Pemprov Kalsel Gelar Rakor dan Bimtek Optimalisasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
Foto bersama usai pembukaan Rakor dan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Isharwanto di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Rabu (26/2).
Dalam sambutannya yang dibacakan Isharwanto, Gubernur Kalsel menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
“Seluruh organisasi perangkat daerah wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebelum batas akhir 31 Maret 2025,” tegasnya.
Muhidin berharap melalui rakor dan bimtek ini, seluruh peserta dapat memperkaya pengalaman, menambah wawasan dan memperoleh pemahaman lebih luas terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
Ia juga menyoroti pentingnya pengadaan berkualitas guna mendukung Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) serta Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (MCP KPK).
“SIRUP yang dikembangkan oleh LKPP telah memuat berbagai informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, mulai dari pagu pengadaan, tanggal pelaksanaan, spesifikasi barang/jasa, hingga keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelasnya.
Selain transparansi, Pemprov Kalsel terus mendorong penggunaan produk dalam negeri serta peran usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) sesuai dengan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
“Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK merupakan dua pesan besar Presiden Republik Indonesia yang harus kita jalankan,” tegasnya.
Pada tahun 2024, total anggaran RUP Pemprov Kalsel mencapai Rp7,64 triliun, dengan realisasi belanja produk dalam negeri sebesar Rp3,92 triliun (94,5%) dan belanja UMKK Rp2,94 triliun (70,83%).
Melalui implementasi Katalog Elektronik Versi 6 pada 2025 juga diharapkan semakin mempercepat dan mempermudah proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Saya pastikan dan imbau agar seluruh SKPD sudah dapat mengimplementasikan atau memanfaatkan Katalog Elektronik Versi 6. Dengan semangat kolaborasi, saya optimis katalog ini akan menjadi alat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Muhidin juga mengapresiasi capaian Pemprov Kalsel dalam meraih penghargaan ITKP terbaik dari LKPP RI pada 2023 dan 2024, dengan skor 90,21 dan 93,75.
“Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus bekerja lebih baik dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemajuan daerah,” tutupnya.
Diketahui, sebagai bentuk apresiasi, dalam kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan Kalsel Procurement Award 2025 kepada sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Untuk kategori Tercepat dalam Input RUP Tahun Anggaran 2025 pada SIRUP, diberikan kepada UPPD Martapura, BPTPH Provinsi Kalsel, Laboratorium Kesehatan, Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Dinakertrans Provinsi Kalsel, dan Bappeda Provinsi Kalsel.
Sementara itu, kategori Persentase Realisasi Terbesar dan Status Selesai Transaksi E-Purchasing Tahun Anggaran 2024 diraih oleh KPH Tanah Laut, BPAM Banjarbakula, Balai Pelatihan Kesehatan, Dinas Kehutanan Kalsel, Dinas PMD Kalsel, dan Dinas Sosial Kalsel. (BDR/RDM/RH)
