara, matinya tanaman, serta meningkatnya kasus ISPA dan penyakit kulit. Selain itu, pencemaran air limbah dari settling pond juga dikhawatirkan merusak kualitas lingkungan. Salah satu warga, Muliadi, menyampaikan bahwa kondisi air di desa mereka semakin memburuk.

“Kami sulit mendapatkan air bersih. Air sumur mulai keruh, dan banyak warga yang mengeluhkan gatal-gatal setelah menggunakannya,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT MMI, Yudha Ramon, memberikan klarifikasi melalui pemaparan materi menggunakan PowerPoint. Ia menyatakan bahwa PT MMI telah mengalirkan fasilitas air bersih ke RT 03 dan sebagian RT 04 sebagai bentuk kepedulian. Terkait keretakan rumah warga, ia menegaskan bahwa PT MMI tidak menggunakan metode blasting, melainkan underground mining.

“Tambang kami menggunakan metode underground mining, yang seharusnya tidak berdampak signifikan terhadap bangunan di permukiman warga,” jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa ada perusahaan tambang lain di sekitar lokasi yang menggunakan metode blasting.

Mengenai kebisingan, Yudha Ramon menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan uji kebisingan dan hasil uji dari Badan Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BPSJI) Banjarbaru menunjukkan angka 53,6 dB, masih di bawah standar baku mutu 85 dB. Untuk kasus ISPA dan penyakit kulit, ia menyebut perlu ada pengkajian lebih lanjut.

“Kami tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan meningkatnya kasus ISPA dan penyakit kulit. Harus ada penelitian lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya,” ujar Yudha.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengimbau agar aktivitas pertambangan benar-benar diperhatikan dan tidak memberikan dampak buruk bagi warga.

“Kami meminta semua pihak memastikan aktivitas pertambangan ini diawasi dengan ketat. Jangan sampai ada dampak buruk yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sesuai dengan klarifikasi yang disampaikan PT MMI, secara data di atas kertas, pihak perusahaan sudah berupaya memperhatikan masalah lingkungan. Namun, aduan masyarakat juga tidak boleh disepelekan. Jika ada warga yang masih merasakan dampaknya, ujar Mustaqimah, berarti ada hal yang terlewat dan perlu menjadi perhatian lebih lanjut.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo. Ia berharap ada solusi terbaik yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat karena kehadiran investor dan perusahaan di Kalsel seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya.

“Kami ingin ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Masyarakat harus tetap mendapatkan hak-haknya,” ujarnya.

Kartoyo menegaskan posisinya berdiri bersama masyarakat dalam kasus permasalahan ini, namun tetap menghormati perusahaan yang beroperasi secara legal.

“Dengan adanya investigasi langsung, diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait dampak aktivitas tambang di wilayah tersebut,” harapnya.

Tim investigasi ini akan dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel dan beranggotakan perwakilan dari instansi terkait, camat, kepala desa, warga serta pihak lain yang berkepentingan.

“Mereka dijadwalkan turun ke lokasi secepatnya,” tuturnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Isharwanto di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Rabu (26/2).

Dalam sambutannya yang dibacakan Isharwanto, Gubernur Kalsel menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

“Seluruh organisasi perangkat daerah wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebelum batas akhir 31 Maret 2025,” tegasnya.

Muhidin berharap melalui rakor dan bimtek ini, seluruh peserta dapat memperkaya pengalaman, menambah wawasan dan memperoleh pemahaman lebih luas terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ia juga menyoroti pentingnya pengadaan berkualitas guna mendukung Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) serta Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (MCP KPK).

“SIRUP yang dikembangkan oleh LKPP telah memuat berbagai informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, mulai dari pagu pengadaan, tanggal pelaksanaan, spesifikasi barang/jasa, hingga keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelasnya.

Selain transparansi, Pemprov Kalsel terus mendorong penggunaan produk dalam negeri serta peran usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) sesuai dengan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

“Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK merupakan dua pesan besar Presiden Republik Indonesia yang harus kita jalankan,” tegasnya.

Pada tahun 2024, total anggaran RUP Pemprov Kalsel mencapai Rp7,64 triliun, dengan realisasi belanja produk dalam negeri sebesar Rp3,92 triliun (94,5%) dan belanja UMKK Rp2,94 triliun (70,83%).

Melalui implementasi Katalog Elektronik Versi 6 pada 2025 juga diharapkan semakin mempercepat dan mempermudah proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Saya pastikan dan imbau agar seluruh SKPD sudah dapat mengimplementasikan atau memanfaatkan Katalog Elektronik Versi 6. Dengan semangat kolaborasi, saya optimis katalog ini akan menjadi alat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Muhidin juga mengapresiasi capaian Pemprov Kalsel dalam meraih penghargaan ITKP terbaik dari LKPP RI pada 2023 dan 2024, dengan skor 90,21 dan 93,75.

“Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus bekerja lebih baik dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemajuan daerah,” tutupnya.

Diketahui, sebagai bentuk apresiasi, dalam kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan Kalsel Procurement Award 2025 kepada sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Untuk kategori Tercepat dalam Input RUP Tahun Anggaran 2025 pada SIRUP, diberikan kepada UPPD Martapura, BPTPH Provinsi Kalsel, Laboratorium Kesehatan, Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Dinakertrans Provinsi Kalsel, dan Bappeda Provinsi Kalsel.

Sementara itu, kategori Persentase Realisasi Terbesar dan Status Selesai Transaksi E-Purchasing Tahun Anggaran 2024 diraih oleh KPH Tanah Laut, BPAM Banjarbakula, Balai Pelatihan Kesehatan, Dinas Kehutanan Kalsel, Dinas PMD Kalsel, dan Dinas Sosial Kalsel. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP), terus memantapkan Program Swasembada Pangan, di Banua. berbagai sosialisasi dan rapat koordinasi terus pihaknya laksanakan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk mendukung program Swasembada Pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah pusat, dengan tujuan menjaga ketahanan pangan nasional melalui pembelian gabah kering panen (GKP), di tingkat petani dengan harga pokok penjualan (HPP), sebesar Rp6.500,00 per kilogram.

Kepala Dinas PKP Kalsel Syamsir Rahman, melalui Sekretaris, Imam Subarkah, mengungkapkan, bahwa pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam mendukung suksesnya program tersebut. Program Swasembada Pangan bukanlah tugas satu atau dua instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen terkait, baik dari pemerintah, TNI, Polri, hingga masyarakat.

“Pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam mendukung suksesnya program tersebut,” ungkap Imam Subarkah, saat ditemui di kantornya baru – baru tadi.

Dilanjutkan Imam, Kalimantan Selatan ditargetkan untuk menyerap gabah sebanyak 6.350 ton hingga April 2025. Saat ini, serapan gabah di Kalimantan Selatan telah mencapai 907 ton atau 14,28 persen dari target yang ditetapkan.

“Program serap gabah ini merupakan bagian dari program nasional yang diperintahkan oleh Presiden dalam upaya menjaga stok pangan nasional, yang menargetkan serapan gabah sebanyak 3 juta ton secara nasional,” lanjut Imam.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serap gabah, salah satunya adalah kualitas gabah yang dihasilkan oleh petani. Beberapa daerah mengalami tingkat kadar kotoran gabah yang cukup tinggi, yang mempengaruhi berat bersih gabah yang diterima Bulog.

“Di salah satu kabupaten, kadar kotoran gabah mencapai 34 persen, sehingga Bulog melakukan penyesuaian dengan mengurangi berat gabah berdasarkan kadar kotoran tersebut,” ucap Imam.

Langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi kendala tersebut menurutnya, salah satunya adalah pengisian data terkait lokasi panen di kabupaten/kota yang akan melaksanakan panen dari bulan Februari hingga April. Selain itu, ia mengimbau kepada para mitra penggilingan padi untuk menyiapkan fasilitas pengeringan gabah, mengingat curah hujan yang masih tinggi di beberapa daerah Kalimantan Selatan.

“Kami membutuhkan dukungan pengawalan dari pihak terkait agar program ini dapat terlaksana dengan baik dan petani dapat menikmati harga yang sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah,” ucap Imam.

Selain itu, salah satu tantangan lain yang dihadapi adalah adanya tengkulak yang membeli gabah dari petani dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh Bulog. Hal ini mengancam keberhasilan program serap gabah yang ditujukan untuk memberikan keuntungan yang lebih besar bagi petani.

“Kami berharap seluruh pihak dapat mendukung kelancaran program ini, termasuk dengan mengajak petani untuk menerima pembayaran secara non-tunai, yang lebih aman dan efisien,” tutup Imam. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Jelang Ramadhan 1446 H, harga bahan pokok biasanya mengalami kenaikan signifikan. Kondisi itu pulalah yang dikhawatirkan bakal terjadi tahun ini, di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan secara umum.

Untuk memastikan kondisi harga dan stok bahan pokok jelang Ramadhan ini, TPID Provinsi Kalsel dan TPID Kota Banjarmasin, melaksanakan sidak ke sejumlah pasar, pada Rabu (26/2) pagi. Sidak dipimpin Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin yang diwakili Kepala Dinas Perdagangan Provinsi, Sulkan serta Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman.

Turut serta pada sidak pasar ini, Satgas Pangan Polda Kalsel, BPOM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi, serta instansi dan SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin, yang tergabung dalam TPID Provinsi dan TPID Kota Banjarmasin.

“Hari ini kita melakukan inspeksi ke pasar, dan sepanjang pemantauan kami, harga-harga masih normal. Tidak ada tanda-tanda kenaikan, seminggu terakhir kami tanyakan kepada pedagang bahwa tidak ada kenaikan,” ungkap Kadisdag Kalsel, Sulkan selepas sidak di tutup pertama, Pasar Pekauman.

Menurut Sulkan, normalnya harga bahan pokok ini, dipengaruhi stok yang mencukupi. Meski begitu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aksi borong.

“Kami imbau tidak ada aksi borong bahan pokok, karena tersedia dengan aman dan harga normal,” jelasnya.

Sementara itu, usai sidak di titik kedua, Pasar Beras Kelayan, Sekda Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman juga menjelaskan, bahwa stok bahan pokok juga terjaga dengan baik.

“Saat ini kita berada di distributor komoditas beras dan minyak. Seperti yang terlihat, stok masih banyak, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Terkait harga dari distributor ke pengecer ya terbilang normal saja,” jelas Ikhsan.

Menurut Ikhsan, pedagang mengambil keuntungan masih terbilang wajar. Contohnya Beras Usang dibanderol dengan harga 15 ribu per liter dari distributor, kemudian dibandingkan dengan pengecer diharga 18 ribu.

“Selisihnya masih dikisaran wajar, karena ada biaya distribusi dan juga perhitungan keuntungan,” tutup Ikhsan.

Sidak pasar TPID Provinsi Kalsel dan TPID Kota Banjarmasin ini, ditutup dengan peninjuan ke pasar ritel modern di Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Banjarmasin. (RIW/RDM/RH)

TANAH LAUT – Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso menghadiri ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) Badan Gizi Nasional (BGN) di Pesantren Nurul Hijrah, Jorong, Kabupaten Tanah Laut, pada Rabu (26/2) pagi.

Acara ground breaking ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Kalsel, Muhidin, yang diwakili Adi Santoso, didampingi Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jorong, KH. M. Mukri Yunus, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana, Ketua Umum Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren), Hapi Jazuli, Forkopimda Kalsel dan disaksikan para tamu undangan serta santri Pondok Pesantren Nurul Hijrah.

Pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG ini merupakan kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Induk Koperasi Pondok Pesantren, sebagai bagian dari program prioritas nasional yang diinisiasi Prabowo – Gibran.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel, Muhidin yang dibacakan Adi Santoso, menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional dan Induk Koperasi Pondok Pesantren, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan pembangunan dapur MBG.

“Kesuksesan program prioritas Makan Bergizi Gratis dimulai dari pembangunan dapur yang memenuhi standar kelayakan, disusul SDM yang kompeten dan manajemen yang memenuhi standar operasional prosedur,” ujar Adi Santoso.

Lebih lanjut, Adi Santoso menjelaskan bahwa keberadaan dapur MBG juga memberikan ruang bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Pemenuhan pasokan pangan akan melibatkan UMKM dan unit-unit usaha kecil di sekitar wilayah dapur MBG, maupun di lingkup pesantren itu sendiri.

“Saya berharap, pelaksanaan program makan gratis ini dapat menjangkau manfaat di segala sisi, baik bagi peningkatan gizi anak-anak bangsa, hingga peningkatan ekonomi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Pemerintah daerah dan institusi terkait berkomitmen untuk terus mendukung, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan program ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Diakhir sambutannya, Adi Santoso juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mendoakan agar program ini dapat terlaksana secara optimal, terutama di Kalimantan Selatan.

“Mari kita dukung dengan segenap hati, dan kita doakan program ini dapat terlaksana secara optimal, terutama di Banua,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren), Hapi Jazuli, mengungkapkan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki target 1.500 titik di seluruh Indonesia, sebagai upaya strategis untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis bagi santri serta masyarakat sekitar.

Di Kalsel, program ini diproyeksikan memberikan manfaat signifikan bagi 286 pesantren, dengan total penerima manfaat utama mencapai 93.000 santri. Tidak hanya itu, cakupan lebih luas juga mencakup total 765.000 penerima manfaat diseluruh Kalsel, termasuk siswa di luar lingkungan pesantren.

Selain itu, Hapi Jazuli juga menggaris bawahi, agar distribusi makanan tetap berkualitas, dapur MBG akan dibangun dengan perhitungan jarak ideal, yakni 30–40 kilometer dari lokasi penerima manfaat.

Strategi ini menurutnya bertujuan untuk memastikan makanan tetap segar, sehat, dan siap dikonsumsi saat sampai di tangan penerima.

“Kami ingin memastikan makanan yang diberikan tidak hanya gratis, tetapi juga sehat dan bergizi. Program ini juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas, dengan melibatkan koperasi pondok pesantren sebagai garda terdepan,” tutupnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BARITO KUALA – Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman mengenang ayahanda, Abdussamad Sulaiman bin Haji Basirun (Haji Leman) sebagai sosok yang memiliki kepedulian besar terhadap masyarakat, dan sikap inilah yang ditularkan pada anak-anaknya.

Bahkan didirikannya PT Hasnur sebagai gabungan nama ayahnya, HA Sulaiman HB dan ibunda Nurhayati, didedikasikan untuk bisa berbuat baik kepada masyarakat luas dan kesejahteraan orang banyak.

Hal itu disampaikan Wagub, Hasnuryadi pada peringatan Haul ke-10 almarhum Abdussamad Sulaiman bin Haji Basirun, pada Rabu (26/2) di area kubah Datuk Abdussamad Marabahan, Kabupaten Batola.

Haul dihadiri sejumlah habib, ulama, tokoh, pejabat beserta puluhan ribu masyarakat Kabupaten Barito Kuala dan sekitarnya.

Nampak hadir, Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf Solo, Habib Ali Zainal Abidin dari Surabaya, Habib Jindan bin Novel Tangerang, Habib Muhammad Al Habsyi dari Jakarta, Habib Haidar Al Hamid dari Tanggul, Habib Fahmi Al Muhdhor Probolinggo, Habib Abu Bakar Malang, Habib Rifqy Alaydrus Jakarta, Habib Fahmi Almuhdar Probolinggo, dan KH Sanusi Ibrahim (Guru Jaro), serta KH Asqalani.

Hadir juga, Kepala DPRD Kalsel, Supian HK, Forkopimda, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, pejabat Pemkab Batola, DPRD Kalsel, DPRD Batola, serta jajaran Hasnur Group dan Hasnur Center.

Mewakili pihak keluarga, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan terima kasih kepada para habaib, ulama, guru agama, tokoh dan masyarakat yang hadir mengikuti haul orangtuanya ini.

“Mohon doa untuk abah dan mama tercinta,” ujar Hasnuryadi.

Diceritakan juga, semasa hidupnya, Haji Leman selalu dekat dengan para habaib, ulama, para guru agama dan selalu meminta bimbingan dalam setiap tindakannya.

Haji Leman berpulang pada 14 Juni 2015 di Jakarta dan di makamkan di kawasan Kubah Datuk Abdussamad Marabahan – Barito Kuala.

Prosesi haul diawali pembacaan salam ziarah kubur yang dipimpin Ustadz, Mohammad Mubaraq dilanjutkan pembacaan ayat Al-Qur’an oleh Ustadz, Ahmad Saufi. Selanjutnya, pembacaan QS Yasin, tahlil, zikir dipandu KH Muhammad Qomaruddin (Guru Busu), doa haul oleh Habib Ali bin Zainal Abidin, dan lantunan shalawat diperdengarkan Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf.

Manaqib atau riwayat perjalanan hidup Haji Leman disampaikan Guru Jaro beserta pesan lainnya. Diceritakan, Haji Leman merupakan sosok yang turut memperjuangkan agama Allah melalui berbagai kegiatan sosialnya.

Tauladan yang perlu dicontoh ujar Guru Jaro, Haji Leman selalu memandang baik kepada orang lain, dan tidak suka menjelek-jelekkan orang.
Terhadap orang yang pernah menzalimi, tidak ada dendam dalam hati. Bahkan bersedia membantu saat yang bersangkutan dalam kesusahan.

Guru Jaro juga menceritakan peristiwa menjelang akhir hayat Haji Leman, dan pesan yang disampaikan kepada keluarganya. Yakni sebuah amalan yang paling baik menurutnya, yaitu sifat ikhlas dalam segala perbuatan.

Selanjutnya Guru Jaro menyebutkan tingkatan ikhlas yakni ikhlas Abidin, ikhlas Muhibbin, ikhlas Muqarrabin, dan Ikhlas Siddiqin, yakni orang yang melakukan ibadah hanya Allah SWT sebagai tujuan.

Adapun tausiah haul, disampaikan Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, Pimpinan Yayasan Al Fachriyah, Tangerang, Banten.

Habib Jindan mengatakan, tidak banyak orang yang dikenang bertahun-tahun setelah meninggal dunia. Haji Leman ujarnya, meskipun bukan pejabat, tapi salah satu orang yang terus dikenang masyarakat setelah meninggal dunia, karena banyak memberikan manfaat kepada orang lain semasa hidup.

“Orang yang memberikan manfaat inilah yang disukai Allah SWT,” ujar Habib Jindan lagi.

Disebutkan, hadist rasul bahwa orang yang dermawan, dekat kepada Allah dekat kepada manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Sebaliknya orang yang kikir, akan jauh dari Allah y, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka.

“Intropeksi diri kita, jadilah orang yang makin banyak manfaat bagi orang lain,” pesan Habib Jindan.

Di penghujung tausiahnya, Habib Jindan mengingatkan, jika terobsesi kepada seseorang, malam terobsesi kepada orang yang diberikan ilmu lalu Ia sebarkan kepada orang lain, dan orang yang diberikan harta Allah SWT lalu membagikannya dengan sesama.

Faktor lain yang menyebabkan kehidupan Haji Leman menjadi berkah ujar Habib Jindan, karena semasa hidupnya dekat dengan para habaib, ulama, dan guru agama yang selalu dimintanya bimbingan dan petunjuk mereka. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan, Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahraga Berbakat (SPOB) dan Sentra Pembinaan Olahraga Berbakat Daerah (SPOBDA) Tingkat Provinsi, di Kota Banjarmasin, Rabu (26/2). Kegiatan dibuka oleh Plt Kadispora Fitri Hernandi.

“Pelaksanaan kegiatan ini untuk memberikan bimbingan teknis kepada Kabupaten dan Kota di Banua, terkait adanya perubahan nama dari PPLP menjadi SPOB serta SPOBDA,” ungkap Fitri, kepada sejumlah wartawan.

Sehingga, lanjutnya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga daerah memahami adanya perubahan ini.

“Kami berharap, dengan adanya perubahan nama ini pembinaan dapat lebih meningkatkan lagi dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga Dispora Kalsel Asfia Urrahman menjelaskan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan saat ini mengajak, kepada pemerintah daerah agar dapat secara mandiri dalam pengelolaan atlet pelajar mereka.

“Karena, saat ini Pemerintah Daerah jangan tergantung kepada Provinsi dalam melakukan pembinaan atlet pelajar,” ucapnya.

Asfia berharap, dengan adanya pembinaan peningkatan prestasi pelajar antara pemerintah provinsi dan daerah dapat meningkatkan prestasi pelajar di Banua. (SRI/RDM/RH)