Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah, khususnya perdagangan online, dinilai memberikan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar.

Ketua Panitia Khusus Raperda Pajak Daerah, DPRD Kota Banjarmasin, Bambang Yanto Permono, kepada wartawan belum lama tadi mengatakan, dari hasil rapat pansus sementara, sektor perdagangan online mulai menjamur di kota seribu sungai, dan dilirik dalam pembahasan pajak daerah. Namun masih mencari formulasi yang tepat, terkait payung hukum tersebut.

“Kita bahas raperda ini, agar pajak daerah terus berkembang, salah satunya dilirik perdagangan barang secara online,” katanya.

Bambang menyampaikan, selama ini pihaknya membahas penyesuaian besaran pajak, seperti pajak tempat hiburan malam, item pajaknya terpisah dengan pajak makan dan minum, sehingga diusulkan satu pajak saja.

“Komitmen kami bersama pemerintah kota, untuk memaksimalkan pungutan pajak,” jelasnya.

Lebih lanjut Bambang menambahkan, dalam pembahasan raperda pajak daerah, rencananya akan digabungkan sembilan Perda tentang pajak, diantaranya Perda pajak restoran dan rumah makan, Perda sarang burung walet, Perda reklame, Perda pajak parkir, Perda pajak hiburan malam dan pajak bumi bangunan (PBB).

“Kedepan penarikan pajak difokuskan pada satu instansi, yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, tidak lagi banyak dinas menangani pajak,” tutup Bambang. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Harapan dari Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut, terungkap pada acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Selasa (15/2).

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin mendatang, serta adanya aspirasi dari masyarakat untuk pembangunan di kota Banjarmasin ini.

“Kami mengharapkan untuk pembangunan di tahun 2023 tersebut, apa yang menjadi visi dan misi kepala daerah Ibnu dan Arifin, dapat terlaksana semuanya. Mengingat, , ada 20 program kerja, serta usulan dari aspirasi masyarakat,” harapnya.

Menurut Ibnu, pada koordinasi publik rencana pembangunan ini, pihaknya meminta masukan kepada semua pihak. Agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga mengatakan, jika Pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan, aspirasi dari masyarakat mengenai, pembangunan Jembatan Sungai Jingah ke Sungai Bilu.

“Kami mendapatkan usulan aspirasi mengenai, pembangunan Jembatan Sungai Jinggah,” ungkapnya.

Namun, lanjutnya, karena prioritas Pembangunan Jembatan di Kota Banjarmasin, berada di Jembatan Sungai Gampa ke Jalan Pramuka. Oleh karena itu, untuk rencana pembangunan Jembatan Sungai Jingah bisa diusulkan bersama sama dengan pembiayaan dibantu oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Akan tetapi untuk rencana pembangunan Jembatan Sungai Jingah tidak bisa menggunakan rancangan yang sudah ada,” ujarnya.

Mengingat, lanjut Ibnu, rancangan tersebut untuk jalan besar sehingga memakan biaya yang cukup besar, hampir Rp 175 M, untuk biaya pembangunan fisik, diluar dari biaya pembebasan lahan.

“Oleh karena itu, untuk rancangan dibuat ulang. Dengan rencana Jembatan Gantung dengan biaya lebih murah. Hanya sekitar 25 – 30 miliar rupiah saja,” ucap Ibnu.

Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Litbangda Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, untuk pembangunan Jembatan Sungai Gampa ke Sungai Jingah bertujuan, untuk memecahkan kemacetan dikawasan tersebut.

“Namun, untuk pembangunan tersebut memihat dari skala prioritas yang sudah ada,” ucapnya.

Mengingat, lanjut Rian, saat ini yang menjadi skala prioritas pembangunan jembatan di Kota Banjarmasin, adalah pembangunan Jembatan Sungai Gampa ke kawasan Pramuka.

Menurut Rian, program prioritas ini tentunya menunjang pembangunan nasional. Yaitu, jalan bebas hambatan.

“Untuk pembangunan Jembatan Sungai Gampa Walikota Banjarmasin sudah memiliki solusi. Yaitu, pembangunan diharapkan dapat bantuan dari APBD Provinsi Kalsel,” ucap Rian.

Sedangkan, tambahnya, apabila mengandalkan anggaran dari APBD Kota Banjarmasin cukup berat. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Polda Kalimantan Selatan menggelar, pembekalan kepada tiga pilar, yaitu, Babinkamtibmas, Babinsa, serta Lurah, mengenai penanganan vaksin COVID-19. Pembekalan dilaksanakan di Aula Kayuh Baimbai, Senin (14/2).

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Polda Kalsel menggelar pembekalan, untuk tiga pilar dalam penanganan COVID-19, terutama vaksin.

“Pada kesempatan ini Pemerintah Kota Banjarmasin mengucapkan terimakasih kepada Wakapolda yang telah memberikan pembekalan, kepada tiga pilar tersebut,” ungkap Ibnu.

Sehingga, lanjutnya, saat ini untuk arah dan langkah langkah dalam penanganan vaksin COVID-19 sudah jelas. Terutama untuk vaksin.

Mengingat, angka capaian vaksinasi untuk lansia dan anak anak di Kota Banjarmasin masih rendah.

“Sebenarnya untuk angka vaksinasi COVID-19 di Kota Banjarmasin, sudah melampaui sebesar 84 persen,” ucapnya.

Tetapi, tambah Ibnu, yang masih kurang untuk capaian angka vaksinasi lansia dan anak.

“Angka capaian vaksinasi lansia dan anak ditargetkan diatas 60 persen. Sedangkan, di Kota Banjarmasin hanya sebesar 49 persen,” tuturnya.

Menurut Ibnu, angka tersebut tidak bergerak hingga saat ini. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banjarmasin kembali gencar untuk vaksinasi lansia dan anak di Kota Banjarmasin.

“Untuk Kota Banjarmasin vaksin lansia dan anak saat ini ditarget sebesar 70 persen,” ucapnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dapat mencapai angka diatas 70 persen, untuk vaksin lansia dan anak di Kota Banjarmasin mendatang.

Pada kegiatan pembekalan dari Polda Kalimantan Selatan ini, dihadiri Kapolres Kota Banjarmasin Kombes Polisi Sabana Atmojo, Dandim Banjarmasin Kolonel Inf Oki Andriansyah Adiwirya, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Banjarmasin, akan memprioritaskan perbaikan titian Jalan Pengambangan RT 9,10 dan 28, Kelurahan Pangambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, kepada wartawan pada Rabu (9/2), pihaknya akan siap memperjuangan untuk dilakukan perbaikan dalam APBD Perubahan tahun 2022 ini. Namun kalau dananya tidak memungkinkan, akan dilaksanakan pada APBD murni tahun 2023 mendatang.

“Kita prihatin kondisi titian itu, akibat tergerus arus air sungai Martapura, menjadi rusak,” ucapnya.

Matnor menyampaikan, selama ini warga sekitar mengalami kesulitan untuk melewatinya, terutama akses anak-anak yang turun ke sekolah. Bahkan membuat masyarakat secara swadaya, untuk membangun titian tersebut.

“Nanti kami akan buatkan titian yang layak, seperti di Kampung Melayu,” jelas Matnor saat ditemui di ruang kerjanya.

Politisi Golkar DPRD Banjarmasin ini menilai, kondisi titian itu sudah sangat lama rusak dan ternyata belum masuk perencanaan, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) hingga Rencana Kerja (Renja) dari SKPD terkait, dengan demikian harus segera ditindaklanjuti.

“Mereka yang bermukim di sana, meski di pinggiran sungai, harus tetap mendapatkan infrastruktur yang layak,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ditengah peningkatan kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan arahan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk memperkuat pelaksanaan vaksinasi di kota tersebut.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi mengatakan, berdasarkan arahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar telah memberikan arahan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, pada saat menghadapi peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi saat ini.

“Salah satu arahan yang diberikan yaitu, memperkuat vaksinasi di Kota Banjarmasin, agar segera terwujud kekebalan kelompok,” ungkap Machli.

Menurut Machli, berdasarkan arahan tersebut, saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin tengah melaksanakannya.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga meminta kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk membuat mikro planing kawasan capaian rendah vaksinasi lansia.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga meminta kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membuat mikro planing kawasan capaian rendah, untuk vaksinasi lansia,” tutur Machli.

Menurut Machli, pada mikro planing tersebut, akan segera disusun oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana A Martosumito mengatakan, untuk perkuatan pelaksanaan vaksinasi di Kota Banjarmasin, dibantu oleh Polri dan TNI.

“Untuk pelaksanaan perkuatan vaksinasi di Kota Banjarmasin, akan dilaksanakan sampai tingkat RT,” ucapnya.

Dengan pelaksanaan tingkat RT maka diharapkan, perkuatan pelaksanaan vaksinasi tercapai di Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pembelajaran tatap muka (PTM) sebelumnya pada awal Januari 2022 lalu telah digelar secara penuh, sekarang kembali terbatas.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Tugiatno, kepada wartawan pada Selasa (8/2) menjelaskan, dengan terbitnya edaran SKB 4 Menteri dan Kota Banjarmasin PPKM berada di level dua, maka berdampak pembelajaran tatap muka digelar secara terbatas, tidak lagi seratus persen.

“Kami dukung langkah Disdik ini, mencegah semakin luas penyebaran COVID-19,” ucapnya.

Tugiatno menjelaskan, adanya tiga warga terkonfirmasi kasus Omicron, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat, harus benar-benar disiplin protokol kesehatan. Peran orangtua, tenaga pendidik sangat besar, dalam memberikan edukasi kepada anak-anak, terutama yang masih berusia lima hingga delapan tahun.

“Mereka anak-anak itu sering lupa, mulai memakai masker dan mencuci tangan,” jelasnya

Politisi PDI Perjuangan DPRD Kota Banjarmasin ini mengimbau, kegiatan bervaksin juga terus dilakukan, khususnya para lanjut usia (Lansia) dan anak-anak usia enam sampai sebelas tahun, agar tercipta kekebalan imun terhadap virus corona.

“Ketersediaan vaksin masih aman, maka manfaatkanlah,” pinta Tugit.

Untuk diketahui, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, secara resmi mengambil kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas mulai Senin (7/2) kemarin. PTM terbatas dilakukan terbatas dengan kapasitas maksimal 50 persen setiap kelas, durasi waktu maksimal hanya 6 jam proses belajar mengajar. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tercatat angka kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin sampai 7 Februari 2022 sebanyak 895 kasus, diantaranya terdapat 3 kasus terkonfirmasi Omicron.

Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi.

“Sebanyak 48 orang saat ini dirawat di Rumah Sakit, selebihnya menjalani isolasi mandiri,” ungkap Machli, kepada sejumlah wartawan, Selasa (8/2).

Sedangkan, lanjutnya, untuk saat ini pihaknya telah mendapatkan pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengenai hasil pemeriksaan tes Omicron yang dikirim ke Jakarta, sebanyak 17 sampel. Ternyata 9 diantara positif Omicron. Sedangkan, 3 diantaranya warga Kota Banjarmasin.

“Tentunya dengan melihat angka kasus di Kota Banjarmasin, hal ini menjadi peringatan bagi warga agar turut membantu Pemerintah Kota, dalam mempercepat vaksinasi agar kekebalan kelompok terbentuk di Kota Banjarmasin,” ucap Machli.

Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, saat ini lonjakan kasus COVID-19 mengalami peningkatan di Kota Banjarmasin. Karena itu, diminta untuk melakukan percepatan vaksinasi.

“Untuk ketersediaan stok vaksin sendiri, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyiapkan stok vaksin sebanyak Sinovac 31 ribu, begitu juga untuk ketersediaan vaksin booster AstraZenaka dan Pfizer, masih ada di Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Ibnu mengatakan, untuk kasus COVID-19 yang terjadi saat ini, ditemukan pada warga hanya melakukan vaksin satu kali saja. Tidak dilaksanakan sebanyak dua kali. Kasus ini tercatat sebanyak 65 persen.

“Oleh karena itu, warga diminta untuk bervaksin sebanyak dua kali, jangan hanya satu kali saja,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, diprediksi juga dalam tiga dan empat pekan kedepan, angka kasus COVID-19 akan melonjak signifikan.

“Diprediksi dalam tiga dan empat pekan kedepan angka kasus COVID-19 mengalami peningkatan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banjarmasin mempersiapkan segalanya, untuk penanganan kasus COVID-19 tersebut,” tuturnya.

Seperti untuk ketersediaan bor di rumah sakit saat ini, menurut Ibnu kapasitas sudah terisi 21 persen, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap ada kasus yang isolasi mandiri di rumah. Meski Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan isoter.

“Sedangkan, untuk ketersediaan obat, oksigen, saat ini aman untuk di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Ibnu berharap, seluruh warga Kota Banjarmasin dapat terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Seperti, terus menggunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kalangan legislatif membahas hak ketenagakerjaan, bagi penyandang difabel.

Ketua Panitia Khusus Revisi Perda Perlindungan Hak-Hak Disabilitas DPRD Kota Banjarmasin Noor Latifah, kepada Abdi Persada FM, Senin (7/2) menjelaskan, dalam pembahasan revisi Perda nomor 9 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya mengatur hak ketenagakerjaan bagi difabel.

“Khusus BUMD, harus ada persentase jumlah minimal mereka ditampung sebagai tenaga kerja,” katanya

Disampaikan Noorlatifah, dalam kesepakatan sebelumnya minimal 2 persen, jumlah ketenagakerjaan ditampung di Badan Usaha Milik Daerah dan itu bersifat wajib. Menyesuaikan kompetensi dan kemampuan secara fisik, tidak boleh ditempatkan di luar kemampuannya.

“Kami bahas revisi perda ini, bukan hanya memperjuangkan, kesehatan, transportasi dan pendidikan, juga ketenagakerjaan,” jelasnya.

Lebih lanjut Lala (sapaan akrabnya) menambahkan, pembahasan revisi perda ini melibatkan hampir semua instansi di pemerintah kota, tidak hanya Dinas Sosial. Dengan demikian perlu waktu cukup panjang yaitu dibahas sejak akhir tahun 2021 lalu.

Selain itu kedepan, sebaiknya membuat Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, sesuai Undang-Undang PP Nomor 60 tahun 2020, tentang Unit Pelayanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, melalui perundangan itu, dapat diatur dalam Perwali pasal 35.

“Saat ini ada 138 pasal, bisa berkembang lagi, kita ingin hak-hak penyandang difabel terpenuhi,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka penyegaran jabatan dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, maka Walikota Banjarmasin Ibnu Sina melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, di aula Kayuh Baimbai, Jumat Siang (4/2).

“Sudah cukup lama para pejabat ini menduduki jabatan tersebut, sehingga perlu disegarkan kembali,” ungkap Ibnu Sina..

Ibnu mengharapkan, kepada yang baru dilantik dapat bekerja maksimal, di tempat baru mereka. 12 pimpinan tinggi pratama Yang dilantik tersebut diantaranya adalah Machli Riyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin kini menjabat sebagai asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto sebelum menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Banjarmasin, Ahmad Fanani sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim Kota Banjarmasin kini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setdakota Banjarmasin, Ikhsan Alhaq sebelumnya menduduki jabatan Kepala Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin, Iwan Fitriadi sebelumnya menduduki jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Banjarmasin, Madyan kini menduduki jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto kini menduduki jabatan sebagai Sekwan DPRD Kota Banjarmasin sebelum sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Doyo Pudjadi tetap pada jabatan asisten perekonomian dan pembangunan Setdakota Banjarmasin, Kasman tetap menduduki jabatan Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin, Muryata kini menjabat sebagai staf ahli kerjasama dan investasi, Safri Azmi menduduki jabatan Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik sebelumnya sebagai Kepada BKD Kota Banjarmasin, Taufik Rifani kini menduduki jabatan sebagai Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin sebelum Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)