Kategori: News

BANJARMASIN – Setelah berlangsung selama tiga hari, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kalimantan Selatan Tahun 2024 resmi ditutup, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Kamis (31/10).

Penutupan dilakukan oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim, yang menyampaikan bahwa rapat kali ini menghasilkan sebelas komitmen isu rekomendasi bersama.

Rekomendasi tersebut mencakup tiga bidang utama, yakni komunikasi dan informatika, keamanan persandian, serta statistik. Beberapa poin penting di antaranya adalah solusi untuk wilayah blank spot, peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), program pengembangan Satu Data Banua, serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dari sisi kuantitas dan kualitas.

“Komitmen ini akan kami tindak lanjuti dalam bentuk implementasi bersama dengan rekan-rekan Diskominfo dari kabupaten/kota serta berbagai mitra Diskominfo lainnya,” ujar Muslim.

Ia juga menekankan kepada jajaran Diskominfo Kalsel agar mengoptimalkan sebelas rekomendasi ini dengan baik dan memastikan setiap kegiatan yang berkaitan dengan hasil Rakerda dapat terlaksana secara terpadu.

“Penting untuk kita optimalkan dengan dukungan dari berbagai pihak. Saya ingin kegiatan-kegiatan yang terkait rekomendasi Rakerda ini dapat dilaksanakan lebih terintegrasi,” tambahnya.

Dalam rangka memperkuat kerja sama, kegiatan ini juga diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara Diskominfo Kalsel dengan Diskominfo dan Bappeda dari 13 kabupaten/kota di Kalsel.

Muslim berharap agar sebelas rekomendasi yang telah disepakati dapat menjadi panduan dalam melaksanakan program Diskominfo se-Kalsel pada tahun 2025.

“Pada 2025 nanti, kita harus menjadikan ini sebagai langkah nyata sehingga layanan komunikasi dan informatika di Kalsel dapat semakin optimal,” ucapnya.

Selain itu, Muslim juga berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rekomendasi Rakerda ini dapat menjalin sinergi yang lebih erat. Kolaborasi antara Diskominfo Kalsel, Diskominfo kabupaten/kota, dan mitra terkait diharapkan mampu mempercepat implementasi program-program strategis, sehingga dampak transformasi digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Dengan kolaborasi yang baik, saya optimis layanan digital di Kalsel akan semakin inklusif dan merata,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Diskominfo Se-Kalsel Tahun 2024 dengan mengusung tema “Transformasi Digital menuju Kalsel Babussalam dan Mewujudkan Indonesia Emas,” yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Rabu (30/10). Acara ini dibuka langsung oleh Plh Gubernur Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutannya, Roy menyampaikan harapannya agar Diskominfo dapat mempercepat upaya transformasi digital di Banua, dengan fokus pada pemerataan akses informasi dan layanan digital untuk seluruh lapisan masyarakat yang mana langkah ini merupakan bagian dari misi pembangunan Kalsel yang mengutamakan peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

“Terkait aspek transformasi digital, kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat mendorong digitalisasi layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan, mencakup berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan administrasi pemerintahan,” katanya.

Roy menambahkan bahwa sejumlah tantangan masih harus dihadapi dalam upaya ini, seperti kesenjangan digital di daerah pelosok, infrastruktur teknologi yang belum merata, kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan, serta keamanan siber yang semakin kompleks. Diskominfo Kalsel diharapkan dapat mengoptimalkan perannya dalam membangun kepercayaan publik melalui penyebaran informasi yang akurat, cepat, dan tepat sasaran.

“Tidak kalah penting adalah memperkuat sistem keamanan informasi untuk melindungi data dan infrastruktur digital dari ancaman siber yang semakin canggih. Keamanan siber kini bukan lagi sekadar opsi, tetapi sudah menjadi kebutuhan prioritas,” tegasnya.

Roy juga menyoroti pentingnya implementasi Satu Data Banua sebagai langkah strategis dalam membangun basis data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk pengambilan kebijakan berbasis data dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Kalsel.

“Sehingga juga diharapkan dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan meningkatkan kualitas pelayanan, Saya yakin Kalsel memiliki kekuatan dalam membangun ekosistem digital yang inklusif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, menjelaskan bahwa Rakerda ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait kebijakan dan strategi penyelenggaraan urusan komunikasi informasi, statistik, dan persandian. Untuk itu, kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat penting untuk mewujudkan transformasi digital yang optimal.

“Salah satu upayanya adalah penyederhanaan aplikasi pemerintahan, sesuai dengan kebijakan pusat untuk moratorium aplikasi yang saat ini mencapai puluhan ribu. Aplikasi tersebut akan lebih efisien dan terintegrasi dalam satu pintu pelayanan,” kata Muslim.

Muslim mengungkapkan, pada 2024 ini, empat layanan sudah terintegrasi, yaitu layanan kesehatan rumah sakit, samsat, pariwisata, dan perizinan.

“Ke depan, Kami berkomitmen akan menambah layanan publik lainnya yang akan disederhanakan dan diintegrasikan sesuai aturan pusat,” tutupnya.

Pada kesempatan ini, Diskominfo Kalsel juga memberikan penghargaan pengelolaan tindak lanjut aduan terbaik melalui SP4N LAPOR untuk tahun 2023 kepada tiga SKPD Pemprov Kalsel, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Perhubungan Kalsel. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2024 ini terus melaksanakan gerakan gemar makan ikan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, gerakan gemar makan ikan ini terus disosialisasikan di 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Dengan tujuan, untuk penurunan angka stunting di Banua,” ungkapnya, belum lama tadi.

Dengan gemar makan ikan menurut Rusdi, kebutuhan gizi pada anak anak tercukupi.

“Karena ikan memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, dan ikan mudah didapatkan di Banua ini,” ujarnya.

Untuk sosialisasi Gerakan Gemar Makan Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan.

“Daerah terakhir yang mendapatkan sosialisasi di Tahun 2024 ini di Kabupaten Tabalong,” ucapnya.

Gerakan Gemar Makan Ikan disosialisasikan di sekolah sekolah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu tempat dilaksanakan sosialisasi gemar makan ikan adalah sekolah. Karena di sekolah anak anak pelajar masih dalam masih pertumbuhan, khususnya di sekolah dasar.

“Gerakan gemar makan ini di sekolah ini, bertujuan agar anak anak semakin gemar makan ikan. Sehingga, tidak adalagi anak yang tidak suka makan ikan,” ucap Rusdi. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Perwakilan Kementrian Keuangan di Kalimantan Selatan, kembali menggelar Publikasi ALCo Regional Kalsel di kantor Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, pada Rabu (30/10) sore. Pertemuan bulanan ini, dipimpin Kepala Perwakilan Kementrian Keuangan Kalsel, yang diwakili Kakanwil Ditjen Pajak Kalselteng, Samsinar. Hadir pada pertemuan ini, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi yang juga selaku tuan rumah, Kepala Perwakilan BPK Kalsel, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Kepala OJK Kalsel, dan perwakilan dari sejumlah lembaga vertikal lainnya. Termasuk perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, serta Dinas Perindustrian Kalsel.

Pertemuan rutin bulanan kali ini, masih membahas soal perekonomian Kalsel hingga September 2024, termasuk realisasi pendapatan dan juga belanja APBN serta APBD dari seluruh daerah di Kalsel.

Kepada wartawan usai acara, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi menyampaikan, bahwa kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 30 September 2024, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,14 triliun atau sekitar 67,93 persen dari target. Angka ini meningkat sebesar 28,02 persen dibanding tahun lalu.

Pajak daerah terealisasi 3,91 triliun rupiah dan retribusi daerah sebesar 640,37 miliar rupiah, meningkat 571 persen dibandingkan tahun lalu.

“Secara persentase, kinerja realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten HSS sebesar Rp1,47 triliun atau 89,51 persen”, ujarnya.

Syafriadi menambahkan, retribusi daerah mengalami peningkatan signifikan sebesar 571 persen, disebabkan meningkatnya retribusi jasa layanan umum dari pendapatan BLUD. Disisi lain, peningkatan pajak daerah sebesar 9 persen disumbang dari kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

” Tapi komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar 23,45 T, dengan kontribusi 80,48 persen terhadap total pendapatan daerah”, tambahnya.

Sedangkan dari sisi belanja daerah, menurut Syafriadi, realisasinya telah mencapai Rp25,06 triliun atau 52,22 persen dan tumbuh 35,24 persen. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp7,63 triliun. Untuk Belanja Barang/Jasa sebesar Rp6,73 triliun, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp5,09 triliun.

“Yang jelas semua jenis belanja mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2023,” tutupnya.

Sampai dengan September 2024, belanja modal mengalami peningkatan paling tinggi sebesar 75,57 persen dibanding tahun lalu. Sementara jinerja realisasi belanja tertinggi ada pada Kabupaten Batola sebesar 65,17 persen terhadap pagu. Sedangkan secara nominal, realisasi terbesar pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp7,28 triliun atau mencapai 61,35 persen dari pagu. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menghadirkan seorang Penulis Nasional asal Banua, Miranda Seftiana, dalam rangka promosi dan meningkatkan minat baca dan budaya literasi di Kalsel, Kamis (31/10).

Acara Bedah Buku berlangsung di Aula Kantor Dispersip Kalsel, yang dihadiri para penggiat literasi, mahasiswa, hingga pelajar, mengupas novel berjudul “Lalu Tenggelam di Ujung Matamu“ yang dihasilkan Miranda Seftiana pada tahun 2019.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dispersip Kalsel, Adethia Hailina mengatakan kegiatan bedah buku yang menghadirkan penulis Nasional asal kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) itu diharapkan dapat memotivasi generasi muda di Kalsel agar menghasilkan karya di bidang menulis.

“Kita sebenarnya punya penulis-penulis lokal yang kiprahnya bahkan di tingkat nasional. Hal itu mungkin bisa menjadi motivasi bagi anak-anak muda di Kalsel yang suka menulis untuk menghasilkan buku,” jelasnya.

Sementara itu, Penulis Nasional, Miranda Seftiana mengungkapkan bahwa novel yang dihasilkannya pada tahun 2019 tersebut mengangkat kebudayaan lokal Kalsel, yakni pemakaman dalam rawa di wilayah Nagara (Hulu Sungai Selatan).

“Masih lokalitas, sama seperti sebelumnya (novel) ‘Jendela Seribu Sungai’. Masih terlalu cinta sama Kalsel,” ucapnya.

Selain itu, menurut Miranda, banyak juga budaya yang diangkat pada novel ini, seperti pemberian duit jujuran Banjar, kaum jaba dan bangsawan, hingga daerah Teluk Selong Martapura.

Adapun jumlah pembaca bukunya ini menurutnya cukup banyak, saat ini saja antrean di eBooks Perpusnas mencapai 600 lebih.

“Itu antreannya saja, yang sudah baca mungkin sudah ribuan, di Twitter (sekarang ‘X’, red) itu reviewnya banyak sekali. Sedangkan di GoodReads itu ratingya hampir 4. Semoga ya bisa dibuat film lagi,” harapnya. (NRH/RDM/RH)

HSS – Puluhan warga Desa Sungai Raya Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tampak antusias mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digelar oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Desy Oktavia Sari, Rabu (30/10).

Desy Oktavia menyatakan bahwa penting untuk memberikan materi dan motivasi tentang isu perempuan dan anak untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas guna menyongsong bonus demografi Indonesia Emas 2045.

“Perempuan yang berdaya dan anak yang terlindungi merupakan kunci suksesi bonus demografi. Bonus demografi sendiri merupakan kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif, makanya SDM berkualitas harus kita siapkan,” jelas salah satu srikandi perwakilan rakyat “Rumah Banjar” itu.

Sementara itu, salah seorang narasumber sosialisasi, Juwairiyah, dalam paparannya menekankan agar pendidikan agama tidak disepelekan. Mengingat pendidikan agama merupakan pondasi utama yang membentuk karakter, moral, dan etika seseorang.

“Dengan ditanamkan pendidikan agama, anak-anak kita mengetahui apa yang benar dan apa yang salah sesuai ajaran agama, hal ini tentu menciptakan anak-anak yang tidak hanya cerdas tapi memiliki akhlak yang mulia,” terangnya. (DPRDKalsel-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, Menggelar Sosialisasi dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin pada Rabu (30/10).

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, diwakili Kabid Ekraf Kelembagaan dan SDM Pariwisata Dispar Kalsel Faisal Amir, didampingi Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kalsel Faturrahman dan jajaran Dispar Kalsel.

Dalam sambutannya Faisal mengatakan, HKI sangat penting untuk memberi perlindungan secara hukum sesuai peraturan perundang undangan, maka pihaknya memberikan sosialisasi dan fasilitasi, agar para pelaku ekonomi kreatif di Banua terlindungi baik diantaranya dari hak paten, merek, desain industri dan cipta karya.

“Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat meningkatkan sumber penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif di seluruh Kabupaten dan Kota,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Faturrahman menyampaikan, saat ini ada sebanyak 17 sub Sektor yang pihaknya berikan fasilitasi untuk HKI diantaranya Arsitektur, Desain Interior, Musik, Seni Rupa Desain Produk, Fesyen, Kuliner, Film, Animasi dan Video Fotografi. Fatur berharap, para pelaku Ekraf dapat semakin banyak mendaftarkan produk, merek, atau idenya.

“Kami menilai ada banyak talenta melalui konten kreatif terutama di bidang industri, maka manfaatkan kesempatan ini,” pintanya

Lebih lanjut Fatur menambahkan, Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diantaranya Ketua Bidang Hukum Firma Hukum dan Kekayaan Intelektual Muhammad Erfani, Owner Borneou Muhammad Ideris Fahmi dan Dahlia Hardie Brand Identity Design, memberi materi tentang Membangun Kesadaran Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual di Era Kolaborasi dan HAKI”, diikuti peserta UMKM yang sebelumnya sudah mendapatkan hasil Kurasi.

‘Setelah kegiatan sosialisasi ini, kami berikan konsultasi dan fasilitasi kekayaan Intelektual,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sejumlah persoalan dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Selasa (29/10).

Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Habib Farhan Husein mengatakan, dalam Raker tersebut, pihaknya membahas persoalan banjir yang kerap terjadi pada sejumlah titik di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

“Salah satu penyebabnya kondisi geografis dari Kabupaten HSU. Ada sejumlah titik cekungan yang menyebabkan sejumlah wilayah sering dilanda banjir,” jelasnya.

Habib Farhan menjelaskan terkait teknis mengatasi persoalan banjir di Kabupaten HSU ini akan ada rapat-rapat berikutnya.

Selain itu, Habib Farhan meminta agar sarana dan prasarana di Kebun Raya Banua (KRB) yang ada di Banjarbaru bisa lebih ditingkatkan.

“Seperti pengadaan Buggy Car, jalan aspal yang mendukung dan penambahan playground yang sesuai dengan perkembangan zaman,” sebutnya.

Karena, menurut dia, jika sejumlah sarana dan prasarana di KRB dapat ditingkatkan maka akan meningkatkan jumlah kunjungan dari masyarakat yang berwisata.

“Tentu ini juga akan mendongkrak terhadap peningkatan PAD dan roda ekonomi bagi warga sekitar juga akan meningkat,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)