Kategori: News

TANAH BUMBU – Dalam rangka menggali potensi lokal, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, kembali melanjutkan Bimbingan Teknis Story Telling, khusus Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Tanah Bumbu.

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, diwakili Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Mugeni, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pokdarwis di kabupaten/kota. Terutama menggali potensi lokal yang dimiliki, agar memudahkan mereka dalam menjual destinasi wisata dan potensi ekonomi kreatifnya.

“Di era persaingan yang semakin ketat, wisatawan tidak lagi hanya mencari destinasi yang indah atau terkenal. Namun mereka ingin mengetahui makna, dan cerita untuk mengenal sejarah, budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat setempat,” ucap Mugeni, pada Rabu (18/6)

Mugeni menjelaskan, kemampuan story telling atau bercerita memiliki peran penting membantu mengembangkan destinasi wisata di daerah. Lewat Bimtek ini, pihaknya ingin Pokdarwis dapat menjual cerita. Sehingga, membuat wisatawan merasa kangen dan berbagi dengan keluarga atau rekannya yang lain, kemudian akan berkunjung kembali.

“Kemampuan bercerita yang baik dari para Pokdarwis, tidak hanya menjual destinasi, tetapi sebagai pengalaman mengesankan,” jelasnya

Lebih lanjut Mugeni menambahkan, peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dapat memanfaatkan berbagai media termasuk media digital untuk menyampaikan cerita, agar lebih menarik yang disampaikan kepada para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Ia berharap melalui bimtek ini, para peserta dapat menggali potensi lokal, memahami teknik story telling yang efektif, serta mampu mengemasnya dalam berbagai media dan platform yang relevan dengan tren saat ini.

“Mari hidupkan kembali nilai-nilai lokal, tingkatkan daya tarik destinasi, dan ciptakan ikatan emosional dengan wisatawan,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tanah Bumbu, Noryana, mengapresiasi Bimtek yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kalsel.

Dimana, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pariwisata dalam menyampaikan cerita yang hidup di balik setiap destinasi unggulan yang dimiliki.

Kalimantan Selatan sendiri dikenal memiliki kekayaan budaya, sejarah, alam, serta kearifan lokal yang luar biasa, yang mana ini perlu dikemas dengan cara yang menarik dan menyentuh hati wisatawan.

“Story telling bukan sekadar narasi, tetapi jembatan emosional antara pengunjung dan pengalaman wisata yang mendalam, otentik, dan tak terlupakan. Di sinilah pentingnya kemampuan bercerita, untuk menghidupkan identitas destinasi dan meningkatkan daya saing pariwisata kita di tingkat nasional maupun global”, tutupnya.(DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II tahun 2025 untuk lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah kabupaten/kota, resmi dibuka di Aula BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Kamis (19/6).

Pembukaan dilakukan Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan.

Dalam sambutan tertulis, Gubernur menekankan pentingnya peran strategis pejabat administrator dalam pelayanan publik yang semakin dinamis.

“Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat, terbuka, dan akuntabel, peran pejabat administrator sebagai penggerak birokrasi sangatlah krusial,” katanya.

Menurutnya, pelatihan ini merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang bertujuan mencetak pemimpin birokrasi yang mampu menghadirkan perubahan dan menghasilkan dampak nyata bagi daerah dan masyarakat.

“Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk pejabat administrator yang tidak hanya andal secara struktural, tetapi juga mampu menciptakan perubahan nyata dalam birokrasi,” tuturnya.

Sementara itu, terkait pelaksanaan studi lapangan yang biasanya dilakukan lintas daerah, Ahmad Bagiawan menjelaskan, tahun ini ada penyesuaian kebijakan.

“Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang menyebut studi lapangan akan dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan untuk efisiensi anggaran,” ungkapnya.

Bagiawan berpesan agar peserta menjadikan pelatihan ini sebagai momentum menciptakan inovasi untuk kemajuan Banua, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Lebih jauh, peserta juga diingatkan untuk mengasah kemampuan manajemen emosi dan kepemimpinan yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik.

“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan melatih manajemen emosi agar hasil pelatihan benar-benar bisa diterapkan di lingkungan kerja masing-masing,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, dalam rangka studi komparasi pengelolaan sampah, Senin (16/6).

Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III Mustaqimah, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Desy Oktavia Sari. Turut hadir pula Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rais Ruhayat. Rombongan DPRD Kalsel diterima Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli dari Fraksi PKS, yang menyambut baik maksud kunjungan dan membuka diskusi terkait berbagai strategi pengelolaan sampah di ibukota.

DPRD Kalsel menggali informasi mendalam mulai dari sistem pengurangan sampah di sumber, pengelolaan berbasis teknologi, hingga pelibatan masyarakat dalam program daur ulang dan bank sampah.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah menyatakan, bahwa kunjungan ini penting dilakukan sebagai langkah mencari solusi atas permasalahan darurat sampah yang kini dihadapi Kota Banjarmasin.

“Kami melihat langsung bagaimana DKI Jakarta, sebagai daerah padat penduduk, mampu mengelola sampah secara sistematis dan berbasis teknologi. Ini menjadi referensi penting bagi kita di Kalsel,” ujarnya.

Mustaqimah menegaskan, bahwa meskipun karakter pemerintahan antara Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta berbeda, namun prinsip-prinsip pengelolaan yang baik tetap bisa diadopsi.

Ia juga menyampaikan optimisme bahwa pengelolaan sampah tetap bisa dilakukan secara maksimal, meski dengan keterbatasan anggaran.

Selain itu, kewenangan DPRD Kalsel atas permasalahan sampah di kabupaten dan kota pun terbatas.

“Kita memang tidak punya anggaran sebesar Jakarta, tetapi saya optimis pengelolaan sampah tetap bisa dilakukan secara bertahap, efektif, dan berkelanjutan. Kuncinya ada pada komitmen pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor, serta edukasi kepada masyarakat,” tegas Mustaqimah.

Sementara itu, M. Taufik Zoelkifli dari DPRD DKI Jakarta memaparkan sejumlah kebijakan, dan inovasi yang telah diterapkan di ibukota, mulai dari peningkatan peran bank sampah, hingga total anggaran yang disediakan yakni sekitar 10 triliun.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi DPRD Kalsel dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan mendorong peningkatan tata kelola persampahan di daerah, khususnya Kota Banjarmasin yang tengah menghadapi tekanan lingkungan akibat lonjakan volume sampah. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAWA TENGAH – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka studi komparasi terkait ketahanan pangan, Senin (16/6).

Kegiatan ini bertujuan mempelajari dan membandingkan strategi dan kebijakan ketahanan pangan yang efektif dan efisien.

Kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalsel ini, diterima Kasubag Program Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Slamet Eko Prasetyo dan jajarannya. Mereka memaparkan tentang strategi dan kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah, termasuk program – program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan, serta inovasi inovasi yang di lakukan mereka dalam hal ketahanan pangan di daerah mereka.

“Kami berharap kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kami dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi.

Selain itu, menurut Yani Helmi, pihaknya juga ingin menggali potensi dan  mempelajari strategi dan kebijakan ketahanan pangan yang efektif dan efisien yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah.

“Sebab ketahanan pangan mereka lebih baik dari kita dan kita ingin naik kelas. Oleh karena itu kita harus terus berinovasi dalam hal ketahanan pangan di daerah kita seperti yang mereka lakukan”, tambahnya.

Dalam diskusi tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel juga meminta penjelasan tentang program-program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, termasuk program – program yang terkait dengan peningkatan produksi pangan, pengelolaan stok pangan, cadangan pangan dan peningkatan kualitas pangan.

“Kami telah melaksanakan beberapa program ketahanan pangan yang efektif dan efisien, termasuk program peningkatan produksi pangan dan pengelolaan stok pangan serta cadangan cadangan pangan yang kami lakukan”,  kata Kasubag Program Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Melalui pertemuan ini, DKP Jawa Tengah berharap, dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel.

Dengan adanya kunjungan kerja ini, diharapkan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam ketahanan pangan, serta memperbaiki kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Hanya satu kata yang bisa kita ucapkan, kami kagum atas inovasi inovasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Kami percaya bahwa dengan mempelajari pengalaman dan praktik terbaik di Provinsi Jawa Tengah, kami dapat meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Wakil Ketua Komisi II , Suripno Sumas.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Jawa Tengah dalam bidang ketahanan pangan, serta memperbaiki kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)

KOTABARU – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperluas peran strategisnya dalam mendukung pendidikan karakter di daerah, melalui kegiatan Ceramah dan Dialog bertema “Permuseuman dan Pendidikan Karakter” yang kali ini dilaksanakan di ballroom salah satu hotel di Kotabaru, Kamis (19/6).

Kegiatan ini secara khusus menyasar para guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Seni Budaya tingkat SLTP sederajat se-Kabupaten Kotabaru.

Para peserta tampak antusias mengikuti dialog yang mengangkat pentingnya museum sebagai media pembelajaran yang sarat nilai budaya dan moral.

Hadir dalam kegiatan ini Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru, serta Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru. Keduanya menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya integrasi nilai-nilai permuseuman dalam dunia pendidikan.

Kepala Museum Lambung Mangkurat, Muhammad Taufik Akbar, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa museum memiliki peran penting dalam memperkuat pendidikan karakter di sekolah.

“Museum bukan sekadar tempat menyimpan benda sejarah, tetapi pusat pembelajaran yang mampu menyentuh sisi emosional dan moral anak didik. Ini yang membuatnya relevan dalam pendidikan karakter,” ujarnya.

Lebih lanjut, Taufik menekankan pentingnya peran guru dalam menjembatani kekayaan nilai budaya yang ada di museum dengan konteks pembelajaran di kelas.

“Melalui pendekatan yang kontekstual dan inspiratif, guru dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna. Museum dapat menjadi sumber belajar yang hidup dan dekat dengan realitas siswa,” tambahnya.

Dialog ini juga menjadi ajang bertukar ide antara para guru dalam memanfaatkan koleksi museum sebagai bagian dari materi ajar. Beberapa guru mengusulkan pengembangan proyek berbasis budaya lokal, seperti pementasan seni tradisional, dokumentasi cerita rakyat, hingga kunjungan tematik ke museum.

“Museum Lambung Mangkurat berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan serupa di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, guna memperkuat kemitraan strategis antara lembaga permuseuman dan dunia pendidikan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berbudaya, dan cinta tanah air,” pungkas Taufik Akbar. (MuslamKalsel-SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 Regional Kalimantan, pada Rabu (18/6). Dimana sejumlah perbankan swasta serta Bank Kalsel, turut hadir mengikuti rakor yang dipimpin langsung Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman tersebut.

Usai rakor, Menteri UMKM RI, ikut menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan antara Bank Kalsel dengan PT Jamkrindo dan PT Askrindo, tentang penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penandatangan dilakukan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.

Kepada wartwan, Fachrudin mengatakan, penandatanganan ini sifatnya hanyalah perpanjangan kerjasama yang sudah ada sebelumnya.

“Ini khusus untuk penjaminan KUR. Jadi sifatnya perpanjangan, karena adanya perubahan syarat dan perbaikan, agar seluruh kreditur dapat dijamin”, jelasnya.

Sementara itu, terkait penyaluran KUR tahun 2025 di Bank Kalsel, Fachrudin mengakui masih di bawah target 1 trilyun rupiah pada tahun 2025 ini.

“Alhamdulillah masih di bawah target. Baru tercapai sekitar 180 miliar”, ujarnya.

Sesuai arahan Menteri Maman Abdurrahman, menurut Fachrudin, penyiapan struktur organisasi untuk perbaikan sistem, perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan penyaluran.

“Tadi sesuai arahan pak menteri, keuntungan KUR dikembalikan untuk perbaikan sistem ini”, tambahnya.

Selain itu, Menteri UMKM juga meminta dukungan pemerintah daerah, untuk penyiapan data UMKM. Hal ini agar tidak ada perbedaan antara data lapangan dan data yang diajukan ke perbankan.

“Input data tahun ini kami harapkan dapat ditingkatkan, karena selama ini masih kurang”, tutup Fachrudin. (RIW/RH)

JAWA TIMUR – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), mendorong adanya perbaikan tata kelola pendataan ormas di Banua.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Timur (Jatim), baru-baru tadi.

“Kita berharap pendataan ormas ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kami menginginkan lebih banyak ormas yang aktif melaporkan aktivitasnya. Saat ini, ada ormas yang sudah terdaftar di Kemenkumham tetapi belum melapor, dan ada juga yang belum terdaftar namun aktif melaporkan kegiatannya,” ujar Habib Hamid.

Ia menyebutkan, kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan ormas di Kalsel. Dengan hadirnya perda ini nanti, Ia berharap pencatatan ormas dapat dilakukan lebih tertib sehingga Badan Kesbangpol Kalsel dapat memantau dan mengetahui aktivitas seluruh ormas yang ada serta dapat menjawab kendala atau tantangan yang ada

Kunjungan kerja ini disambut langsung Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jatim, Eddy Supriyanto. Ia mengapresiasi kedatangan Pansus I DPRD Kalsel untuk berdiskusi dan bertukar pandangan.

“Kami berharap ada hal-hal yang bisa diterapkan di Kalsel. Tentu saja, karakter masing-masing ormas di Jatim dan Kalsel memiliki perbedaan. Harapannya, aturan yang dibentuk dapat merangkum kebutuhan dan relevansi sesuai karakteristik ormas di masing-masing daerah,” tuturnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasnuryadi Sulaiman, berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif di Banua dapat semakin kokoh dan solid ke depannya.

Harapan tersebut Ia sampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel pada Rabu, (18/06). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD, Alpiya Rakhmah.

“Ke depan kami berharap kolaborasi antara pemerintah dan DPRD tetap terjalin dalam semangat kemitraan yang baik. Ini sejalan dengan visi Kalsel, yaitu Kalsel Bekerja—Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera—Menuju Gerbang Logistik Kalimantan,” ujar Hasnuryadi.

Pada rapat tersebut, DPRD juga mengagendakan pengambilan keputusan terhadap perubahan kedua atas materi dan jadwal kegiatan bulan Juni 2025.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalsel, Firman Yusi menyampaikan, bahwa terdapat dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang ditarik. Yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

“Penarikan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat dari masing-masing pemrakarsa raperda tersebut,” jelas Firman

Rapat Paripurna ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, serta para anggota DPRD dari berbagai fraksi. (ADV-NHF/RIW/RH)