Kategori: News

BATOLA – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin mengingatkan, saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan dengan ancaman resesi ekonomi dan krisis pangan, pada tahun 2023 ini.

Paman Birin menyebut, gejala-gejalanya sudah mulai dirasakan menjelang akhir tahun 2022, antara lain kenaikan beberapa komoditas produk pangan yang cukup tinggi, seperti kenaikan harga beras Siam dan sejenisnya, yang berasal dari daerah.

Karenanya, Ia meminta semua daerah di Kalsel, termasuk Kabupaten Barito Kuala yang merupakan salah satu lumbung pangan andalan, agar siap siaga dalam mengatasi persoalan ini.

“Kita harus mengoptimalkan segala potensi di daerah kita untuk menggerakkan perekonomian dan memelihara kecukupan pangan. Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah lumbung pangan Kalsel, hendaknya
bisa memanfaatkan momentum ini untuk menggerakkan masyarakat agar lebih produktif lagi dalam mengelola sektor pangan,” ujar Paman Birin, saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Batola ke-63 pada Kamis (5/1).

Selanjutnya Paman Birin mengatakan, dalam perjalanannya, suka dan duka, pahit dan manis, peluang dan tantangan, tentu saja mewarnai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Barito Kuala.

Namun dinamika apapun yang terjadi ujar Paman Birin, jajaran pemerintahan dan seluruh komponen masyarakatnya, hendaknya selalu kompak dan bergandengan tangan untuk menghadapinya.

“Saya berharap, pemerintah daerah di Kabupaten Barito Kuala, bisa secara nyata hadir di tengah masyarakat petani dalam bentuk program-program, inovasi-inovasi pertanian, serta cara apapun yang mampu mendorong swasembada pangan. Ayo kita gelorakan semangat membangun, demi mewujudkan Barito Kuala BISA (Berdaya saing, Inspiratif, Sportif dan Amanah). Mari kita
bulatkan tekad untuk terus Bergerak maju dalam membangun daerah berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Batola, Mujiyat menyebutkan, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala semakin merasakan nikmatnya hasil-hasil pembangunan yang merupakan buah dari kerja keras masyarakat bersama pemerintah.

Hal ini membuktikan bahwa harmonisasi hubungan baik pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dukungan dari segenap masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyemangat dan motivasi dalam melaksanakan amanah.

“Saya akan terus berupaya untuk mewujudkan serta senantiasa memfasilitasi keinginan masyarakat agar masyarakat semakin makmur dan sejahtera,” ujarnya.

Peringatan hari jadi ditutup dengan tausiah oleh KH Wildan Salman yang mengajak semua pihak, agar tidak lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Realisasi pendapatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Regional Banjarbakula tahun 2022 mencapai Rp2,36 miliar.

Kepala TPAS Regional Banjarbakula, Sarwani, mengatakan hampir seluruh pendapatan berasal dari tarif pembuangan sampah yang diterapkan sejak awal tahun 2022 lalu terhadap 5 kabupaten/kota yang tergabung dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Banjarbakula, yakni Kota Banjarbaru dan Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut serta Barito Kuala.

“Khusus Kota Banjarbaru kita pasang tarif 40 ribu Rupiah, sedangkan yang lainnya kita kenakan tarif 65 ribu Rupiah pertonnya,” ungkapnya, Kamis (5/1).

Dijelaskannya, dari 5 wilayah tersebut, Kota Banjarbaru menjadi penyumbang pendapatan terbesar dengan total kiriman sampah mencapai 24 ribu ton atau senilai Rp 972 juta.

“Yang paling rendah yakni Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah kiriman 719 ton, sekitar 46 juta Rupiah,” bebernya.

Kurangnya kiriman sampah dari beberapa wilayah, diakuinya, disebabkan oleh beberapa faktor. Terutama di bidang operasional, seperti jumlah armada pengangkut yang belum mencukupi hingga kenaikan BBM yang tidak terduga.

“Mungkin karena Pemda setempat belum mengaggarkan di tahun 2022 lalu, kiriman sampah ke tempat kami meningkatnya sejak 3 bulan menjelang tutup tahun kemarin,” ujarnya.

Minimnya pengiriman tentu akan berdampak pada menurunnya pendapatan TPAS Regional Banjarbakula.

Menyiasati hal itu, Sarwani menyebut, pihaknya akan memberikan kelonggaran kepada 5 kabupaten/kota KSP Banjarbakula, dengan mempersilakan pembayaran iuran paling lambat bulan Maret 2023.

“Jadi dari Januari ini, kita persilakan mereka untuk mengirimkan sampahnya dulu, nanti baru diakumulasikan dan pembayarannya paling lambat kita minta bulan Maret,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, TPAS Regional Banjarbakula juga akan meningkatkan sarana dan prasarana agar target PAD Tahun 2023 dapat tercapai.

“Kita juga akan menambah jam operasional mulai dari jam 7 pagi hingga 5 sore, agar tidak hanya pendapatan yang meningkat, tetapi sampah di tempat kita ini juga benar-benar terkelola dengan baik,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan terus gencar sosialisasi aplikasi pengaduan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (LAPOR! Paman) di tahun 2023 ini. Berbagai pendekatan terhadap masyarakat telah dilakukan Kominfo Kalsel untuk mensosialisasikan aplikasi LAPOR! Paman di tahun 2022 yang lalu, yakni salah satu nya kegiatan dengan menyusur sungai untuk mengedukasi penduduk pinggiran sungai tentang penggunaan aplikasi, serta menggandeng aktivis masyarakat banua.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Muslim pada Rabu (4/1) sore menyampaikan, 2023 ini sosialisasi akan dilaksanakan pada sektor yang belum dilaksanakan pada tahun 2022 lalu, seperti pada kelompok – kelompok Difabel (berkebutuhan khusus).

“Kita lebih banyak mensosialisasikan agar peranan Masyarakat di Banua Kalsel semakin meningkat untuk memberikan aspirasi, opini, dan tentu memberikan saran-saran terbaik,” ungkap Muslim.

Menurut Muslim, dengan adanya masukan dan saran dari masyarakat terhadap pembangunan – pembangunan Pemerintah Provinsi Kalsel, maka Masyarakat berperan penting dan terlibat dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Masyarakat juga dapat memberikan kritik dan saran, terkait perbaikan – perbaikan terhadap pembangunan yang dilakukan,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam upaya ikut serta mendukung program dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Bank Kalsel tandatangani kerjasama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA), terkait penyaluran pembiayaan maupun Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera untuk tahun 2023. Kerjasama ini dilakukan guna memudahkan / memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah dengan harga terjangkau.

Penandatanganan dilakukan di tuang pendopo, Kementrian PUPR Jakarta, akhir tahun 2022. Penandatanganan kerjasama antara Bank Kalsel dengan BP Tapera dilakukan secara daring oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, bersama Komisioner BP Tapera, Adi Setianto.
Penandatanganan juga dilakukan 22 bank penyalur lainnya yang terdiri dari 6 Bank BUMN dan 16 BPD.

Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya menyampaikan, kerjasama yang dilakukan ini merupakan komitmen Bank Kalsel kepada masyarakat Kalimantan Selatan, untuk memudahkan kepemilikan rumah dengan harga terjangkau melalui penyaluran Kredit / Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera di tahun 2023.

“Melalui penandatanganan kerjasama ini, penyaluran KPR sejahtera FLPP dan Tapera tahun 2023, Bank Kalsel senantiasa terus mendukung pemerintah khususnya Kementrian PUPR untuk selalu memudahkan masyarakat Kalimantan Selatan memiliki rumah idaman dengan harga sesuai bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balai Pengelola Air Minum (BPAM) Banjarbakula tahun 2022 melebihi target sebesar 109,15 persen.

Kepala BPAM Banjarbakula Muhammad Berty Nakir, mengungkapkan target PAD tahun 2022 sebesar Rp 17 miliar sementara realisasinya sebesar Rp 18,5 miliar.

“Jadi ada lebihan sekitar 1 miliar Rupiah (dari target), atau jika diakumulasikan capaian PAD kita sebesar 109,15 persen di tahun 2022,” ungkapnya, Rabu (4/1).

Berty menjelaskan, pendapatan BPAM Banjarbakula bersumber dari penjualan air bersih ke 3 Kabupaten/Kota yang tergabung dalam regional Banjarbakula.

“Sementara ini air bersih kita disalurkan ke Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, serta sebagian ke Kabupaten Tanah Laut,” bebernya.

Meski Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala juga tergabung dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ini, namun penyaluran air bersih dari BPAM Banjarbakula masih belum menjangkau daerah tersebut.

Hal itu diakui Berty, akibat belum adanya kecocokan harga dan jumlah pasokan ke dua wilayah tersebut terutama Banjarmasin.

“Kemarin kita sudah tawarkan kerjasama penyaluran air baku ke (Kota) Banjarmasin, tetapi belum ada kecocokan harga,” bebernya.

Kendati demikian, Berty menyebut pihaknya akan kembali mengajukan kerjasama ke PDAM Bandarmasih, agar penyaluran air dapat benar-benar mencakup ke seluruh wilayah yang tergabung dalam KSP Banjarbakula.

“Tahun (2023) ini kita akan kembali tawarkan, setidaknya kita minta harga sesuai dengan biaya listrik yang kita keluarkan,” ujarnya.

Berty berharap kerjasama tersebut akan membuahkan hasil yang manis. Apalagi target PAD tahun 2023 BPAM Banjarbakula mencapai Rp 20 miliar.

“Kalau kerjasama dengan kota Banjarmasin berhasil, kita optimis PAD tahun 2023 akan tercapai bahkan mungkin melebihi target,” imbuhnya.

BPAM Banjarbakula sendiri saat ini sudah memiliki 2 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) masing-masinh berkapasitas 250 dan 500 liter perdetik.

Bahkan, kini BPAM Banjarbakula juga memiliki 1 buah truk tangki yang siap menyalurkan air bersih langsung ke masyarakat.

“Kita tinggal menunggu revisi Pergub tarif untuk dapat mengoperasikan truk tangki itu, semoga bisa dapat dioperasikan,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Panitia Khusus I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan rapat finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kalsel.

Rapat dipimpin Ketua Pansus Raperda tersebut, Suripno Sumas didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin dan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias beserta Anggota Pansus di ruang Komisi I DPRD Kalsel, Rabu (4/1).

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Syaripudin mengatakan kegiatan ini sebagai tindaklanjut hasil fasilitasi dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Raperda tersebut.

“Dalam Raperda tersebut diatur ada sembilan perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel yang mengalami perubahan tipologi, digabungkan atau berubah namanya,” katanya kepada wartawan.

Wakil rakyat yang akrab Bang Dhin ini menambahkan rencananya rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Raperda tersebut menjadi Perda dijadwalkan pada 11 Januari 2023 mendatang.

“Mudah-mudahan perubahan perangkat daerah ini sudah bisa jalan di akhir bulan ini,” harapnya.

Sementara, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra menjelaskan penataan perangkat daerah ini merupakan amanat peraturan yang dilandasi semangat pelaksanaan reformasi birokrasi dimana setiap pemerintah daerah harus melaksanakan evaluasi kelembagaan.

“Penataan perangkat daerah ini tentunya bertujuan untuk peningkatan kinerja Pemprov Kalsel,” jelasnya.

Ada sembilan (9) perangkat daerah yang akan berubah tipe, digabungkan, dan berubah nama diantaranya Sekretariat DPRD yang sebelumnya tipe C naik menjadi tipe B, Inspektorat Daerah yang sebelumnya tipe B naik menjadi tipe A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak naik menjadi tipe A serta berubah nama setelah penambahan urusan Keluarga Berencana sehingga menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana sebelumnya tipe A diturunkan menjadi tipe B, karena pemisahan urusan keluarga berencana. Badan Keuangan Daerah digabung dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah sehingga menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tipe B dan Badan Pendapatan Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah sebelumnya tipe B naik menjadi tipe A, Dinas Ketahanan Pangan digabungkan dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sehingga menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura bertipe A.

Selanjutnya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah bersifat tetap dengan hanya perubahan nama yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah yang bertipe B. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Semangat memajukan ekonomi kreatif mendasari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Panitia Khusus (Pansus) II untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pembahasan terus dilakukan, hingga pada Selasa (3/1), Pansus II DPRD Kalsel melakukan finalisasi Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif tersebut, dengan menghadirkan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel, Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel serta tenaga ahli.

Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Haryanto mengatakan bahwa hingga saat ini dari aspek regulasinya tidak ada kendala berarti karena pihaknya sudah membuat sesuai dengan acuan-acuan dari Kementerian terkait.

“Mudah-mudahan raperda ini rampung setelah tiga atau empat kali pertemuan lagi,” katanya dengan optimis sembari memohon kerja sama dan pro aktif dari pihak-pihak yang terlibat.

Haryanto menambahkan Raperda ini dibentuk oleh semangat memajukan ekonomi kreatif. Salah satunya adalah dalam upaya mengadvokasi para pelakunya.

“Oleh karena itu, kehadiran sebuah regulasi dalam bentuk Perda menjadi penting sebagai payung hukum,” jelasnya.

Ada total 16 sektor ekonomi kreatif yang termasuk dalam raperda tersebut. Di antaranya yakni, sektor arsitektur, aplikasi, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi/radio

“Mudah-mudahan dengan begitu pemerintah provinsi betul-betul memperhatikan ekonomi kreatif. Karena rata-rata dari mereka adalah pelaku UMKM. Oleh karena itu, UMKM yang juga sebagai pelaku kreatif, harus mendapatkan pengharggaan dalam bentuk advokasi dari pemerintah daerah,” harapnya. (NRH/RDM/RH)