DPRD Banjarmasin Minta Proses Seleksi Direksi PTAM Bandarmasih Transparan

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta, proses seleksi Direksi PT Air Minum Bandarmasih berjalan transparan. Hal itu disampaikan, Anggota Komisi II DPRD Banjarmasin, Zainal Hakim, kepada wartawan baru-baru tadi.

Hakim mengatakan, saat ini sudah dibuka pendaftaran seleksi bakal calon direksi untuk masa jabatan 2023 – 2028, dan telah terpilih 11 orang untuk dilakukan tahapan seleksi oleh Tim Seleksi dan Dewan Komisaris PT Air Minum Bandarmasih, ia berharap dapat berjalan transparan.

“Kami ingin rekruitmen calon direksi PTAM Bandarmasih berjalan dengan baik dan transparan di lapangan,” pintanya

Disampaikan Hakim, dengan nanti terpilih direksi PT Air Minum Bandarmasih, maka ada banyak pekerjaan rumah yang akan dilakukan, diantaranya harus mampu melakukan distribusi khusus ke wilayah pinggir kota Banjarmasin, yang masih kesulitan mendapat pasokan air bersih.

“Calon terpilih nanti lebih memahami kondisi PTAM Bandarmasih,” jelasnya

Lebih lanjut Hakim menambahkan, bagi jajaran direksi yang baru nanti, juga harus mampu membuat inovasi yang kreatif dan lebih baik, agar PT Air Minum Bandarmasih dapat semakin berkembang secara cepat, sebagai perusahaan sehat dan mandiri.

“Semoga direksi yang terpilih menjadikan PTAM Bandarmasin menjadi perusahaan profesional,” tutup Politisi PKB DPRD Banjarmasin

Untuk diketahui, PT Air Minum Bandarmasih membuka lowongan untuk posisi direksi. Ada tiga posisi yang dicari dan akan dilakukan seleksi, Direktur Utama, Direktur Umum dan Pemasaran, Direktur Operasional. (NHF/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Imbau Warga Untuk Waspada Diare

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif mengimbau seluruh lapisan masyarakat, mewaspadai penyebaran penyakit Diare. Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali, pada Senin (15/5) mengatakan, beberapa pekan lalu, suhu panas sangat tinggi, bahkan kadang mendadak hujan yang deras, dengan terjadi perubahan musim saat ini, warga harus waspada penyakit salah satunya Diare, apalagi bagi yang mempunyai balita dan anak berusia diatas 5 tahun.

“Waspada harus ditingkatkan khusus bagi masyarakat yang tinggal di daerah pinggir sungai,” katanya

Disampaikan Matnor, bahaya penyakit diare bila dibiarkan dan tidak segera ditangani secepatnya, maka beresiko menyebabkan kematian pada penderitanya. Sehingga, peran aktif petugas kesehatan untuk terus memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat melibatkan pihak Kelurahan dan RT setempat.

“Edukasi secara langsung sangat penting, terutama pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” jelasnya

Lebih lanjut Matnor menghimbau, untuk mengantisipasi terserangnya penyakit Diare, warga harus menjaga daya tahan tubuh, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, agar tidak mudah sakit.

“Konsumsi sayur dan buah lokal haruslah dibiasakan setiap harinya, jangan selalu junk food,” Imbau Politisi Golkar DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Minta Pemko Tangani Lebih Intens Kasus DBD

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta Pemerintah Kota menangani lebih intens kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin, ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (12/5).

Yamin menjelaskan, adanya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di kota ini yang menyebabkan tiga korban jiwa, dinilai mengkhawatirkan, maka Pemerintah Kota harus segera melakukan penanganan lebih intens lagi.

“Dinkes Banjarmasin harus kontinyu mensosialisasikan kepada warga, untuk terus mewaspadai DBD,” pintanya

Disampaikan Yamin, kasus DBD ini sudah mulai mengalami kenaikan sejak awal tahun 2023. Sehingga, kalau sampai terjadi korban jiwa, maka bahaya penyakit dari nyamuk Aedes Aegypti harus benar-benar diwaspadai bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Warga harus semakin gencar melakukan kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, terutama yang dinilai menjadi sarang nyamuk,” jelasnya

Lebih lanjut Yamin menambahkan, pihaknya tidak ingin kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) mengalami peningkatan, dan meminta ada langkah-langkah konkret yang harus segera digalakkan oleh Dinas Kesehatan bersama semua Puskemas, seperti sosialisasi edukasi keliling Kelurahan terkait penanganan DBD, dan pemberian bubuk abate untuk mematikan jentik nyamuk di air, karena diberikan secara gratis di puskesmas setempat.

“Kami akan selalu mengawasi tindakan Dinkes, yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebaran tersebut,” tutup Politisi Gerindra DPRD Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

19 Pendaftar Calon Direksi PAM Bandarmasih Siap Bersaing Rebutkan 3 Kursi Direksi

BANJARMASIN – Pendaftaran Calon Direksi Perusahaan Air Minum (PAM) Bandarmasih, resmi ditutup oleh Panitia Seleksi (Pansel), Rabu (10/5).

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Totok Agus Daryanto mengatakan, sampai hari terakhir pendaftaran, tercatat sebanyak 19 orang yang mendaftar, terdiri dari 13 orang pendaftar yang dari Kalimantan Selatan serta 6 orang pendaftar dari luar provinsi ini.

“Sampai hari terakhir pendaftar sebanyak 19 orang,” ungkap Totok.

Sedangkan, lanjutnya, dari 19 pendaftar tersebut tercatat 8 orang dari internal Perusahaan Air Minum Bandarmasih.

“Sedangkan, 11 orang pendaftar dari luar daerah, seperti Balikpapan, Langkat, serta lainnya,” ucapnya.

Dari hasil pendaftaran tersebut akan dilakukan seleksi administrasi, yang mana hasilnya akam diumumkan pada tanggal 17 Mei Mendatang.

“Akan ada beberapa tatapan seleksi yang dijalankan oleh para peserta calon direksi tersebut,” jelasnya.

Diantaranya, seleksi psikotes, wawancara, serta lainnya.

“Setelah melewati beberapa tahapan seleksi, akan tersaring sebanyak 9 nama, yang akan diajukan kepada pemilik saham Perusahaan Air Minum Bandarmasih tersebut,” tutur Totok lebih lanjut.

Dan, akan dipilih tiga nama untuk menduduki jabatan direksi yang kosong, yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, serta Direktur Umum dan Keuangan.

“Calon direksi akan dipilih langsung oleh pihak pemilik saham dalam Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS),” ucap Totok.

Seperti diketahui, untuk pendaftar calon direksi Perusahaan Air Minum Bandarmasih sebanyak 19 orang pendaftar. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Bahas Antisipasi Wabah Penyakit Menular

BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular DPRD Banjarmasin, tengah membahas antisipasi sejak dini, terkait penyebaran wabah penyakit.

Disampaikan, Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular DPRD Banjarmasin, Mudah, pada Selasa (9/5), rapat pembahasan kedua kali ini, pihak Panitia Khusus dan Pemerintah Kota Banjarmasin, baru memasuki pasal ke 17 pasal dari 57 pasal yang akan terdapat didalam draf Raperda. Ia berupaya dapat segera selesai, untuk mengantisipasi sejak dini dalam rangka menghadapi Wabah Penyakit Menular.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular DPRD Banjarmasin, Mudah

“Berkaca dengan pandemi COVID-19 selama hampir dua tahun lalu, maka perlu disiapkan mulai sekarang dari Pemko,” ucapnya

Disampaikan Mudah, kehadiran payung hukum ini nantinya akan mengatur dana tidak terduga, yang dipersiapkan untuk antisipasi saat terjadinya darurat wabah. Sehingga, dapat digunakan lebih dulu untuk melakukan penanganan, tanpa harus menunggu anggaran dari Pemerintah pusat.

“Pansus ini mengatur berbagai persiapan, supaya kalau ada wabah sudah memiliki dana yang dialokasikan dulu,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Ramadhan menambahkan, hasil rapat kedua untuk judul sebelumnya Penyelenggaraan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, disepakati menjadi
Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular, dalam rangka menyamakan persepsi, untuk antisipasi sejak dini terkait persiapan anggaran penanganan wabah tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Ramadhan

“Kita akan bahas detail lagi, dipertemuan berikutnya,” tutup Ramadhan.

Untuk diketahui,pembahasan Rapat Pansus tentang Raperda Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular, dipimpin Ketua Mudah, didampingi Wakil Ketua Pansus dan Anggotanya. Dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Ramadhan, Camat Banjarmasin Tengah Endah, perwakilan Bappeda Litbang, Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Banjarmasin, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Dukung Kemudahan Pelayanan Administrasi Kependudukan Oleh Pemko Banjarmasin

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, yang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilnya, telah meluncurkan Inovasi Pelayanan Parak Acil Online atau Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Online serta Bakujuk atau Bakuliling Dokumen Administrasi Kependudukan Langsung Unjuk.

Program tersebut diluncurkan oleh Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Rabu (10/5).

Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor

“Pemerintah Kota Banjarmasin tentunya memberikan apresiasi terhadap dilaunching pelayan tersebut, oleh Disdukcapil Kota Banjarmasin,” ucap Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor.

Menurut Arifin, tujuan dari diluncurkan aplikasi online tersebut, untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi warga Kota Banjarmasin, dalam berurusan administrasi kependudukan di Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan Zulkifli menjelaskan, jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selalu melakukan pemantauan terhadap kebijakan serta program program dari Disdukcapil di 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami selalu memberikan dukungan terhadap Disdukcapil di daerah, agar selalu berinovasi dalam memberikan kemudahan bagi warga,” ucapnya.

Begitu juga, lanjut Zulkifli, untuk Disdukcapil Kota Banjarmasin, yang saat ini telah meluncurkan dua aplikasi online, yakni Parak Acil Online serta Bakujuk.

“Tentunya kedua program tersebut, untuk membuat warga Kota Banjarmasin, mudah dalam berurusan administrasi kependudukan tersebut,” ujar Zulkifli. (SRI/RDM/RH)

Bapemperda DPRD Banjarmasin Gelar Uji Publik 3 Raperda

BANJARMASIN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin, menggelar Uji Publik sebanyak 3 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Disampaikan, Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani, Rabu (8/5), untuk semakin mematangkan dan menambah kesempurnaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda), maka digelar Uji Publik sebanyak tiga buah yaitu tentang Ketenagakerjaan, kemudian Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016 Penyelenggara Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi, serta Pengelolaan Kekayaan Intelektual, maka diperlukan uji publik.

Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani, didampingi Kabag Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Banjarmasin, R. Riyadi Akbar

“Mengawali kegiatan tahun 2023 ini, kita gelar uji publik raperda,” katanya

Disampaikan Darma, dalam pelaksanaan uji publik ini dilakukan dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Dimana, sebelumnya sudah ada perjanjian kerjasama dengan DPRD Kota Banjarmasin, terkait pembuatan draf Raperda tersebut.

“Kami ingin digelar uji publik dapat menerima saran dan masukan baik dari kalangan perguruan tinggi dan masyarakat setempat, agar memperkaya, dan juga memperdalam muatan dari tiga Raperda,” ungkapnya

Sementara itu, Tim Pengkaji Dosen ULM Fakultas Hukum, Ahmad Fikri Hadin mengatakan, Uji Publik ini sangat penting digelar, dalam rangka memberikan hasil Peraturan Daerah yang benar-benar berkualitas. Sehingga, berkesesuaian dan tahap berikutnya bisa dilaksanakan, karena setiap revisi Perda haruslah secara normatif menyesuaikan perkembangan zaman.

Tim Pengkaji Dosen ULM Fakultas Hukum, Ahmad Fikri Hadin

“Setiap Perda yang dihasilkan nantinya, benar-benar bisa dilaksakanan dengan maksimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tutupnya

Untuk diketahui, kegiatan Uji Publik dibuka Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin Darma Sri Handayani, didampingi Wakil dan Anggotanya. Dihadiri Perwakilan SKPD terkait yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Penanaman Model Perizinan Terpadu Satu Pintu. Menghadirkan Narasumber Ahmad Fikri Hadin Dosen ULM Fakultas Hukum, Darul Huda, Ilhamiannur dan Harliansyah dari LPPM ULM, diikuti sebagian kalangan perguruan tinggi dan masyarakat di Banjarmasin, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin : Hibah Pesantren Jangan Sampai Tumpang Tindih

BANJARMASIN – Ketua Panitia Khusus Raperda Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren DPRD Banjarmasin, Arufah Arif, kepada sejumlah wartawan, baru-baru tadi menyarankan, bantuan dana hibah untuk pesantren diminta jangan sampai terjadi tumpang tindih. Hal itu dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Suasana Rapat Pansus Raperda Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren, DPRD Banjarmasin

“Pemberian dana hibah bertujuan semakin memajukan pesantren di kota religi, maka kita bahas lebih detail,” ungkapnya

Disampaikan Arufah, kehadiran raperda ini berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, yang mana telah dilimpahkan kepada Pemerintah daerah. Sehingga, memudahkan untuk mengakomodir dan memajukan pendidikan pesantren, khususnya yang sudah di kenal sebagai kota religius.

“Raperda ini merupakan payung hukum dan dukungan Pemerintah Kota, terhadap pesantren sebagai penyelenggara pendidikan Islam,” jelas politisi PPP DPRD Banjarmasin.

Lebih lanjut Arufah menambahkan, adanya Raperda Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren ini dimaksudkan, pendidikannya mendapat hak yang sama dengan pendidikan lain. Dengan demikian harus memiliki regulasi aturan hukum, supaya pemberian bantuan, tidak tumpang tindih, baik itu dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.

“Hasil studi banding ke DPRD Kota Bogor dan Kementerian Agama beberapa waktu lalu, dalam rangka menggali informasi, Pemko dapat memberikan bantuan dalam bentuk hibah, seperti infrastruktur dan pembinaan,” tutupnya.

Untuk diketahui, pembahasan pansus Raperda Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren, dipimpin Ketua Arufah Arif didampingi Wakil dan Anggotanya. Dihadiri Perwakilan Bagian Hukum, Kesra dan Kesbangpol Kota Banjarmasin, serta beberapa pengurus pesantren, bertempat di ruang Komisi IV DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Bahas Lebih Detail Raperda Lansia

BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, membahas lebih detail lagi bersama SKPD terkait.

Hal itu disampaikan, Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, DPRD Banjarmasin, Amalia Handayani, pada akhir pekan tadi.

Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, DPRD Banjarmasin, Amalia Handayani.

Amalia menjelaskan, untuk mengantisipasi terjadinya penambahan penduduk lansia di kota ini, maka dibahas sangat detail, agar tidak menjadi permasalah sosial. Dalam bentuk kehadiran payung hukum bertujuan, untuk memperkuat program pemberdayaan dan perlindungan para lanjut usia.

“Pasal per pasal sudah banyak disepakati, penanganan lansia tanggung jawab Pemko Banjarmasin, yaitu saling bekerjasama dan koordinasi antar SKPD dalam menjalankan program,” katanya

Disampaikan Amalia, pembahasan Raperda pemberdayaan dan perlindungan para lanjut usia, dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan lansia mulai dari segi ekonomi, kesehatan, dan sosial. Ia berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman.  Sehingga, mereka menikmati hari-harinya dengan penuh kebahagiaan, yaitu meski usia senja tetap semangat dan tidak merasa terpinggirkan.

“Kemungkinan dua kali pertemuan lagi, akan kita finalisasi,” jelasnya

Lebih lanjut Amel (sapaan akrabnya) menambahkan, dalam pemberdayaan dan perlindungan lanjut usia ini, bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Kota, juga menjadi kewajiban keluarga, supaya para lansia hidupnya jangan sampai terlantar. Hal itu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial.

“Dalam UU itu diamanatkan, lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosial dan berperan aktif dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tutupnya.

Untuk diketahui, rapat pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, bertempat di ruang Komisi empat DPRD Banjarmasin, pada Jumat 5 mei 2023 sore. Dipimpin Ketua Pansus Amalia Handayani, didampingi Wakil Ketua, dan Anggotanya. Dihadiri Kepala Dinas Sosial Dolly Syahbana, Kepala Dinas Kesehatan Ramadhan,dan Kabag Hukum Banjarmasin Jefri Fransyah beserta jajarannya. (NHF/RDM/EYN)

Gantikan Izzak, Diauddin Kini Jabat Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin melaksanakan serah terima jabatan Direktur dari pejabat sebelumnya Izzak Zulkarnain Akbar kepada Plt Direktur yang baru Diauddin. Serah terima jabatan direktur tersebut berlangsung di Aula Utama Gedung Ulin Tower, Kamis (4/5).

Serah Terima Jabatan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin

Serah terima jabatan ini dilakukan karena Direktur RSUD Ulin Banjarmasin sebelumnya Izzak Zulkarnain Akbar dilantik menjadi pejabat fungsional pendidik klinik.

Dalam sambutannya Izzak Zulkarnain Akbar menyampaikan, ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak, sehingga ia dapat menjalankan jabatan direktur hingga selesai di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Selama bertugas sebagai direktur kami mengucapkan terima kasih, khususnya kepada wakil direktur, yang telah bersama sama menyusun program untuk kemajuan RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkap Izzak.

Izzak berpesan, agar penggantinya dapat menjalankan sistem yang sudah berjalan di RSUD Ulin Banjarmasin ini.

“Sistem kerja di RSUD Ulin Banjarmasin sudah berjalan dengan baik, sehingga diharapkan pejabat yang baru dapat melanjutkan kembali,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin mengatakan, ia meminta dukungan semua pihak di RSUD Ulin Banjarmasin, pada saat menjalankan tugas sebagai Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin.

“Tentunya berat tugas yang diberikan ini, namun karena sistem kerja sudah berjalan, maka kami meminta dukungan dari semua pihak yang ada di RSUD Ulin,” ungkap Diauddin.

Sehingga, lanjutnya, pekerjaan yang sudah berjalan selama ini, dapat terus berlangsung seperti biasanya.

“Tentunya kami berharap selama menjabat sebagai Plt Direktur RSUD Ulin kedepannya, kami dapat menjalankan tugas dengan sebaik baiknya,” ujar Diauddin. (SRI/RDM/RH)

Exit mobile version