BANJARMASIN – Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran Banjarmasin, rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.
Suasana pembahasan RAPBD 2023, di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin, di ruang kerjanya, pada Rabu (16/11) mengatakan, pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2023 terus dilakukan, dan hingga saat ini dibahas lebih intens. Selama rapat sudah banyak kesepakatan penataan program yang diajukan, diantaranya rapat pembahasan bersama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Banjarmasin.
“Barenlitbangda ini ibarat dapur, maka anggaran yang diberikan untuk penelitian dan kajian, harus dapat terserap maksimal di lapangan,” ucapnya
Suasana pembahasan RAPBD 2023, di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin
Disampaikan Yamin, dalam pembahasan rapat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 ini, pihaknya tetap memperhatikan waktu, meski panjang setiap materi yang dijabarkan, agar bisa ditetapkan paling lambat sebelum satu bulan berakhir anggaran.
“Semua Anggota Banggar sangat kritis dalam menyikapi item anggaran yang dirancang Pemko,” jelasnya
Lebih lanjut Yamin menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022, sudah hampir 80 persen terealisasi dalam kurun waktu 2 bulan ini, hal itu berdasarkan laporan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banjarmasin.
“Target PAD hingga akhir tahun sebesar Rp405 miliar, ia optimis mampu dicapai,” tutup Politisi Gerindra DPRD Banjarmasin ini.
Untuk diketahui, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) Banjarmasin, menggelar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, di ruang rapat Paripurna DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait pembuatan film Jendela Seribu Sungai (JSS).
Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada sejumlah wartawan, pada Selasa (15/11) mengatakan, proyek pembuatan film Jendela Seribu Sungai ini, sebenarnya tidak pernah dibahas dalam Rapat Komisi II dan Rapat APBD Perubahan tahun 2022.
“Kita akan segera gelar RDP dengan Disbudporapar Banjarmasin,” ucapnya
Disampaikan Awan, dalam RDP dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Banjarmasin pada bulan September 2022 lalu, fokus membahas fasilitas olahraga, tidak ada rencana pembuatan film, apalagi biayanya sangat besar sekitar Rp6 miliar lebih
“Kami akan pertanyakan proyek pembuatan film miliaran dan meminta dihentikan terlebih dahulu,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan, Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, menurutnya selama ini dari Pemerintah Kota Banjarmasin, tidak pernah membahas secara terinci dalam Rapat Anggaran untuk pembuatan film berjudul Jendela Seribu Sungai, maka akan dibahas lebih detail lagi, melalui Rapat Dengar Pendapat yang akan digelar Komisi II Dewan Banjarmasin.
Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya
“Setelah RDP, akan disikapi kelanjutan pembuatan film itu,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Harga beras lokal atau Banjar saat ini mengalami kenaikan, hal ini terpantau pada saat Walikota Banjarmasin melakukan monitoring di pasar tradisional dan distributor Kota Banjarmasin, Selasa (15/11).
Walikota Banjarmasin saat melakukan monitoring harga sembako
“Saat ini kami melakukan sidak ke pasar tradisional di Pasar Kuripan, serta Pasar Beras di Teluk Kelayan,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Peninjauan tersebut, lanjut Ibnu, untuk melihat langsung kondisi harga sembako di Kota Banjarmasin, yang saat ini masih terjadi inflasi, meski mengalami penurunan.
“Pada saat pemantauan ini, ditemukan adanya kenaikan harga seperti, beras, daging sapi, tomat, bawang merah, serta lainnya,” ujar Ibnu.
Penyebab, lanjutnya, kenaikan harga beras, berdasarkan informasi pedagang beras, naiknya harga tersebut karena daerah penghasil mengalami gagal panen.
“Harga beras unus Mayang yang sebelumnya dikisaran Rp12 ribu per liter saat ini dijual diharga 17 ribu per liter,” ucap Ibnu.
Monitoring dilakukan bersama Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor, Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, serta Forkopimda bersama Tim pengendali inflasi Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sebagai aksi nyata Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar “Pasar Murah dan Temu Responden 2022” pada Sening (14/11) di kawasan RTH Kamboja Banjarmasin. Sinergi ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak lanjutan (second round effect) penyesuaian harga BBM, melalui skema subsidi harga, agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan strategis dengan harga lebih murah.
Tercatat 90 (sembilan puluh) pedagang dari berbagai skala usaha, mulai dari pasar swalayan, pedagang eceran, pelaku industri kreatif, hingga UMKM se-Kota Banjarmasin, mengikuti kegiatan pasar murah. Dari pukul 08.00 WITA, terpantau 3.000 pengunjung turut berbelanja dan meramaikan kegiatan yang bertempat di Lapangan Taman Kamboja, Banjarmasin ini. Jumlah ini diketahui dari tiket doorprize yang dibagikan panitia kepada seluruh pengunjung, termasuk tenant atau peserta pasar murah.
Kepada wartawan usai pembukaan pasar murah, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan, Imam Subarkah mengakui, bahwa kota Banjarmasin adalah penyokong utama ekonomi dan potret inflasi Kalsel. Hal itu tercermin dari pangsa ekonomi Kota Seribu Sungai ini, yang mencapai 17,88 persen dari total perekonomian Kalsel, serta pangsa Nilai Konsumsi (NK) yang mencapai 83,40 persen dari total NK Kalsel.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel dan Wali Kota Banjarmasin saat memberikan keterangan kepada wartawan
Kegiatan pasar murah secara masif selama dua bulan terakhir, telah mampu meredam tekanan inflasi usai penyesuaian harga BBM. Inflasi Banjarmasin pada Oktober 2022 sebesar 0,28 persen (month to month) jauh lebih rendah dibanding September 2022 sebesar 1,56 persen. Inflasi Banjarmasin yang kian terkendali turut menurunkan tekanan inflasi Kalsel, dari semula 1,42 persen pada September 2022, menjadi 0,25 persen pada Oktober 2022.
“Ke depan, risiko tekanan inflasi akan tetap ada, sehingga memerlukan upaya yang lebih serius melalui operasi pasar jelang Natal dan Tahun Baru, Kerja Sama Antar Daerah (KAD), dan subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi pasokan, khususnya pada komoditas pangan bergejolak seperti beras, daging sapi, kedelai, gula, bawang merah, dan aneka cabai,” ujar Imam Subarkah.
Kepala Perwakilan BI Kalsel saat meninjau pasar murah
Selain itu, mendorong produksi pangan unggulan seperti daging dan telur ayam agar bisa mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat, serta memperkuat komunikasi efektif lewat TPID guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat untuk memastikan inflasi agar kembali ke kisaran sasaran 3±1 persen pada 2023.
Senada, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, mengapresiasi BI Kalsel atas dedikasi, upaya, dan sinergi pengendalian inflasi yang telah dan akan terus dilakukan. Melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, pihaknya telah melakukan 6 (enam) kali kegiatan Pasar Murah, dan hingga akhir tahun akan dilakukan 20 (dua puluh) kali lagi guna melindungi warga dari dampak kenaikan harga-harga.
“Supaya dampaknya terasa masif, upaya pengendalian inflasi wajib dilakukan secara bersinergi, seperti halnya hari ini,” kata Ibnu Sina.
Pada kesempatan ini, pemko Banjarmasin juga mengapresiasi upaya BI dalam memantau aktivitas perekonomian dan dinamika harga lewat berbagai survei, serta mengajak responden BI untuk menjaga kualitas data dan informasi demi melahirkan kebijakan yang tepat dan akurat.
Penghargaan juga diberikan kepada responden terbaik BI, penyerahan undian berhadiah kepada pengunjung, penukaran uang Rupiah, serta dimeriahkan hiburan panggung rakyat.
Ke depan, sinergi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan BI melalui TPID dan GNPIP dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi agar segera kembali ke sasaran yang ditetapkan. (RIW-BIKalsel/RDM/RH)
BANJARMASIN – Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, sharing ke DPRD Kota Banjarmasin terkait informasi penempatan ASN capaian PAD, pada Kamis (10/11).
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Budi Hermanto, Kepada sejumlah wartawan, menjelaskan, tujuan dipilihnya konsultasi ke Banjarmasin, karena di kota ini sering menjadi rujukan daerah lain, dalam sharing baik mengenai pendapatan asli daerah, kemajuan UMKM yang mampu bangkit kembali seiring melandai pandemi COVID-19 dan pengembangan destinasi wisata.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Katingan Provinsi Kalteng, Budi Hermanto, (baju kemeja putih)
“Kami sharing informasi penempatan ASN, mengingat Katingan merupakan kabupeten baru, yaitu daerah pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah,” ucapnya.
Disampaikan Budi, pihaknya studi banding terkait struktur organisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), karena tahun ini Pemerintah Kabupaten Katingan, telah mendapat penambahan dua buah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, sehingga ingin mengetahui cara penempatan dengan daerah yang lebih maju yaitu Banjarmasin. Selain itu kemampuan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) langkah yang dilakukan setiap tahunnya.
“Mutasi dan penataan ASN perlu dipelajari, agar menempatkan pegawai yang benar benar bekerja dengan lebih baik, maka berdampak dalam menaikkan PAD,” jelasnya
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno, menilai, pihaknya sangat mengapresiasi selama ini menjadi salah satu tujuan sharing DPRD baik dari Kabupaten dan Kota di Kalsel juga Provinsi lain. Terkait hasil pertemuan dengan DPRD Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, pihaknya mengatakan, selama ini terus menerus menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh SKPD dilingkup Pemko Banjarmasin.
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Tugiatno
“Kita saling bersinergi dalam membangun di kota seribu sungai,” ungkap Politisi PDI Perjuangan DPRD Banjarmasin.
Lebih lanjut Tugiatno menambahkan, untuk pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun selalu mengalami peningkatan, yaitu ada kenaikan signifikan dibandingkan dari APBD sebelumnya. Selain itu masih berlangsung pembahasan oleh Tim Badan Anggaran Eksekutif dan Legislatif terkait penyusunan RAPBD murni 2023.
“Tamu tadi juga konsultasi PAD dan pembahasan RAPBD 2023,” tutupnya.
Untuk diketahui, kunjungan tamu dari DPRD Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, diterima Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno, bertempat di ruang tamu DPRD Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Untuk menekan angka inflasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin menggelar, Pasar Murah di Kelurahan Sungai Andai, Rabu (9/11).
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar mengatakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin saat ini kembali, menggelar Pasar Murah Kota Banjarmasin Tahun 2022, dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Banjarmasin.
Kadisperdagin Banjarmasin Ichrom Muftezar didampingi Kabid Perdagangan Rahman Noorrahim
“Saat ini dilaksanakannya pasar murah untuk yang ke 5 kali di Kota Banjarmasin. Dengan tujuan untuk penanggulangan serta pengendalian inflasi, dengan menggunakan dana BTT,” ungkap Tezar, kepada sejumlah wartawan.
Menurut Tezar, untuk di kawasan Kelurahan Sungai Andai total paket yang dibagikan sekitar 2 ribu paket lebih, sehingga total paket sembako yang telah dibagikan pada pasar murah di Kota Banjarmasin sebanyak 13 ribu lebih.
“Mudah mudahan disemua Kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin bisa dilaksanakan Pasar Murah,” ucapnya.
Sementara itu Kabid Perdagangan Disperdagin Kota Banjarmasin Rahman Noorrahim mengatakan, pada pelaksanaan Pasar Murah di Kelurahan Sungai Andai ini, diselenggarakan dua hari 9-10 November 2022, dengan pemberian subsidi sebesar Rp20 ribu per paket.
Untuk telur satu rak isi 30 biji dapat ditebus dengan harga Rp 25 ribu harga dipasaran dijual Rp45 ribu, gula dan minyak ditebus dengan harga Rp 24 ribu dengan harga di pasaran Rp44 ribu , serta bawang merah ditebus hanya dengan harga Rp 9 ribu saja sedang harga di pasaran Rp29 ribu.
Sedangkan, Sekretaris Lurah Sungai Andai Nur Inayah mengatakan, Kelurahan Sungai Andai Kota Banjarmasin membagikan 4 ribu kupon paket sembako murah untuk warga setempat.
Seklur Sungai Andai Nur Inayah
“Pada pelaksanaan Pasar Murah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pihak Kelurahan Sungai Andai membagikan 4 ribu kupon untuk warga setempat,” ungkapnya.
Menurut Nur Inayah, untuk mendapatkan paket sembako dengan harga murah, warga menebus dengan membawa kupon tersebut.
“Kupon untuk pasar murah dibagikan oleh RT masing masing yang ada di Kelurahan Sungai Andai,” ucap Nur Inayah. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPRD Banjarmasin, dipastikan akan mengatur teknis pembangunan di sepadan sungai.
Ketua Pansus Raperda Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPRD Banjarmasin, Hendra, kepada Abdi Persada FM baru-baru tadi mengatakan, saat ini pembanguan Kota Banjarmasin sudah sangat pesat, dengan demikian harus diatur rapi, untuk menciptakan hunian lingkungan yang sehat, indah, aman, nyaman dan serasi, agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.
“Dalam Raperda ini akan mengatur teknis pembangunan perumahan, terutama di sepadan sungai,” ucapnya
Disampaikan Hendra, melalui payung hukum ini akan mengatur rumah susun, kawasan perumahan yang baru akan dibangun dan fasilitas umum (fasum), supaya dapat saling berkesinambungan dengan pembangunan dan terkelola dengan baik, yaitu izin serta syaratnya yang ketat untuk dipenuhi menyesuaikan aturan tertuang di dalam perda nantinya.
“Dari beberapa kali rapat pembahasan bersama Dinas terkait, mengatur pengembangan berkelanjutan,” ungkap politisi PKS DPRD Banjarmasin.
Lebih lanjut Hendra menambahkan, rencananya pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPRD Banjarmasin, satu kali pertemuan akan difinalisasi, ia berharap kehadiran Perda ini menjadi pilot project dalam pembangunan yang lebih baik di kota seribu sungai.
“Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga Negara, terkait tempat tinggal yang layak,” tutup Hendra
Untuk diketahui, Raperda Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPRD Banjarmasin, merupakan usulan dari Pemerintah Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah DPRD Banjarmasin, kini disederhanakan menjadi 5 (lima) item pajak.
Ketua Pansus Raperda Pajak Daerah DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto Permono, kepada wartawan baru baru tadi menjelaskan, sebelumnya dilakukan pembahasan ada 9 (sembilan) item pajak daerah yaitu pajak restoran, rumah makan, sarang burung walet, reklame, parkir, pajak hiburan malam dan pajak bumi bangunan.
Namun sekarang menyesuaikan dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi 5 item pajak, diantaranya pajak makan dan minum, hiburan, restoran serta rumah makan.
“Untuk tarif ada perbedaan bagi rumah makan dan pelaku UMKM pendapatan yang dibawah Rp5 juta perbulan tidak dikenakan pajak,” ucapnya
Disampaikan Bambang, rencananya Pajak untuk restoran, hiburan dan tontonan di kota Banjarmasin akan dinaikan, 40 – 50 persen, meski sebelumnya 30 persen, dengan tujuan untuk menambah pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa anggota pansus masih belum sepakat, sehingga akan dibahas lebih detail lagi sebelum finalisasi.
“Kita upayakan dua kali pembahasan akan selesai,” kata politisi Demokrat DPRD Kota Banjarmasin.
Lebih lanjut Bambang menambahkan, dalam pembahasan panitia khusus juga akan mengatur bagi warga Banjarmasin, yang melakukan pemesanan makanan secara online, akan dikenakan pajak 10 persen,untuk penarikan pajak bekerjasama dengan Bank Kalsel.
“Ini khusus pajak makanan, sedangkan pembelian berupa produk barang akan dibahas ke tahap berikutnya,” tutup Bambang.
Untuk diketahui, Raperda Pajak Daerah ini merupakan usulan dari Pemerintah Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor memberikan Penghargaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) kepada Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.
Penyerahan Penghargaan untuk Walikota Banjarmasin
Penyerahan penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan Noor Arifin, mewakili Gubernur Sahbirin Noor yang diterima langsung oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, di ruang kerjanya, Senin (7/11).
“Penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan ini, karena Kota Banjarmasin turutserta mengerjakan pembuatan dokumen RTKD tersebut,” ungkapnya.
Sehingga, lanjut Noor Arifin, target Gubernur Kalimantan Selatan tercapai, untuk pembuatan RTKD di 13 Kabupaten dan kota di provinsi ini.
“Pembuatan dokumen RTKD ini merupakan salah satu indikator kinerja Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina memberikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan yang telah memberikan, penghargaan pembuatan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah kepada Kota Banjarmasin.
“Kami mengucapkan terima kepada Gubernur Kalimantan Selatan yang telah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kota Banjarmasin, terkait penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah,” ungkapnya.
Menurut Ibnu, penyelesaian pembuatan RTKD ini, merupakan prestasi yang luar biasa dari Gubernur Kalimantan Selatan, yang telah memberikan pembinaan sehingga 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi ini memiliki dokumen RTKD tersebut.
“Dengan adanya dokumen ini membantu Pemerintah Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Untuk mencegah stunting, kini di Kota Banjarmasin memiliki MBAFOODZI Acting atau Mobil Antar Makanan Bergizi, yang secara resmi diluncurkan oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina untuk pengoperasian, di halaman Balaikota Banjarmasin, Jumat (4/11).
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina
“Saat ini pada program Jumat berkah, pemberian bantuan makanan kini dialihkan kepada MBAFOODZI, yang nantinya akan diikuti oleh seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kota Banjarmasin,” ungkap Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, kepada sejumlah wartawan.
Serta, lanjutnya, bagi masyarakat umum yang ingin memberikan bantuan, untuk anak-anak stunting yang ada di Kota Banjarmasin, dapat menghubungi call center MBAFOODZI tersebut.
“Bagi masyarakat yang ingin membantu pencegahan stunting bisa langsung menghubungi call center MBAFOODZI 496,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin Helfianoor mengatakan, SKPD mereka menjadi penghubung masyarakat yang menjadi bapak asuh stunting.
“Pada 16 September 2022 lalu telah ada komitmen antara Kepala BKKBN Pusat dengan Walikota Banjarmasin, serta lainnya, untuk menjadi bapak asuh stunting,” ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, sebagai fasilitator bapak asuh stunting tersebut dengan kelompok sasaran, maka disediakan alat antar, yaitu MBAFOODZI Acting tersebut.
“Kami mengharap, dengan adanya MBAFOODZI Acting tersebut, dapat menarik minat masyarakat, untuk menjadi bapak asuh stunting di Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Untuk pendistribusian MBAFOODZI sendiri, akan diantarkan langsung oleh para penyuluh KB yang ada di Kota Banjarmasin, dengan sasaran kelompok keluarga berisoko stunting serta anak stunting. (SRI/RDM/RH)
