Pendataan Tenaga Non-ASN, Bagaimana Kelanjutannya ?

Banjarmasin – Pendataan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN), ternyata tidak otomatis membuat mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias kepada wartawan, usai melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) terkait tindak lanjut pendataan tenaga non ASN, Senin (28/11).

“Pada prinsipnya Kemenpan RB sudah melakukan pendataan tenaga non ASN di daerah-daerah. Artinya bagi mereka yang didata itu bukan berarti otomatis diangkat PPPK. Jadi itu hanya pendataan untuk melihat sejauhmana dan seberapa banyak jumlah tenaga honorer secara nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Rachmah menjelaskan untuk perekrutan pegawai PPPK nantinya akan disesuaikan dengan keahlian dan kriteria yang ada di Kementerian.

Sementara, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengungkapkan, data tenaga non ASN untuk lingkup pemerintah provinsi Kalsel sebanyak 9.560 orang. Sedangkan data tenaga non ASN se Kalsel yang meliputi provinsi, kabupaten dan kota sekitar 38 ribu orang.

Mengenai kebijakan yang menyebutkan tidak ada lagi tenaga non ASN pada November 2023 mendatang, lanjut Galuh, dijelaskan pihak Kemenpan RB bahwa pemerintah pusat mengembalikan ke pemerintah daerah masing-masing untuk membuat kebijakan atau pengaturan selanjutnya.

Menurutnya persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama dimana perlu adanya pembahasan khusus untuk menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan siapapun. Sebab pemerintah sangat membutuhkan tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja mendukung tugas pemprov Kalsel.

“Mudah-mudahan ada langkah konkrit berikutnya yang menyamankan, tidak juga membebani Pemprov Kalsel tetapi ada sebuah pencerahan khususnya bagi tenaga non ASN di Kalsel,” harapnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syarifuddin dan Karmila. (NRH/RIW/APR)