Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Suripno Sumas mengajak masyarakat kembali mengarah ke cita-cita luhur Bangsa Indonesia agar selalu bersumber pada empat pilar.

Hal itu disampaikannya kepada wartawan usai melaksanakan kegiatan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di kawasan Kecamatan Banjarmasin Tengah, Senin (24/10).

Menurut Suripno, saat ini kondisi bangsa Indonesia disusupi oleh beberapa informasi yang agak menyimpang dari keinginan para tokoh pendiri bangsa Indonesia agar rakyat tetap utuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NRKI), bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai sumber hukum serta Pancasila sebagai dasar negara.

“Karenanya, melalui pelaksanaan sosialisasi ini, kami ingin mengajak mereka untuk memahami kondisi tersebut dan bisa menangkalnya dengan pemahaman wawasan kebangsaan,” harapnya.

Selain itu, Suripno juga berharap para peserta sosialisasi yang merupakan pengurus salah satu partai politik di Banjarmasin dapat lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Widyaiswara BPSDM Provinsi Kalsel, Ratna Rosana sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut menambahkan penguatan nilai-nilai Pancasila merupakan tanggung jawab bersama.

“Tentu saja dimulai dari keluarga, pemerintah dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi dengan baik,” jelasnya.

Ratna juga menekankan pengamalan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, karena menurutnya ketika manusia menjalankan kewajiban beragama dengan baik maka pengamalan sila-sila Pancasila lainnya akan menyusul. (NRH/RDM/APR)

BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin Afrizaldi, kepada sejumlah wartawan, pada Senin sore (24/10) usai meninjau ke lapangan mengatakan, dengan terjadinya insiden yang menyebabkan kecelakaan kerja dalam pembangunan Jembatan Sulawesi II, dalam waktu dekat dijadwalkan rapat dengar pendapat (RDP), bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin.

“Kami tidak ingin kejadian itu terulang kembali,” ucapnya

Disampaikan Afrizaldi, pihaknya secara pribadi turut berbelasungkawa atas kejadian naas yang menimpa korban, disebabkan girder beton tergelincir. Seharusnya setiap proyek pembangunan harus diutamakan Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan kerja.

“Semoga tidak menjadi penghambat pekerjaan proyek, dan selesai sesuai batas waktu yang ditetapkan,” pintanya.

Lebih lanjut Afrizaldi menyarankan, setiap pekerjaan proyek pagar itu sebaiknya dipasangi kamera pengawas, bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengawasan dilapangan.

“Ketika ada insiden bisa diketahui dari rekaman CCTV tersebut,” tutup Politisi PAN DPRD Banjarmasin.

Seperti ramai diberitakan, telah terjadi insiden kecelakaan kerja yang menyebabkan seorang pekerja meninggal dunia, saat pembangunan proyek Jembatan Sulawesi II Banjarmasin, pada Minggu (23/10), sekitar jam 14.40 WITA.

Pekerja bernama Kasim itu terhimpit girder beton yang terjatuh saat mau dipasang, korban sempat dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Ulin Banjarmasin menggunakan ambulan relawan BPK setempat. Namun korban dinyatakan meninggal dunia. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, mendorong para pelaku UMKM mengajukan sebagai koperasi baru.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Isa Ansari, baru baru tadi menjelaskan, saat ini syarat pengajuan koperasi baru telah dipermudah yaitu minimal anggotanya sembilan orang, tidak seperti dahulu harus 20 orang, kemudian menyetujui simpanan wajib, simpanan pokok dan dana cadangan. Ia berharap dengan mulai banyak muncul pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di kota ini, dapat mendaftarkan sebagai anggota baru koperasi.

“Ada empat jenis koperasi diantaranya koperasi konsumen, produsen serba usaha dan simpan pinjam,” ucapnya

Disampaikan Isa, masyarakat terutama pelaku UMKM harus mengetahui manfaat koperasi yaitu meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitar, memajukan usaha, menambah permodalan dan membuat produk semakin dikenal secara luas, serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.

“Kami selalu beri dukungan bagi koperasi dalam bentuk pelatihan, pembekalan manajemen dan peningkatan usaha koperasi sebagai program prioritas setiap tahun,” jelasnya

Lebih lanjut Isa menambahkan, untuk data sementara ini, total koperasi di Kota Banjarmasin, ada sebanyak 520 koperasi, yang aktif 330 koperasi, sedangkan sisanya 190 koperasi sudah tidak aktif lagi. Namun dari 190 koperasi yang tidak aktif, masih bisa dipertahankan sebanyak 107 koperasi yaitu pihaknya berupaya melakukan pembinaan, agar tetap bertahan bisa bangkit kembali menjalankan usaha, seiring mulai melandai pandemi COVID-19.

“Bagi 83 koperasi yang tidak aktif sama sekali, sudah diajukan ke Kementerian Koperasi dan UMK RI untuk dibubarkan, karena baik kantor dan anggotanya tidak ada lagi,” tutup Isa. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebanyak 10 penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB), dibahas Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular DPRD Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan Ketua Pansus Raperda Penanganan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, DPRD Banjarmasin Mudah, pada Rabu (19/10) mengatakan, dalam rapat perdana ini, untuk judul terlebih dahulu dibahas yaitu persamaan persepsi, kemudian pemetaan sepuluh penyakit di kota seribu sungai yang berpotensi dikhawatirkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Kita buat aturan ini hampir dua tahun telah terjadi penularan COVID-19, maka menjadi pelajaran bersama, agar siap menghadapi bencana penyakit menular,” ucapnya

Disampaikan Mudah, dari sepuluh penyakit yang dinilai wabah atau bisa menyebabkan KLB diantaranya Malaria, Diare Akut, Demam Berdarah Dengu, flu dan COVID-19, apalagi tatanan geografis di Banjarmasin lebih banyak rawa, sehingga mudah muncul penyakit tersebut.

“Sebelumnya kita dulu memiliki Perda nomor 5 tahun 2017 tentang sistem kesehatan, namun tidak mengatur secara khusus, terkait wabah penyakit menular untuk penanganan dan pengendalian, sehingga ini terobosan baru,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bandiyah, menyampaikan, kehadiran Raperda ini bertujuan sebagai pedoman untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat wabah penyakit menular, karena sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah melindungi masyarakat.

“Ini baru tahap awal pembahasan, kita perlu pendapat dan saran untuk kesempurnaan Raperda ini setelah menjadi Perda,” tutupnya.

Untuk diketahui, pembahasan Rapat Pansus tentang Raperda Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Banjarmasin, dipimpin Ketua Pansus Mudah, bersama anggota Gusti Yuli Rahman, Arufah Arif, Mathari dan Sukrowardhi. Dihadiri Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bandiyah, Kabag Hukum Jefri Fransyah, serta Kabid Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Banjarmasin, Marzuki. (NHF/RDM/RH)

BANJAR – Stand Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin melayani paspor bagi pengunjung Kalsel Expo 2022 yang merupakan rangkaian event Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke 29.

Hal itu disampaikan, Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Muhammad Yamin kepada wartawan di sela kegiatan pameran di alun-alun Ratu Zaleha Martapura Kabupaten Banjar pada Rabu (12/10).

“Karena ini hanya stand pameran maka para pengunjung yang ingin membuat paspor dapat mengisi formulir, sesi wawancara dan pengambilan foto. Sedangkan buku paspor akan diproses dan bisa diambil di kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin selama tiga hari kerja setelah pembayaran,” jelasnya.

Terkait biaya pembuatan paspor, menurut Yasmin, untuk paspor non elektronik dikenakan biaya Rp350 ribu dan untuk paspor elektronik dikenakan biaya Rp650 ribu.

“Mulai terhitung sejak 12 Oktober 2022, masa berlaku paspor dari lima tahun menjadi 10 tahun. Sementara untuk biaya tetap, belum ada perubahan,” tambahnya.

Bagi masyarakat yang ingin pelayanan paspor tanpa perlu mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin bisa menggunakan layanan “Eazy Pasport”. Hal ini dalam rangka memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan paspor.

“Dengan layanan ini, kami melayani pembuatan paspor secara kolektif di lokasi pemohon,” terangnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan Posyandu Kesehatan Jiwa yang dilakukan langsung peresmiannya oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Senin (11/10).

“Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Se Dunia di Tahun 2022 ini, Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan Posyandu Kesehatan Jiwa, yang berlokasi di Rumah Singgah Baiman Banjarmasin,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Menurut Ibnu, saat ini untuk posyandu kesehatan jiwa tersebut, sudah ada pasien yang menjalani perawatan. Dari tingkat yang paling ringan, seperti susah tidur. Sehingga, diperlukan ke hati-hatian.

Oleh karena itu, lanjut Ibnu, pihaknya mengajak warga Kota Banjarmasin, untuk bersama-sama menjaga kesehatan jiwa.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengklaim Posyandu Kesehatan Jiwa Rumah Singgah Baiman, merupakan satu-satunya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Posyandu kesehatan jiwa yang ada di Kota Banjarmasin ini, nantinya sebagai pintu masuk untuk pasien di tempat tersebut,” jelasnya.

Atau, tambah Ibnu, perawatan sementara bagi pasien pasien yang mengalami gangguan jiwa, sebelum dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Pada posyandu kesehatan jiwa tersebut, dilengkapi dengan tenaga medis, seperti dokter jiwa, perawat, serta lainnya,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)