Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Meski Kota Banjarbaru masuk predikat hijau persebaran stunting dengan prevalensi 18,6 persen. Namun, pemerintah pusat menekankan agar 2024 penurunan harus berada dikisaran 14 persen. Artinya, upaya Pemko Banjarbaru harus terealisasi.

Wakil Presiden RI, Ma’aruf Amin menegaskan, agar Puskesmas dan Posyandu seluruh Tanah Air berperan sebagai sentra percepatan penanganan stunting.

“Mungkin ada yang sudah, masih ada yang dalam proses, tapi Kemenkes (harus) menyiapkan Posyandu di seluruh Indonesia bisa melakukan pelayanan,” tegasnya saat mengunjungi Posyando Kenanga, Jalan Gotong Royong, Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, Kamis (11/8) siang.

Menanggapi itu, Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, sebagai langkah yang tepat dilakukan pemerintah daerah salah satunya adalah mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia serta memanfaatkan peran serta fungsi dari Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

“Jadi kami sudah punya program Banjarbaru Singkirkan Stunting (BASINGSING). Ketuanya itu terdiri dari Wakil Wali Kota bekerjasama dengan PKK, penyuluh KB, penyuluh kesehatan dan kader posyandu agar stunting dapat ditekan,” ujarnya, usai mendampingi Wapres RI Ma’aruf Amin.

Menurutnya, saat ini Banjarbaru berada diangka hampir 18,6 persen. Artinya, ada sekitar 5 persen untuk bisa berada pada capaian 14 persen.

“Hampir 19 persen artinya dua tahun kedepan target 5 persen harus terealisasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas P2KBMP2A Kota Banjarbaru, Sri Lailana, mengatakan, upaya optimal lainnya yang bakal dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai komitmen kepala daerah melalui instruksi Wakil Presiden RI adalah menerapkan program Bapak Asuh Anak Stunting.

“Hal ini akan kami laporkan kepada Wali Kota Banjarbaru dan kami akan melakukan rapat. Tetapi, belum bisa menentukan waktunya. Nanti akan ada ayah asuh anak stunting, tak hanya dari Forkopimda melainkan seluruh kepala SKPD dan camat dapat menjadi orang tuanya,” bebernya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Buku autobiografi yang berjudul ‘Menderes Manisnya Takdir’ akhirnya resmi diluncurkan oleh Wakil Walikota Banjarbaru Wartono, di Aula Gawi Sabarataan Setdako Banjarbaru, Selasa (9/8).

Wartono yang merupakan penulis langsung buku ini mengatakan bahwa penyelesaian penulisan buku tersebut kurang lebih satu tahun.

“Saya dibantu oleh Randu Alamsyah, akhirnya dapat menyelesaikan buku ini,” ujar Wartono.

Ya, dalam buku tersebut menceritakan dirinya yang berasal dari sebuah dusun kecil di pelosok Kulonprogo, dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, tinggal di sebuah rumah kecil, berlantai tanah dan berdinding gedhek di kawasan kaki gunung Manoreh. Kesehariannya membantu orang tua menjadi penderes, dan sambil berjulan jajanan kampung, hingga akhirnya kini ia menjabat sebagai Wakil Walikota Banjarbaru.

Menurut Wartono, prinsip yang ia pegang hingga saat ini adalah keterbukaan, kejujuran, dan bakti kepada orang tua.

“Kuncinya harus terbuka dan jujur. Yang utama jika masih memiliki orang tua, berbakti kepada keduanya, dan jangan pernah menyakiti orang tua. Kemana saja dan apa yang dilakukan, minta restu kepada orang tua serta bahagiakan mereka. Itulah yang saya lakukan hingga akhirnya saya berada di titik ini,” jelasnya.

Dikatakan Wartono, buku autobiografi dirinya ini ditulis berdasarkan kisah nyata semasa hidupnya, dari tinggal di perdesaan hingga kini berada di kota Idaman Banjarbaru sebagai wakil wali kota.

Diharapkan Wartono, buku ini nantinya dapat benar-benar menjadi inspirasi dan motivasi siapapun yang membacanya.

“Harapan saya, siapapun yang sudah membaca buku ini, dapat termotivasi untuk maju mengembangkan diri. Tak ada yang tak mungkin jika kita tekun gigih dan selalu semangat menjalani hidup,” ucapnya.

Untuk diketahui, lounching buku ‘Menderes Manisnya Takdir’ ini selain dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono bersama Istri dan keluarga tercinta serta para sahabat, juga dihadiri sang penulis buku Randu Alamsyah, perwakilan Forum RT RW, dan nampak pula beberapa kepala SKPD terkait serta undangan lainnya. (RDM/RH)

BANJARBARU – Borneo Basketball Competition “High School Series” antar SMA/SMK se Kalsel resmi digelar di Banjarbaru, Rabu (27/7).

Dilaksanakan di GOR Bakula Spartans Arena, kompetisi yang diikuti oleh 10 sekolah dari 4 Kabupaten/Kota se Kalsel ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Banjarbaru, Muhammad Aditya Mufti Ariffin, diwakili Asisten II Setdako Banjarbaru, Puspa Kencana.

Dalam sambutannya, wali kota mengaku bangga kepada seluruh pelajar yang bertanding.

“Terimakasih atas partisipasi kalian para pelajar untuk menyemarakkan kompetisi ini,” ucapnya.

Kompetisi ini sendiri menurutnya memiliki peran penting dalam menumbuhkan hal positif bagi pelajar. Seperti sportifitas, solidaritas dan daya saing.

“Semoga kompetisi ini dapat menjadi angin segar dalam membina prestasi olahraga bola basket di wilayah kita ini, dengan hadirnya potensi yang berprestasi,” harap wali kota dalam sambutannya.

Sementara itu Ketua Pelaksana, Anes Fikri Haekal mengatakan, kompetisi ini merupakan bentuk dukungan pihaknya terhadap Persatuan Bola Basket Indonesia (Perbasi) Banjarbaru yang ingin meningkatkan jumlah atlet bola basket usia 18-20 tahun.

“Insyaallah sebelum akhir tahun kita akan laksanakan even ini lagi,” ungkapnya.

Anes membeberkan, kegiatan yang dilaksanakan selama 5 hari ini nantinya akan mendatangkan Guest Star pada malam finalnya.

“Kita masih rahasiakan siapa yang akan datang nanti, pokoknya malam final nanti pasti akan heboh,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Ahmad Yani Km 34, Banjarbaru, ditargetkan rampung pada 28 Desember 2022 sesuai kesepakatan kontraktor dengan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru.

Saat meninjau lokasi pembangunan JPO, Selasa sore (26/7), Wali Kota Banjarbaru, Muhammad Aditya Mufti Ariffin menilai, proses pembangunan JPO ini terbilang cepat.

Kendati demikian, Aditya meminta proses pengerjaannya jangan sampai membahayakan pengguna jalan yang hilir mudik di lokasi tersebut. Termasuk, siswa sekolah yang lalu lalang di sekitarnya.

“Jangan sampai membahayakan warga, apalagi ini lokasinya berdekatan dengan sekolah,” ucapnya.

Aditya menampik jika pembangunan JPO ini terkesan tergesa-gesa. Menurutnya, orientasi JPO ini tidak diperuntukkan pada saat hari ini saja, melainkan untuk proses jangka panjang.

“Jangan menunggu macet dulu. Jangan menunggu masalah muncul baru kita selesaikan masalahnya. Tetapi bagaimana masalah kedepan itu kita tanggulangi hari ini,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR, Eka Yuliesda, menyebut, jika proses pengerjaan pembangunan melebihi target 180 hari kerja sesuai kesepakatan, maka masih ada program tambahan pengerjaan selama 50 hari.

“Kita kan masih punya tenggat waktu, tetapi akan terus kita usahakan agar bisa rampung sesuai target,” ungkapnya.

Eka mengaku, pihaknya juga akan terus mengawal pembangunan JPO ini secara ketat hingga selesai sesuai dengan Visi Misi Wali Kota Banjarbaru.

“Makanya kita monitor terus ini. Disamping itu juga ada konsultan pengawasnya,” terangnya.

Untuk mempermudah serta memastikan keselamatan warga selama proses pembangunan, Eka mengungkapkan sudah bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan penutupan jalan.

“Masyarakat harap bersabar dulu, karena ini demi keselamatan juga. Untuk masalah kemacetannya nanti akan kita evaluasi terus bersama Polantas dan Dishub,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Setelah satu bulan lebih menjalani masa penyembuhan pasca operasi di bagian kaki, Walikota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin, akhirnya kembali memulai aktivitas lapangannya di tengah masyarakat.

Menariknya, mengawali kegiatan tersebut sang Walikota justru memilih melakukan aksi sosial dengan menyumbangkan darahnya di Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Kota Banjarbaru, Selasa(19/7) pagi.

Turut didampingi Direktur RSD Idaman Banjarbaru, Dokter Danny Indrawardhana, Kabag Tata Usaha Budi Yulistianto dan Kasi Sarpras Medik Harun Arrasyid, satu kantong darah setidaknya disumbangkan oleh Walikota Banjarbaru untuk kebutuhan masyarakat yang berobat di rumah sakit milik pemerintah tersebut.

Diungkapkan Walikota Banjarbaru, pemenuhan stok darah di setiap fasilitas kesehatan menjadi hal yang perlu diperhatikan secara serius. Mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan, ujar Aditya, perlu dengan membangkitkan kesadaran masyarakat luas untuk ikut serta dalam aksi sosial donor darah yang kerap dilaksanakan di wilayah Banjarbaru.

“Donor darah secara sukarela perlu dimaknai dan diteladani oleh seluruh masyarakat karena dengan setiap tetesan darah dapat memberi sumbangan yang sangat berarti bagi kehidupan orang lain yang membutuhkan,” katanya.

Menurut Aditya, donor darah merupakan tindakan kemanusiaan yang tidak ternilai serta merupakan penegasan akan arti penting persaudaraan, soliditas, dan kepedulian terhadap sesama. Sehingga diharapkannya aksi solidaritas yang kuat tidak muncul hanya saat terjadi bencana, tapi juga dalam keseharian.

“Saya berharap di Banjarbaru aksi solidaritas juga muncul dalam keseharian, dan donor darah adalah salah satu contohnya,” beber Walikota.

Sementara itu, Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru, Dokter Danny Indrawardhana, mengungkapkan kunjungan Walikota Banjarbaru mengikuti program donor darah cukup membuat pihaknya terkejut. Pasalnya agenda ini belum pernah sekalipun dibahas atau direncanakan sebelumnya.

Selain itu, diakui Dokter Danny bahwa kedatangan Walikota Banjarbaru begitu tepat momentumnya yang mana pada hari ini banyak pasien thalasemia melakukan proses transfusi darah. Sehingga katanya dapat dipastikan bahwa darah yang telah disumbangkan Walikota, selanjutnya akan ditransfusikan terhadap pasien.

“Kami sangat berterima kasih kepada bapak Walikota karena kepercayaan beliau dengan melakukan donor darah di RSD Idaman. Sedikit banyaknya akan memberikan dampak luar bisa bagi pasien kami, khusunya pasien thalasemia yang kami jadikan sebagai layanan unggulan,” terangnya.

Terkhusus pula, lanjut Dokter Danny, moment ini memberikan daya ungkit bagi jajaran manajemen RSD Idaman Banjarbaru untuk terus berinovasi ke depannya.

“Tentu sabgat memotivasi kami untuk terus mengembangkan layanan yang paripurna bagi para pasien,” tuntasnya. (RSDIdaman.Bjb-RDM/RH)

BANJARBARU – Memasuki tahun ajaran baru periode 2022-2023, sebanyak 360 peserta didik baru di SMA Negeri 3 Banjarbaru mulai mengikuti Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) di hari pertama sekolah.

Pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa dikenal dengan Masa Orientasi Siswa ini dilaksanakan selama tiga hari, terhitung mulai 18-20 Juli 2022.

Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 3 Banjarbaru, Rahmah, melalui Wakasek Kurikulum, Elvi Soufiawati mengatakan, seluruh peserta didik sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah, terlebih sekolah sudah diperkenankan melaksanakan PTM seratus persen dengan melandainya kasus pandemi saat ini.

“Siswa malah merasa senang ketika kembali ke sekolah, karena kan sudah satu tahun ini mereka banyak belajar melalui daring,” ucapnya di sela kegiatan, Senin (18/7).

Untuk mencegah penumpukan dalam satu ruang kelas, Elvi mengungkapkan pihaknya membatasi maksimal 35 siswa dalam satu kelas.

“Kalau ruang kelasnya kecil, kita akan membatasi jumlah siswa hanya sebanyak 30 orang saja,” ucapnya.

Selain itu, untuk mendukung upaya pemerintah dalam membentuk kekebalan kelompok di sekolah, Elvi mengaku SMA Negeri 3 Banjarbaru terus memotivasi peserta didiknya untuk mendapatkan dosis vaksinasi, baik dosis pertama, kedua, maupun dosis ketiga atau booster.
Bahkan dilanjutkannya, pihaknya juga telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Cempaka, Banjarbaru, untuk membantu pelaksanaan vaksinasi di sekolah ini.

“Kita siap menyediakan tempat untuk pelaksanaan vaksinasi bagi siswa,” lanjutnya.

Elvi membeberkan, pihaknya juga berencana menggelar berbagai macam kegiatan yang sempat tertunda akibat pandemi dalam tahun-tahun terakhir.

“Banyak sekali kegiatan yang biasa kita laksanakan, terutama pengembangan diri untuk siswa,” tutupnya.(SYA/RDM/RH)

Banjarbaru – Puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-76 digelar melalui upacara di Akpol Semarang, yang diikuti seluruh Polda dan unsur Forkopimda seluruh Indonesia secara virtual, termasuk Polda Kalsel dari Gedung Wajra Cyena Sat Brimob Polda Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (5/7).

Upacara peringatan HUT Bhayangkara tersebut, dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo, didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Tema Hari Bhayangkara tahun ini adalah “Polri Yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh – Indonesia Tumbuh”.

Pada kegiatan di Sat Brimob Polda Kalsel, turut hadir Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Kapolda Kalsel, Danlanal Banjarmasin, Kajati Kalsel, Wakapolda Kalsel, Kepala Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kabinda Kalsel, Kepala BNN Kalsel, Kasrem Korem 101/Antasari, Kadispers Lanud Syamsuddin Noor, Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel beserta Pengurus, dan Pejabat Utama Polda Kalsel maupun para tamu undangan lainnya.

Presiden RI Joko Widodo dalam amanatnya mengungkapkan, bahwa Polri harus tetap waspada dalam pengedalian virus COVID-19 yang masih perlu untuk dilakukan penanggulangan.

“Polri harus lebih maju dari pada para pelaku kejahatan. Keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, jadikan penindakan hukum sebagai upaya terakhir,” pesan Presiden dalam arahannya.

Terkait pemindahan Ibukota Negara, Kegiatan KTT G20 di Bali, serta agenda besar Pemilu Serentak 2024, Presiden meminta peran aktif Polri untuk terus berinovasi dalam hal pemeliharaan Kamtibmas.

Usai pelaksanaan Upacara, kegiatan peringatan Hari Bhayangkara ke-76 yang digelar Polda Kalsel berlanjut dengan acara Syukuran Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022. Syukuran ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kapolda dan Ketua Bhayangkari Polda Kalsel. Potongan tumpeng pertama dan kedua, diserahkan kepada personil paling senior dan paling muda. (RIW/RDM/APR)

Banjarbaru – Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 pada 14 Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Selatan sangat rendah, yaitu rata-rata hanya 9,50 persen sampai 1 Juli 2022.

Bahkan sebanyak 3 Pemerintah Daerah masih nihil realisasinya. Yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, dalam surat atensi yang disampaikan langsung ke Gubernur dan para Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan awal pekan ini.

Beberapa DAK Fisik yang belum direalisasikan penyalurannya adalah DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sub bidang SMA, SMK, SLB, SKB, kemudian Bidang Kesehatan dan KB, Sub bidang penurunan stunting, pengendalian penyakit,
penugasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sub bidang Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewan.

“BPKP telah menyampaikan atensi kepada seluruh Kepala Daerah di wilayah Kalimantan Selatan untuk mempercepat realisasi penyaluran DAK Fisik,” ungkap Rudy Mahani Harahap.

Ditambahkannya, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan harus segera mengambil langkah percepatan penyerapan Dana DAK Fisik.

“Segera sampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, dan pantau dengan ketat realisasi fisik dan keuangan,” tegasnya.

Rudy yang baru mengikuti pelatihan tingkat internasional Certified Risk Governance Professional (CRGP) mempertegas, bahwa dana DAK Fisik tidak akan disalurkan kepada Kepala Daerah yang tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan atau melampaui batas waktu.

Jika tidak disalurkan, maka pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BPKP akan terus memastikan Pemerintah Daerah proaktif melakukan pemantauan dan penyerapan atas dana DAK Fisik.

“Ini satu langkah strategis untuk memacu perekonomian di wilayah Kalimantan Selatan,” tutup Rudy. (HumasBPKPKalsel-RIW/APR)

BANJARBARU – Sebanyak 21 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, sebagai bentuk komitmen dalam percepatan peningkatan pelayanan publik.

Penandatanganan PKS ini disaksikan langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar usai pelaksanaan apel gabungan di Kantor Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (4/7).

Dalam sambutannya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, pihaknya mengharapkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat mendorong lahirnya pelayanan publik yang berkualitas, serta dapat menjadi momentum bagi SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar lebih memantapkan pelayanannya secara maksimal.

“Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalsel harus perhatikan dan memberikan pelayanan yang prima, jangan sampai pelayanan publik yang diberikan mengecewakan masyarakat, apalagi sektor yang berkaitan dengan perizinan, pendidikan, dan sektor lainnya yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat,” ucap Paman Birin (sapaan akrabnya).

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman menyampaikan, Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sudah ditandatangani langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, sehingga koordinasi dan kerjasama bersama Provinsi Kalsel akan terlaksana.

“Bagi kami, ini adalah amanah dari UU no 37 bahwa salah satu tugas Ombudsman itu adalah membangun koordinasi dan kerjasama baik dari Instansi Pemerintah ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten-Kota,” ungkap Hadi.

Hadi menambahkan, pihaknya melihat tupoksi di masing-masing SKPD lingkup Provinsi Kalsel yang menyangkut Percepatan, penyelesaian, dan penangan laporan Masyarakat, sehingga penting untuk membangun koordinasi dengan penyelenggara pelayanan publik.

“Bisa jadi Pemerintah Provinsi yang dilaporkan masyarakat, oleh karena itu dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini kita dapat mempercepat rencana pembangunan,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)

Banjarbaru – Tindak lanjut rencana penetapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, didorong penuh oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini direalisasikan melalui Workshop Pendampingan Pembentukan BLUD disalah satu hotel berbintang di Banjarbaru, selama 2 pekan.

Workshop dibuka Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry dan arahan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap, pada Senin (4/7).

“Sebanyak 11 Puskesmas akan mengikuti workshop yang diselenggarakan mulai tanggal 4 sampai dengan 14 Juli 2022 terbagi dalam 2 batch,” terang Rudy.

Batch pertama mengangkat materi Penyusunan Rencana Strategis dan Tata Kelola BLUD, dilanjutkan batch kedua di pekan depan dengan materi Penyusunan Standar Pelayanan Minimum dan Laporan Keuangan BLUD.

“Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang akan menerapkan BLUD harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Dalam hal ini, Puskesmas telah memenuhi syarat substantif sebagai BLUD karena menyediakan barang/jasa layanan kesehatan,” ungkap Rudy.

Menurutnya, Puskesmas mampu lebih perform dalam memberikan pelayanan kesehatan publik apabila dikelola dengan menerapkan BLUD. Ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pada penerapan BLUD, Puskesmas dapat menggunakan pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor ke kas daerah terlebih dahulu.

“Selain itu, BLUD juga mendapatkan fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa serta mempunyai peluang untuk mengangkat pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional non PNS,” imbuh Rudy yang telah menyelesaikan pelatihan Certified Risk Governance Professional (CRGP) itu.

Setelah menjadi BLUD, ditekankan kembali oleh Rudy, bahwa point pentingnya, tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan, namun bagaimana BLUD dapat berinovasi dalam pemberian layanan, mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap yang dimiliki, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan.

“Perubahan Puskesmas menjadi BLUD harus diiringi pengendalian yang ketat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawabannya,” tambahnya.

Sampai dengan saat ini, sudah 2 Rumah Sakit Umum Daerah dan 2 Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi BLUD. Ditargetkan, seluruh Puskesmas di Hulu Sungai Selatan beralih menjadi BLUD di tahun 2022.

“BPKP mengapresiasi Bupati Hulu Sungai Selatan yang memberikan kepercayaan kepada BPKP Kalimantan Selatan untuk mengawal pembentukan dan implementasi BLUD,” tutupnya. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/APR)