Gelar Literasi Media, Pemprov Kalsel Perkuat Penanganan Informasi Hoaks

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar seminar Literasi Media dengan mengundang puluhan jurnalis dari berbagai media di Kalsel. Seminar digelar pada 29-30 November 2022 disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, kegiatan ini penting untuk memastikan informasi yang disampaikan ke masyarakat dapat terserap dengan baik. Apalagi diakuinya, jumlah pengguna internet sangat tinggi saat ini dan sebagian besarnya merupakan pengguna media sosial.

Hal tersebut yang menurutnya disalahgunakan oleh sebagian oknum, untuk menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan hingga berujung kepada kerugian berbagai pihak.

“Ini yang harus kita tangkal agar tidak semakin meluas,” ujarnya saat membuka kegiatan di salah satu hotel berbintang Kota Banjarmasin, Selasa (29/11).

Menurut Roy, masyarakat perlu dibekali dengan Literasi Media, yaitu kemampuan mengakses, mencari, maupun menganalisis informasi serta komunikasi dalam segala bentuk media.

Melalui kegiatan ini Roy berharap, sinergi dalam agenda setting pemerintah dan media dalam upaya diseminasi informasi untuk percepatan pembangunan daerah, dapat terbentuk.

“Sehingga masyarakat tidak rentan terpengaruh isu negatif, salah satunya hoaks,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, seminar yang sekaligus menjadi ajang silaturahmi jurnalis media dengan kehumasan Pemprov Kalsel ini, bertujuan untuk menjalin persepsi yang saling menguntungkan dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.

Menurut Muslim, kehumasan perlu mendapat masukan dari jurnalis media dalam mengelola berbagai macam hal yang berkaitan dengan pemberitaan.

“Sehingga nanti informasi yang diterima kehumasan pemerintah kemudian disalurkan kepada pemegang urusannya (SKPD), dan dapat diterima dengan baik sehingga tidak terjadi kearah krisis permasalahan, misalnya di pemberitaan,” ungkapnya.

Pemprov Kalsel pun diakuinya selalu terbuka terkait dengan apa yang disampaikan oleh media, karena Ia menilai, hal itu mampu dijadikan sebagai masukan dalam mengoreksi berbagai kebijakan pemerintah.

Staf Ahli Kementrian PAN RB Bidang Politik dan Hukum Muhammad Imanudin, saat memberikan materi

Media yang notabene sebagai corong dari kritik dan saran masyarakat, lanjut Muslim, bisa menjadi sebuah masukan pula di dalam perancangan kegiatan-kegiatan di pemerintahan.

“Nah ini kita perlu keterbukaan dan masukan dari unsur masyarakat yang diwakilkan oleh teman-teman media. Karena teman-teman media ini menjadi corong dari apa yang menjadi keinginan, ktitik, saran maupun masukan-masukan dari masyarakat secara luas,” tutupnya.

Kegiatan yang pesertanya diikuti bagian kehumasan dan insan media ini berlangsung mulai 29 hingga 30 November 2022, dengan menghadirkan Staf Ahli Kementeri PAN RB Bidang Politik dan Hukum Muhammad Imanudin, Redaktur Pelaksana Portal Berita Info Publik Taofik Rauf dan Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie.(SYA/RIW/APR)

Gelar Diskusi Panel, BI Kalsel Dorong Pemberdayaan UMKM Untuk Penguatan Perekonomian di Era Digital

Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Direktorat Jenderal Perbendarahaan Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, menyelenggarakan diskusi panel dengan tema “Sinergi Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Penguatan Perekonomian Kalimantan Selatan di Era Digital” pada Senin (28/11) siang, dikantornya jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Tema yang diangkat dalam seminar sangat relevan dan penting bagi Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, mengingat UMKM merupakan komponen penting dalam perekonomian. Di masa yang akan datang, strategi untuk memberdayakan UMKM perlu dititikberatkan pada aspek digital, yang saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia, strategi yang dilakukan UMKM untuk tetap survive di masa pandemi umumnya dilakukan dengan mengubah marketing channel dari semula mengandalkan outlet dan tatap muka (offline) menjadi penggunaan on screen display sebagai bagian dari transaksi dalam jaringan (online).

Seminar ini menghadirkan beberapa narasumber terkemuka, yaitu Kepala Perwakilan BI Kalimantan Selatan, Imam Subarkah, yang memberikan materi mengenai Kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM, khususnya di Era Digital. Selanjutnya, Deputi Direktur Pengawasan LJK OJK Regional IX Kalimantan, Azofa, yang memberikan pemaparan terkait Dukungan Sektor Jasa Keuangan dalam Pemberdayaan UMKM. Dari aspek fiskal, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah, membahas Peran Fiskal dalam Pemberdayaan UMKM Naik Kelas. Selanjutnya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai yang memaparkan Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM, serta Ketua ISEI Cabang Banjarmasin, Dr. Mahmud Yusuf, memaparkan tentang hasil kajian Peran Digitalisasi dalam Pemulihan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan melalui UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam pemaparannya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Imam Subarkah menjelaskan, salah satu upaya Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, yaitu melalui pemberdayaan UMKM yang menjangkau seluruh UMKM, termasuk kelompok subsisten melalui skema kemitraan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor UMKM.

“Upaya pemberdayaan UMKM dilakukan secara berkelanjutan melalui 3 (tiga) pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif”, jelasnya.

Korporatisasi UMKM dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan perluasan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan skala ekonomi. Sementara peningkatan kapasitas UMKM dilakukan secara end-to-end dan difokuskan pada digitalisasi untuk mendorong peningkatan produksi, pengelolaan keuangan, dan perluasan akses pasar.

Selain untuk pasar domestik, Bank Indonesia juga mendorong peningkatan ekspor produk UMKM dengan menerapkan push strategy dan pull strategy.

“Push strategy dilakukan melalui kurasi serta fasilitasi peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada UMKM untuk pemenuhan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk. Adapun pull strategy dilakukan dengan mendorong keikutsertaan UMKM pada berbagai event promosi perdagangan dan pameran serta fasilitasi business matching dengan potential buyer”, tambah Imam.

Beberapa kegiatan promosi UMKM yang telah dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2022 antara lain Karya Kreatif Indonesia (KKI), Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata, serta Program Akselerasi UMKM Berorientasi Ekspor Borneo (Pamor Borneo).

Untuk aspek pembiayaan, Bank Indonesia melakukan perluasan akses untuk kemudahan ekspansi usaha, mendorong pemanfaatan SI-APIK, serta menyediakan informasi profil UMKM potensial untuk dibiayai lembaga keuangan melalui website Bank Indonesia. Fasilitas akses pembiayaan UMKM juga terus dilakukan untuk mendukung pemenuhan ketentuan pembiayaan inklusif diantaranya dengan mendorong pola pembiayaan UMKM melalui multiple channel untuk meningkatkan peran UMKM dalam ekspor dan substitusi impor serta fasilitasi business matching.

Bank Indonesia juga secara aktif mendorong akselerasi digital serta inklusi ekonomi dan keuangan melalui perluasan penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) oleh UMKM. Berbagai manfaat yang dinikmati melalui penggunaan QRIS diantaranya potensi perluasan penjualan seiring dengan kemudahan dalam pembayaran dan terhindar dari risiko pemalsuan maupun pencurian uang.

“Perluasan kerjasama internasional dalam penggunaan QRIS yang meliputi 4 negara ASEAN yaitu Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand juga memungkinkan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam mendukung sektor pariwisata”, jelasnya lagi.

Dalam kaitannya dengan upaya pengendalian inflasi, Bank Indonesia berupaya meningkatkan peran UMKM pangan melalui optimalisasi digitalisasi antara lain melalui digital farming. Ragam teknologi digital diperkenalkan di sepanjang rantai proses pertanian baik sisi hulu (budidaya) maupun sisi hilir (pemasaran) untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, maupun akses pemasaran dan nilai tambah.

Diskusi panel “Sinergi Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Penguatan Perekonomian Kalimantan Selatan di Era Digital” diharapkan mampu melahirkan ide, inisiatif dan terobosan dalam upaya pemberdayaan UMKM. Dari aspek kebijakan, melalui diskusi panel ini diharapkan akan tercipta sinergisme kebijakan dari masing-masing otoritas yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Ditjen Perbendaharaan Wilayah Kalimantan Selatan.

Hasil diskusi panel juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan UMKM terkait aspek elektronifikasi dan digitalisasi dalam kaitannya dengan Gerakan Nasional Non Tunai serta dukungan pembiayaan perbankan, kebijakan fiskal yang berpihak pada UMKM, dan kebijakan Pemerintah yang pro UMKM. (HumasBIKalsel-RIW/APR)

RAMAIKAN HUT KORPRI, DISPORA KALSEL GELAR GOWES BARENG

BANJARMASIN – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan turut serta, dalam meramaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 51 KORPRI Tahun 2022.

“Pada tahun ini dalam rangka meramaikan HUT KORPRI, Dispora Kalsel sudah berkoordinasi dengan Sekretariat KORPRI Kalsel ikut meramaikan,” ungkap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, diwakili Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Budiono, kepada sejumlah wartawan, Senin (28/11).

Budiono mengatakan, Dispora akan menggelar gowes bersama, yang diselenggarakan di Kantor Gubernur di Banjarbaru, pada Jumat (2/12).

“Untuk gowes bersama ini, diikuti oleh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Budiono.

Menurut Budi, untuk peserta akan dibatasi dan untuk surat edaran sedang didesain, dirancang, kemudian disampaikan kepada Sekdaprov sebagai Ketua KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan, untuk ditandatangani.

“Dispora Kalimantan Selatan menyediakan hadiah door prize, untuk peserta gowes bersama memperingati HUT KORPRI Tahun 2022,” ujar Budiono.

Dikatakan Budiono, pada peringatan sebelumnya, Dispora Kalsel menyediakan beberapa even kegiatan. Namun, untuk tahun ini dilaksanakan gowes bareng.

Mengingat, lanjutnya, untuk kegiatan olahraga tradisional sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

“Kami berharap kegiatan gowes bareng dalam memeriahkan HUT KORPRI tahun ini, dapat berjalan lancar serta sukses,” ucap Budiono. (SRI/RIW/APR)

HINGGA TRIWULAN III, LAB K3 KALSEL SUDAH LAYANI 186 PERUSAHAAN

BANJARMASIN – Selama triwulan ketiga ini
Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, sudah melayani sebanyak 186 perusahaan.

Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Noorlianisyah, kepada wartawan, di ruang kerjanya pada Senin (28/11) mengatakan,
setelah resmi ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan pengujian dan penyuluhan terbaik, dan sekarang sudah melayani 186 perusahaan yang tersebar di wilayah Kalselteng.

“Target tahun 2022 ada sebanyak 180 perusahaan, tapi sudah lebih, kita sangat apresiasi kerjasama ini,” ucapnya

Disampaikan Noorlianisyah, layanan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja, bertujuan agar tercipta lingkungan kerja yang aman sehat dan selamat, para pekerja memiliki kesehatan baik dari segi fisik dan psikis untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja.

“Kami ingin disemua perusahaan
tercipta keselamatan dan kesehatan para pekerja,” kata Lily (sapaan akrabnya)

Lebih lanjut Noorlianisyah menambahkan, untuk pendapatan BLUD sudah tercapai Rp2 Miliar lebih, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1,5 Miliar, dimana pelayanan ini didukung penuh oleh sumber daya manusia (SDM) yang profesional.

“Kecanggihan media sosial sangat membantu promosi layanan Lab K3 Kalsel kepada perusahaan,” tutupnya.

Seperti diketahui, tugas pokok Lab K3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah melakukan pelayanan higiene perusahaan ergonomi kesehatan dan keselamatan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat aman nyaman dan selamat, agar tenaga kerja sejahtera dan produktif dalam bekerja. (NHF/RIW/APR)

Lagi, Dispersip Kalsel Terima Hibah Mobil Pusling

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel, kembali menerima bantuan hibah satu unit mobil perpustakaan keliling (pusling) dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia (RI).

Kepala Dispersip Provinsi Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan, bantuan hibah mobil pusling tersebut merupakan unit ke-11 yang diterimanya dari Perpusnas RI selama menjabat. Bantuan hibah tersebut diterima langsung oleh Nurliani pada Kamis (24/11) lalu di Gedung Perpusnas RI Jakarta.

“Terima kasih untuk Perpusnas RI, tentu ini menambah semangat untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya melalui siaran pers Dispersip Kalsel, Senin (27/11).

Mobil ini juga dilengkapi koleksi buku 250 judul dengan 500 eksemplar, beserta perlengkapan multimedia lainnya. Seperti, satu unit paket sistem perpustakaan digital, empat unit tablet android, satu unit genset, satu unit modem, satu unit televisi 32 inci, satu unit multimedia pengeras suara, dan satu suplai daya bebas gangguan.

Sementara itu, Koordinator Pengembangan Perpustakaan Umum Perpusnas RI, Nurhadi Saputra mengungkapkan, pada tahun 2022 ini, pihaknya kembali menyalurkan bantuan mobil pusling kepada pemerintah daerah dan kabupaten/kota.

“Semoga dapat memberikan stimulan agar dapat meningkatkan literasi di daerah, serta dimanfaatkan dengan maksimal,” harapnya.

Nurhadi juga mengapresiasi Dispersip Provinsi Kalsel yang gencar membumikan minat baca, melalui berbagai program yang dijalankan untuk menyentuh masyarakat.

“Ini dapat dijadikan barometer pelaksanaan program digital perpustakaan bagi daerah lain. Semoga Dispersip lain bisa mengikuti prestasi yang diukir Provinsi Kalsel,” tambahnya. (HUMASDISPERSIPKALSEL-NRH/RIW/APR)

Kebakaran di Kota Banjarmasin Diklaim Menurun

BANJARMASIN – Kejadian kebakaran di Kota Banjarmasin mengalami penurunan, dalam tiga bulan terakhir sebesar 30 persen.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banjarmasin Budi Setiawan mengatakan, berdasarkan catatan pihaknya, terhitung sejak tiga bulan ini, musibah kebakaran di Kota Banjarmasin, mengalami penurunan.

Pihaknya menghimbau, kepada masyarakat Kota Banjarmasin untuk terus berhati-hati terhadap musibah kebakaran tersebut.

“Kami selalu menghimbau kepada warga agar dapat berhati hati, terutama dalam peralatan kelistrikan mereka,” ujarnya, Kamis (24/11).

Mengingat, lanjut Budi, musibah kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Banjarmasin selama ini, hampir 70 persen disebabkan korsleting listrik.

“Korsleting listrik disebabkan kondisi kabel yang bermasalah atau usianya sudah tua,” ucapnya.

Masyarakat diminta pada saat meninggalkan rumah. Hendaknya selalu memperhatikan keamanan listrik tersebut. Serta dihimbau masyarakat menggunakan kabel listrik yang sesuai dengan SNI. (SRI/RDM/RH)

Pansus Raperda Penanggulangan Kemiskinan di Banjarmasin, Atur Sanksi Tegas

BANJARMASIN – Ketua Pansus Raperda Penanggulangan Kemiskinan DPRD Banjarmasin, Sukrowardhi, baru – baru tadi mengatakan, Panitia Khusus telah mengatur sanksi tegas dalam pembahasan ini. Bukan hanya bagi warga yang mengaku tidak mampu, pemberian sanksi juga diberlakukan pada pemberi data seperti oknum Rukun Tetangga dan Kelurahan. Hal ini dimaksudkan agar pemberian bantuan tepat sasaran.

“Kami tidak ingin bantuan yang diberikan, disalahgunakan oknum yang tidak bertanggungjawab,” ungkapnya

Disampaikan Sukrowardhi, bentuk sanksi tegas bagi warga yang mengaku miskin dan pemberi berupa tindakan pidana, supaya membuat jera. Dengan sudah difinalisasi Raperda ini kedepan tidak ada lagi pengaduan pelanggaran terkait pendataan tersebut.

“Kolaborasi data sangat penting dari Dinsos dan Baretlinbangda Banjarmasin,” jelas politisi Golongan Karya DPRD Banjarmasin ini.

Lebih lanjut Sukrowardhi menambahkan, dalam Raperda ini telah mengatur kategori
untuk pemberian bantuan bagi warga tidak mampu, diantaranya penyediaan lapangan pekerjaan, pemberian bahan pokok dan menjadikan anak-anak sekolah jangan sampai tidak berpendidikan tinggi, minimal lulus di tingkat sekolah menengah pertama.

“Kita terus support pemerintah melalui perencanaan anggaran yang matang, supaya program penganggulangan kemiskinan dapat terealisasika maksimal,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Pengemudi Relawan Pemadam Kebakaran Banjarmasin Dilatih Safety Driving

BANJARMASIN – Untuk peningkatan pengetahuan para pengemudi relawan kebakaran, pada saat menuju tempat kebakaran, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Banjarmasin menggelar Pelatihan Safety Driving bagi Relawan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, lapangan Kamboja, Kamis (24/11).

Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin Budi Setiawan mengatakan, digelarnya pelatihan ini, adalah bagian dari usaha Pemerintah Kota Banjarmasin dalam membina relawan relawan pemadam kebakaran yang ada di Kota Banjarmasin.

Kepala Damkar Banjarmasin Budi Setiawan

“Pelatihan yang diberikan kali ini berupa Safety Driving, pada tanggal 22 Nopember 2022 diadakan pelatihan teori, sedangkan pada saat ini diberikan pelatihan praktek kepada para pengemudi relawan kebakaran tersebut,” jelas Budi.

Pelatihan ini diikuti 70 pengemudi relawan pemadam kebakaran, sedangkan sebelumnya sudah dilatih sebanyaknya 100 pengemudi.

Sementara itu, relawan kebakaran Banjarmasin meminta agar, pelatihan Safety Driving dapat dilakukan, secara berkala oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Seperti yang disampaikan Ketua Relawan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin Zuliansyah

Ketua Redkar Kota Banjarmasin Zuliansyah

“Pelatihan safety driving yang digelar oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin, tentunya sangat bermanfaat bagi pengemudi relawan kebakaran,” ungkapnya.

Menurut Zuliansyah, dengan adanya pelatihan ini, pengemudi dapat mengetahui aturan di jalan raya, serta dapat melakukan respon 15 menit menuju tempat kejadian kebakaran, agar pada saat berangkat serta pulang dapat dengan selamat.

“Kami berharap Pemerintah Kota Banjarmasin dapat melaksanakan kegiatan tersebut, secara berkala atau berkelanjutan,” ucap Zuliansyah. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Minta Pemko Segera Realisasikan Pembangunan 2022

BANJARMASIN – Kalangan legislatif meminta Pemerintah Kota, dapat segera merealisasikan terutama dari segi pembangunan di tahun 2022.

Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, kepada wartawan pada Kamis (24/11) mengatakan, tidak lama lagi akan memasuki akhir tahun 2022, Pemerintah Kota harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk merealisasikan seluruh proyek pembangunan, agar anggaran yang dikucurkan benar-benar optimal.

“Kita ingin realisasi program dapat dicapai 100 persen,” katanya

Harry menjelaskan, peran semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sangat besar untuk mewujudkannya, yaitu bekerja lebih maksimal, sehingga realisasi kegiatan tercapai dengan baik, terutama pembangunan fisik dapat selesai minimal pada awal bulan Desember nanti.

“Bagi proyek yang sudah ditenderkan, harus diselesaikan sesuai target, supaya proses pertanggungjawaban realisasi anggaran, cepat dilakukan,” pintanya.

Lebih lanjut Harry menambahkan, dengan terealisasi semua program kegiatan dan pembangunan di akhir tahun 2022, tentunya berdampak laporan pelaksanaan realisasi anggaran menjadi perhatian khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Pemko mendapat penilaian yang baik dari BPK, dan hasil dari pembangunan dirasakan masyarakat,” tutup politisi PAN DPRD Banjarmasin ini. (NHF/RDM/RH)

Propemperda Kota Banjarmasin Tahun 2023, Usulkan 26 Raperda

BANJARMASIN – Sebanyak 26 buah raperda, sepakat dimasukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani, kepada wartawan pada Selasa (22/11) mengatakan, Propemperda 2023 yang telah ditetapkan DPRD Banjarmasin dan Pemkot setempat ada sebanyak 26 Raperda, dan telah di setujui dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

Dari 26 tersebut, inisiatif DPRD Banjarmasin ada sebanyak 9 buah, diantaranya Penyelenggaraan Transportasi, Kerjasama Daerah, Penyelenggaraan Kearsipan, Rencana Induk Kawasan Industrial, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2018 tentang Ketenagakerjaan, Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro serta Permberian Insentif atau Kemudahan Masyarakat atau Investor, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

“Dari 9 Raperda, 6 buah Raperda inisiatif tahun 2022 yang belum sempat dibahas, diusulkan kembali di tahun 2023 ini,” katanya

Disampaikan Darma, untuk usulan Raperda Pemerintah Kota ada sebanyak 17 buah, diantaranya Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda), Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah
Pasar “Baiman” Kota Banjarmasin, Cagar Budaya dan menumbuhkembangkan kehidupan beragama, Kepemudaan, serta Penyelenggaraan Mediasi.

“Kami targetkan semuanya akan mampu dibahas,” jelas politisi Golkar DPRD Banjarmasin.

Lebih lanjut Darma menambahkan, bagi Raperda yang belum finalisasi, ia meminta Ketua Panitia Khusus dan anggota segera menyelesaikannya, agar tahun 2023 mendatang pembahasan sesuai usulan yang telah ditetapkan.

“Komunikasi terus dijalankan dengan Ketua Pansus, diupayakan akhir tahun 2022, semua Raperda akan finalisasi, sehingga dapat diparipurnakan,” tutup Darma. (NHF/RDM/RH)

Exit mobile version