Kategori: News

BANJARMASIN – Untuk mendukung sejumlah program prioritas tahun 2024 mendatang, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengusulkan anggaran sebesar Rp70 miliar.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Ahmad Solhan, kepada wartawan, usai menghadiri rapat membahas detail RKPD 2024 bersama Komisi IV DPRD Kalsel, Kamis (20/7).

Solhan menjelaskan program prioritas di tahun anggaran 2024 tersebut diantaranya untuk penyaluran dana-dana hibah seperti masjid, mushola, dan tempat ibadah lainnya. Selain itu juga untuk kegiatan sosial, pendidikan, dana kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

“Termasuk bantuan bagi pelajar dan mahasiswa Kalsel yang menuntut ilmu di Timur Tengah,” jelasnya.

Ditambahkan Solhan, pertemuan bersama komisi IV DPRD Kalsel itu baru sebatas membicarakan program-program kerja yang akan dilaksanakan pada 2024 nanti.

“Untuk Biro Kesra Setdaprov Kalsel baru penyampaian. Nanti akan ada penyempurnaan-penyempurnaan lagi,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mengadakan kegiatan Media Gathering dengan tema “Bincang Santai Bersama Kepala Kanwil” bertempat di Aula Barito Lantai 8 Kanwil DJP Kalselteng, Jl Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin.

Masih menjadi bagian rangkaian kegiatan Hari Pajak 2023, Media Gathering tersebut di selenggarakan dalam rangka menjalin silaturahmi dan sinergi antara Kanwil DJP Kalselteng dengan insan media, baik media cetak, media online, TV, dan radio.

Acara yang dihadiri oleh 32 perwakilan dari media yang ada di Kalimantan Selatan tersebut, selain untuk mengenalkan atau mengedukasi masalah perpajakan, juga untuk lebih mengenalkan Kanwil DJP Kalselteng kepada media dan merupakan bentuk komunikasi dengan pihak eksternal.

Dalam sambutan dan paparannya, Kepala Kanwil DJP Kalselteng Tarmizi menyampaikan informasi penerimaan sampai dengan semester 1 tahun 2023, tercatat neto penerimaan pajak sebesar Rp15,789 triliun atau setara dengan 66,84% dari target penerimaan tahun 2023.

Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 38,57 persen dari target sebesar Rp23,624 triliun, sehingga menempatkan Kanwil DJP Kalselteng di posisi ke-1 dari 34 Kanwil di DJP, baik dari segi penerimaan maupun pertumbuhan bruto pajak.

‘Capaian penerimaan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah didominasi sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh 40,39 persen, sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 63,75 persen serta sektor pengangkutan dan pergudangan dengan pertumbuhan sebesar 74,34 persen,” paparnya.

Dari segi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, lanjut Tarmizi, wajib pajak yang telah lapor sampai semester 1 sebanyak 380.860 SPT atau capaian rasio sebesar 81,78 persen dari target sebanyak 465.687SPT. Komposisi SPT Tahunan yang telah dilaporkan yaitu 22.957 SPT Wajib Pajak Badan, 315.953 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, dan 41.950 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.

Tarmizi juga menyampaikan bagaimana proses pemeriksaan pajak yang biasanya diawali dari penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak.

“Apabila wajib pajak memperoleh SP2DK dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), diharapkan secepatnya memberikan tanggapan, bisa secara langsung datang ke KPP terdaftar atau juga bisa memberikan tanggapan secara tertulis,” ujarnya.

Sedangkan untuk pemeriksaan pajak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK-184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Sesuai PMK tersebut alur pemeriksaan dimulai dari penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), peminjaman dokumen, penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), sampai terbitnya produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP).

Terkait dengan proses pemeriksaan pajak yang telah dilakukan, apabila Wajib Pajak merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam suatu ketetapan pajak, Wajib Pajak dapat menempuh beberapa upaya hukum sebagaimana diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Yakni dengan mengajukan Keberatan, Banding, Gugatan, ataupun Peninjauan Kembali (PK),” tambahnya.

Penyelesaian upaya hukum tersebut akan dilakukan Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, berpuncak di Mahkamah Agung, dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.

Terkait adanya pemberitaan tentang dugaan pemerasan yang dilakukan pegawai di lingkungan Kanwil DJP Kalselteng terhadap salah satu wajib pajak yang saat ini merebak di beberapa media, Tarmizi menyampaikan klarifikasi bahwa fungsional pemeriksa pajak telah melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak melalui penugasan resmi berdasarkan Surat Tugas dan telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta aturan pelaksanaan di bawahnya.

“Selama proses pemeriksaan berlangsung, petugas pajak tidak melakukan pemerasan kepada wajib pajak dan tidak melakukan pelanggaran kode etik,” ucap Tarmizi.

Salah satu saluran yang dapat digunakan wajib pajak apabila menemukan indikasi pelanggaran adalah WISE atau Whistle Blowing System.

“Ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi wajib pajak yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” jelasnya.

Dengan pertemuan ini Tarmizi berharap rekan-rekan media dapat menerapkan prinsip pemberitaan yang tepat, akurat, dan benar serta sesuai fakta yang ada, agar tidak terjadi kekeliruan informasi dan kesalahan persepsi masyarakat secara luas. (DJPKalselteng-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam Rangka menumbuhkan kretifitas peserta didik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dsdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar Lomba Video Pendek.

Hal itu disampaikan, Kepala Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammadun, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Raudati Hildayati, lewat pesan whatsappnya, kepada Abdi Persada FM, Jumat (21/7)

Raudati menjelaskan, kegiatan lomba Video Pendek ini dilaksanakan di Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalimantan Selatan, guna memperkenalkan Museum Wasaka, kepada peserta didik tingkat SMA dan SMK. Ia berharap, dapat memberi kesempatan bagi para peserta didik, untuk mengeskpresikan kreativitas, membuat inovasi, membangun semangat Kebhinekaan Nusantara, dan meningkatkan kecintaan terhadap bangsa Indonesia, serta mencintai Museum diwujudkan dalam bentuk Video Pendek Museum Wasaka Tahun 2023.

“Tahapan pendaftaran lomba Video Pendek dimulai tanggal 3-10 Juli, kemudian 11-23 Juli dilakukan proses pembuatan video, selanjutnya tanggal 24-25 Juli hasil pengumpulan video, tanggal 27 Juli dilaksanakan Penjurian, dan 31 Juli mendatang akan diumuman Pemenang dan Pembagian Hadiah di Museum Wasaka Banjarmasin,” ucapnya.

Disampaikan Raudati, dengan digelarnya lomba ini, bukan hanya mempromosikan Museum Wasaka, sebagai Museum Perjuangan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan, juga mencintai Museum yang diwujudkan dalam bentuk Video Pendek Museum Wasaka Tahun 2023, tentu nanti dapat memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat di Banua.

“Kami ingin mereka peduli dan bangga terhadap Museum khususnya Museum Wasaka dengan mempelajari, sejarah revolusi fisik, mengetahui koleksi sebagai bentuk pelestarian kekayaan bangsa,” pinta Helda

Sementara itu, Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman, Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan, Arry Risfansyah, mengatakan, untuk tahun 2023 ini sasaran kegiatan Video Pendek Museum Wasaka adalah kalangan pelajar Siswa/Siswi tingkat pelajar baik SMA dan SMK, dalam rangka mengisi waktu libur sekolah. Saat ini sudah ada sekitar 11 pendaftar dari perwakilan 11 Kabupaten dan Kota.

“Tema lomba Video Pendek ini tentang Jejak Langkah Revolusi,” jelasnya

Lebih lanjut Arry menambahkan, karya dalam lomba Video Pendek ini tidak boleh mengandung unsur SARA, pornografi, politik, kekerasan, kata-kata kasar yang tidak sesuai dengan etika, ataupun menyerang, memojokkan pihak-pihak tertentu, kemudian karya bersifat orisinal, tidak melanggar hak cipta, hak kekayaan intelektual (HAKI).

“Ada tiga juri berkompeten dibidangnya masing-masing dalam memberikan penilaian,” tutup Arry

Untuk diketahui, sebelumnya pada tahun 2022 lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, melalui Bidang Kebudayaan di Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, menggelar lomba Video Pendek, dengan tiga kategori, yaitu dari kalangan SMA/ SMK sederajat temanya “Aku dan Museum Wasaka”, kemudian kategori Mahasiswa temanya “Revolusi Fisik Kalimantan tahun 1945-1949” dan kategori Masyarakat Umum temanya “Aku dan Pahlawan Nasional Kalimantan Selatan”. Namun, untuk tahun ini sasarannya kalangan pelajar tingkat SMA/SMK sederajat, dengan total hadiah sebesar Rp 27 Juta Rupiah. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI menjalin kolaborasi dalam rangka meningkatkan akses masyarakat dan menjaring keluhan/pengaduan yang dilaksanakan di salah satu hotel, Kamis (20/7).

Kegiatan ini berlangsung secara dinamis dan proaktif dengan diikuti sekitar 100 peserta diskusi dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan media, perwakilan perempuan, pedagang, Lembaga Swadaya Masyarakat/Non-Govermental Organization.

Salah satu peserta kegiatan, Arif menyatakan kegiatan ini sangat bagus karena langsung direspon oleh Ombudsman dan DPR atas keluhan dan konsultasi yang disampaikan. Bahkan menurutnya kegiatan seperti ini harusnya rutin mengingat warga perlu didengar keluhannya dan direspon dalam penyelesaiannya.

“Harusnya kegiatan seperti ini lebih sering dilakukan agar masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan,” ucap Arif.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Hadi Rahman mengatakan tujuan dari dibukanya akses pelayanan publik bukan semata-mata mendekatkan pelayanan Ombudsman dan menjangkau keluhan masyarakat. Tetapi juga mensosialisasikan keberadaan Ombudsman RI di tengah warga Kota Banjarmasin.

Hadi menerangkan kolaborasi antara Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI menjadi hal yang penting guna memaksimalkan fungsi pengawasan sebagaimana UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana dua lembaga ini berperan mengawal kualitas pelayanan publik negara.

“Kegiatan ini sudah lama ditunggu masyarakat dan menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan pengaduan atas layanan publik kota. Apalagi banyak keluhan yang disampaikan oleh warga seperti infrastruktur, bantuan sosial, dan pelayanan dasar lainnya, akan kami tindaklanjuti di Perwakilan,” jelasnya.

Sedangkan Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengungkapkan sebagai lembaga negara, penting bagi Ombudsman “dikenal” oleh publik. Selain itu pihaknya yang merupakan lembaga independen belum banyak dipahami fungsinya.

“Maka dari itu, dengan kolaborasi bersama DPR RI, akan semakin menjamin kehadiran negara,” tuturnya.

Selain itu, Hery menegaskan peran Ombudsman RI dalam upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik perlu didukung dengan manajemen kelembagaan dan anggaran yang memadai, bagi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.

Hery yang juga mantan Ketua DPP KNPI 3 periode ini berharap, perubahan atas Undang-Undang Ombudsman yang sedang dibahas di DPR RI bisa menambah efektivitas lembaga serta menguatkan fungsi Ombudsman sebagai lembaga yang aktif mencegah maladministrasi dan mempercepat penyelesaian laporan pelayanan publik.

“Kegiatan ini adalah komitmen Ombudsman dan DPR untuk hadir dan merespon serta menindaklanjuti keluhan publik” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Aida Muslimah. Menurutnya sebagai unsur penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia, tantangan Ombudsman ke depan lebih dikenal dan difahami fungsi dan tugasnya.

Aida mengatakan bahwa gagasan pembentukan lembaga Ombudsman sebagai respon terhadap tuntutan rakyat yang tertuang dalam Agenda Reformasi Tahun 1998, yaitu untuk melindungi hak-hak warga negara (Pasal 1 dan 2 Keppres No. 44/2000) dan pencegahan korupsi (TAP MPR No. VIII/MPR/2003).

“Kegiatan ini supaya memudahkan masyarakat melapor atau konsultasi terkait pelayanan publik,” tegas Aida.

Anggota DPR RI asal Kalsel ini berharap melalui akses ini mayarakat dapat dibantu dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik dan sesuai prosedur pelayanan publik.

Dari kegiatan ini Ombudsman dapat menjaring 93 konsultasi masyarakat dan akan ditindaklanjuti sebagaimana substansi laporan atau keluhan yang disampaikan. Selain itu, dibuka posko pengaduan yang dihadiri oleh Tenaga Ahli DPR RI, Staf Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, dan Unit Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Kalimantan Selatan. (RILIS-NRH/RDM/RH)

BANJAR – Warga Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar mengeluhkan jalan desa setempat sepanjang 4,5 kilometer yang tak ada penerangan.

Kondisi itu sudah berlangsung lama dan belum mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banjar.

Akibatnya kondisi itu, warga kesulitan beraktifitas di malam hari. Belum lagi kekhawatiran munculnya aksi tindak kriminal karena kondisi jalan yang gelap gulita.

Hal itu disampaikan masyarakat Desa Sungai Tandipah di sela kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel, Isra Ismail belum lama tadi.

“Saya menyampaikan keluhan dari masyarakat Sungai Tandipah yang ingin diadakan tiang penerangan jalan sepanjang 4500 meter. Nanti akan kami susul dengan proposalnya,” kata salah satu warga, Rusli.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Desa Sungai Tandipah, Safi’i. Ia berharap keluhan ini dapat segera ditindaklanjuti. Terlebih kondisi ini berhubungan dengan keamanan, kenyamanan dan ketentraman warga desa setempat.

“Kami disini sangat berharap ada bantuan pemerintah terutama Pemkab Banjar agar mengusulkan ke PLN dan dengan kehadiran Pam Isra bisa menyampaikan keinginan kami ini ke pihak-pihak terkait,” harapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Isra Ismail menyatakan akan menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi warga tersebut kepada pihak-pihak terkait, baik Pemkab Banjar maupun Pemprov Kalsel agar persoalan ini bisa segera dicarikan solusinya.

“Saya berharap keinginan warga ini bisa direalisasikan, baik dari Pemkab Banjar ataupun Provinsi,” jelasnya.

Untuk diketahui, sosialisasi nilai-nilai Pancasila ini menghadirkan tokoh agama setempat. Selain terkait Pancasila, warga juga diharapkan saling menghormati keberagaman agama yang ada di Kabupaten Banjar. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rachmah Norlias melaksanakan sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila yang bertempat di aula Panti Hikmah Zam-Zam, Kamis (20/7).

Dalam sosialisasi tersebut, Rachmah mengangkat tema “Toleransi Kehidupan Bermasyarakat ” dengan menghadirkan narasumber yaitu Mairijani yang memaparkan materi tentang “Toleransi Kehidupan Bermasyarakat” dan Nuralisyah yang menjelaskan materi tentang “Etika Pergaulan”.

“Kegiatan ini menekankan tentang nilai toleransi sebagai salah satu implementasi dari Pancasila terutama sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,” katanya.

Selain itu, lanjut Rachmah, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus memperkuat karakter toleran. Terlebih, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama hingga budaya agar persatuan dan kesatuan bangsa ke depan akan tetap terjaga.

Rachmah berharap melalui sosialisasi ini, nilai-nilai toleransi pada peserta yang berasal dari kalangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalsel maupun Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Ibu Rumah Tangga ini dapat lebih meningkatkan.

“Mudah-mudahan setelah kegiatan ini, mereka juga dapat menyebarkannya kepada masyarakat disekitar,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Rachmah juga melibatkan petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin untuk membantu para peserta melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Provinsi Kalimantan Selatan keluar sebagai juara pertama Lomba Video Menghias Tumpeng HUT IKWI ke-62 yang dilaksanakan secara daring, Kamis (20/7).

Hal ini setelah dilakukan penilaian terhadap 23 IKWI Provinsi yang mengikuti lomba tersebut. Hasil karya IKWI Kalsel ini dinyatakan juri memenuhi kriteria penilaian, yakni kreasi, variasi, komposisi, keindahan dan suasana yang ditampilkan dalam rekaman video.

Mengikuti Kalsel, IKWI Provinsi Lampung keluar sebagai juara 2 dan IKWI Yogyakarta sebagai juara 3.

Ketua IKWI Kalsel, Minarni Helmie ditemui usai dinyatakan juara mengatakan sangat bersyukur pihaknya menjuarai lomba HUT IKWI kali ini.

Ia pun mengapresiasi kerja keras jajarannya guna menampilkan hasil terbaik dalam kegiatan yang mengusung tema “Merajut Masa Depan yang Lebih Berkualitas” ini.

“Alhamdulillah kita bisa juara. Ini tak lepas dari kerja keras semua anggota IKWI dan dukungan PWI Kalsel,” ucapnya.

Capaian ini diharapkan dapat terus memacu kreatifitas seluruh anggota guna diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ujarnya keberhasilan seorang suami, dalam hal ini wartawan tak lepas dari peran serta seorang isteri.

Apalagi ujarnya pekerjaan wartawan memiliki kompleksitas dan tekanan yang tinggi. Sehingga dibutuhkan peran seorang isteri yang mampu mengimbanginya.

“Sesuai dengan tema HUT IKWI ke-62 ini, yakni Merajut Masa Depan yang Lebih Berkualitas, semoga anggota IKWI dapat memberikan kontribusi bagi keluarga hingga menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie mengucapkan selamat kepada IKWI karena telah mengharumkan nama Kalsel di ajang nasional. “Kita berharap IKWI Kalsel terus berkarya dan berkreasi untuk mendukung kerja wartawan,” pintanya. (PWI.KALSE/RDM/RH)