UPZ Bank Kalsel Serahkan Bantuan Kepada 18 KK Korban Kebakaran Simpang Pilot

BANJARMASIN – Musibah kebakaran yang sering terjadi akhir-akhir ini di kota Banjarmasin, turut menjadi keprihatinan Bank Kalsel. Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Bank Kalsel kembali melakukan kunjungan sekaligus memberikan bantuan berupa uang tunai, untuk 18 Kepala Keluarga (KK) yang terkena musibah kebakaran di Gang Simpang Pilot RT 17 RW 2, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, belum lama tadi.

Bantuan secara langsung diserahkan Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi kepada Hernadi, perwakilan warga yang terdampak akibat kebakaran, dengan disaksikan Lurah Kuin Cerucuk, Haris Fadilah beserta Ketua RT 17 dan staf dari Divisi Sekretaris Perusahaan, Nova Safri Prabowo.

Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi mengatakan, turut berbela sungkawa atas musibah kebakaran yang terjadi. Dirinya pun berharap masyarakat yang menjadi korban tetap tabah dan semangat untuk melanjutkan hidup yang lebih baik lagi kedepannya.

“Semoga bantuan yang diberikan Bank Kalsel pada hari ini melalui Unit Perngumpul Zakat (UPZ) dapat meringankan masyarakat yang terdampak dari musibah kebakaranyang terjadi dan dalam kesempatan ini juga mengimbau masyarakat lebih waspada akan musibah kebakaran dan diharapkan kita bersama-sama menjaga lingkungan tempat tinggalnya,” ucap Fajri.

Pada kesempatan yang sama, Lurah Kuin Cerucuk, Haris Fadilah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), atas bantuan yang telah diserahkan kepada warga yang terkena musibah kebakaran yang telah lalu.

“Kami ucapkan terima kasih kepada UPZ Bank Kalsel terhadap bantuan yang diberikan untuk 18 Kartu Keluarga (KK) yang terkena musibah korban kebakaran. Bantuan ini tentunya sangat mereka perlukan untuk kembali menyambung hidup dan membangun rumah akibat kebakaran yang terjadi, agar layak untuk ditinggali kembali,” ungkap Haris.

Sebagai Informasi, bantuan yang diberikan sebagian besar berasal dari zakat yang disisihkan para pegawai Bank Kalsel setiap bulannya. Dana yang terkumpul dan disalurkan kembali kepada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Bagi Donatur yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara yang membutuhkan, dapat ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui rekening Bank Kalsel Syariah dengan nomor 6500844928 (Zakat) dan 6500846214 (Infak dan sedekah) atas nama Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel dan untuk konsultasi dan konfirmasi transfer bisa melalui WA Center UPZ Bank Kalsel di nomor 0811505153. (ADV-RIW/RDM/RH)

Raperda Lansia di DPRD Banjarmasin Telah Finalisasi

BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia (lansia) DPRD Banjarmasin, telah melakukan finalisasi.

Hal itu disampaikan, Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lansia, Amalia Handayani, kepada wartawan baru-baru tadi.

Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia (lansia) DPRD Banjarmasin, Amalia Handayani

Amalia menjelaskan, setelah digelar beberapa kali rapat, akhirnya disepakati baik dari kalangan legislatif dan eksekutif untuk memfinalisasi, dan saat ini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

“Payung hukum ini dibuat meningkatkan perhatian dan layanan terhadap lansia,” ungkapnya

Disampaikan Amalia, selama pembahasan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lansia, ada pasal mengatur fasilitas dan sarana publik yang ramah, agar dapat terpenuhi hak-hak para lansia di kota ini.

“Kita atur pelayanan kesehatan, kemudian perlindungan terutama masih usia produktif, meski lansia tetap bisa berorganisasi,” jelas Amel.

Lebih lanjut ia menambahkan, kedepan pihaknya juga mendukung rencana Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membangun panti Lansia. Sehingga, tidak ada lagi lanjut usia yang terlantar akibat beragam permasalahan di keluarga besarnya.

“Kami ingin lansia menjalani hidup dengan aman, damai dan mendapat perhatian dari semua pihak,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Perpustakaan Palnam Terima 378 Eksemplar Buku Dari Anggota DPD RI

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel menerima sebanyak 378 eksemplar buku dari Anggota DPD-RI Asal Kalsel, Habib Hamid Abdullah.

Hamid menyerahkan buku-buku tersebut secara langsung kepada Kepala Dispersip Kasel Nurliani Dardie di Perpustakaan Palnam, pada Jum’at (14/7) lalu.

Suasana Penyerahan Buku-Buku oleh Anggota DPD RI, Habib Hamid Abdullah ke Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani

Hamid mengatakan, penyerahan buku ini sebagai bentuk dukungannya terhadap peningkatan minat baca dan literasi masyarakat Banua yang dilakukan oleh Dispersip Kalsel.

“Buku-buku ini merupakan koleksi pribadi saya, dan saya berikan kepada Dispersip Kalsel untuk mendukung peningkatan minat baca masyarakat kita, dari dulu saya memang ingin melakukannya tapi baru kesampaian saat ini,” kata Hamid melalui siaran pers Dispersip Kalsel, Selasa (18/7).

Hamid menjelaskan, buku-buku yang dia berikan ini kebanyakan tentang hukum dan ketenagakerjaan, mengingat dirinya pernah bekerja pada dua bidang tersebut.

Momen penyerahan buku inipun dimanfaatkan Hamid untuk berkeliling melihat fasilitas dan pelayanan yang ada di Dispersip Kalsel.

Ia pun memuji kemajuan Dispersip Kalsel dibawah kepemimpinan Nurliani Dardie yang menurutnya lebih bagus dibandingkan saat dia berkunjung sepuluh tahun lalu.

“Dibawah kepemimpinan Bunda Nunung kemajuan Dispersip ini sangat luar biasa. Tanah yang dibelakang (milik Dispersip) dulunya hutan, kini telah berdiri dua bangunan perpustakaan yang bagus, bahkan sampai ada mini teaternya,” tuturnya.

Hamid juga mengimbau kepada masyarakat, untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan daerah ini.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengapresiasi atas bantuan buku yang diberikan oleh Habib Hamid Abdullah kepada pihaknya. Ia mengaku senang atas kunjungan dari anggota DPD-RI asal Kalimantan Selatan tersebut.

“Kami yakin buku-bukunya yang diberikan ini akan sangat bermanfaat. Saya juga tahu kalau Habib ini orangnya suka membaca, sehingga saya yakin buku-buku ini sangat berkualitas,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Nurliani mengimbau kepada masyarakat dan tokoh masyarakat untuk bisa menyumbangkan buku bacaannya yang sudah tidak terpakai lagi.

“Kepada seluruh masyarakat maupun tokoh masyarakat yang bukunya sudah tidak terpakai atau sudah dibaca berulang kali boleh disumbangkan ke kami, karena banyak yang memerlukan,” imbaunya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

Raperda Lansia di DPRD Banjarmasin Telah Finalisasi

BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia (lansia) DPRD Banjarmasin, telah melakukan finalisasi.

Hal itu disampaikan, Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lansia, Amalia Handayani, kepada wartawan baru-baru tadi.

Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia (lansia) DPRD Banjarmasin, Amalia Handayani

Amalia menjelaskan, setelah digelar beberapa kali rapat, akhirnya disepakati baik dari kalangan legislatif dan eksekutif untuk memfinalisasi, dan saat ini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

“Payung hukum ini dibuat meningkatkan perhatian dan layanan terhadap lansia,” ungkapnya

Disampaikan Amalia, selama pembahasan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lansia, ada pasal mengatur fasilitas dan sarana publik yang ramah, agar dapat terpenuhi hak-hak para lansia di kota ini.

“Kita atur pelayanan kesehatan, kemudian perlindungan terutama masih usia produktif, meski lansia tetap bisa berorganisasi,” jelas Amel.

Lebih lanjut ia menambahkan, kedepan pihaknya juga mendukung rencana Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membangun panti Lansia. Sehingga, tidak ada lagi lanjut usia yang terlantar akibat beragam permasalahan di keluarga besarnya.

“Kami ingin lansia menjalani hidup dengan aman, damai dan mendapat perhatian dari semua pihak,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

9 Satker Polda Kalsel Telah Menempati Mako Polda di Banjarbaru

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan sejak 1 Juli 2023, secara bertahap pindah ke Mako Polda Kalsel baru yang berada di kawasan Perkantoran provinsi Kalsel di Banjarbaru.

“Perpindahan dilakukan secara bertarap, berdasarkan perintah dari Kapolda Kalsel mengenai perpindahan tersebut,” ungkap Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i, kepada Abdi Persada FM, Selasa (18/7).

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i

Rifa’i mengatakan, saat ini sudah ada 9 satuan kerja, terdiri dari 2 Direktorat, 4 bidang, serta 3 biro.

“Sembilan Satker tersebut, biro logostik, biro renna, dir pamobvit, dit bimmas, bid tik, bid kum, Bid humas, dit tahti, serta yanma,” ucap Rifa’i.

Sedangkan, lanjutnya, untuk yang lainnya atau secara keseluruhan perkantoran masih dilaksanakan secara bertahap. Sedangkan, waktu pastinya masih belum dapat dipastikan.

“Untuk perpindahan secara keseluruhan diharapkan pada akhir tahun mendatang. Namun, masih belum dapat dipastikan,” ujarnya lebih lanjut.

Meski begitu, tambah Rifa’i, Polda Kalsel tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Walaupun, terdapat dua Mako Polda di Banjarmasin serta Banjarbaru.

“Seperti Bidang Humas saat ini meski sudah pindah ke Mako Polda baru di Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Kami tetap memberikan pelayanan,” ucapnya lagi.

Menurut Rifa’i, meskipun di Mako Polda baru tentunya pelayanan, untuk masyarakat tetap diberikan. (SRI/RDM/RH)

KBN Tingkat Nasional di Kalsel Jadi Role Model Pelaksanaan KBN Selanjutnya

BANJAR – Kemah Bela Negara (KBN) tingkat Nasional tahun 2023 yang diselenggarakan selama sepekan mulai 10 – 16 Juli di Kiram Park Kabupaten Banjar diharapkan dapat menjadi Role Model (panduan) bagi penyelenggaraan KBN tingkat Nasional selanjutnya. Seluruh kegiatan KBN tingkat Nasional 2023 berjalan lancar dan aman sesuai rencana selama kegiatan berlangsung. Para peserta bergerak dengan sistem satuan terpisah antara kegiatan putra maupun putri sesuai dengan metode sistem kepramukaan. Berbagai macam pendidikan karakter, seperti peduli lingkungan, kekompakan, persatuan dan rasa cinta tanah air dibangun selama kegiatan KBN tahun 2023 dalam berbagai kegiatan, baik di alam terbuka maupun di dalam ruangan.
Wakil Ketua Kwartir Nasional Ketua Komisi Bela Negara Brigjen (Purn) Hasto Pratisto Yuwono menyampaikan, penyelenggaraan KBN tingkat Nasional 2023 di Kalsel patut ditiru dan dapat menjadi role model bagi kwarda-kwarda yang ada di seluruh Indonesia ketika nantinya terpilih menjadi tuan rumah KBN 2024 mendatang.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), yang luar biasa bekerja keras, dan kepada panitia serta Kwarda Kalsel, yang telah menjadi tuan rumah bagi seluruh peserta KBN Nasional tahun 2023,” ungkap Hasto usai penutupan KBN tingkat Nasional di Kiram Park Kabupaten Banjar, Sabtu (15/7) malam.

Badan Pengelola Gerakan Pramuka (Kwartir) Nasional, akan menggelar musyawarah Nasional untuk menentukan daerah penyelenggara Kemah Bela Negara (KBN) tingkat Nasional tahun 2024. Musyawarah Nasional akan diselenggarakan pada Desember di Provinsi Aceh, untuk menentukan Provinsi mana yang akan menyelenggaralan KBN tingkat Nasional ditahun 2024 mendatang.

“Provinsi manapun yang nantinya akan terpilih menjadi penyelenggara KBN Nasional tahun 2024, diharapkan dapat menjadikan Kalsel sebagai acuan nantinya, atau lebih baik lagi,” lanjut Hasto.

Hasto menambahkan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kalimantan Selatan yang luar biasa bekerja keras, dan kepada panitia serta Kwarda Kalsel yang telah menjadi tuan rumah yang ramah dan nyaman bagi seluruh peserta. (MRF/RDM/RH)

Inflasi di Kalsel Pada Juli 2023 Mengalami Penurunan

BANJARBARU – Tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada Juli 2023 berangsur membaik dibandingkan inflasi pada Juni 2023. Hal tersebut tentunya kabar baik bagi warga Kalimantan Selatan (Kalsel), dikarenakan dengan terkendalinya inflasi disuatu daerah, maka akan membuat harga harga bahan pokok kembali berangsur normal dan stabil.

Penyampaian angka inflasi tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (PLT) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Suparmi, usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Repulik Indonesia, di Command Center (CC) Setdaprov Kalsel, Senin (17/7).

Suparmi menyampaikan, inflasi bulanan di Kalsel pada Juli minggu ke dua terkendali seperti dengan bulan-bulan sebelumnya. Bahkan di empat kabupaten untuk minggu kedua Juli ini mengalami minus Indeks Perkembangan Harga (IPH), yaitu Tanah Laut, Barito Kuala, Tapin, dan Banjarbaru.

“Alhamdulillah untuk Kalsel inflasinya terkendali seperti dengan bulan-bulan sebelumnya,” ungkap Suparmi.

Ia melanjutkan, terdapat beberapa komoditas yang menjadi penahan inflasi di Kalsel, yakni dari komoditas daging ayam ras, cabai rawit, udang basah, bawang putih dan pisang.

“Alhamdulillah ini upaya Pemprov Kalsel dalam rangka pengendalian inflasi tergolong sesuai dengan yang diharapkan,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

Penduduk Miskin Kalsel Pada Maret 2023, Turun 13 Ribu Jiwa

BANJARBARU – Kabar gembira disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, pada Senin (17/7) siang. Bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi ini, kembali mengalami penurunan. Melalui rilis virtualnya, Kepala BPS Provinsi Kalsel, Martin Wibisono menyampaikan, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 4,29 persen, turun 0,32 poin dibanding September 2022, dan turun 0,20 poin dibanding Maret 2022.

“Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 188,93 ribu orang, berkurang 13 ribu orang terhadap September 2022, dan berkurang 6,77 ribu orang terhadap Maret 2022”, jelasnya.

Martin menambahkan, selama periode 2016–2023, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan baik dari sisi jumlah maupun persentase berfluktuasi. Selama tujuh tahun terakhir, persentase penduduk miskin mengalami 4 (empat) kali kenaikan, yaitu pada periode Maret 2017, September 2016, September 2020, dan September 2022. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, turut berkontribusi terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan. Ini terlihat dari meningkatnya persentase penduduk miskin periode September 2020.

“Bahkan angka ini merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”, ujarnya.

Lebih lanjut Martin menjelaskan, persentase dan jumlah penduduk miskin di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, berada di bawah rata-rata nasional. Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Pulau Kalimantan, sementara persentase penduduk miskin tertinggi tercatat di Kalimantan Barat.

Dari sisi jumlah, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang paling banyak penduduk miskinnya, sedangkan Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit di Pulau Kalimantan. (RIW/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Harapkan Pedagang Kuliner Baiman Ikuti Perda Retribusi

BANJARMASIN – Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada sejumlah wartawan, baru-baru tadi mengatakan, pihaknya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan
Pedagang Kuliner Baiman, yang telah menyampaikan aspirasi untuk sewa lapak atau kios yang saat ini ditempati masih tinggi, karena nilai tarif atau sewa retribusi kios sebesar Rp5. 000 permeter perhari. Sehingga dinilai terlalu memberatkan bagi para pedagang setempat.

“Kami sarankan mereka tetap mengikuti ketentuan tarif atau biaya sewa lapak kios pedagang kaki lima,” ucapnya

Suasana Rapat di ruang Komisi II DPRD Banjarmasin

Disampaikan Awan, berdasarkan Perda Retribusi, Pedagang Kaki Lima (PKL) telah diwajibkan membayar retribusi dengan besaran Rp5. 000 permeter perhari, maka itu menjadi tanggungan yang harus dibayar untuk menempati kios tersebut. Terkecuali nanti ada kebijakan Badan Keuangan Banjarmasin mengajukan revisi tarif.

“Kalau pemko mengajukan revisi tarif tentang retribusi ini, maka bisa dilakukan peninjauan kembali,” jelasnya.

Suasana Rapat di ruang Komisi II DPRD Banjarmasin

Lebih lanjut Awan menambahkan, saat ini memang kondisi pendapatan para pedagang masih terjadi penurunan, terlebih di masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Ia berharap, kedepan dapat dilakukan kajian kembali terhadap kebijakan tarif tersebut.

“Kajian ketentuan tarif retribusi ini, sifatnya tidak terus-menerus,” tutup Politisi PKS DPRD Banjarmasin

Untuk diketahui, lahan yang di tempati para pedagang Kuliner Baiman eks PKL Jalan A Yani, merupakan milik swasta atau perorangan. Sebelumnya pada tahun 2018 lalu, Pemko dikabarkan tidak lagi membayarkan sewa lahan Kuliner Baiman, dan beban sewa saat ini diserahkan kepada pedagang. (NHF/RDM/RH)

DPRD Kalsel Tingkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Penyakit Tulang dan Sendi

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang penyakit tulang dan sendi.

Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas. Pasalnya, penyakit yang berhubungan dengan ortopedi itu, menentukan kualitas hidup seseorang.

“Kami melakukan sosialisasi Perda Tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang berfokus kepada penyakit tulang dan sendi. Apalagi para peserta kegiatan ini kebanyakan berusia rata-rata diatas 50 tahun yang rentan terhadap penyakit tulang dan sendi”, katanya kepada wartawan, Sabtu (15/7).

Kegiatan Sosialisasi Perda Tentang Penyelenggaraan Kesehatan oleh Anggota DPRD Kalsel, Suripno Sumas

Suripno mengungkapkan bahwa sebagian warga takut memeriksakan diri ke dokter ortopedi karena dikira memerlukan biaya yang tinggi. Padahal, penyakit ortopedi bisa juga dilayani dengan BPJS, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta.

“Dalam kegiatan ini, warga juga diberi kesempatan untuk mendaftar langsung menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit sehingga kami berharap warga Banjarmasin terbebas penyakit tulang dan sendi,” jelasnya.

Sementara, narasumber kegiatan, Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi, Priza Razunip menyampaikan banyak masyarakat yang datang untuk berobat dalam kondisi sudah terlambat dan cukup parah.

Menurutnya, kebanyakan kasus terjadi menimpa sendi lutut dan rata-rata warga yang berusia di atas 50 tahun sehingga mereka kesulitan untuk berjalan dan melakukan aktifitas lainnya.

“Biasanya terjadi pada orang tua, khususnya pada wanita. Seiring berjalannya usia kalau tak dicegah bisa semakin parah. Kadang mereka datang berobat sudah sangat terlambat karena mereka tidak tahu”, tuturnya.

Oleh karena itu, Priza menyambut baik sosialisasi yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Suripno Sumas. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit tulang dan sendi bisa lebih meningkat. (NRH/RDM/RH)

Exit mobile version