Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, akan menggelar rapat paripurna pada Kamis (24/3), terkait pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ke kota Banjarbaru.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, Selasa (22/3) pihaknya menerima surat dari Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, terkait uji materi keputusan pemindahan Ibukota provinsi, dan pemerintah kota memerlukan tanggapan kalangan legislatif, agar memperkuat pengajuan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dalam rapat paripurna nanti, 8 fraksi akan memberikan pandangan masing-masing, kalau hasilnya dua pertiga setuju menolak, maka Dewan Banjarmasin akan mengambil sikap, dengan bersama-sama Pemerintah Kota menolak perpindahan ibukota provinsi Kalsel,” ucap Matnor.

Disampaikannya, untuk tanggapan dari fraksi Golongan Karya DPRD Banjarmasin sendiri, saat ini masih dilakukan rapat, dengan petinggi partai di DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin.

“Apapun keputusan ketua partai, setelah rapat bersama, itulah satu suara fraksi Golkar saat rapat paripurna,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya DPR RI dalam rapat paripurna, Selasa (15/2) resmi mengesahkan tujuh Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi menjadi Undang-Undang (UU), salah satunya Provinsi Kalsel. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, dalam bab II pasal ke-4 yang menyebutkan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Kota Banjarbaru. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Jelang Pelaksanaan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 ini, Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok sembako di pasar tradisional.

“Menjelang pelaksanaan bulan Ramadhan dan lebaran Idul Fitri mendatang, maka Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pemantauan stok ketersediaan bahan pokok sembako tersebut di pasar tradisional yang ada di Kota Banjarmasin. Seperti, di Pasar Sentra Antasari,” ungkap Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, kepada sejumlah wartawan, usai memantau di Pasar Sentra Antasari, Selasa (22/3).

Menurut Ibnu, untuk ketersediaan stok sembako tersebut, saat ini masih aman dan terpenuhi.

“Berdasarkan pantauan kami untuk ketersediaan sembako masih aman serta terpenuhi,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Ibnu, diminta kepada warga Kota Banjarmasin, untuk tidak khawatir terhadap tersediaan semboko tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga mendengar keluhan warga Kota Banjarmasin tentang keberadaan minyak goreng curah, yang saat ini langka di pasaran.

“Pada saat melakukan pemantauan keberadaan dan stok sembako di pasar tradisional di Kota Banjarmasin ini, kami mendengar keluhan yang disampaikan warga, mengenai minyak goreng curah,” ujarnya.

Ibnu mengatakan, keberadaan minyak goreng curah ini diperlukan warga, mengingat harga yang ditawarkan masih murah sekisar Rp14.000 – Rp16.000 perliter, bila dibandingkan dengan harga minyak goreng kemasan Rp24.000 – Rp25.000 perliter. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Forum Guru Honorer Kota Banjarmasin, menyampaikan aspirasi insentif, ke DPRD Kota Banjarmasin, pada Senin (21/3).

Ketua Forum Guru Honorer Banjarmasin Muhammad Ali Wardana, kepada wartawan menyampaikan, pihaknya ke kalangan legislatif, karena sudah dua bulan ini, ada sebanyak 1.600 guru honorer belum menerima insentif. Penjelasan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, belum dicairkan karena terkendala aplikasi, yaitu pejabat yang menangani anggaran, juga menjadi Plt Kepala Disdik.

“Insentif belum dibayar, mulai Januari dan Februari 2022 ini,” ucapnya.

Disampaikan Muhammad Ali Wardana, insentif honorer berbeda, untuk gaji guru perbulan Rp1,3 juta, tenaga operator Rp850 ribu, dan penjaga sekolah Rp650 ribu, sehingga dari keseluruhan anggaran untuk membayar sekitar Rp1,5 miliar.

“Kita berharap aspirasi ini bisa diakomodir, apalagi menjelang bulan suci Ramadhan, tentu banyak keperluan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali mengaku ikut prihatin dengan kondisi para guru honorer di kota seribu sungai. Ia meminta, Komisi IV DPRD Banjarmasin yang membidangi pendidikan dan bermitra kerja dengan Dinas Pendidikan, akan segera menindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat.

“Kami ingin, insentif guru honorer ini segera dibayarkan, apalagi tugasnya sebagai tenaga pendidik, tidak hanya ditengah kota juga ke wilayah pinggiran,” tutupnya.

Untuk diketahui, pertemuan Forum Guru Honorer Kota Banjarmasin, bertempat di ruang Ketua DPRD Banjarmasin, ditemui langsung empat unsur pimpinan. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Berdasarkan paparan dan arahan dari KPK RI, untuk potensi pendapatan dari pajak yang dipungut Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin bisa mencapai Rp 1 Triliun.

Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan arahan dari KPK RI terkait potensi pendapatan dari pajak yang dipungut oleh Bakeuda Kota Banjarmasin.

“Berdasarkan arahan KPK tersebut untuk potensi pajak yang bisa digali bisa mencapai 1 Triliun,” ungkap Arifin, kepada sejumlah wartawan, di Balaikota Banjarmasin, Jumat (18/3).

Sedangkan, lanjutnya, untuk pendapatan saat ini hanya sekitar Rp 400 Miliar.

“Untuk Pendapatan tahun ini mengalami penurunan,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, dengan adanya arahan dari KPK tersebut, maka Pemerintah Kota Banjarmasin akan menggali potensi pendapatan dari pajak tersebut. Berdasarkan arahan dari KPK RI tersebut.

“Untuk Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin masih bisa ditingkatkan, mengingat posisi pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin masih jauh dari objek atau sumber pendapatan,” ujarnya.

Peningkatan tersebut, lanjut Arifin, diiringi dengan peningkatan pendapatan yang berdasarkan berbasis data teknologi, serta SDM yang jujur dan handal.

“Sumber pajak di Kota Banjarmasin dari, pajak bumi dan bangunan (PBB), parkir, pajak hotel dan restoran, serta lainnya,” ucap Arifin. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin berharap, penerapan elektronik atau E-parking, dapat mengatasi kemacetan lalu lintas.

Kepada sejumlah wartawan, Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin Eddy Junaidi, Kamis (17/3) siang menjelaskan, langkah Dinas Perhubungan Banjarmasin, melakukan penerapan elektronik atau E-parking di bahu jalan Jafri zamzam, sangatlah diapresiasi untuk mengatasi kemacetan. Saat ini sudah berjalan hampir dua bulan, mulai dari perempatan Jalan Sutoyo S, Jalan PM Noor, sampai depan Rumah Sakit Suaka Insan.

“Jalan itu biasanya sering dipadati parkir, baik kendaraan roda dua, roda empat hingga truk angkutan,” Katanya.

Eddy meminta, penerapan E-parking dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Karena dikenakan tarif biaya retribusi parkir, yaitu sistem konvensional menggunakan uang elektronik.

“Kita dukung penuh, selain lalin berjalan lancar, PAD meningkat,” pintanya.

Politisi Demokrat DPRD Kota Banjarmasin ini menambahkan, kebijakan E-parking yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Banjarmasin, sudah melalui kajian penuh, mengingat daerah lain ada menerapkannya.

“Kami nilai lokasi titik E-parking, kondisi jalannya luas, sehingga dipastikan tertib,” tutup Eddy. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kawasan Industri Terpadu (KIP) di wilayah Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan, baru saja ditetapkan melalui penandatanganan Rencana Detail Tata Ruang (RDTL) Ekonomi Mantuil tahun 2022 – 2024 oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dengan beberapa dinas terkait, baru-baru tadi.

Camat Banjarmasin Selatan, Firdaus, kepada wartawan pada Rabu (16/3) siang mengatakan, rencana pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIP) di wilayahnya, tentu nanti dapat memberikan dampak positif bagi warga sekitar, karena direncanakan akan dibangun beberapa pabrik industri.

“Kita ingin kedepan mampu menyerap tenaga kerja bagi masyarakat,” pintanya

Disampaikan Firdaus, saat ini Kecamatan Banjarmasin Selatan, wilayah terluas dari empat Kecamatan lain, dengan jumlah penduduk yang padat, dan sebagian warga masih bertaraf ekonomi rendah, dampaknya kalau dibangun Kawasan Industri Terpadu (KIP), akan dapat meningkatkan perekonomian.

“Dampak pandemi COVID-19, banyak warga kehilangan pekerjaan yaitu di PHK, sehingga ke depan disiapkan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Lebih lanjut Firdaus menambahkan, sebelumnya wilayah Mantuil, telah ramai sebagai industri rakyat, seperti membuat dok kapal dan pabrik karet. Namun industri itu banyak tutup, sebagian warga beralih profesi menjadi buruh dan petani.

“Dengan ditetapkan kawasan Industri terpadu, akan menguntungkan yaitu mempercepat pembangunan ekonomi, kemudian pemerintah akan membangun infrastruktur, karena rencananya akan dibuat jalan khusus industri,” tutup Firdaus panjang lebar.

Untuk diketahui, Kawasan Industri Terpadu (KIP), yang akan dikembangkan ini mulai dari pelabuhan di wilayah Mantuil, dengan luas 400 hektare. Selain itu berdekatan muara laut Jawa, sehingga dinilai daerah strategis pembangunan ekonomi Nasional. (NHF/RDM/RH)

TANAH LAUT – Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin menyelenggarakan pelatihan teknik pertolongan di permukaan air dan teknik pertolongan di ketinggian bagi potensi SAR. Kegiatan ini berlangsung selama 7 hari mulai dari tanggal 16 – 22 Maret 2022 bertempat di Balairung Tuntung Pandang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang dibagi menjadi dua kelas dan unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan Latihan Potensi SAR 2022 ini terdiri dari TNI, POLRI, Instansi Pemerintah Daerah dan Organisasi di wilayah Kalimantan Selatan.

Kegiatan dibuka Kamis (17/3) oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, Al Amrad dan Bupati Tanah Laut, Sukamta.

Disampaikan Bupati Tanah Laut Sukamta, pihaknya menyambut baik pelatihan tersebut, karena Tala dinilai sebagai daerah rawan bencana.

“Saya sangat menyambut baik dan mendukung terselenggaranya pelatihan ini. Seperti yang kita ketahui bersama, selain potensi musibah kecelakaan air dan musibah di ketinggian atau pegunungan, kabupaten Tanah Laut juga merupakan daerah yang memiliki potensi bencana alam setiap tahunnya, seperti karhutla, banjir, tanah longsor dan puting beliung,” ungkap Sukamta.

Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin Al Amrad mengharapkan, seluruh peserta nantinya mampu mangaplikasikan materi teori dan keterampilan yang didapat selama pelatihan.

“Dalam kegiatan pelatihan ini, seluruh peserta diharapkan mampu mangaplikasikan materi teori dan keterampilan yang didapat selama pelatihan untuk keperluan teknis operasional di lapangan pada saat dibutuhkan guna menangani kecelakaan dan bencana yang terjadi, sehingga pelayanan SAR yang kita berikan kepada masyarakat bisa dilaksanakan secara tepat dan optimal,” harap Al Amrad.

Untuk diketahui, pelatihan potensi SAR tahun ini digelar di tiga tempat. Seperti di Balai Diklat Hutan Kota Pelaihari untuk tempat istirahat sekaligus pemberian pembelajaran teori materi SAR, dan yang kedua ada di Waduk Benua Tiga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk praktek teknik pertolongan di permukaan air serta yang ketiga adalah di Bukit Sanghiyang Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk praktek teknik pertolongan diketinggian.

Dalam pelatihan potensi SAR tahun 2022 ini materi dan praktek mengenai teknik pertolongan di permukaan air dan teknik pertolongan di ketinggian, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi potensi SAR demi terwujudnya pelayanan jasa SAR dengan kualitas respons time yang optimal, menjalin sinergi dan solidaritas antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin dengan potensi SAR Wilayah Kalimantan Selatan. (SAR.BJM/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Riduan Masykur, kepada wartawan pada Rabu (16/3) mengatakan, pihaknya memiliki lima sasaran program, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga tidak mampu, pertama santunan fakir miskin, biaya pendidikan anak berusia enam sampai lima belas tahun, dan bantuan modal usaha, santunan lansia serta membantu yang meninggal dunia, khusus bagi tidak mampu.

“Kita sebarkan program kupon dua ribu, bagi seluruh warga khusus yang mampu,” ucapnya.

Disampaikan Riduan, sosialisasi program Baznas kota Banjarmasin, Gerakan Infak Kupon “Mohon Dua Ribu” tahun 2022 se Kota Banjarmasin, telah dilaksanakan di lima Kecamatan. Ia berharap program ini akan berjalan lancar dilapangan, yakni warga yang mampu dapat memberikan bantuan.

“Baznas Kota Banjarmasin, merupakan lembaga pemerintahan nonstruktural dalam melakukan pengelolaan zakat secara Nasional,” ungkapnya

Sementara itu, Camat Banjarmasin Selatan, Firdaus, menjelaskan, langkah Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, dalam menggelar sosialisasi sangatlah diapresiasi, dan pihaknya meminta semua Lurah akan menyampaikan kepada Ketua RT masing-masing, agar warga mengetahui lebih intens, bahwa berinfak ini satu kepala keluarga hanya Rp2000.

“Kupon infak ini dinilai tidaklah memberatkan masyarakat,” jelasnya

Lebih lanjut Firdaus menambahkan, para
ketua RT, bisa memanfaatkan keberadaan para karang taruna dan kaum millenial, untuk mensosialisasikan program Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, kepada seluruh warga.

“Mereka bisa diminta mengambil infak dari rumah ke rumah, yang dikoordinir Ketua RT,” tutupnya

Untuk diketahui, Kecamatan Banjarmasin Selatan membawahi 12 Kelurahan, dengan jumlah RT sebanyak 370 lebih. (NHF/RDM/RH)

BANJAR – Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, Selasa (15/3) mendapatkan informasi dari BPBD Kabupaten Banjar bahwa pukul 00.30 WITA tadi telah terjadi Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) orang tenggelam di sungai Martapura desa Antasan Senor Kabupaten Banjar dengan identitas korban yang sampai berita ini dirilis, masih belum diketahui.

Berdasarkan infomasi yang didapatkan dari saksi, korban terlihat melompat dari atas jembatan ke dalam sungai dalam kondisi mabuk sebelum jatuh dan tenggelam.

“Ya kita melihat korban melompat dari atas jembatan, sebelumnya dia terlihat duduk di atas motor dengan plat nomor DA 2658 QC dalam keadaan mabuk, kemudian tiba-tiba berdiri ke tepi jembatan dan melompat,” terang M. Seman salah satu saksi yang berada di lokasi kejadian.

Dari hasil penulusuran lewat aplikasi Bakeuda Provinsi Kalsel bahwa nomor plat DA 2658 QC tersebut teregistrasi atas nama Kasful Anwar, namun nama tersebut tidak dapat di pastikan sebagai identitas korban, karena data yang didapat hanya menginformasikan kepemilikan kendaraan yang berada dilokasi kejadian.

Merespon informasi tersebut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin Al Amrad, langsung menerjunkan 1 Tim rescue berjumlah 6 orang dengan menggunakan sarana 1 Unit Truck personil, Rubber Boat, GPS, Alat Komunikasi, APD COVID-19, serta 1 set peralatan terbaru Basarnas bernama Aqua Eye ke lokasi kejadian.

Menurut Al Amrad, Basarnas Banjarmasin baru saja kedatangan dua alat canggih yaitu Aqua Eye dan Under Water Search Device, adapun kedua alat tersebut merupakan peralatan yang dikirim dari Kantor Pusat Basarnas di Jakarta untuk mendukung operasi SAR di daerah.

“Saat ini alat tersebut kami pergunakan pada giat operasi SAR di Sungai Martapura di desa Antasan Senor ini,” terangnya.

Saat ini menurut Al Amrad, Basarnas Banjarmasin memang sangat perlu memiliki kedua alat canggih tersebut, guna mendukung operasi SAR khususnya di perairan laut, sungai atau danau yang ada di Kalimantan Selatan.

Disampaikannya, alat Aqua Eye atau sonar pendeteksi bawah air ini berfungsi dan dipergunakan saat mendeteksi keberadaan korban di kedalaman air dengan sistem pendeteksian frekuensi, sonar atau scanning.

“Jadi alat ini bisa dioperasionalkan dengan short range (jarak pendek), medium range (jarak menengah) serta long range (jarak jauh). Maksimal jaraknya 50 meter di kedalaman air. Jadi kita bisa dapat melakukan scanning untuk segera mengetahui keberadaan korban atau ada tidaknya korbannya,” jelasnya.

Sampai berita ini diturunkan, tim rescue Basarnas Banjarmasin yang tergabung dalam tim SAR Gabungan masih melakukan upaya pencarian dengan memaksimalkan sarana prasarana yang dimiliki.

“Kami berupaya agar korban segera kita temukan tentunya dengan bantuan serta sinergitas semua unsur potensi SAR yang terlibat pada operasi kali ini,” jelasnya. (SAR.BJM/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin menyarankan, agar dibuatkan peta baru untuk luas kawasan kumuh.

Menurut Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Arufah Arif, kepada wartawan pada Senin (14/3), peta baru luas kawasan kumuh sangatlah penting dalam membantu program Kota Tanpa Kumuh dari Pemerintah Pusat. Sebelumnya dari lahan seluas 549,7 hektare untuk kawasan kumuh tersebar di masing-masing lima kecamatan, hampir 90 persen telah tertangani sejak tahun 2015 – 2021 lalu.

“Program kotaku ini, tentu membantu dalam penanganan kawasan kumuh,” katanya

Disampaikan Arufah, peran Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman kota Banjarmasin sangat besar, dengan cara mengupayakan jangan sampai ada lagi titik kawasan kumuh yang tidak dibenahi, agar kota seribu sungai kedepannya terbebas dari wilayah kumuh.

“Kita ingin banjarmasin menjadi kota sehat, dan bersih,” pintanya

Politisi PPP DPRD Kota Banjarmasin ini menambahkan, langkah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman kota Banjarmasin, di tahun 2022 melakukan pemetaan kawasan kumuh, maka bisa dibuatkan peta baru untuk kawasan kumuh, agar diajukan kembali dalam program Kotaku selanjutnya.

“Berdasarkan evaluasi sementara, sekitar 500 hektare lagi, kawasan kumuh di daerah ini,” pungkasnya. (NHF/RDM/RH)