Kategori: News

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menggelar misi dagang bersama pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, kepada Abdi Persada FM pada Jumat (17/6) mengatakan, setelah sukses menggelar misi dagang pada bulan April 2022 lalu, antara Kalimantan Selatan dengan Jawa Timur, kini Disdag Kalsel kembali melanjutkan ke Jawa Barat. Kegiatan diikuti 11 pelaku usaha Provinsi Kalsel dengan menawarkan berbagai komoditi dan produk unggulan di banua, yang bertujuan memperluas akses pasar produk Kalsel ke berbagai daerah di Indonesia, guna saling mendukung pemenuhan keperluan masyarakat bagi ke dua daerah.

“Kami mendapatkan arahan dan restu dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, untuk kembali melaksanakan kerjasama perdagangan,” katanya

Birhasani menjelaskan, kegiatan ini sebagai pengembangan usaha baik perdagangan maupun industri, dan tentu dapat memberi peluang positif, apalagi pelaku usaha begitu semangat dan bahkan memotivasi yang lain untuk ikut, dengan rela mengeluarkan biaya secara mandiri. Sebelumnya juga dilakukan analisa peluang pasar komoditi dan produk Kalsel di Jawa Barat, seperti kain sasirangan, kemiri, kayu manis, produk shorgun, arang halaban, hasil perikanan air tawar, produk kerajinan dan lain-lain.

“Begitu pula beberapa barang dari Jawa Barat yang diperlukan untuk masyarakat Kalsel, seperti konveksi, fashion, produk kerajinan dan bahan pendukung industri di Kalsel,” jelasnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, untuk analisa peluang pasar ternyata cukup tepat, secara real kegiatan misi dagang kali ini setelah terjadi negosiasi mampu memberi dampak positif dengan terjadinya transaksi sebesar Rp. 199.243.640.000, dengan target kontrak satu tahun ke depan.

“Ke depan Kalsel posisinya diupayakan seperti Jawa Barat, sebagai pintu gerbang dan penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” tutup Birhasani.

Untuk diketahui, dalam kegiatan misi dagang bersama pelaku usaha kecil menengah (UKM), dihadiri Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jabar, beserta staf dan didampingi sekitar 30 pelaku usaha dengan berbagai produk. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pelepasan Kontingen Provinsi Kalsel untuk mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional ke-13 di Yogjakarta, digelar di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel pada Jum’at (17/6). Pelepasan dilakukan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Kalsel Sulkan.

Membacakan sambutan Gubernur Kalsel, Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Kalsel Sulkan menyampaikan, pihaknya mengharapkan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Kalsel dapat tumbuh dan semakin maju dalam membina mental spritual etika umat kristen, sekaligus sebagai wahana dalam mewujudkan iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Karena dalam kutipan UUD 45 dinyatakan, bahwa hanya atas berkat rahmat tuhanlah, bangsa yang besar ini dapat meraih kemerdekaanya,” ucapnya.

Masih membacakan Sambutan Gubernur Kalsel, Sulkan menambahkan dukungan dari Provinsi Kalsel diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kemerdekaan bagi bangsa ini untuk hidup rukun, aman, dan damai bersama dengan Masyarakat lainnya dari berbagai suku, agama, dan ras dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutup gubernur.

Untuk diketahui, sebanyak 148 Personil PESPARAWI Kalsel dilepas untuk mengikuti ajang pertandingan PESPARAWI tingkat Nasional yang dilaksanakan pada 17-26 Juni 2022 di Yogyakarta. (MRF/RDM/RH)

BANJAR – Lebih dari 29 juta lanjut usia telah menghuni Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, angka ini setara dengan 10,28 persen dari total jumlah penduduk di 2021.

Pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke 26 Tahun 2022, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan hampir tiga dari sepuluh rumah tangga di Indonesia mayoritas ternyata dihuni lanjut usia.

“Melihat kondisi ini, perlu dilakukan pendekatan melalui ketahanan keluarga. Terlebih, harus diiringi dengan kebijakan strategis yang komprehensif supaya penduduk lanjut usia khususnya Kalsel dapat hidup aman, nyman dan sejahtera,” ujarnya, Jumat (17/6) siang.

Terkait hal itu, selaku yang memberi dukungan tentang keberadaan mereka, pihaknya pun meminta agar turut serta memberikan perhatian lebih terhadap kualitas hidup lanjut usia.

“Mengingat lansia sangat membutuhkan dukungan orang yang dukungan orang yang tinggal bersamanya,” ungkapnya.

Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan, penduduk lanjut usia (lansia) tentu berperan penting dalam subjek pembangunan daerah.

“Pengalaman hidup menempatkan mereka bukan hanya orang yang dituakan tetapi dihormati dilingkungannya. Namun sebaliknya juga bisa menjadi agen pembawa perubahan dilingkup keluarga dan masyarakat sekitar,” tutur Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalsel Nurul Fajar Desira.

Selain itu dari hasil survey menunjukkan, penduduk lajut usia di Kalsel berada pada angka 4,51 persen dengan jumlah 185,11 ribu jiwa yang juga merupakan kelompok usia tidak produktif yakni berkisar antara 65 tahun keatas.

“Selama kurun waktu 50 tahun terakhir persentase penduduk lansia di Indonesia meningkat dari empat setengah persen pada 1971 menjadi sekitar 10,7 persen di tahun 2020,” bebernya.

Sementara itu Kepala Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budi Sejahtera Kalsel Surya Fujianorrochim mengungkapkan meski sudah tak produktif lagi dalam beraktivitas. Namun, keberadaan haknya masih setara.

“Jadi perlu perhatian lebih dari keluarga dan masyarakat. Terlebih dari kami sebagai pemerintah yang menaungi lansia tentu menjadi skala prioritas untuk terus memberikan perlindungan untuk rasa nyaman dan nyaman,” paparnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas digelarnya Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi yang bertempat di Aula Ismail Abdullah Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (15/6).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Kalsel serta dari pihak KPK Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Kepala Satuan Tugas Korsupwil III Uding Juharudin, Spesialis Koordinasi dan Supervisi KPK Ben Hardy Saragih.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas kehadiran KPK di Bumi Lambung Mangkurat, serta meyakini bahwa semua punya kesamaan pandangan untuk mencegah dan memberantas korupsi.

“DPRD Provinsi Kalsel juga terus berupaya untuk mencegah berbagai potensi korupsi, pengawasan melalui fungsi pengawasan, kami berupaya memastikan dan mengawal Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) yang berasal dari uang rakyat, kami ingin agar anggaran digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan moralitas yang baik,” katanya.

Sementara itu, KPK Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan ada enam hal strategi pemberantasan korupsi diantaranya peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi, penguatan budaya anti korupsi, penegakkan hukum yang konsisten dan terpadu, penguatan kepemimpinan, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah dan proses pembangunan.

“Dalam hal ini perlu adanya peran DPRD antara lain komitmen dukungan program pemberantasan korupsi integritas, bersama kepala daerah menyusun dan menyetujui APBD, membuat kebijakan strategis, dan ikut serta melakukan pengawasan secara aktif,” tambahnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman berkunjung ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Rabu (15/6). Mereka disambut hangat oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini di ruang kerja Ketua Dewan.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus menjelaskan kedatangannya menemui Ketua Dewan Kalsel dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antara Ombudsman dan DPRD Kalsel. Mengingat bahwa kedua institusi ini adalah pengawas eksternal di dalam pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Oleh karena itu sudah seharusnya sesama pengawas eksternal untuk bisa berkomunikasi lebih erat,” katanya kepada wartawan.

Bobby menjelaskan banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Perwakilan Ombudsman Kalsel dimana setiap tahun sekitar 200 laporan masyarakat yang telah diselesaikan yang substansinya sangat luas.

“Ada lima substansi yang banyak dilaporkan oleh masyarakat, antara lain mengenai infrastruktur, bantuan sosial, hukum, air minum, pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Dalam diskusi bersama Ketua Dewan dan Plt Sekwan Kalsel, lanjut Bobby, ada kesepahaman untuk menjalin komunikasi yang lebih erat. Jadi apa yang dihasilkan melalui kantor Perwakilan Ombudsman Kalsel akan disampaikan kepada DPRD melalui forum-forum komisi yang ada.

“Nanti tentu bisa dimanfaatkan para anggota dewan dalam berdialog dengan masyarakat dan jajaran SKPD lingkup Pemprov Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar acara Silaturahmi dan Workshop Pengembangan Diri dengan tema “Menjadi Pribadi Yang Percaya Diri dan Menyenangkan”, Kamis (16/6).

Acara silaturahmi ini dilaksanakan sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan atas nama Muhammad Jaini sebagai Plt Sekwan Kalsel sehingga otomatis istri Plt Sekwan Kalsel, Rizky Audina Sari menjabat sebagai Plt Ketua DWP Sekwan Kalsel.

Plt Ketua DWP Sekwan Kalsel, Rizky Audina Sari menyampaikan dalam kegiatan ini, pihaknya juga sudah membentuk kepengurusan yang baru untuk menggantikan pengurus yang sudah purna tugas.

“Alhamdulillah, sudah terpilih Sekretaris dan Bendahara yang baru. Sedangkan untuk program ke depan, kita akan susun kembali,” katanya kepada wartawan.

Rizky juga mengharapkan agar tali silaturahmi antara pengurus dan anggota DWP Sekwan Kalsel terus terjalin erat.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan Sekwan Kalsel, Sundusiah mengharapkan pengurus dan anggota DWP Sekwan Kalsel bisa memajukan organisasi yang fungsinya mendukung tugas-tugas suami yang menjabat sebagai ASN di lingkungan sekwan Kalsel. Ia juga berpesan ada hal-hal baru dan positif yang dapat dilakukan sehingga DWP Sekwan Kalsel dapat lebih eksis kedepannya dan bisa mengikuti berbagai macam kegiatan seperti hari-hari besar yang terjadwal di Pemprov Kalsel.

“Jadi tidak hanya kegiatan arisan rutin yang digelar setiap bulannya,” harapnya.

Oleh karena itu, Sundusiah mengharapkan agar kegiatan-kegiatan DWP Sekwan Kalsel bersifat menambah wawasan pengetahuan dan menggali kreativitas, misalnya dengan membuat kerajinan yang dapat dijual ke masyarakat.

“Sehingga keuntungannya nanti bisa masuk ke kas,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi dan dukungan terhadap, pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Konsumen Usaha Bersama Resto Apung Banjarmasin.

Dukungan tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanuar Noor Rifai, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Sirpan, di Aula Kayuh Baimbai, Kamis (16/6).

“Kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada Koperasi Konsumen Resto Apung yang telah melaksanakan rapat anggota ditahun pertama ini,” ucapnya.

Menurut Yanuar Rifai, Koperasi Konsumen Usaha Bersama Resto Apung sebagai koperasi sekunder dari kumpulan 21 kelompok koperasi. Tentunya ini merupakan hal yang luar biasa, dan perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah.

“Kami berharap agar konsumen koperasi resto apung akan terus semakin meningkat. Agar koperasi tersebut semakin maju dan meningkatkan setiap harinya,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan penilaian perkembangan koperasi konsumen usaha bersama Resto Apung mengalami peningkatan. Seperti yang disampaikan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Setda Kota Banjarmasin Machli Riyadi, pada saat membuka Rapat Anggota Tahunam Koperasi Konsumen Usaha Bersama Resto Apung, di Aula Kayuh Baimbai.

“Keberadaan koperasi di Kota Banjarmasin diharapkan, tidak hanya sebagai tempat simpan pinjam saja. Tetapi dapat lebih ditingkatkan lagi dengan menjadikan koperasi yang memiliki visi kedepan,” ucapnya.

Menurut Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini menilai bahwa, perkembangan koperasi usaha bersama Resto Apung, telah berkembang dengan baik. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah modal, anggota, serta keuntungan yang telah diperoleh dari Koperasi Konsumen Resto Apung tersebut. Terbukti, dengan adanya rapat tahunan ini.

Sementara itu Ketua Koperasi Konsumen Resto Apung Kota Banjarmasin Sumarno mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada pemerintah yang telah memberikan dukungan, terhadap keberadaan Koperasi Konsumen Resto Apung Kota Banjarmasin.

“Kami tentu memberikan dukungan untuk kemajuan perekonomian di Kota Banjarmasin khusus di bidang koperasi, agar dapat terus maju bersama. (SRI/RDM/RH)