Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Hingga Rabu (23/3) data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menyebutkan, capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Kalsel sudah mencapai 63,12 persen lebih. Dengan kata lain, hanya diperlukan 6,88 persen lagi, provinsi Kalimantan Selatan dapat mencapai target 70 persen vaksinasi dosis kedua, seperti yang diamanatkan Presiden, Joko Widodo.

Dalam upaya percepatan vaksinasi COVID-19 demi mengejar Herd Immunity di Kalimantan Selatan itu, maka Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor pun terus menggelorakan semangat meningkatkan percepatan vaksinasi. Yakni melalui Vaksinasi Bergerak, yang pada Rabu (23/3) digelar di kawasan kuliner jembatan Banua Anyar Banjarmasin, oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu, meninjau langsung pelaksanaannya.

Kepada wartawan, usai peninjauan, Gubernur mengatakan, percepatan Vaksinasi Bergerak saat ini, difokuskan untuk target 70 persen vaksinasi dosis kedua, sebelum Ramadhan tiba.

“Sesuai arahan Pak Presiden, kita diminta memenuhi target 70 persen dosis kedua sebelum Idul Fitri. Namun jika melihat capaian dosis kedua sampai hari ini, saya pikir sebelum Ramadhan sudah tercapai,” ujar Gubernur didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel.

Didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah Sahbirin Noor, Gubernur juga didaulat melakukan penyuntikan kepada warga, yang hendak bervaksin. Dengan diarahkan dan didampingi
petugas kesehatan, Paman Birin (sapaan akrab Gubernur) berani melakukan penyuntikan, karena sebelumnya pernah menjadi pegawai dinas kesehatan di awal karirnya.

Ditemui di tempat yang sama, Plt. Kadinkes Provinsi Kalsel, Sukamto menjelaskan, capaian vaksinasi di Kalsel saat ini untuk dosis pertama sudah 90,40 persen, dosis kedua 63,12 persen, dan vaksin ketiga atau booster 7,11 persen.

“Fokus kita sesuai arahan dari Paman Birin, sebelum puasa sudah 70 persen dosis kedua, dengan upaya Vaksinasi Bergerak,” jelasnya.

Sementara itu, Herison, warga setempat yang sempat divaksin oleh Paman Birin, mengaku sangat senang mengetahui vaksinatornya adalah seorang Gubernur.

“Alhamdulilah senang juga mengetahui vaksinatornya Paman Birin. Apalagi beliau juga dulunya pernah menjadi pegawai dinas kesehatan. Ini merupakan pengalaman tersendiri dan termasuk langka karena bisa divaksin oleh Gubernur,” ungkap Herison.

Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan sebagai rangkaian HUT Tagana ke-18 yang diperingati setiap 24 Maret. Tercatat 800 warga sekitar dan kawasan Pengambangan, menjadi target vaksinasi dosis kedua dan ketiga di Banua Anyar ini. Mereka adalah warga, yang sebelumnya juga mengikuti giat vaksinasi dosis pertama pada Desember 2021, yang digelar Dinas Sosial Provinsi di lokasi yang sama. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Jelang Ramadan, cabai rawit lokal yang dijual di pasar tradisional Kalsel kini telah menembus harga Rp110.000 – Rp120.000 perkilogramnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani, mengatakan, sebelum terjadi lonjakan, harga yang dijual di pasaran hanya berkisar antara Rp80.000 – Rp90.000.

“Naiknya cukup signifikan, ini cabai rawit lokal,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, lewat sambungan telepon, saat menjadi narasumber dalam program Topik Kita Hari Ini (TKHI), edisi Selasa (22/3) kemarin.

Agar mampu menjaga stabilitas harga, Dinas Perdagangan Provinsi juga mendatangkan cabai dari luar Kalsel. Berharap ketersediaannya mampu terpenuhi berkelanjutan.

“Sebut saja seperti rawit taji dan tiung meskipun naiknya tidak signifikan hanya sekitar Rp10.000,” ungkapnya.

Kenaikan yang terjadi, lanjut Birhasani, dikarenakan pendistribusian saat ini mengalami hambatan. Bahkan, dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) solar non subsidi juga menjadi alasan dari keterlambatan.

“Selain masalah cuaca. Tentu kami juga meminta kerjasama stakeholder lainnya yang menangani kelancaran pendistribusian ini, karena tidak ada artinya bahan pokok yang melimpah dan tersedia apabila masih saja terhambat. Maka dari, dinas perhubungan, kepolisian, dan pihak lainnya termasuk Pertamina ikut membantu,” paparnya.

Ia mengharapkan pula perhatian dari dinas pertanian agar ketersediaan cabai ditingkat petani daerah mampu memenuhi stok. Tujuannya, komiditi ini secara penuh dapat memegang stabilitas harga supaya tidak mengalami lonjakan.

“Ini juga perlu kerjasama dengan tanaman pangan dan hortikultura beserta ketahanan pangan agar bagaimana para petani cabai kita bisa didampingi dalam kesehariannya. Supaya mampu terhindar dari serangan hama dan kegagalan pangen lainnya sehingga harga pun stabil di pasar tradisional,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap mengungkapkan, ada 4 proyek strategis bernilai Rp18,951 trilyun, gagal mengambil peluang skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Padahal, ditengah keterbatasan anggaran pemerintah, apalagi terkuras untuk penanganan COVID-19, pilihan skema KPBU menjadi rasional untuk diupayakan mendanai proyek-proyek strategis yang bernilai sangat besar.

Hasil evaluasi BPKP terkini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin masih belum memahami skema KPBU. Pengaturan KPBU tertuang dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015, sebagai pengganti Perpres 67 Tahun 2005 yang telah beberapa kali diubah. Contoh pembangunan infrastuktur di Indonesia telah menggunakan skema KPBU, antara lain, Proyek Palapa Ring, yaitu pembangunan jaringan Backbone Optic Nasional yang menghubungkan 90
Kabupaten di Indonesia, yang menghubungkan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia ke jaringan telekomunikasi dan internet. Kemudian Proyek Bandara Komodo di Labuan Bajo di Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, dan Proyek Tempat Pengolahan dan Pemroses Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo di Bogor.

Di Kalimantan Selatan, belum ada proyek strategis bernilai besar yang dibangun menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini. Diduga karena Pemerintah Daerah tidak paham skema ini.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, menyayangkan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada proyek yang dilaksanakan dengan skema KPBU.

Hasil evaluasi BPKP baru-baru ini, pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin, menunjukan hal itu. Skema KPBU belum dipahami.

“Sebenarnya terdapat potensi dapat digunakan skema KPBU pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ada 3 proyek yang tidak jadi dilaksanakan karena keterbatasan APBD, yaitu pembangunan Jalan Lintas Banjarbaru – Batulicin, ditaksir membutuhkan biaya 14,3 triliun, kemudian Pusat Layanan Jantung Terpadu (Kalimantan Cardiovasculer) di RSUD Ulin, perlu biaya Rp176 milyar, dan yang ketiga adalah Pusat Infeksi dan Syaraf Terpadu RSUD Ansari Saleh, ditaksir memerlukan biaya Rp475 miliar,” imbuhnya.

Sedangkan pada Pemko Banjarmasin, per 31 Desember 2021, tercatat terdapat beberapa proyek infrastruktur strategis dan segera yang dinantikan masyarakat. Diantaranya Kawasan Industri Terpadu Mantuil di Banjarmasin, ditaksir membutuhkan biaya Rp4 triliun.

Rudy menerangkan, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, apalagi terkuras untuk penanganan COVID-19, pilihan skema KPBU menjadi rasional untuk diupayakan mendanai proyek-proyek strategis yang bernilai sangat besar.

“Konsepnya adalah Public Private Partnership, mengajak pihak badan usaha untuk bersama – sama berkontribusi dalam pembangunan. Kelayakan proyek tentu menjadi pertimbangan penting bagi calon investor yang akan digandeng, termasuk soal keuntungan atau profit. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mampu membuat proyek menarik bagi calon investor,” ujarnya lagi.

Disamping itu, Rudy menambahkan, konsep Sustainable Development Goals (SDGs), sebagai lanjutan dari konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs), seharusnya dapat juga mendorong pemerintah untuk terus melakukan pembangunan tanpa henti. Konsep SDGs memiliki agenda mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata, yang bertujuan dan memiliki target dalam 3 dimensi pembangunan berkelanjutan. Yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Kalsel, agar melakukan pelatihan tentang pembiayaan skema KPBU ini, yang meliputi upaya pemahaman. Mulai tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, sampai dengan pelaksanaan perjanjian skema KPBU. BPKP juga menyarankan untuk membentuk unit kerja sebagai simpul KPBU yang akan bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi pembangunan proyek infrastruktur dengan skema KPBU atas proyek-proyek tersebut.

“Belajar lah ke pemerintah pusat, dan studi banding kepada proyek-proyek berskema KPBU,” imbuh Rudy.

Harapannya, pemanfaatan skema KPBU dapat menghasilkan infrastruktur yang terbangun sesuai jadwal, anggaran pembiayaan lebih terkendali dan dapat segera digunakan oleh masyarakat. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Bimbingan Teknis Pengembangan Produk Unggulan Desa se Kalsel Tahun 2022.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari yaitu 22 – 24 Maret 2022 ini diikuti sebanyak 30 orang yang terdiri dari 11 orang dari Dinas PMD tingkat Kabupaten, 11 orang dari pelaku/penggerak usaha produk unggulan desa dan 8 orang dari Provinsi Kalsel.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah mengatakan kegiatan ini untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan perangkat desa dalam menghadapi persaingan ekonomi karena ke depan diharapkan kemajuan Kalsel dimulai dengan kemandirian desa.

“Untuk itulah maka perlu kita siapkan SDM dan perangkat di desa agar bisa menjawab tantangan ke depan. Salah satunya tantangan untuk memajukan Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negara. Pada saat ini sebagian kinerja Dinas PMD diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa,” jelasnya kepada wartawan, usai membuka Bimtek, Selasa (22/3).

Faried juga berharap para peserta Bimtek ini dapat menyampaikan ilmu yang didapat dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa.

Sementara, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dinas PMD Provinsi Kalsel, Wahyu Nugroho menambahkan pihaknya terus mendorong desa-desa di Kalsel agar dapat mengembangkan produk unggulannya sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa.

“Menjadikan satu produk unggulan desa itu cukup mudah karena persyaratannya hanya apa yang ada di desa, selalu tersedia, memiliki nilai ekonomi, berkelanjutan atau yang selalu dilakukan oleh masyarakat,” ucapnya.

Contohnya, lanjut Wahyu, saat ini masyarakat di desa di Kabupaten Barito Kuala (Batola) mengembangkan es krim jeruk lantaran buah jeruk di Batola cukup melimpah. Dengan dibuat es krim maka diharapkan nilai jual jeruk menjadi meningkat.

Selain itu, di Desa Pengaron Kabupaten Banjar, ada rimpang-rimpangan dimana hal itu bisa masyarakat kembangkan sebagai produk unggulan desa mereka,” tambahnya. (NRH/RDM/RH)

BANJAR – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Pemprov Kalsel mengadakan dialog kebangsaan “Merawat Keberagaman Menangkal Radikal Terorisme Menuju Indonesia Harmoni” sekaligus meresmikan Warkopian Cafe sebagai Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan (Warung) NKRI, pada Selasa (22/3). 

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan mengatakan, ancaman terbesar terorisme saat ini adalah menyasar kepada propaganda yang masif atas pandangan dan pola pikir masyarakat.

“Kelompok-kelompok ini dari hari ke hari masih ada dan harus kita waspadai. Propaganda mereka bukan lagi aksi kekerasan, melainkan untuk bergabung melaksanakan jihad. Dan target mereka yang sangat rentan adalah kepada kaum generasi muda,” ucapnya.

Hal lain yang patut diwaspadai dari gerakan terorisme, lanjutnya, adalah pengaruhnya yang dapat menginspirasi tindak kekeraran dan aksi terorisme dimanapun.

“Penggunaan agama sebagai ‘topeng’ perjuangan politik mereka telah berhasil memperdaya dan meracuni pikiran generasi muda baik dengan iming-iming surga, misi suci, materi maupun kegagahan di medan perang,” terangnya.

Kelompok ini juga dinilai cerdas dalam memanfaatkan kekuatan teknologi dan informasi, khususnya media sosial sebagai alat propaganda.

“Ini yang membuat anak muda dengan gampang terpengaruh akibat propaganda dan jejaring pertemanan di media sosial,” ungkapnya.

Dialog yang menghadirkan narasumber Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) Ahmad Khairuddin, serta tokoh agama Ahmad Noor Syarkawi, dilaksanakan guna menangkal paham radikalisme dan terorisme di provinsi ini.

“Kita berharap narasi yang kita bicarakan dalam dialog-dialog kita, itu bisa menjadi bagian dari penguatan terhadap nilai-nilai luhur bangsa kita, menghormati keberagaman, mengedepankan semangat persatuan, semangat bertoleransi, dan menjaga semangat kerukunan beragama,” kata Boy Rafli Amar.

Sedangkan kehadiran Warung NKRI yang terletak di perumahan Citraland, Banjar, ini dijelaskannya, bertujuan untuk menggiatkan dialog-dialog kebangsaan yang sarat akan nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong.

Pesan kebangsaan dari dalam Warung NKRI ini diharapkan dapat menjalar ke seluruh lapisan masyarakat sehingga ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat dibendung.

“Konsep warung adalah konsep yang diharapkan jadi tempat pertemuan, dalam kegiatannya dapat dititipkan pesan kebangsaan, kita bisa menyampaikan pesan kebangsaan ini dengan konsep yang sederhana,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor membuka secara virtual Khataman Al-Qur’an, Peserta Didik dari SMAN, SMKN, dan SLBN se-Kabupaten Barito Kuala, yang berlangsung di Mesjid Agung Al Anwar Marabahan, pada Selasa (22/3).

Khataman Al-Qur’an massal ini dihadir langsung Wakil Bupati Batola, Rahmadian Noor , Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Batola, Kepala Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Batola, dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Fokopimda) setempat.

Terselanggaranya kegiatan ini, ujar Paman Birin (sapaan Sahbirin Noor), menandakan bahwa konsistensi dan komitmen semua pihak, untuk terus melahirkan dan mewujudkan generasi penerus yang Islami, yaitu generasi yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia.

“Mudah-mudahan, para peserta didik yang mengikuti khataman hari ini, benar-benar dapat membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Disampaikan Paman Birin, kitab suci Al Qur’an sungguh sangat luar biasa. Selain sebagai kitab sucinya umat Islam, Al Qur’an merupakan mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan diwahyukan sebagai rahmat dan petunjuk, bagi manusia yang beriman dan bertakwa.

“Jangankan membaca dan mengamalkannya, mendengarkan orang yang membacanya saja, kita sudah mendapatkan pahala. Sungguh rahmat dan karunia yang luar biasa, yang kita dapatkan dari Al-Qur’an,” sebut Paman Birin.

Sebagai umat muslim lanjutnya, sudah sepantasnya memuliakan Al-Qur’an yaitu dengan membacanya, memahaminya, dan mengamalkan kandungannya.

Karena pentingnya Al-Qur’an inilah, Pemerintah Provinsi Kalsel menjadikan pendidikan Al-Qu’ran sebagai kurikulum keunggulan lokal. Kemudian, pemerintah daerah bersama masyarakat, dapat menyelenggarakan pendidikan Al-Qur’an, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, baik di pendidikan formal, non formal, maupun informal.

Hal ini sebagaimana amanat dari Perda Provinsi Kalsel Nomor 3 tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur’an di Kalsel. Pemprov Kalsel dalam visi-misinya, selalu menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas dan salah satu upayanya adalah mewujudkan generasi yang Qur’ani.

“Kita selalu menginginkan, generasi Qur’ani terus lahir di Kalimantan Selatan yaitu generasi yang cinta dan dekat dengan Al-Qur’an,” sebutnya.

Melalui pendidikan Al-Qur’an diharapkan terbentuk dan terwujudkan generasi Qur’ani. Anak-anak yang pandai, cerdas, dan terampil, khususnya dalam hal baca dan tulis Al-Qur’an adalah investasi yang tidak ternilai harganya, baik untuk kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan di akhirat.

“Setelah kegiatan khataman ini, pengawasan dan bimbingan dari kita semua agar mereka tidak lupa atas apa yang telah mereka dapatkan selama ini, dan dapat mengamalkannya secara istiqamah,” ujar Paman Birin yang juga diminta melantunkan  ayat Al Quran surat Ad-dhuha menandai dimulainya prosesi khataman. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengapresiasi Rapat Kerja Daerah, yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalsel, dengan menekankan pentingnya penanganan persoalan stunting.

Dalam sambutannya, saat membuka secara resmi rakerda, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyampaikan, dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tahun 2022, dengan mengangkat tema konvergengsi lintas sektor bergerak, mewujudkan penguatan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan, tentu sangatlah tepat untuk mencegah stunting sejak dini, melalui jalinan kerjasama antar berbagai sektor.

“Saya meminta penanganan stunting ini dapat segera dilakukan, mengingat angka stunting Kalsel cukup besar, dan diperlukan kerjasama antar berbagai sektor, agar permasalahan segera berakhir,” pintanya

Disampaikan Sahbirin, persoalan stunting ini bukan perkara yang ringan. Generasi  penerus bangsa tidak boleh dibiarkan mengalami kekerdilan dan kekurangan asupan gizi. Asupan gizi harus diperhatikan sejak anak masih dalam kandungan sampai pada 1000 hari pertama kehidupan.

“Jika kita telusuri berbicara stunting, tidak bisa mengesampingkan kondisi awal sejak anak dikandung. Kalsel masih menjadi daerah dengan kasus pernikahan anak yang tinggi. Hal ini secara langsung berdampak pada tumbuh kembang anak,” ujarnya.

LebIh lanjut Sahbirin Noor menilai, kurangnya akses layanan kesehatan juga memiliki dampak yang cukup serius dalam peningkatan angka stunting, khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan. Ia meminta semua pihak terkait untuk berupaya keras, agar sistem pencegahan dan penanganan stunting ini dapat bekerja dengan baik, sehingga anak-anak nantinya tidak lagi stunting.

“Investasi sumber daya manusia memang tidak bisa secara langsung kita rasakan. Namun ini adalah komitmen kita bersama, agar anak cucu di masa akan datang memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi,” tuturnya

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Ramlan, mengatakan rakerda ini digelar melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia, untuk memperkuat komitmen dengan SKPD terkait.

“Kita sikapi serius penanganan stunting, dan dicegah sejak dini,” tutup Ramlan.

Rakerda Bangga Kencana itu dihadiri langsung Inspektur Utama BKKBN Pusat, Ari Dwikora Tono, diikuti  peserta dari kabupaten/kota se-Kalsel, berlangsung di salah satu hotel berbintang Banjarmasin, pada Selasa (22/3). Kegiatan juga dirangkai dengan penjanjian kerjasama antara BKKBN Kalsel dengan beberapa Perguruan Tinggi di Kalsel dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kalsel. (BIROADPIM-NHF/RDM/RH)