Lepas Kirab Sepeda Onthel, Paman Birin Janjikan Umroh

BANJARMASIN – Taman Siring 0 Kilometer Banjarmasin, hari ini Rabu (17/5) diramaikan dengan puluhan orang berpakaian seragam tentara zaman kemerdekaan. Tidak lupa, mereka juga membawa sepeda onthel, yang masih sangat layak untuk dikayuh hingga berkilo-kilo meter. Mereka ini, adalah peserta Kirab Sepeda Onthel Peringatan HUT ke-74 Divisi IV Tentara ALRI Pertahanan Kalimantan.

Gubernur (kanan) berfoto bersama dengan peserta kirab

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang langsung melepas keberangkatan Kirab Sepeda Onthel ini, dari kawasan Siring 0 Kilometer Banjarmasin, menuju kawasan Liang Anggang, lokasi makam pahlawan nasional, Hasan Basri. Tokoh dibalik Divisi IV Tentara ALRI Pertahanan Kalimantan. Turut mendampingi Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Supian HK, Kasrem 101/Antasari dan unsur Forkopimda Provinsi lainnya.

Pada kesempatan ini, selain berterima kasih kepada para komunitas sepeda onthel di Kalsel, yang selalu memeriahkan peringatan HUT Tentara ALRI setiap tahunnya, Paman Birin (sapaan khas Gubernur) juga menjanjikan hadiah umroh kepada peserta.

“Empat orang yang tiba pertama di kilometer 20, akan saya berangkatkan umroh,” ucap Paman Birin yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari peserta kirab.

Meski berharap peserta dapat mengayuh sepeda secepatnya, namun Gubernur tetap mengingatkan soal aspek keselamatan.

“Tetap jaga keselamatan dan keamanan. Sampai bertemu di lokasi makam,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Kembali Gelar Operasi Pasar Untuk Kendalikan Inflasi

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan kembali menggelar Operasi Pasar, dalam rangka pengendalian inflasi.

Kepada Abdi Persada FM, melalui pesan WhatsApp, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Birhasani, pada Rabu (17/5) mengatakan, menindaklanjuti Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel pada 2 Mei 2023, data inflasi gabungan Kalsel bulan Maret yaitu 6,56 persen, mengalami penurunan pada April 2023 menjadi 5,47 persen. Namun, menunjukkan inflasi Kalsel masih di atas rata-rata Nasional, dengan demikian Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, kembali menginstruksikan untuk digelar kegiatan Operasi Pasar, khususnya di tiga daerah pencatatan inflasi di Kalimantan Selatan.

“Tiga wilayah yang masih tercatat inflasi tinggi yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Kotabaru dan Tabalong,” katanya

Disampaikan Birhasani, untuk Kota Banjarmasin akan dilaksanakan Operasi Pasar pada 19 – 21 Mei 2023, berlokasi di halaman Kantor Gubernur Kalsel Taman Siring 0 km Banjarmasin, dilanjutkan ke Kabupaten Tabalong tanggal 23 – 25 Mei 2023 bertempat di Plaza Umaiyah, dan Kabupaten Kotabaru Sabtu pada 27 – 29 Mei 2023 di Pasar Limbur. Operasi Pasar ini dilaksanakan oleh Pemprov Kalsel bekerjasama dengan TPID Prov Kalsel, Pemko Banjarmasin, Pemkab Tabalong dan Pemkab Kotabaru, yang didukung oleh SKPD terkait di tingkat Provinsi, para pelaku usaha, distributor dan pedagang besar serta UMKM setempat.

“Ada beberapa bahan pokok yang harganya disubsidi oleh Pemprov Kalsel , terutama bahan pokok yang mengalami inflasi pada bulan April dan produk yang berpotensi mendorong inflasi pada bulan Juni sebagai upaya antisipasi, agar tidak mengalami inflasi pada bulan depan,” ungkapnya.

Birhasani menambahkan, peran serta Pemerintah Daerah setempat, sangatlah diperlukan guna pengendalian inflasi di daerahnya, untuk itu Bupati dan Walikota menyiapkan penganggaran melalui APBD sangat penting, karena bermanfaat bagi masyarakat, memudahkan mendapat bahan pokok dengan harga yang lebih murah daripada harga di pasaran, dan dampaknya tentu bisa menekan angka inflasi di daerahnya.

“Kami berharap kegiatan operasi pasar seperti ini ditindaklanjuti, setidaknya masing-masing 2 kali setiap bulannya,” tutup Birhasani.

Untuk diketahui, komoditi dan produk yang dijual di Operasi Pasar antara lain, beras, gula putih, minyak goreng, tepung, bawang merah, bawang putih, cabe, telur ras, ayam ras, ikan segar, sayur-mayur dan berbagai produk UMKM setempat. (NHF/RDM/RH)

Menag: 100 Persen Jemaah Sudah Lunasi Biaya Haji Reguler, Konsentrasi Pada Kuota Tambahan

JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menginformasikan, bahwa sampai dengan hari ini Rabu (17/5) sudah lebih dari 203.320 jemaah telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M. Artinya, 100 persen kuota jemaah haji reguler sudah terisi. Kedepan, Kementerian Agama akan fokus pada upaya pelunasan Bipih untuk 8.000 tambahan kuota.

Penjelasan ini disampaikan Menag Yaqut saat menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan pada Rabu (17/5). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, dihadiri jajaran pimpinan dan anggota Komisi VIII dari berbagai fraksi. Hadir mendampingi Menag, Sekjen Kemenag Nizar, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Irjen Kemenag M Faisal, para staf khusus dan staf ahli Menag, serta para pejabat Eselon II Ditjen PHU dan Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Proses pelunasan Bipih telah dibuka sejak 5 April dan akan berakhir pada 19 Mei 2023.

“Per detik ini (12.30 WIB), Alhamdulillah yang mendaftar lunas sudah lebih 336 orang dari kuota. Jadi sudah 100 persen plus 336 orang,” terang Menag di Senayan.

Hal ini menunjukkan, Kanwil Kemenag di daerah sudah bekerja keras.

“Tidak perlu diragukan lagi. Sejak awal kami minta jajaran KUA untuk mendatangi jemaah, apakah mereka akan melunasi atau tidak. Jika tidak, harus buat pernyataan tidak melunasi,” sambung Menag.

Menag Yaqut mengatakan, pihaknya sudah sangat siap dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

“Insya Allah sudah siap. Kontrak sudah selesai semua, penginapan, katering, transportasi dan penerbangan semua sudah,” ujarnya usai raker.

Indonesia telah mendapat tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi sebanyak 8.000 jemaah. Tambahan kuota ini sudah masuk dalam sistem aplikasi Arab Saudi e-Hajj per 15 Mei 2023. Komisi VIII menyetujui adanya tambahan kuota ini dan meminta agar bisa dioptimalkan

“Beri kesempatan kami untuk merumuskan 8.000 kuota tambahan ini, bagaimana memanfaatkannya dan untuk siapa. Kalau menurut undang-undang diserahkan ke Mentri. Jadi kasih waktu saya untuk menyiapkannya,” sambungnya.

Saat ini, ada usulan kuota tambahan ini diberikan untuk pendamping lansia, dan juga mahram.

“Semua usulan kita tampung. Akan kita cek di lapangan. Karena tergantung juga kondisi di lapangan,” katanya lagi.

Menag berkomitman untuk terus berjuang bersama jajarannya agar kuota tambahan ini bisa dioptimalkan. Menurutnya, tambahan 8.000 kuota ini juga diperoleh bukan tanpa upaya. Pihaknya terus berupaya melalui dinamika yang menyita waktu dan pikiran.

“Kita akan bekerja keras agar kuota tambahan juga terserap optimal. Termasuk juga agar para petugas yang juga ditambah meski hanya 300 orang, namun bisa bekerja maksimal dalam melayani jemaah,” tukasnya.

Selain tugas di pos masing-masing, para petugas haji ini juga bertugas menjadi pendamping lansia.

“Kita berikan latihan khusus bekerja sama dengan UI agar para petugas dapat memberikan pelayanan dan perawatan kepada lansia,” tutupnya. (KEMENAG.RI-RIW/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Gelar Apel HUT ke 74 Proklamasi Kemerdekaan Gubernur Tentara ALRI

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar apel HUT ke 74 Proklamasi Kemerdekaan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Kalimantan, di halaman kantor Sekretariat Daerah Kalsel, pada Rabu (17/5).

Upacara dipimpin Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Kepala Biro Organisasi Galuh Tantri Narindra, dan diikuti oleh pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra, saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kalsel menyebut, melalui momentum ini, tekad pantang menyerah dan rasa nasionalisme sangat tepat dan relevan untuk kembali digaungkan dan ditanamkan pada setiap sanubari.

Peringatan HUT Proklamasi Gubernur Terntara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, menurutnya bukan hanya kilas balik dan mengenang sejarah perjuangan dan kepahlawanan para pendahulu, namun juga penghayatan terhadap nilai-nilai juang pendahulu, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Perjuangan para pendahulu kita yang rela mengorbankan segala-galanya, bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan mereka korbankan jangan sampai ternodai. Semangat proklamasi 17 Mei 1949, selayaknya menginspirasi buat kita dalam mengabdi untuk banua dan negeri di masa kini,” ujarnya.

Saat ini Pemprov Kalsel diakuinya, tengah berjuang dalam memajukan banua ini. Mulai dari pemberantasan kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, lanjutnya, perjuangan dalam hal penghijauan juga tengah dilakukan melalui program Revolusi Hijau.

“Kita juga sedang berjuang memerangi narkoba, berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat, berjuang menghidupkan kemakmuran, dan berjuang untuk memantapkan semangat NKRI sebagai pilar pembangunan bangsa,” lanjutnya.

Disamping mewarisi dan meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan, sebagai umat beragama, ia berpesan agar turut mendoakan para pahlawan itu memperoleh tempat yang layak disisi-Nya.

“Selanjutnya, kita yang menjadi generasi penerus, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan dan pertolongan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun batin,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Paman Birin Pimpin Ziarah dan Upacara Penghormatan di Makam Hasan Basri

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor memimpin ziarah dan upacara penghormatan, serta tabur bunga, di Makam Pahlawan Nasional Brigjend TNI (Purn) Haji Hasan Basri, Liang Anggang, Banjarbaru, Rabu (17/5).

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (mic), sast membacakan naskah proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Kalimantan

Ziarah dan upacara ini dalam rangka memeringati HUT Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Ke-74.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK beserta perwakilan anggota Forkopimda Kalsel turut hadir dalam kegiatan ini.

Selain itu hadir pula sejumlah pimpinan SKPD, sejumlah veteran, pelajar, komunitas sepeda ontel, serta tamu undangan lainnya.

Gubernur akrab disapa Paman Birin itu, mengatakan generasi sekarang harus bersyukur atas nikmat di rasakan hari ini. Sebab, menurutnya, hasil yang dinikmati saat ini merupakan buah dari perjuangan para pahlawan di masa penjajahan.

“Kepada anak-anak muda sekarang harus mewarisi semangat beliau dalam menjalani aktivitas kita,” ujarnya di makam pahlawan nasional Brigjend TNI Purnawirawan Haji Hasan Basri. Rabu (17/5) pagi.

Paman birin berharap, tekad juang para pahlawan kemerdekaan, dapat menjadi tauladan bagi generasi muda sekarang. Apalagi sebentar lagi akan menjadi pintu gerbang ibu kota nusantara – IKN di Kalimantan Timur.

“Tekad perjuangan pahlawan ini harus kita tanamkan di lubuk hati,” imbuhnya.

Foto bersama Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (kacamata), usai menyerahkan bantuan tali asih kepada salah satu veteran Kalsel

Selain ziarah dan tabur bunga, peringatan juga diisi dengan penyerahan bingkisan atau tali asih kepada veteran Kalsel dan penjaga makam pahlawan secara simbolis. (SYA/RDM/RH)

Seleksi Calon Anggota KI Kalsel, Memasuki Tahap Wawancara

BANJARBARU – Seleksi anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Selatan terus berlanjut, sebanyak 14 orang peserta mengikuti tahapan lanjutan seleksi wawancara di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika ( Diskominfo) Kalsel, pada Rabu (17/5). Sesi wawancara dilaksanakan selama 2 hari, 16 – 17 Mei 2023.Dimana seleksi wawancara dipimpin oleh Ketua Tim Seleksi, Hafidz Anshary, bersama Sekretaris KI Mardianaa dan tiga anggota Tim Seleksi KI yakni Arya Sandhiyudha, Fidayeen, dan Jamaluddin.

Kepada Abdi Persada FM, Ketua Tim Seleksi KI Provinsi Kalsel, Hafidz Anshary mengatakan, melalui tahapan seleksi wawancara ini pihaknya ingin menggali lebih jauh wawasan dan kemampuan peserta.

Ketua Tim Seleksi KI Provinsi Kalsel, Hafidz Anshary

“Seleksi wawancara kita laksanakan selama dua hari dimulai hari Selasa kemarin yang diikuti 10 orang dan hari ini diikuti 4 orang peserta. Setelah selesai tahapan wawancara kita akan lakukan rekapitulasi nilai, mencari 10 orang untuk disampaikan kepada Gubernur Kalsel, dan disampaikan ke DPRD Kalsel untuk dilakukan fit and proper test,” ucap Hafidz.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan rekapitulasi nilai tersebut pada hari ini agar bisa segera diserahkan kepada Gubernur Kalsel.

“Dari 10 nama yang akan kita sampaikan, 5 orang akan menjadi anggota KI dan 5 orang lainnya akan menjadi PAW. Untuk penentuannya sendiri tergantung dari hasil fit and proper test yang dilakukan oleh DPRD Kalsel,” tutup Hafidz. (MRF/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Raih WTP ke 10 Kali, BPK Sampaikan Catatan Ini

BANJARMASIN – Penghargaan ke 10 kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berhasil dipertahankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel).

Penghargaan ke-10 predikat Opini WTP itu diterima langsung Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dari Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang dalam Rapat Paripurna Istimewa DRPD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Selasa (16/5).

Dalam sambutannya, Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang menyampaikan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel Tahun 2022 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Kalsel maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dengan demikian, Pemprov Kalsel telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-10 kalinya sejak tahun 2019,” katanya.

Pius menjelaskan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel, pada tahun 2023 ini, juga kembali mempertahankan opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemprov Kalsel, lanjut Pius, BPK masih mencatat sejumlah permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian dampak permasalahan tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain adalah retribusi sewa alsintan terlambat disetor dan kurang diterima serta lemahnya pengendalian intern atas pengelolaan dan pemungutan retribusi sewa alat dan mesin pertanian. Lalu kurang volume atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal dan belanja pemeliharaan dan kelebihan biaya mobilisasi dan penggunaan ekskavator milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas realisasi belanja sewa excavator.

“Seluruh temuan ini kami telah muat dalam buku 2 LHP atau sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam laporan tersebut membuat permasalahan kekurangan penerimaan serta kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp11,56 miliar dan telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sampai dengan 28 April 2023 sebesar Rp7,1 miliar,” ungkapnya.

Pius menegaskan hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang merespon secara cepat temuan BPK RI. Meskipun demikian tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini, tambah Pius, BPK menyampaikan pula hasil pemeriksaan daerah LKPD Tahun 2002 guna memberikan dorongan bagi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota.

“Dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel,” tuturnya.

BPK RI juga berharap tahun 2023 ini, Pemprov Kalsel dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekan tingkat pengangguran. Salah satunya harus juga digarisbawahi pencapaian opini wajar tanpa kecualian pun akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan belum tercapai. (NRH/RDM/RH)

Raih WTP ke 10 Kali Berturut-Turut, Pemprov Kalsel Tindaklanjuti Temuan BPK RI

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penghargaan diberikan berdasarkan penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Ini merupakan penghargaan WTP yang diraih Pemprov Kalsel 10 tahun berturut-turut.

Secara simbolis penyerahan buku LHP LKPD diserahkan langsung Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan Ketua DPRD Kalsel Supian HK, di Gedung Paripurna Istimewa DPRD Kalsel, Selasa (16/5).

Suasana Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalsel

“Alhamdulillah, harapan meraih WTP ternyata sesuai dengan kenyataan. Kita kembali meraih WTP yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut dalam laporan keuangan daerah,” kata Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya pada rapat paripurna DPRD Kalsel.

Dengan capaian ini, Gubernur yang akrab disapa Paman Birin tersebut berharap dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemprov Kalsel. Hal tersebut agar terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Catatan atau rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, akan segera kami tindaklanjuti. Kami ingin, pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik, lebih tertib, lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Sementara itu, Ia menambahkan, penghargaan WTP ke-10 kali ini dapat meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) baik eksekutif dan legislatif.

“Begitu kesuksesan tidak terlepas dari peran DPRD ya. Alhamdulillah sudah kesepuluh kali dan dapat dipertahankan sampai tahun depan,” tambahnya.

Untuk diketahui, rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI agar segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalimantan Selatan serta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan sesuai dengan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (NRH/RDM/RH)

Museum Wasaka Kalsel Akan Gelar Lomba Mengambar Tingkat SD

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, akan menggelar Lomba Menggambar di Museum Waja Sampai Kaputing (Wasaka).

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, dalam sambungan teleponnya pada Selasa (15/5) mengatakan, kegiatan lomba menggambar ini merupakan pertama kali digelar di Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, dengan mengangkat Tema “Terimakasih Pahlawanku”, untuk anak didik kelas 4 dan 5 Sekolah Dasar (SD), jumlah peserta yang diterima nanti ada sebanyak 45 orang.

Kabid Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati

“Pendaftaran lomba gambar ini secara gratis, dibuka mulai Rabu 17 hingga 23 Mei 2023,” ucapnya

Raudati berharap, dengan digelarnya lomba menggambar ini, sebagai sarana untuk menyalurkan kreativitas pelajar dan menanamkan nilai dalam pendidikan karakter bangsa, diantaranya kemandirian dan rasa cinta tanah air, melalui sejarah perjuangan di Museum Wasaka milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Semoga generasi kita, sebagai penerus bangsa, mengenal sejarah sejak dini,” harap Helda (sapaan akrabnya)

Selain itu, Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah menambahkan, lomba menggambar ini diselenggarakan, agar anak didik mendapat edukasi tentang Museum sejarah di Kalimantan Selatan, baik mengenal tokoh serta tempat bersejarah.

Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah

“Kami akan digelar lomba di halaman Museum Wasaka berlokasi di Jalan Kampung Kenanga Ulu, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, pada Senin 29 Mei 2023 mendatang,” tutup Arry. (NHF/RDM/RH)

BKKBN Gelar Sosialisasi Cegah Stunting, Sekaligus Kukuhkan BAAS dan KAAS

BANJARBARU – Satuan Brimob (Satbrimob) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, menggelar kegiatan sosialisasi mencegah stunting di Aula Wajracyena Polda, Selasa (16/5). Dalam kegiatan ini, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, disambut langsung Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Kalsel Ramlan, Wakil Walikota Banjarbaru Wartono, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar, serta Kepala DPPPA Provinsi Kalsel Adi Santoso.

Kepala BKKBN saat meninjau sosialisasi stunting di Satbrimob Polda Kalsel

Selain menggelar kegiatan sosialisasi mencegah stunting, BKKBN juga turut mengukuhkan puluhan anggota brimob Polda Kalsel sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Kakak Asuh Anak Stunting (KAAS).

Kepada sejumlah wartawan, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo menyampaikan, dalam mencegah stunting pada anak caranya sangat mudah. Yakni dengan memberi makan protein yang cukup seperti dengan 2 telur. Selain itu, paparan rokok juga bisa berakibat pada meningkatnya risiko stunting pada anak. Terutama berusia balita berumur 25 – 59 bulan.

“Pola pikir para orang tua harus dapat berubah dan sehat,” ungkap Hasto.

Di tempat yang sama, Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Adi Santoso menyampaikan, pada beberapa wilayah di Kalsel, stunting telah mengalami penurunan. Dan ditahun 2024 mendatang diharapkan stunting dapat mencapai angka 14 persen.

Kepala DPPPA Provinsi Kalsel Adi Santoso

“Gubernur Kita Sahbirin Noor (Paman Birin) sangat peduli terhadap penurunan angka stunting di banua,” lanjut Adi.

Menurut Adi, pihaknya mendukung kegiatan BKKBN dalam menurunkan angka stunting melalui konsumsi telur sebanyak 2 butir. Hal ini dikarenakan telur merupakan makanan yang murah meriah sehingga dapat dibeli masyarakat, serta tidak mudah basi dan dapat bertahan lama. (MRF/RDM/RH)

Exit mobile version