BANJARBARU – Menandai berakhirnya libur panjang, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) tutup Posko Angkutan Udara Periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pada Senin (5/1).
Gelaran Apel Penutupan Posko Angkutan Udara Terpadu Nataru 2025/2026 dihadiri para peserta posko yang terdiri dari InJourney Airports dan stakeholder terkait lainnya seperti TNI, Polri, Basarnas, Imigrasi, Maskapai, dan ground handling.
Suasana penutupan posko Nataru di bandara Syamsudin Noor
Prosesi ini dipimpin langsung General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor. Berlokasi di Exhibition Hall Kedatangan Domestik Bandara Internasional Syamsudin Noor. Posko yang sudah digelar sejak 15 Desember 2025 hingga 04 Januari 2026 ini, resmi ditutup.
“Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan mewakili manajemen InJourney Airports atas segala upaya terbaik dan dedikasi para petugas Posko, baik tim internal InJourney Airports maupun eksternal selama periode natal dan tahun baru berlangsung. Selama 21 hari digelar, dilaporkan operasional berjalan dengan lancar dan zero accident”, terang Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.
Tiga pekan digelar, sebanyak 198.699 penumpang telah dilayani di Bandara Internasional Syamsudin Noor melalui 1.667 perjalanan udara. Pada kesempatan ini, tercatat 1.569 ton kargo, telah didistribusikan melalui bandara kebanggaan Banua. Adapun destinasi favorit para pengguna jasa pada kesempatan ini adalah Jakarta (CGK).
“Secara umum, kami sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari cerita dan perjalanan para pengguna jasa sepanjang periode libur panjang ini. Ke depannya, kami dengan sepenuh hati siap memberikan customer journey yang berkesan kepada para pengguna jasa bandara melalui fasilitas dan pelayanan petugas bandara yang profesional dan ramah”, tutup Millyas. (AngkasaPura-RIW/RH)
BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, meninjau sekaligus memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Sabtu (3/1) pagi.
Peninjauan difokuskan di RT 08 RW 01 Sungai Lulut Dalam, yang saat ini kondisinya hampir terendam. Ketinggian air bahkan telah mencapai hampir setengah lutut orang dewasa akibat kombinasi air pasang sungai, dan curah hujan yang masih sangat tinggi.
Yamin menjelaskan, bahwa wilayah Kelurahan Sungai Lulut memiliki sedikitnya lima sungai yang saling terhubung. Sungai Lulut sendiri berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar, sehingga penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas daerah.
“Kita berharap ke depan ada kolaborasi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Banjar, terutama dalam upaya normalisasi dan perbaikan aliran sungai,” ujarnya.
Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat menyerahkan bantuan
Ia menambahkan, normalisasi dan revitalisasi sungai diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dan tidak dilakukan pada musim hujan atau saat air pasang, melainkan pada musim kemarau agar hasilnya lebih optimal.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi yang dialami warga. Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus berkoordinasi. Tadi kami juga telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Balai Wilayah Sungai agar dapat melihat langsung kondisi warga di RT 08 Sungai Lulut,” lanjutnya.
Selain normalisasi sungai, Yamin menilai perlunya pembangunan saluran drainase multifungsi, yang tidak hanya berfungsi sebagai aliran air, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai akses jalan bagi warga, baik pejalan kaki maupun kendaraan roda dua, dengan sistem saluran tertutup.
Kemudian Yamin juga mengimbau masyarakat, khususnya warga yang bermukim di bantaran sungai, agar tidak memperluas bangunan hingga melewati batas sempadan sungai.
“Kalau bangunan terus menjorok ke sungai, mungkin rumahnya terasa lebih luas, tapi dampaknya mengganggu aliran sungai dan merugikan masyarakat secara luas. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah tanggap darurat, sebuah mushola dengan posisi lebih tinggi, sementara dijadikan tempat evakuasi warga, yang terhubung langsung dengan RT setempat. Warga yang terdampak kemungkinan akan bertahan di lokasi tersebut selama air masih pasang.
“Saya bersama jajaran akan mulai mengeruk dan normalisasi sungai disaat musim kemarau yang akan datang, agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi,” tutup Yamin.
Di kesempatan yang sama, Kalak BPBD Kota Banjarmasin, Husni Thamrin menyebut Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, merupakan wilayah garda terdepan perbatasan yang paling awal menerima dampak banjir kiriman dari wilayah Martapura.
“Kondisi ini membuat Sungai Lulut menjadi titik krusial karena limpasan air dari daerah hulu dipastikan akan mengalir ke kawasan ini, bahkan berpotensi berdampak hingga Pemurus Baru, Jalan Pramuka,” kata Husni.
Menurutnya, persoalan banjir di Sungai Lulut tidak dapat ditangani Pemerintah Kota Banjarmasin secara mandiri. Diperlukan kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor, mengingat sungai merupakan wilayah bersama yang tidak dibatasi administrasi pemerintahan.
“Hal Penting yaitu kerja sama dengan pemerintah kabupaten sekitar, termasuk Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Tanah Laut, dan Barito Kuala, melalui forum kerja sama Banjar Bakula,” lanjutnya.
Kalak BPBD juga menyampaikan bahwa Wali Kota Banjarmasin telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah III, guna memfokuskan perhatian pada sungai – sungai yang setiap tahun menjadi langganan banjir, khususnya Sungai Lulut.
“Penanganan ke depan diarahkan pada perencanaan yang lebih matang seperti arahan wali kota, dengan pelaksanaan normalisasi sungai dan pembenahan drainase dilakukan saat musim kemarau, agar kesiapsiagaan saat musim hujan dapat lebih optimal,” tutupnya.
Terkait kondisi di lapangan, BPBD Kota Banjarmasin telah melakukan evakuasi warga secara situasional, terutama pada malam hari saat ketinggian air meningkat signifikan dan berpotensi membahayakan.
Sebanyak 15 kepala keluarga dengan total 39 jiwa dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Selain itu, bantuan logistik juga disalurkan kepada warga terdampak, serta rencana pendirian dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa genangan.
Selain bantuan logistik, dukungan juga datang dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III berupa bantuan 2 buah perahu yang diserahkan untuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kelurahan Sungai lulut. Bantuan tersebut diperuntukkan sebagai sarana pendukung evakuasi dan mobilitas warga saat terjadi banjir, khususnya di wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.
Perahu ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat peran FPRB dalam penanganan darurat bencana banjir di Kelurahan Sungai Lulut, sekaligus menjadi bagian dari sinergi lintas sektor dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kota Banjarmasin.
Turut hadir Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, Plt Camat Banjarmasin Timur serta jajaran terkait lainnya. (PEMKO.BJM-SRI/RIW/RH)
BANJARMASIN – Bencana banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, akibat curah hujan tinggi yang berlangsung dalam waktu lama. Bahkan meluapnya air sungai diperparah pendangkalan serta sumbatan alur sungai, sehingga daya tampung air semakin menurun.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, akhir pekan tadi menyampaikan, perlunya terobosan kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Salah satu solusi yang dinilai paling rasional adalah relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai, kawasan yang selama ini menjadi titik rawan banjir.
Dalam sepekan terakhir, laporan banjir terus meningkat dari berbagai daerah, meliputi Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, hingga Kabupaten Banjar.
“Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya terkait langkah strategis agar banjir tidak terus berulang setiap tahun,” ungkapnya
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK
Supian HK menilai, relokasi ke kawasan yang lebih aman dan memiliki elevasi lebih tinggi, tidak hanya bertujuan mengurangi dampak banjir, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pencegahan bencana secara menyeluruh.
“Ini harus dirancang secara matang dan terencana, baik dari sisi anggaran, tata ruang, maupun aspek sosial masyarakat,” jelasnya
Lebih lanjut Supian HK menambahkan, pihaknya siap mendorong pembahasan lintas sektor agar kebijakan penanganan banjir dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Relokasi tentu membutuhkan perencanaan yang serius. Ini harus dibahas bersama seluruh pihak terkait agar penanganan banjir benar-benar maksimal dan tidak terus berulang.
Selain relokasi permukiman, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan anggaran khusus normalisasi sungai.
“Normalisasi penting untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur aliran air menuju laut,” tutupnya
DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan penanganan banjir secara komprehensif demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat terkait “super flu”, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan klarifikasi resmi terkait virus influenza tersebut.
Dalam keterangan persnya, Jumat (2/1), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dr. Diauddin menegaskan, bahwa istilah super flu merupakan sebutan media untuk Influenza A (H3N2 subclade K), yang masih termasuk influenza musiman.
“Deteksi virus ini merupakan hasil surveilans rutin penyakit pernapasan yang dilakukan pemerintah,” urainya.
Hingga saat ini, menurut Diauddin, tidak ditemukan bukti ilmiah bahwa virus tersebut lebih berbahaya atau lebih mematikan dibandingkan flu biasa.
Apalagi, sebagian besar kasus menunjukkan gejala ringan hingga sedang, dan dapat sembuh dengan penanganan standar.
“Sistem kesehatan di Kalsel dan Indonesia saat ini dalam kondisi siaga dan terkendali,” tegasnya.
Meski begitu, Diauddin mengingatkan, ada kelompok yang perlu lebih waspada terhadap “super flu” ini. Yakni anak – anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit penyerta.
“Sekali lagi kami imbau masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan gunakan masker bila sedang flu/batuk,” tambahnya.
Selain itu, Diauddin juga mengingatkan masyarakat untuk mencuci tangan secara rutin, istirahat cukup dan menjaga daya tahan tubuh, dan segera ke fasilitas kesehatan bila gejala memberat.
*Vaksin influenza tetap dianjurkan untuk mengurangi risiko keparahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Diauddin meminta masyarakat untuk tidak panik, namun tetap waspada, dan hanya mengikuti informasi dari sumber resmi. (DinkesKalsel-RIW/RH)
BANJAR – Harapan akhirnya datang bagi warga Desa Sungai Madang RT 08 dan RT 09 serta Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Masyarakat yang selama ini belum pernah menerima bantuan pemerintah, kini mendapatkan perhatian melalui penyaluran bantuan dari Gubernur Kalimantan Selatan, Jumat (2/1).
Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan melalui Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, sebagai wujud kepedulian dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memastikan pemerataan bantuan sosial, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir.
Plt Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, drg. Mashuda, melalui rilisnya menyampaikan, bantuan yang disalurkan berupa paket sembako dan nasi bungkus, ditujukan langsung kepada warga yang selama ini luput dari pendataan bantuan.
Kehadiran bantuan ini disambut hangat masyarakat, yang mengaku baru pertama kali menerima perhatian langsung dari pemerintah provinsi.
“Kami ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang selama ini belum tersentuh bantuan pemerintah. Ini adalah bentuk kepedulian sekaligus amanah yang kami jalankan dari Gubernur Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Mashuda menegaskan, RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel tidak hanya berperan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, namun juga hadir sebagai bagian dari solusi sosial di tengah masyarakat, khususnya pada saat kondisi darurat dan bencana.
“Penyaluran bantuan ini tidak hanya bersifat simbolis, namun menjadi bagian dari upaya nyata menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya
Penyaluran bantuan dari Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin ini, diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir, sekaligus memperkuat kehadiran pemerintah provinsi di tengah masyarakat hingga ke wilayah – wilayah yang selama ini belum banyak tersentuh program bantuan.
Salah seorang warga, Amin, penerima bantuan, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mereka berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan, khususnya di daerah rawan banjir di Kabupaten Banjar.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel menegaskan komitmennya, untuk terus hadir, peduli, dan bergerak cepat dalam membantu masyarakat, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah. (RSGMGUSTIHASANAMANKALSEL–NHF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Survey salah satu media cetak nasional menyebutkan, Banjarmasin masuk dalam 10 besar kota kesepian di tanah air.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Muhammad Ramadhan menjelaskan, Kota Banjarmasin mendapatkan peringkat 9 untuk predikat Kota Kesepian oleh Litbang Kompas.
Kadis DP3A Banjarmasin Muhammad Ramadhan
“Predikat tersebut menggunakan 12 variabel struktur, yang artinya diukur adalah kondisi yang berpotensi memicu kesepian, bukan perasaan warganya satu persatu,” ungkap Ramadhan, Jumat (2/1).
Dikatakan Ramadhan, dalam konteks tersebut kesepian perlu dipahami sebagai dampak jangka panjang dari sistem sosial yang kurang mendukung terbentuknya relasi yang sehat, baik di ruang publik maupun di dalam keluarga.
“Oleh karena itu, upaya penanganan tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik kota, tetapi juga memerlukan penguat relasi sosial sejak unit terkecil, yaitu keluarga,” ujar Ramadhan.
Fenomena Kota Paling Kesepian ini bukan disebabkan satu faktor tunggal, melainkan akumulasi faktor struktural dan relasional. Antara lain, perubahan struktur keluarga, meningkatnya rumah tangga tunggal, pernikahan jarak jauh, lansia yang tinggal sendiri, urbanisasi dan mobilitas tinggi, anak muda merantau, jejaring sosial keluarga terputus, serta minimnya ruang interaksi sosial yang berkualitas.
“Selain itu, ruang publik terbatas dan interaksi sosial bergeser ke ruang privat atau digital,” ucap Ramadhan lagi.
Pola pengasuhan yang kurang responsif secara emosional, pengabaian emosional dalam keluarga, meskipun tanpa kekerasan fisik, menyebabkan anak tumbuh dengan ketebalan relasi yang lemah, kesulitan membangun kelekatan sosial, dan rentan kesepian di usia dewasa.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa kesepian merupakan dampak jangka panjang dari relasi sosial yang rapuh dalam keluarga,” ungkap Ramadhan lagi.
Karena itu, tutur Ramadhan, masyarakat dan keluarga memegang peran kunci sebagai garda terdepan pencegahan kesepian tersebut.
“Salah satu yang harus dibenahi dalam keluarga agar tidak kesepian, yaitu, dengan pengasuhan berbasis kehadiran emosional, orangtua tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mendengar, memvalidasi emosi, dan membangun komunikasi yang aman dengan anak,” ucap Ramadhan.
Kesadaran bahwa pengabaian emosional adalah risiko serius. Seperti, tidak ada kekerasan fisik selalu berarti anak aman secara psikologis.
“Menghidupkan kembali fungsi sosial keluarga dan komunitas interaksi lintas generasi, saling mengerti tetangga, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial,” ujar Ramadhan.
Selain itu, tambahnya, pendidikan emosi sejak dini juga sangat penting, agar anak dapat mengenali perasaan, menyampaikan kebutuhan, dan membangun relasi sehat.
“Keluarga yang sehat secara emosional melahirkan individu yang mampu membangun koneksi sosial di masyarakat,” tutup Ramadhan. (SRI/RIW/RH)
BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2025, sekaligus Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2026, pada Jumat (2/1). Kegiatan dirangkai penyerahan BK Award sekaligus hasil reses masing-masing anggota dewan Kalsel, melalui perwakilan fraksi-fraksi.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK, menerima hasil Reses 2025 dari Anggota Fraksi Golkar
Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyampaikan, rapat paripurna ini menjadi momentum evaluasi kinerja DPRD sepanjang tahun 2025, sekaligus menandai dimulainya kembali agenda kerja dewan pada tahun sidang 2026. Khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Pergantian masa sidang itu berlangsung khidmat, namun tetap sarat makna evaluasi dan harapan,” ucapnya Jumat (2/1)
Ketua DPRD Kalsel Supian HK, menyerahkan BK Award kepada Ilham Noor
Disampaikan Supian HK, pihaknya juga memberikan penghargaan berupa BK Award. Penghargaan ini menjadi simbol apresiasi terhadap anggota dewan yang dinilai konsisten menjaga integritas, etika, serta marwah lembaga perwakilan rakyat.
“BK Award ini menjadi pengingat bahwa kerja politik tidak hanya diukur dari produktivitas kebijakan, tetapi juga dari sikap dan keteladanan,” jelasnya
Supian HK berharap, dengan dibukanya Masa Sidang I Tahun 2026, DPRD Provinsi Kalsel diharapkan melangkah dengan semangat baru, lebih responsif, berintegritas, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Banua.
“Kinerja dan kontribusi yang menonjol 2026 nantinya, harus mampu dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, serta wewenang sebagai anggota DPRD,” tutup Supian
Adapun tujuh anggota DPRD Kalsel yang mendapatkan penghargaan BK Award yaitu, Athaillah Hasbi, Rahimullah, Firman Yusi, Ilham Noor, Habib Hamid Bahasyim, Dirham Zain, serta Halida Novia Sari. (ADV-NHF/RIW/RH)
BANJARBARU – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menjadi bagian dari harapan dan perjalanan para pengguna jasa melalui transportasi udara sepanjang tahun 2025.
Selama tahun 2025, Bandara Internasional Syamsudin Noor telah mengantarkan 3.084.852 penumpang melalui 27.221 penerbangan. Rapor jumlah penerbangan sepanjang tahun 2025 meningkat sebanyak 1,4% dibanding periode sebelumnya dengan 26.852 penerbangan.
Selain itu, sektor kargo juga mengalami pertumbuhan dari 33.060.708 kg menjadi 34.867.371 kg atau persentase sebesar 5,5%.
“Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan para pengguna jasa kepada InJourney Airports sepanjang tahun 2025. Ribuan perjalanan dari jutaan penumpang menjadi semangat kami untuk senantiasa berupaya memberikan pelayanan dengan mengedepankan customer experience”, jelas General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana.
Menandai momentum pergantian tahun 2025 ke 2026, InJourney Airports memberikan kado dari hati untuk para penumpang dan awak kabin penerbangan terakhir tahun 2025, dan penerbangan pertama tahun 2026.
Suvenir dan kain sasirangan khas Kalimantan Selatan menjadi wujud dari keramahtamahan Bumi Lambung Mangkurat menyambut dan mengantarkan para pelancong.
Momentum pergantian tahun ini dimaknai mendalam oleh manajemen InJourney Airports, sebagai waktu untuk melakukan refleksi atas hal-hal yang telah terjadi sepanjang perjalanan tahun 2025, sekaligus mengajak para pengguna jasa untuk melakukan moment of silence sebagai wujud empati dan solidaritas kepada saudara-saudara di tanah air yang terkena bencana di penghujung tahun.
“Pada pergantian tahun ini, kami ingin mengajak para pengguna jasa untuk turut serta mendoakan saudara kita yang saat ini tengah menghadapi kondisi yang sulit di sejumlah wilayah di tanah air. Semoga di tahun 2026 kondisi akan menjadi lebih baik dan kita dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman”, tutup Millyas. (AngkasaPura-RIW/RH)
JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kembali menegaskan posisinya sebagai mitra strategis layanan haji nasional. Bank syariah pertama di Indonesia ini, memborong tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Hajj Banking Award BPKH 2025, yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta, belum lama ini.
Dalam ajang tersebut, Bank Muamalat meraih penghargaan The Best of Hajj Registration and AUM Contribution Bank 2025, dan The Best of Young Hajj Pilgrims Registration Bank 2025.
Selain itu, Bank Muamalat juga memperoleh Appreciation for Strategic Partner for Digital Hajj Services in BPKH Apps 2025, atas kontribusinya dalam penguatan layanan haji berbasis digital.
Direktur Bank Muamalat, Ricky Rikardo Mulyadi mengatakan, pencapaian tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Bank Muamalat sebagai pionir perbankan syariah yang memiliki ikatan historis kuat dengan jemaah haji Indonesia.
“Sebagai bank yang berdiri berkat dukungan jemaah haji, mengembangkan ekosistem haji di Tanah Air merupakan kewajiban bagi Bank Muamalat. Apresiasi ini menegaskan bahwa fokus kami pada ekosistem haji dan umrah berada di jalur yang tepat,” ujar Ricky.
Ricky menambahkan, Bank Muamalat terus menghadirkan solusi menyeluruh untuk memudahkan jemaah haji, sekaligus mendukung berbagai program dan layanan haji yang sejalan dengan visi dan misi BPKH.
Dalam mendukung segmen haji, Bank Muamalat aktif mendorong pertumbuhan tabungan haji melalui kampanye #RinduHaji, yang selaras dengan program Haji Muda BPKH.
Program ini ditujukan untuk mendorong generasi muda muslim merencanakan biaya ibadah haji sejak dini, sekaligus mendapatkan apresiasi atau hadiah langsung. (RIW/RH)
BANJARBARU – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sejak Agustus hingga akhir Desember 2025, terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pelayanan Pajak di UPPD Samsat Banjarbaru
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil mengungkapkan, bahwa kebijakan pemutihan pajak berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak hingga 12 persen.
Sebelum program ini berjalan, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor berada di kisaran 50 persen. Namun setelah pemutihan diberlakukan, angka tersebut meningkat menjadi 62 persen.
Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil
“Program pemutihan pajak ini memberikan ruang bagi masyarakat yang selama ini menunggak pajak untuk kembali patuh. Dari evaluasi kami, tingkat kepatuhan meningkat cukup signifikan, sekitar 12 persen, dan ini menjadi capaian yang sangat positif,” ujar Subhan dalam keterangan pers akhir tahun dikantornya, Rabu (31/12).
Selain meningkatkan kepatuhan, Subhan menyebut, program pemutihan pajak juga berdampak langsung terhadap realisasi penerimaan daerah. Dari target perubahan penerimaan PKB sebesar Rp600 miliar pada tahun 2025, realisasi hingga akhir Desember tercatat mencapai lebih dari Rp606 miliar, atau sekitar 101 persen lebih dari target yang ditetapkan.
“Alhamdulillah, sektor PKB mampu melampaui target. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga efektif dalam memperkuat penerimaan daerah,” lanjut Subhan.
Menurut Subhan, kebijakan pemutihan memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang menunggak pajak selama bertahun-tahun. Dengan adanya pembebasan denda dan keringanan pembayaran, masyarakat terdorong untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya dan kembali tercatat sebagai wajib pajak aktif.
Lebih lanjut, Subhan menegaskan, bahwa keberhasilan program ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam merumuskan kebijakan perpajakan ke depan.
Ia memastikan bahwa pada tahun berikutnya, pemutihan pajak tidak lagi diterapkan, melainkan akan digantikan dengan skema pemberian reward atau penghargaan bagi wajib pajak yang taat.
“Ke depan, fokus kita bukan lagi pemutihan, tetapi memberikan apresiasi kepada masyarakat yang disiplin membayar pajak. Bentuknya bisa berupa undian atau penghargaan tertentu, agar kepatuhan ini bisa terus terjaga secara berkelanjutan,” sahut Subhan.
Subhan optimis, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, target penerimaan PKB pada tahun 2026 dapat disesuaikan dan ditingkatkan.
Ia juga menegaskan komitmen Bapenda Kalsel, untuk terus menghadirkan inovasi layanan perpajakan yang mudah, transparan, dan akuntabel.
“Pajak adalah tulang punggung pembangunan daerah. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Subhan. (MRF/RIW/RH)
