DWP Banjarmasin Diharapkan Cerdas Bermedsos

BANJARMASIN – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Banjarmasin, menggelar Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarmasin ke 23 tahun, dengan mengangkat tema membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di Era Digital.

Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarmasin, Siti Wasilah Ibnu Sina, disela kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun ke 23, di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin kepada wartawan Kamis (8/12) menjelaskan, Ibu DWP Banjarmasin haruslah cerdas memanfaatkan media sosial, dengan cara memberikan support dalam mendukung kinerja pembangunan. Namun jangan terlena dengan keaktifan di medsos, hingga melupakan pola asuh anak di rumah.

Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarmasin, Siti Wasilah Ibnu Sina

“Anggota DWP Banjarmasin merupakan para istri ASN, maka harus terus suport para suaminya,” katanya

Disampaikan Wasilah, anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarmasin ini, hendaklah bijak menggunakan media sosial, karena perkembangan teknologi saat ini dapat memberikan pengaruh kurang baik terhadap anak dan remaja, jika tidak diarahkan dengan baik, sehingga prioritas pola asuh anak.

“Jangan sampai semua ketergantungan dengan gadget, sebagai ibu di rumah tangga memiliki peran penting dalam pendidikan anak,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana HUT DWP Banjarmasin, Rita Mahanani, mengatakan, peringatan ini merupakan perdana sebagai tuan rumah HUT, pihaknya sangat senang. Ia berharap, melalui yang disampaikan Penasehat DWP dapat menjadi perhatian dan pengawasan penggunaan para ibu-ibu terhadap anaknya dalam menggunaan gadget.

Ketua Panitia Pelaksana HUT DWP Banjarmasin, Rita Mahanani

“Kita akan implementasikan dalam pola asuh anak dan cerdas menggunakan media sosial,” tutupnya

Disela kegiatan HUT DWP Banjarmasin, digelar bakti sosial berupa pemberian bantuan tali asih bagi anak-anak tenaga honorer sebanyak 160 orang, dan bantuan sembako kepada warga tidak mampu 10 orang. Selain itu juga diberikan piala peringkat E-Reporting kepada SKPD dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.

Untuk diketahui, Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarmasin ke 23 tahun, dihadiri Penasihat DWP Banjarmasin Siti Wasilah Ibnu Sina, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarmasin Rusdiani Ikhsan Budiman, Ketua DWP Provinsi Kalsel, Ketua DWP Kota Banjarbaru, Ketua DWP Kabupaten Banjar, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, Sekretaris DPRD Banjarmasin Iwan Ristianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Banjarmasin, Madyan, Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Doly Sahbana, Wakil Ketua Gatriwara DPRD Banjarmasin Nelly Listiani, dan perwakilan Persit dan Bhayangkari Cabang Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Penderita Kanker Usus Besar di Kalsel Meningkat

BANJARMASIN – Perubahan pola makan saat ini menyebabkan, peningkatan kasus penyakit kanker usus besar di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini terungkap usai pelaksanaan Seminar Awam Cegah Kanker Paru-paru Stop Merokok, yang digelar Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Banjarmasin, di Lobby Balaikota Banjarmasin, Rabu (7/12).

Ketua YKI Cabang Banjarmasin Siti Wasilah

“Digelarnya sosialisasi ini, agar masyarakat awam lebih mengerti mengenai kanker serta dapat mengetahui diteksi dini terhadap penyakit kanker tersebut,” ungkap Ketua YKI Cabang Banjarmasin Siti Wasilah.

Oleh karena itu, lanjutnya, salah satu faktor penyebab kanker paru paru, adalah pencegahan perokok usia anak. Yang saat ini, menjadi perhatian masyarakat di Kota Banjarmasin.

“Perokok usia anak ini menjadi perhatian bagi kita semua,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Siti Wasilah juga mengungkapkan, adanya peningkatan penderita kanker usus besar di Provinsi Kalimantan Selatan termasuk di Kota Banjarmasin.

“Saat ini untuk penderita kanker usus besar mengalami peningkatan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Menurut Siti Wasilah, peningkatan kanker usus besar ini, disebabkan adanya perubahan pola makan yang terjadi saat ini.

Oleh karena itu, pihaknya bertugas untuk mensosialisasikan adanya peningkatan penderita kanker usus besar ini.

“Masyarakat perlu mengetahui adanya peningkatan kasus kanker usus besar,” jelasnya.

“Salah satu ciri dari gejala penyakit kanker usus besar tersebut, adalah sering buang air besar, serta kesulitan buang air besar sehingga memerlukan alat bantu, untuk dapat buang air besar,” tuturnya.

Hal tersebut, tambah Siti Wasilah, jangan dibiarkan begitu saja. Hendaknya segera dibawa ke rumah sakit atau ke pusat kesehatan lainnya.

Dalam seminar ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI) dan Penasehat PN PAPDI Prof Aru Wicaksono Sudoyo. Dan, di launching Mobil Keliling Diteksi Dini YKI Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

Desember Ini, Pemko Banjarmasin Berlakukan Pengurangan Pokok Pajak Daerah dan Penghapusan Sanksi Administrasi

BANJARMASIN – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi tentang Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 146 Tahun 2022 Tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Daerah dan Penghapusan Sanksi Administrasi, bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Selasa (6/12).

Sosialisasi dibuka oleh Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edi Wibowo yang diwakili Sekretarisnya, Hendro.

Sekretaris BPKPAD Banjarmasin Hendro (Tengah)

“Digelarnya sosialisasi ini kepada para wajib pajak di Kota Banjarmasin, dapat mengetahui adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Banjarmasin. Tentang keringanan dan penghapusan sanksi pajak di Kota Banjarmasin. Yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Hendro.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin M Syarif mengatakan, pelaksanaan keringanan pajak dan penghapusan sanksi administrasi tersebut, berlaku sejak 1 – 31 Desember 2022 ini.

“Kepada para wajib pajak di kota ini hendaknya dapat memanfaatkan keringanan dan penghapusan pajak oleh Pemerintah Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Narasumber pada sosialisasi tersebut diantaranya, Kabid Pendataan atau Penetapan BPKPAD Kota Banjarmasin M Syahid, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Banjarmasin Hendry Sipayung, Kepala Sub Bidang Penagihan M Syarif, serta Kepala Sub Bidang Pengawasan Andi Irawan. (SRI/RDM/RH)

Pansus Targetkan Raperda RPPLH Desember Dapat Finalisasi

BANJARMASIN – Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ditargetkan akhir Desember ini dapat finalisasi.

Ketua Pansus Raperda RPPLH DPRD Banjarmasin Afrizaldi, kepada sejumlah wartawan, pada Kamis (1/12) mengatakan, pembahasan pansus ini bertujuan sebagai upaya memberikan perlindungan lingkungan dan pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di kota ini, agar tercipta tata kelola dalam menghadapi perubahan iklim.

Ketua Pansus Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DPRD Banjarmasin, Afrizaldi

“Berlaku selama 30 tahun kedepan dan wajib menjadi pedoman dalam penjabaran RPJMD,” ungkapnya

Disampaikan Afrizaldi, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan sebuah Perda induk yang nantinya dari beberapa aturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

“Proses pembangunan berbagai sektor dapat terintegrasi, seperti terjaminnya ketersediaan air, dan minim bencana,” ungkap Politisi PAN DPRD Banjarmasin.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Alive Yoesfah Love, mengatakan, selama ini kondisi untuk lingkungan hidup kota dinilai mengkhawatirkan, salah satunya kualitas sumber air yang sudah mulai tercemar, maka ini harus dijaga. Dengan adanya Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menjadi langkah kongkrit dalam pembangunan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Alive Yoesfah Love

“Raperda ini merupakan penjabaran dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, sehingga harus diterapkan dalam menjaga lingkungan hidup,” tutupnya.

Untik diketahui, Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggelar rapat yang dipimpin oleh Ketua Afrizaldi, didampingi wakilnya Zainal Hakim, bersama anggota Hari Kartono, Taufik Husin dan Darma Sri Handayani, dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Alive Yoesfah Love, Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Bagian Hukum Banjarmasin, berlangsung di ruang Komisi III DPRD Banjarmasin, Kamis (1/12). (NHF/RDM/RH)

BAPEMPERDA DPRD BANJARMASIN, DUKUNG FINALISASI RAPERDA

BANJARMASIN – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin Darma Sri Handayani, pada Rabu (30/11) mengatakan, saat ini masih ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang belum difinalisasi. PIhaknya tetap menjalin komunikasi dengan Ketua Pansus, agar segera menyelesaikan rancangan itu menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Kita upayakan tahun 2023 akan dibahas Raperda usulan baru,” katanya

Disampaikan Darma, hasil komunikasi dengan Ketua Pansus untuk Raperda Pajak Daerah, Pengembangan Ekonomi Kreatif, di bulan Desember ini akan finalisasi. Sedangkan untuk Raperda lain yang sudah selesai diantaranya Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Perumahan Kawasan Pemukiman, Penanggulangan Kemiskinan, Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

“Kami berharap setelah difinalisasi, kemudian menunggu hasil evaluasi, dan nanti akan diusulkan ke pimpinan untuk disahkan melalui rapat paripurna,” ucap politisi Golongan Karya DPRD Banjarmasin.

Lebih lanjut Darma menambahkan, pihaknya mengapresiasi bahwa pada pekan lalu sudah disahkan dua Perda. Yakni Perda Retribusi Penyelenggaraan Tenaga Kerja Asing dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Saat ini yang masih dilakukan pembahasan, adalah Raperda Perlindungan Lanjut Usia, Penanganan Wabah Penyakit Menular dan Penyelenggaraan Reklame.

“Fasilitasi Pesantren, Peningkatan Budaya Literasi, dan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga masih dibahas,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)

Pendataan Tenaga Non-ASN, Bagaimana Kelanjutannya ?

Banjarmasin – Pendataan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN), ternyata tidak otomatis membuat mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias kepada wartawan, usai melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) terkait tindak lanjut pendataan tenaga non ASN, Senin (28/11).

“Pada prinsipnya Kemenpan RB sudah melakukan pendataan tenaga non ASN di daerah-daerah. Artinya bagi mereka yang didata itu bukan berarti otomatis diangkat PPPK. Jadi itu hanya pendataan untuk melihat sejauhmana dan seberapa banyak jumlah tenaga honorer secara nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Rachmah menjelaskan untuk perekrutan pegawai PPPK nantinya akan disesuaikan dengan keahlian dan kriteria yang ada di Kementerian.

Sementara, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengungkapkan, data tenaga non ASN untuk lingkup pemerintah provinsi Kalsel sebanyak 9.560 orang. Sedangkan data tenaga non ASN se Kalsel yang meliputi provinsi, kabupaten dan kota sekitar 38 ribu orang.

Mengenai kebijakan yang menyebutkan tidak ada lagi tenaga non ASN pada November 2023 mendatang, lanjut Galuh, dijelaskan pihak Kemenpan RB bahwa pemerintah pusat mengembalikan ke pemerintah daerah masing-masing untuk membuat kebijakan atau pengaturan selanjutnya.

Menurutnya persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama dimana perlu adanya pembahasan khusus untuk menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan siapapun. Sebab pemerintah sangat membutuhkan tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja mendukung tugas pemprov Kalsel.

“Mudah-mudahan ada langkah konkrit berikutnya yang menyamankan, tidak juga membebani Pemprov Kalsel tetapi ada sebuah pencerahan khususnya bagi tenaga non ASN di Kalsel,” harapnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syarifuddin dan Karmila. (NRH/RIW/APR)

Komisi II DPRD Kalsel Dorong Peningkatan PAD Melalui Retribusi Perairan

Banjarmasin – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong potensi pendapatan asli daerah (PAD) di Kalsel. Tidak terkecuali, salah satunya dari sektor perairan.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengatakan, hal tersebut yang mendasari pihaknya dengan didampingi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel bertandang ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, pada Senin (28/11).

“Kedatangan kita ke sini sebetulnya untuk belajar mengenai retrebusi, jadi kita saling berbagi agar kedepannya semoga pendapatan asli daerah kita dari retribusi kelautan bisa meningkat,” kata Imam kepada wartawan, Rabu (30/11).

Pada kesempatan itu, lanjut Imam, pihaknya juga belajar tentang kepariwisataan yang ada di Bali, terutama terkait upaya mengekplorasi budaya dan masyarakat setempat. Diharapkan dari sharing tersebut, pihaknya mendapatkan masukan untuk dapat meningkatkan sektor kepariwisataan di Banua.

“Kita sedang berusaha meningkatkan Geopark Meratus dan mengekplorasi budaya dan adat masyarakat Dayak yang berada di daerah pegunungan seluas 600 kilometer tersebut,” jelasnya.

Untuk diketahui, kedatangan rombongan dewan yang didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono diterima oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, I Made Sudarsana beserta jajarannya. (NRH/RIW/APR)

9 PROVINSI RAMAIKAN SIRKUIT NASIONAL BOLA VOLI PASIR 3 PIALA GUBERNUR KALSEL

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah Kejuaraan Sirkuit Nasional Bola Voli Pasir 3 Tahun 2022 Piala Gubernur Kalsel, di lapangan Bola Voli Pasir Gatot Subroto, Banjarmasin, Rabu (30/11). Kejurnas ini dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalimantan Selatan Nurul Fajar Desira.

Saat membacakan sambutan Gubernur, Fajar mengucapkan selamat bertanding kepada para peserta dari seluruh tanah air, yang meramaikan Kejuaraan Sirkuit Nasional Bola Voli Pasir seri 3 di Provinsi Kalimantan Selatan.

Asisten 1 Setdaprov Kalsel Fajar Desira mewakili Gubernur Kalsel

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kami mengucapkan selamat datang di Bumi Lambung Mangkurat ini, kepada semua peserta,” ucapnya.

Gubernur berharap, para atlet dapat memberikan prestasi terbaik dan berjiwa sportif selama pertandingan berlangsung.

“Atlet dan juri hendaknya dapat bersikap sportif selama pertandingan berlangsung,” ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, akan menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional.

“Semoga cabang olahraga bola voli pasir di Provinsi Kalimantan Selatan, dapat berkembang serta dapat membanggakan Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Kadispor Kalsel Hermansyah

Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, ada 9 Provinsi di Indonesia yang mengikuti Kejuaraan Sirkuit Nasional Bola Voli Pasir 3 Tahun 2022 Piala Gubernur Kalsel di Kota Banjarmasin.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya bangga, dengan terpilih Provinsi Kalimantan Selatan sebagai, tuan rumah Sirkuit Nasional Bola Voli Pasir Seri 3 ini,” ujarnya.

Mengingat, lanjut Hermansyah, peserta yang mengikuti 21 tim putra serta 14 tim putri dari 9 Provinsi di Tanah Air.

“9 provinsi tersebut diantaranya, Jatim, Kalteng, Bali, Sulawesi Selatan, Kalsel, Jabar, serta NTB. (SRI/RIW/APR)

PLDPI KALSEL BUKA PELAYANAN MELALUI WEBSITE

BANJARMASIN – Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, sudah membuka pelayanan melalui website.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Sri Mawarni, baru – baru tadi mengatakan, setelah kasus COVID-19 mengalami penurunan, pihaknya membuka pelayanan melalui website. Tujuannya untuk semakin mengenalkan kehadiran lembaga inklusi ini, serta tugas dan kewenangan lembaga secara jelas.

“Layanan dibuka secara umum, sekarang ini sudah kembali normal baik pembelajaran dan konsultasi,” jelasnya

Disampaikan Mawar, selain melakukan pembelajaran, Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi juga masih menerapkan metode program “home visit” yaitu para terapis tetap mengontrol tumbuh kembang anak pada saat di luar jam belajar.

Selama ini pihaknya memberikan layanan langsung bagi anak berkebutuhan khusus, si lima kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Yaitu kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut. Sedangkan untuk wilayah Banua Enam konsultasinya hanya melalui telepon.

“Para terapis selalu berkomunikasi dengan orang tua masing-masing, terkait kegiatan anak di rumahnya ada sebanyak 90 ABK berusia 2 – 8 tahun,” ungkap Mawar.

Lebih lanjut Mawar menambahkan, untuk sistem pembelajaran di Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi, terbagi dua yakni pendidikan intervensi terpadu dengan cara penanganan masalah terapi. Di ruang intervensi ada empat program yang dilaksanakan diantaranya terapi okupasi, wicara, prilaku dan sensori integrasi, waktunya selama 45 menit, sedangkan pelayanan pendidikan transisi waktunya dua kali 45 menit.

“Setelah diberikan pendidikan intervensi, akan dilanjutkan ke pelayanan pendidikan transisi, baru dievaluasi untuk kesiapan nanti memasuki sekolah inklusi,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)

RATUSAN ATLET TAEWONDO IKUTI KEJURWIL 4 KALIMANTAN DI BANJARMASIN

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, membuka Kejuaraan Wilayah (Kejurwil) 4 Kalimantan Taewondo Piala Gubernur Kalsel, di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, Selasa (30/11).

Dalam sambutannya yang dibacakan Hermansyah, Gubernur menyampaikan selamat datang kepada para atlet dari seluruh Kalimantan kecuali Kalimantan Barat, yang bertanding di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kadispora Kalsel Hermansyah mewakili Gubernur Sahbirin Noor

“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat bertanding kepada para atlet,” ungkapnya.

Gubernur berharap, para atlet dapat memberikan prestasi terbaik mereka, pada ajang bergengsi Kejurwil 4 Kalimantan ini.

Kejuaraan ini, memperebutkan juara umum tropi piala Gubernur Kalimantan Selatan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, memberikan dukungan terhadap peningkatan prestasi atlet Taekwondo di Provinsi ini,” ujarnya.

Penyerahan Penghargaan Dan 4 Nasional Taewondo Indonesia Kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menilai prestasi atlet Taekwondo di Banua ini, cukup memberikan prestasi.

“Kami melihat untuk pembinaan atlet atlet usia dini Taewondo cukup baik, dan perlu mendapatkan dukungan lebih lanjut,” ucapnya.

Dalam acara tersebut Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mendapatkan penghargaan Dan 4 Nasional Taewondo Indonesia. (SRI/RIW/APR)

Exit mobile version