Dinas PKP Provinsi Kalsel Terus Mantapkan Program Swasembada Pangan

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP), terus memantapkan Program Swasembada Pangan, di Banua. berbagai sosialisasi dan rapat koordinasi terus pihaknya laksanakan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk mendukung program Swasembada Pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah pusat, dengan tujuan menjaga ketahanan pangan nasional melalui pembelian gabah kering panen (GKP), di tingkat petani dengan harga pokok penjualan (HPP), sebesar Rp6.500,00 per kilogram.

Kepala Dinas PKP Kalsel Syamsir Rahman, melalui Sekretaris, Imam Subarkah, mengungkapkan, bahwa pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam mendukung suksesnya program tersebut. Program Swasembada Pangan bukanlah tugas satu atau dua instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen terkait, baik dari pemerintah, TNI, Polri, hingga masyarakat.

“Pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam mendukung suksesnya program tersebut,” ungkap Imam Subarkah, saat ditemui di kantornya baru – baru tadi.

Dilanjutkan Imam, Kalimantan Selatan ditargetkan untuk menyerap gabah sebanyak 6.350 ton hingga April 2025. Saat ini, serapan gabah di Kalimantan Selatan telah mencapai 907 ton atau 14,28 persen dari target yang ditetapkan.

“Program serap gabah ini merupakan bagian dari program nasional yang diperintahkan oleh Presiden dalam upaya menjaga stok pangan nasional, yang menargetkan serapan gabah sebanyak 3 juta ton secara nasional,” lanjut Imam.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serap gabah, salah satunya adalah kualitas gabah yang dihasilkan oleh petani. Beberapa daerah mengalami tingkat kadar kotoran gabah yang cukup tinggi, yang mempengaruhi berat bersih gabah yang diterima Bulog.

“Di salah satu kabupaten, kadar kotoran gabah mencapai 34 persen, sehingga Bulog melakukan penyesuaian dengan mengurangi berat gabah berdasarkan kadar kotoran tersebut,” ucap Imam.

Langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi kendala tersebut menurutnya, salah satunya adalah pengisian data terkait lokasi panen di kabupaten/kota yang akan melaksanakan panen dari bulan Februari hingga April. Selain itu, ia mengimbau kepada para mitra penggilingan padi untuk menyiapkan fasilitas pengeringan gabah, mengingat curah hujan yang masih tinggi di beberapa daerah Kalimantan Selatan.

“Kami membutuhkan dukungan pengawalan dari pihak terkait agar program ini dapat terlaksana dengan baik dan petani dapat menikmati harga yang sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah,” ucap Imam.

Selain itu, salah satu tantangan lain yang dihadapi adalah adanya tengkulak yang membeli gabah dari petani dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh Bulog. Hal ini mengancam keberhasilan program serap gabah yang ditujukan untuk memberikan keuntungan yang lebih besar bagi petani.

“Kami berharap seluruh pihak dapat mendukung kelancaran program ini, termasuk dengan mengajak petani untuk menerima pembayaran secara non-tunai, yang lebih aman dan efisien,” tutup Imam. (MRF/RDM/RH)