Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, menggelar operasi pasar (OP) berlokasi di Jalan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara, pada Senin (6/12). OP berlangsung satu jam saja.

Kepada Abdi Persada FM Kasi Monitoring Pengendalian Pendaftaran Perusahaan Barang Beredar dan Bahan Pokok Penting Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin Trisnawati mengatakan, operasi pasar ini bertujuan membantu warga sekitar memenuhi keperluan, terutama minyak goreng. Karena sampai sekarang harganya masih tinggi di pasaran.

“Kami bekerjasama dengan koperasi Harum Manis Bersatu, sebagai penyedia minyak goreng, disediakan sebanyak 250 liter,” ucapnya

Trisnawati menjelaskan, operasi pasar berlangsung hanya satu jam, disebabkan tingginya antusiasme warga membeli komoditas yang dijual. OP yang dimulai jam 10.00 WITA, berakhir sekitar jam 11.00 WITA, dan seluruh barang langsung laku terjual. Selain minyak goreng, O) juga menjual gula pasir putih serta garam beryodium.

“Untuk harga minyak goreng satu botol ukuran 900 mililiter Rp17.500 rupiah, masing-masing hanya boleh membeli dua botol, sedangkan gula pasir putih perkilonya Rp12.000 rupiah dan garam beryodium satu bungkusnya Rp1.500 rupiah,” jelasnya

Sementara itu, Anna salah seorang warga Sungai Andai Komplek Perdana Mandiri mengatakan sangat terbantu, dengan adanya operasi pasar ini. Apalagi sebagai pedagang gorengan, maka minyak goreng sebagai bahan utama, sehingga harus memberikan kualitas rasa yang terbaik, agar tidak ditinggalkan pelanggan.

“Saat ini harga minyak goreng di pasaran masih mengalami kenaikan, satu liternya ukuran curah Rp16.000 rupiah, sedangkan kemasan bantalan Rp18.000 rupiah dan kemasan berdiri mencapai Rp20.000 rupiah,” tutupnya.

Perlu diketahui, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin menggelar operasi pasar sejak 22 November – 6 Desember 2021, di 8 titik Kelurahan. Yaitu Kelurahan Pasar Lama, Sungai Lulut, Teluk Dalam, Pelambuan, Kelayan Dalam, Kuripan, Kuin Cerucuk dan Sungai Andai. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjarmasin Arufah Arif, kepada wartawan pada Kamis (2/12) menjelaskan, tujuan pengajuan raperda ini untuk menunjang kemajuan kepariwisataan. Namun harus disinergikan dalam ekonomi kreatif, dengan demikian diusulkan rancangan peraturan daerah tentang pengembangan ekonomi kreatif.

“Raperda inisiatif ini merupakan program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2022, dan sudah dilakukan uji publik di bulan November 2021,” ucapnya

Arufah menjelaskan, saat ini geliat wira usaha baru (WUB) semakin bermunculan, dan rata-rata dari kalangan millenial. Data sementara hampir 3.500 wira usaha baru yang masih bertahan hingga sekarang, meski masih pandemi COVID-19, sehingga payung hukum ini berupaya memajukan kepariwisataan.

“Pengembangan ini tentu melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dengan harapan jangan ada WUB yang gulung tikar,” pintanya

Politisi PPP DPRD Kota Banjarmasin ini menambahkan, sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan mengupayakan kemajukan di sektor pariwisata, maka dapat lebih terarah lagi dalam pengembangan ekonomi kreatif di kota seribu sungai. Dengan cara wira usaha baru, teruslah diberikan pembinaan, setelah berhasil berkembang tentu diarahkan menjadi pelaku ekonomi kreatif.

“Kota Banjarmasin tidak memiliki sumber daya alam untuk digali sebagai pendapatan besar, mau tidak mau ya caranya harus memajukan wisata, disinergikan dengan pengembangan ekonomi kreatif, dalam bentuk raperda sebagai payung hukum,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Keberhasilan TP PKK Kota Banjarmasin dalam menjalankan Program Paar menjadi kota tersebut, menjadi percontohan atau studi kaji tiru oleh TP PKK di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Seperti yang dilakukan oleh TP PKK dan DP34 Kabupaten Tapin mereka mengunjungi TP PKK Kota Banjarmasin, Kamis (2/12).

Ketua Bidang 1 TP PKK Kota Banjarmasin Hardiyanti mengatakan, pihaknya menerima kunjungan dari TP PKK Kabupaten Tapin dan DP34 Kabupaten Tapin, kedatangan mereka ke Kota Banjarmasin ini, untuk belajar kaji tiru mengenai pola asuh anak dan remaja (Paar).

“Kedatangan TP PKK kabupaten Tapin tersebut untuk belajar kaji tiru program pola asuh anak dan remaja,” ungkap Hardiyanti.

Alasan kaji tiru tersebut, lanjutnya, dilakukan di Kota Banjarmasin, karena pada tahun 2019 lalu TP PKK Kota Banjarmasin menerima penghargaan Pakarti Utama II atau juara dua tingkat nasional pelaksanaan terbaik pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang.

“Pada tahun 2019 lalu TP PKK Kota Banjarmasin menerima penghargaan atas keberhasilan program Paar oleh Pemerintah Pusat,” ucapnya.

Hardiyanti mengatakan, keberhasilan dari TP PKK Kota Banjarmasin dalam menjalankan pola asuh anak dan remaja tersebut, menjadi percontohan dari kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Karena keberhasilan tersebut maka TP PKK Kota Banjarmasin menjadi percontohan bagi TP PKK di daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua TP PKK kabupaten Tapin Mustaidah Syafrudin Noor mengatakan, tujuan kedatangan mereka ke TP PKK Kota Banjarmasin ini, dalam rangka melakukan kaji tiru terhadap program pola asuh anak dan remaja yang telah berhasil dijalankan di Kota Banjarmasin.

“Keberhasilan program Paar di Kota Banjarmasin diharapkan mampu ditiru oleh TP PKK kabupaten Tapin,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Mustaidah, pihaknya berharap keberhasilan dari Kota Banjarmasin tersebut, nantinya dapat dilaksanakan di Kabupaten Tapin.

“Kedatangan kami ke TP PKK Kota Banjarmasin sebanyak 7 orang anggota Pokja 1 TP PKK kabupaten Tapin,” ucap Mustaidah. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin meminta dalam peringatan hari AIDS sedunia, dimaknai dengan membudayakan pola hidup sehat.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Zainal Hakim, kepada wartawan pada Rabu (1/12), ditengah masih pandemi COVID-19, kasus penderita HIV AIDS untuk kota Banjarmasin mengalami peningkatan sejak tahun 2020 lalu, bahkan penderitanya dari usia produktif antara 20 – 29 tahun, dengan demikian moment ini dapat dimaknai dengan semakin membudayakan hidup sehat.

“Faktor penyebab tingginya penularan virus HIV, diantaranya perilaku menyimpang dan sering bergonti-ganti pasangan dalam hubungan seksual, serta narkoba,” ucapnya.

Hakim menyampaikan, hingga sekarang ini penyakit HIV tidak ada obatnya, dengan adanya peringatan setiap tahun sebagai hari AIDS sedunia, sangatlah tepat. Artinya bukan hanya sekedar dijadikan seremonial, namun lebih dimaknai, untuk bersama-sama menerapkan pola hidup sehat.

“Kita jadikan momentum ini, untuk semakin menumbuhkan kesadaran setiap orang, terhadap ancaman HIV AIDS,” pintanya.

Lebih lanjut Hakim meminta, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, terus menerus melakukan sosialiasi kepada semua lapisan masyarakat, dalam upaya pencegahan sejak dini bahaya HIV AIDS. Selain juga edukasi protokol kesehatan 3M, karena masih pandemi COVID-19, serta memasuki musim penghujan tentunya, meningkatkan kewaspadaan yang tinggi, penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang disebabkan nyamuk Aedes aegypti.

“Peran Dinkes Kota sekarang sangat besar, bukan hanya berupaya menurunkan kasus HIV AIDS, kasus pasien COVID-19, serta juga mencegah penyakit DBD. Kami sebagai legislatif, tentu turut membantu dalam sosialisasi dan edukasi tersebut,” tutupnya.

Untuk diketahui, pada bulan November 2021 lalu, Koalisi Peduli HIV AIDS Kalimantan Selatan, menyampaikan audiensi dan menyerahkan dokumen, bahwa data kasus HIV AIDS Kalsel per tanggal 30 Agustus 2021 mencapai 3.319 kasus, dan Kota Banjarmasin menempati posisi tertinggi yaitu sebanyak 2.514 kasus atau sekitar 75 persen dari total kasus. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam waktu dekat ini Pemerintah Pusat melalui Kementrian Perdagangan RI, akan merenovasi total
pasar Batuah yang berlokasi di kawasan Veteran Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar kepada wartawan baru baru tadi, saat ini pihaknya sudah melakukan survey ke lapangan, sekaligus mendata jumlah pedagang pasar pasar Batuah, dengan alokasi dana sebesar Rp3,5 miliar.

“Kami beberapa kali survey ke lapangan, dan mendata pedagang sementara yang terkena dampak renovasi ada 150 pedagang,” ucapnya.

Disampaikan Tezar, lahan pasar Batuah ini merupakan milik Pemerintah kota dan cukup luas, dengan demikian dalam renovasi nanti, tentu akan menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan dan jumlah kios, diupayakan semua pedagang dapat terakomodir.

“Dalam DED pasar Batuah, hanya satu lantai, dan akan ditata lebih rapi yaitu dibagi perblok dan kategori dagangan, diantaranya nanti ada klasifikasi pedagang buah, sayur, ikan, klontongan, dan konveksi,” ungkapnya

Lebih lanjut Tezar menambahkan, langkah pihaknya saat ini sedang mempersiapkan jadwal untuk sosialisasi kepada warga dan pedagang setempat, tentang rencana renovasi pasar Batuah. Mengingat di lahan itu selain pasar, ternyata kios yang mereka tempati, telah dijadikan sebagai tempat tinggal.

“Kita terus melakukan pendekatan secara persuasif, untuk relokasi sementara dalam pembangunan pasar itu,” tutupnya.

Seperti diketahui, pasar Batuah ini berdiri cukup lama, sehingga bangunannya terlihat sangat tua. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kalangan legislatif telah memfinalisasi pembahasan, revisi perda perubahan status PDAM Bandarmasih.

Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi perda perubahan status PDAM Bandarmasih Faisal Heriyadi, kepada wartawan baru-baru tadi, dengan telah selesainya pembahasan payung hukum ini, maka nantinya badan hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi perusahaan perseroan daerah (perseroda).

“Dengan nanti disahkan menjadi Perda, dan perubahan status badan hukum menjadi perseroda. PDAM Bandarmasih berganti nama menjadi PT Air Minum Bandarmasih,” ucapnya

Faisal menyampaikan, setelah nanti
disahkan menjadi peraturan daerah (Perda), kalangan legislatif tidak terlibat, dalam proses seleksi direksi, menyesuaikan peraturan pemerintah, pengurus partai politik dan anggota parpol, dilarang terlibat, sebagai tim seleksi direksi.

“Calon direksi hanya menyampaikan visi dan misi ke DPRD Banjarmasin. Selanjutnya ditindaklanjuti kewenangan dari tim seleksi,” ucap Faisal.

Politisi PAN DPRD Kota Banjarmasin ini berharap, dengan berubahnya status PDAM Bandarmasin, ke depan dapat semakin meningkatkan pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat kota Banjarmasin dan memberikan manajemen yang lebih baik.

“PDAM Bandarmasih sudah layak naik level yang sebelumnya PD menjadi PT,” pungkasnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin mengusulkan, besaran perda pajak restoran dan rumah makan tidak disamakan 10 persen.

Menurut Ketua Panitia Khusus (pansus) Raperda Pajak Daerah DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto Permono, kepada wartawan baru-baru tadi, dari hasil rapat sementara dengan pihak Pemerintah Kota, telah diusulkan besaran pajak restoran dan rumah makan akan diklasifikasikan besar dan kecil usahanya, dengan demikian tidak disamakan penarikannya sebesar 10 persen.

“Kita tidak ingin ada kesamaan pajak yang ditarik, maka harus jelas klasifikasi usahanya,” ucapnya.

Disampaikan Bambang, penyesuaian besaran penarikan pajak memang menjadi komitmen bersama pemerintah kota, karena kondisi masih pandemi COVID-19, sehingga dijadwalkan rapat berikutnya, dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Banjarmasin.

“Kami ingin mengetahui, keseluruhan jumlah rumah makan dan restoran di kota ini, sesuai bentuk usahanya,” jelas Bambang.

Politisi Demokrat DPRD Kota Banjarmasin ini menambahkan, dalam pembahasan pansus raperda pajak daerah, ke depan penarikan pajak akan difokuskan pada satu instansi, yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, tidak lagi banyak dinas yang menanganinya. Selama ini pajak tempat hiburan malam, item pajaknya terpisah, mulai dari menyediakan makan dan minum ditarik pajak, diskotik atau pub dikenakan pajak.

Selain itu juga diusulkan dirangkum satu pajak, terdiri dari perda pajak restoran dan rumah makan, perda sarang burung walet, reklame, perda pajak parkir, perda pajak hiburan malam dan perda pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Banyaknya item pajak menyulitkan pemungutan, dengan demikian sangat tepat, akan fokus penarikan pajak daerah, satu dinas saja yaitu Bakueda Banjarmasin,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)