DPRD Banjarbaru Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Sepakati KUA-PPAS 2025
Ketua DPRD kota Banjarbaru menandatangani KUA-PPAS Tahun 2025
BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna, di Ruang Graha Paripurna, Rabu (18/6) malam.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra, dan dihadiri Pj Walikota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, jajaran SKPD, serta para anggota dewan.
Agenda rapat kali ini mencakup dua poin penting yang menyangkut arah kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah.
Pertama, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kedua, penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Pj Walikota Subhan Nor Yaumil menyampaikan apresiasi atas masukan dan pandangan seluruh fraksi terhadap Raperda APBD.
“Kami mengucapkan terima kasih atas pandangan umum fraksi-fraksi, terutama dukungan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2025, termasuk inisiatif perda pengelolaan kekayaan daerah dan sumber PAD yang sah,” ujarnya.
Subhan Nor Yaumil juga menyampaikan realisasi belanja daerah tahun 2024 mencapai 93,85 persen, melebihi standar minimal nasional sebesar 90 persen.
Meski begitu, belanja tidak terduga hanya terealisasi sebesar 7,95 persen, karena penggunaannya bersifat darurat dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
“Belanja tidak terduga digunakan saat kondisi darurat, seperti bencana alam atau sosial. Pencairannya pun dilakukan setelah adanya penetapan status tanggap darurat dari kepala daerah,” jelasnya.
Selain membahas belanja, Subhan turut menekankan peran strategis pembiayaan daerah dalam menjaga stabilitas fiskal. Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 menjadi dasar awal dalam penyusunan RAPBD tahun depan.
“Pembiayaan daerah merupakan instrumen penting untuk menutup defisit maupun memanfaatkan surplus anggaran demi mendukung pembangunan dan kelancaran operasional pemerintahan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)
