BANJARBARU – Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.
Suasana Haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan halal bi halal BPAM Banjarbakula
Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pengawas BPAM Banjarbakula, Raudhatul Jannah, usai kegiatan Haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Halal bi Halal sekaligus promosi UPTD BLUD BPAM Banjarbakula, di Banjarbaru, Rabu (24/4).
Foto Ketua Dewan Pengawas BPAM Banjarbakula bersama Kepala SKPD Pemprov Kalsel dan masyarakat yang hadir dalam halal bi halal
“Secara umum memang air baku dari BPAM Banjarbakula disuplai ke PTAM dan PDAM. Tetapi kalau ada masalah terkait distribusi air BPAM Banjarbakula langsung turun ke masyarakat,” kata Acil Odah sapaan akrabnya.
Istri dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor ini juga menyebut BPAM Banjarbakula merupakan BLUD milik Pemprov Kalsel. Sehingga memiliki fleksibilitas tehadap pengelolaan anggaran untuk mendukung hal tersebut.
“Jadi ada keseimbangan antara dia mendapatkan pendapatan, tidak dibantu oleh APBD tetapi tetap memberikan servis yang baik di masyarakat terutama dalam hal air minum,” ungkapnya.
Untuk diketahui dalam kegiatan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat serta pegawai Pemprov Kalsel itu juga dirangkai pembagian door prize dengan hadiah utama berupa Umroh ke Tanah Suci Mekkah.(SYA/RDM/RH)
SURABAYA – Dianggap sebagai lumbung peternakan nasional, Provinsi Jawa Timur (Jatim) memiliki daya tarik tersendiri bagi Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Karena itulah, komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan tersebut bertandang ke Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Selasa (23/4).
Bukan tanpa alasan, ketertarikan Komisi II DPRD Kalsel terhadap perkembangan dan kemajuan peternakan di Jatim ini ialah untuk berdiskusi, menimba ilmu serta pengalaman sehingga sektor peternakan ini nantinya mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banua.
Suasana Pertemuan Komisi II DPRD Kalsel dan Dinas Peternakan Jatim
Selain berkenaan dengan peningkatan PAD, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Iqbal Yudiannoor selaku pimpinan rapat, menekankan bahwa pembelajaran ini juga diniatkan agar Kalsel mampu mempersiapkan diri untuk mengambil peranan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara Nusantara dalam hal ketersediaan pasokan dan produksi produk peternakan.
“Kita harus belajar banyak terkait dengan bagaimana Jatim mengembangkan sektor peternakan ini sehingga mampu menjadi lumbung nasional. Terlebih nantinya kita memerlukan ini untuk IKN yang akan bergulir di bulan Juni atau Juli nantinya, nah itulah yang kita butuhakan, selain juga memenuhi kebutuhan pangan di daerah kita sendiri,” terangnya.
Kedatangan rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi ini disambut langsung oleh Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Kusdiyarto. Ia merasa sangat tersanjung menjadi tujuan Kalsel untuk belajar perihal peternakan karena kegiatan ini dinilai merupakan wujud nyata kepedulian wakil rakyat terhadap masyarakat melalui ketersediaan pangan. (ADV-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya membenahi kawasan kumuh di banua ini, diantaranya dengan cara menggali informasi strategi penataan kawasan pemukiman kumuh yang dilakukan oleh daerah lain di Indonesia. Salah satu titik kunjungan kerja (kunker) dewan ‘rumah banjar’ kali ini yakni DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Suasana Pertemuan Komisi III DPRD Kalsel dan DPRD DKI Jakarta
Ditemui usai kegiatan kunker, Selasa (23/4), Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah mengatakan tujuan kunker kali ini untuk melihat bagaimana konsep yang dilakukan oleh DKI Jakarta dalam menangani masalah penanganan kawasan kumuh dan rumah yang tidak layak huni.
“Tadi ada beberapa hal yang sudah kita dapatkan, mudah-mudahan ini nantinya akan kita coba terapkan dan bagaimana kita menangani ini,” tuturnya.
Abidinsyah menambahkan sebelumnya ia dan anggota Komisi III lainnya juga telah berkunjung ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur. Seluruh informasi itu akan dikumpulkan dengan hasil kunker kali ini untuk mendukung percepatan penanganan kawasan kumuh dan rumah yang tidak layak huni di Kalsel sebagaimana dengan visi misi Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.
Sementara itu, perwakilan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Didi Jubaidi mengatakan saat ini DKI Jakarta memang sedang menanggulangi persoalan tersebut, diantaranya dengan membangun hunian yang lebih layak bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
“Langkah penanganannya bermacam-macam, tergantung dari tingkat kekumuhan daerah itu sendiri. Mulai dari penanganan drainase, sanitasi, pembangunan rusun dan lainnya,” terangnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
SURABAYA – Kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan menjadi hal prioritas yang salalu diupayakan peningkatannya oleh Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel. Banyak usaha yang telah diupayakan, dari memperjuangkan hak guru hingga anggaran pendidikan itu sendiri, termasuk juga menggali informasi ke daerah lain sebagai bahan komparasi.
Suasana Kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel ke SMAN 5 Surabaya
Seperti pada Selasa (23/4), rombongan Komisi IV berkunjung ke SMAN 5 Surabaya di Jawa Timur (Jatim) untuk mempelajari sistem belajar mengajar, dari program, administrasi hingga anggaran. Pernah masuk 10 besar sekolah terbaik se Indonesia berdasarkan Ujian Tertulis Berbasis Kompetensi (UTBK) menjadi salah satu alasan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Lutfi Syaifuddin untuk mencermati sistem yang ada disana.
“Terutama kita ingin studi banding terkait bantuan BOSNAS dan juga BOSDA selain juga program-program yang ada. Sebagai mana kita ketahui bahwa SMAN 5 Surabaya ini merupakan sekolah terbaik di Surabaya bahkan Jawa Timur,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Lutfi mengaku mendapatkan berbagai macam informasi yang nantinya bisa diterapkan di Kalsel, antara lain mengenai anggaran bantuan BOSNAS yang diketahui bahwa jumlahnya yang tidak seimbang dan berbeda jauh kalau dibandingkan dengan DKI Jakarta. Bahkan, lanjutnya, sampai dengan 500 persen selisihnya dengan yang ada di Kalsel maupun di Surabaya.
“Harapan kita tentunya dengan adanya kunjungan kerja ini, teman-teman di Jatim juga mengetahui bahwa BOSNAS itu secara nasional. Kita bisa melihat kejomplangannya sangat jauh bahkan hampir 500 persen. Tentu menjadi perjuangan kita bersama agar dapat diperjuangkan sampai ketingkat kementrian,” tambahnya.
Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalsel ini ditanggapi baik oleh pihak sekolah, Kepala SMAN 5 Surabaya, Sukirin Wikanto. Ia merasa bangga atas kunjungan rombongan DPRD Kalsel karena paling tidak berbagi sedikit pengalaman yang ada di Jatim ke Kalsel, dan juga sebaliknya. (ADV-NRH/RDM/RH)
DENPASAR – Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Puspa Harum Sejahtera” meraih predikat BUMDes Terbaik 1 Tingkat Nasional Tahun 2023, dan Desa Terbaik 1 kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023, menarik perhatian Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Bersama mitra kerjanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Kalsel dan puluhan pengelola BUMDes terbaik se Kalsel, Komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, melakukan kaji banding ke Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Selasa (23/4).
Kaji banding ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait pengelola BUMDes yang baik dan terarah sehingga mampu memaksimalkan segala potensi yang ada di wiyalahnya guna meningkatkan PAD desa masing-masing.
Ditemui disela acara, Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias mengatakan pihaknya sengaja mengajak mitra kerja beserta puluhan pengurus BUMDes dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan para pengelola BUMDes terbaik se Kalsel. Sekaligus mencari terobosan-terobosan baru terkait upaya BUMDes di Desa Tegal Harum ini mampu meningkatkan PAD.
“Menariknya disini, pertama, mereka diberikan kesempatan untuk pengelolaan parkir sebagai sumber PAD. Kemudian punya pasar desa yang cukup banyak pendapatannya, yang mempunyai 147 petak kios yang jadi sumber PAD,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Rachmah, beberapa hal yang patut diperhatikan oleh BUMDes di Kalsel, terutama sumber daya manusia (SDM) nya dan perlu adanya kerjasama BUMDes dengan pihak ketiga seperti pemanfaatan dana CSR dari perusahaan-perusahaan di wilayahnya.
“Diharapkan agar desa dan BUMDes secara bertahap dapat menerapkan aplikasi terkait keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” harapnya.
Perbekel Desa Tegal Harum, I Komang Adi Widiantara mengapresiasi kedatangan Komisi I DPRD Kalsel beserta rombongan guna berbagi informasi terkait BUMDes. Secara umum usai memaparkan kondisi desa dan potensinya, Adi berpesan kepada para kepala desa untuk bisa menciptakan sinergitas dengan perangkat BUMDes dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka membangun BUMDes.
“Kepada kades-kades yang memiliki BUMDes dan BUMKel , bagaimana kita bisa bersinergi dengan perangkat-perangkat BUMDes yang ada di wilayah kita masing-masing. Karena sinergitas itu yang terpenting dalam membangun BUMDes,” pintanya.
Sementara, Sekretaris BUMDes Puspa Harum Sejahtera Desa Tegal Harum, I Gede Suarja, menerangkan, sejak didirikan tahun 2018 lalu hingga tahun 2023, BUMDes Puspa Harum Sejahtera dengan modal awal sekitar Rp140 juta, telah mampu menghasilkan PAD sebesar Rp1 milyar lebih dengan mengandalkan empat usaha utamanya, yakni pengelolaan pasar desa, simpan pinjam, parkir, serta usaha perdagangan dan pelayanan jasa. Untuk mencapai itu, menurutnya, hal terpenting dalam mengelola BUMDes adalah memahami dengan baik regulasi yang baru menjadi payung hukumnya dan harus dikerjakan secara profesional.
“Harusnya kita (BUMDes) bisa bersaing dengan badan usaha yang lain, karena regulasi yang baru, BUMDes bisa melakukan upaya-upaya terobosan yang sama dengan badan usaha lainnya seperti koperasi, PT, dan itu harus bisa berkembang. Pengelolaan juga harus profesional, tidak boleh lagi bersifat pelayanan terapi perencanaan bisnis harus mulai dikembangkan ke depannya sesuai dengan potensi yang ada,” tegasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pariwisata Kalsel Bidang Ekonomi Kreatif Kelembagaan dan Pengembangan SDM Pariwisata, menggelar Kurasi Ekonomi Kreatif Unggulan Kalsel tahun 2024.
Kepada wartawan, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, diwakili Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kalsel Faturrahman, usai pembukaan pada Rabu (24/4) mengatakan, kegiatan ini untuk semakin mempromosikan, mengembangkan, dan meningkatkan visibilitas serta nilai tambah produk-produk kreatif di Banua. Selain itu, memperluas pasar bagi produk-produk lokal.
Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kalsel, Faturrahman, saat memberikan komentarnya
“Kami ingin mencari para pelaku Ekraf di Kalsel, menjadikan mereka binaan Dispar Kalsel. Kemudian diberikan pelatihan, pemasaran yang intensif, dan fasilitasi berupa permodalan,” ungkapnya
Salah satu produk usaha yang dilakukan Kurasi Ekonomi Kreatif Unggulan 2024
Disampaikan Faturrahman, dalam kegiatan ini pihaknya menggandeng tiga orang kurator terbaik, sesuai bidang subsektor seperti kuliner, fesyen dan kriya, diantaranya Agus Gazali Rahman atau lebih dikenal Agus Sasirangan Chef dan Enterpreneur, Dicky Maryoga Hutadjulu Lecturer of Fashion Program Binus Universitas Internasional, dan Tisa Granicia CO Founder Kanduro Studio.
“Kurasi Ekonomi Kreatif Unggulan Kalsel tahun 2024, diikuti 38 peserta se Kabupaten dan Kota,” ucapnya
Sementara itu, salah satu Tim Kurator dari Subsektor Kuliner Agus Gazali Rahman, menambahkan, dari puluhan peserta untuk subsektor kuliner, poin penting diberikan penilaian nanti diantaranya kuliner yang memiliki keunikan, tahan lama, dan memiliki kearifan lokal. Dimana, produk usaha yang dipasarkan tidak hanya ditingkat Nasional juga ke Mancanegara.
“Kegiatan ini tentu akan membuat pelaku usaha khususnya bidang Kuliner akan memiliki ciri khas produk usahanya,” tutup Agus Sasirangan.
Untuk diketahui, Kurasi Ekonomi Kreatif Unggulan Kalsel tahun 2024, dibuka secara resmi Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, diwakili Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kalsel, Faturrahman. Kegiatan berlangsung selama dua hari (24 dan 25 April 2024), bertempat disalah satu Hotel Berbintang di Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Husnul Khatimah menghadiri kegiatan wisuda Universitas Lambung Mangkurat ke 118 tahun 2024, di Auditorium ULM Banjarbaru, Rabu (24/4). Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus mendorong ULM untuk selalu melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
Husnul menyampaikan, pemerintah provinsi Kalsel memiliki komitmen tinggi bagi peningkatan mutu pendidikan yang ada banua.
“Kami tentunya akan terus mendorong dari semua jenjang dan semua jenis pendidikan supaya terus berbenah dan dapat melahirkan alumni-alumni yang hebat, visioner, dan tidak kalah dengan daerah-daerah lain yang ada di indonesia,” ucap Husnul
Ditambahkannya, bahwa Pemprov akan terus memastikan semua anak-anak banua dapat mengenyam pendidikan, baik di pelosok desa, lebih-lebih di perkotaan. Untuk itu, dengan selesainya menimba ilmu pengetahuan, akan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat.
“Serta nantinya dapat mendorong lahirnya Sumber Daya Manusia hebat dan berkualitas demi kemajuan banua kalimantan selatan di masa yang akan datang,” lanjut Husnul.
Wisuda Universitas Lambung Mangkurat ke 118 tahun 2024
Sementara itu, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad menyampaikan, wisuda Universitas Lambung Mangkurat ke 118 tahun 2024, telah meluluskan sebanyak 941 orang, yang terdiri dari Program Diploma sebanyak 6 orang, Sarjana 694 orang, Pendidikan Profesi 185 orang, Magister 51 orang, Spesialis 2 orang dan Doktor 3 orang.
“Jangan lupa bersyukur, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang belum memiliki kesempatan untuk sekolah, sementara saudara-saudara diberikan karunia oleh allah untuk mengenyam pendidikan sampai di bangku perguruan tinggi,” tutup Ahmad. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (PPLP), mengirimkan atlet untuk mengikuti kejuaraan nasional (Kejurnas) Panahan, di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).
Kepala Seksi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga Dispora Kalsel Asfia Urrahman menjelaskan, PPLP Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan atlet panahan sebanyak 12 orang atlet.
Kepala Seksi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga Dispora Kalsel Asfia Urrahman
“Pada tahun ini PPLP Kalsel kembali mengirimkan atlet untuk mengikuti Kejurnas Panahan PPLP di Kaltim,” ungkap Asfia, kepada sejumlah wartawan, Selasa (23/4).
Kejurnas Panahan dilaksanakan pada 23 – 27 April 2024.
“Dispora Kalsel tentunya berharap pada Kejurnas ini para atlet pelajar dapat memberi prestasi terbaik mereka,” ucapnya.
Namun, lanjut Asfia, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tradisi meraih medali emas pada Kejurnas Panahan PPLP.
Karena itu, Dispora Kalsel melakukan pembinaan terhadap atlet pelajar yang tergabung dalam PPLP khusus cabang olahraga panahan, sudah maksimal.
“Sehingga, setiap mengikuti Kejurnas Panahan atlet pelajar Provinsi Kalimantan Selatan mampu meraih medali emas,” ujarnya.
Asfia mengatakan, sehingga diharapkan pada Kejurnas di tahun 2024 ini medali emas mampu kembali diraih.
Atlet Kalsel yang mengikuti Kejurnas Panahan antar PPLP yaitu, Yani Dhiya Fairuz afifah, Alifa Nindya Wahyu, Nayla Nur As Asyifa, Fattan Nindya Giffari, Denny Saputra, Citra Alima Rosyada, Asfiah Latipa, Afifah Humaira, Annisa Zarifatus, Annisa Zarifatus, Azydan Rizqi Abdilla, Rakhel Annisa, serta Raihan Adam Fakih. (SRI/RDM/RH)
JAKARTA– Kebijakan dan implementasi sektor kehutanan akan terus dimantapkan dan ditingkatkan sejalan dengan perkembangan tantangan sektor kehutanan dan dampak perubahan iklim. Sebagai bagian dari implementasi Enhanced Determined Contribution (Enhanced NDC), sektor Forest and Other Land Use (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan, diyakini menjadi sektor andalan Indonesia, dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan membatasi kenaikan suhu global yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030, sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri, dan 43,20 persen dengan bantuan internasional.
Komitmen tersebut merupakan upaya Indonesia dalam rangka menghadapi triple planetary crisis. Antara lain berupa perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity loss), dan pencemaran lingkungan hidup.
Sebagai kontribusi dalam program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, menghadiri FGD Peran Pemerintah Daerah Untuk Penguatan KPH Dalam Rangka Implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang diselenggarakan Kementerian LHK di Jakarta Selasa (23/4).
Kadishut Kalsel saat mengikuti FGD di Jakarta
Rapat kerja penguatan KPH ini, juga dihadiri eselon I di Kementerian LHK. Diantaranya Ditjen PKTL, Ditjen PHL, Ditjen PSKL, Ditjen PDAS RH, Ditjen PPI, Ditjen Gakkum, BP2SDM. Rapat kerja tersebut bertujuan untuk mengakselerasi implementasi Renop FOLU Net Sink melalui sinkronisasi dan integrasi perencanaan pengelolaan KPH, ke dalam target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, meningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan KPH, melakukan diseminasi kegiatan pemanfaatan dana RBP kontribusi Norway sebagai salah satu sumber pendanaan dari kontribusi dunia internasional melalui peningkatkan koordinasi antara tim kerja Indonesia’s FOLU Net Sink, mitra pelaksana, pemerintah daerah dan KPH.
Kadishut Kalsel Fathimatuzzahra menyampaikan, bahwa Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengapresiasi kebijakan KLHK.
“Melalui alokasi dana nanti, dalam rangka mendukung penurunan emisi karbon di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelas Fathimatuzzahra dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada FM pada Rabu (24/4).
Alokasi dana tersebut kedepannya, menurut Aya (panggilan akrab Kadishut), untuk program kegiatan antara lain berupa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian karhutla, penguatan kapasitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan seperti KPH dan pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
Disamping itu Provinsi Kalimantan Selatan menjadi lokus kegiatan yang bersumber dari alokasi pemanfaatan dana RBP REDD+ dan dana FOLU Net Sink 2030 yang dialokasikan di Direktorat Jenderal terkait di KLHK.
Dalam rapat tersebut juga disepakati poin penting upaya pencapaian target FOLU Net Sink 2030 di tingkat tapak/wilayah kerja KPH, yang meliputi keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon, aksi mitigasi dan implementasi FOLU Net Sink 2030 untuk memenuhi pemenuhan target NDC Indonesia, penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPH.
“Bagi KPH yang sudah mendapatkan alokasi pendanaan Folu Net Sink 2030 agar segera menindak lanjuti implementasi mulai dari perencanaan operasional, pelaksanaan yang efektif serta menyampaikan pelaporan,” tutupnya. (DishutKalsel-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Tahun 2023, akselerasi kinerja pemerintah Kota Banjarbaru dibawah kepemimpinan Aditya Wartono dinilai cukup baik. Ini terlihat pula dari Pembangunan ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun.
Wali kota Banjarbaru, M. Aditya Mufti Ariffin dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Hari Jadi Kota Banjarbaru ke 25, pada Jumat (19/4) menyampaikan, bukan hanya dilihat dari meningkatnya indikator makro kemajuan dan keberhasilan kota ini tumbuh dan berkembang, tetapi juga dibuktikan dengan beberapa capaian dan prestasi yang diperoleh kota ini. “Kota Banjarbaru tidak hanya meraih piala adipura tahun 2023, namun juga mendapat plakat Adipura kategori pengelolaan Pasar terbaik, yang diraih Pasar Bauntung Banjarbaru. Selain itu, kota ini juga menjadapatkan penghargaan anugerah PWI 2024 Bidang UMKM, dan juga berhasil meraih Baznas Award 2024kategori kepala daerah Pendukung pengelolaan zakat terbaik,” ujar Aditya saat menyampaikan Pidatonya.
Bukan hanya itu, disampaikan Aditya pula, pemerintah kota ini mendapatkan Penghargaan Peningkatan Monitoring Center For Prevention terbaik 3 nasional dari Komisi pencegahan korupsi. “kita juga berhasil meraih penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atas keberhasilan mencapai predikat baik sistem merit dan predikat baik kualitas pengisian JPT. Meraih penghargaan Swasti Saba Wiwerda atas keberhasilan menyelenggarakan kota sehat tahun 2023. Dan kita berhasil mendapat insentif fiskal atas keberhasilan menekan inflasi di daerah sebesar 18,98 miliar rupiah dari dirjen bina keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya lagi.
Selain itu, disampaikan Aditya pula, Pemerintah kota Banjarbaru berhasil meraih e-purchasing award 2023 dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah , sebagai kota dengan presentasi tertinggi dalam belanja pengadaan barang dan jasa produk dalam negeri melalui sistem e-katalog.
“ Tak hanya itu, penghargaan UI green city metrik 2023, kategori kota paling Berkelanjutan juga kita dapatkan, selain penghargaan satya lencana manggala karya kencana dari BKKBN RI dan diraihnya akreditasi Paripurna bintang lima untuk RSD Idaman Banjarbaru,” papar wali kota lagi.
Aditya juga berharap capaian prestasi dan kemajuan, serta momentum hari jadi kota ini yang 25, mampu menjadi motivasi semua pihak untuk terus berkarya dan berkontribusi untuk kebaikan bersama. (ADV-RDM/RH)
