Penulis: admin 1

TANAH BUMBU – Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha yang terus disosialisasikan bertujuan untuk mensejahterakan nelayan.

Pendapat ini dikemukakan anggota DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, saat menggelar Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper), Senin (11/4) sore, di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

“Tentu, keberadaan Perda ini penting disampaikan kepada penggiat perikanan agar mengerti dan memahami,” ungkapnya.

Anggota legislatif dari Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru juga mengemukakan, Pelabuhan Perikanan (PPI) yang kini telah sah dialihkan kewenangannya ke Pemprov Kalsel sesuai Permen Kemenlautkan RI maka sewajarnya aturan yang dibuat harus diterapkan sesuai implementasinya.

“Di Tanah Bumbu, ada PPI Batulicin. Karena status instansinya sudah menjadi BLUD maka untuk penerapan penarikan jasa retribusi tentu menyesuaikan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020 ini,” bebernya.

Ia menegaskan, secara keseluruhan aturan yang dimuat dalam Perda Nomor 8 Tahun 2020 tujuannya tak lain adalah demi mensejahterakan para nelayan pesisir Kalsel.

“Kita ketahui retribusi ini dipergunakan bukan hanya bagi kas daerah, tidak, tetapi, pembangunan fasilitas bagi nelayan jadi prioritas,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Pria yang akrab disapa Paman Yani itu memaparkan, pemanfaatan kas dari retribusi yang diterima pelabuhan bahkan tertuang dalam aturan itu tentu sebagai wujud nyatanya ke depan adalah bangunan pabrik es.

“Adanya cold storage tentu memberikan dampak positif serta keuntungan lebih nelayan untuk menyegarkan hasil tangkapan laut. Sebaliknya, ada lagi fasilitas lain guna menunjang pelaksanaan aktivitas melaut warga pesisir ini,” papar Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Kalsel.

Semetara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani, menyampaikan, keberadaan Perda ini diakui sangat mendukung dalam aktivitas penerimaan.

“Memang Perda ini sempat mengalami perubahan, tetapi, kami juga masih menunggu Pergub tarif untuk menambah item-item baru dalam penerimaan retribusi. Kalau sebelumnya itu hanya menerima jasa fasilitas masuk, bongkar muat dan sewa lahan,” ujarnya.

Diantara item yang dimaksud, Syarwani menyebutkan, salah satunya adalah aturan penerimaan tarif jasa bagi kapal yang bermalam di lokasi Pelabuhan Perikanan Batulicin.

“Selain itu, kami juga akan menerapkan sewa bangunan. Hal tersebut dikarenakan aset yang dimiliki Pemkab Tanbu seluruhnya telah dihibahkan ke Pemprov,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

TABALONG – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan rasa duka yang mendalam bagi masyarakat yang menjadi korban meninggal dunia akibat COVID-19.

Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin pun mengirimkan dan mengajak untuk berdo’a membacakan surah Al-Fatihah bagi mereka yang menjadi korban COVID-19.

Hal tersebut disampaikan Paman Birin saat meninjau pelaksanaan Vaksinasi Bergerak di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan serta di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin (11/4).

“Mari kita bersama-sama berdo’a, bagi mereka yang mendahului kita, semoga segala dosa mereka diampuni dan menjadapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT. Al-Fatihah” kata Paman Birin memimpin doa yang diikuti semua warga yang hadir dalam kegiatan Vaksinasi Bergerak.

Sesuai data yang ada, korban meninggal akibat COVID-19 untuk Kabupaten Tabalong sebanyak 51 orang, Kabupaten Balangan 106 orang dan Kabupaten HSU sebanyak 125 korban jiwa.

Pada kesempatan itu, Paman Birin menyebut pentingnya vaksinasi dalam menghadapi masa pandemi COVID-19.

Vaksinasi Bergerak ini merupakan usaha atau ikhtiar bersama untuk mewujudkan kekebalan rakyat banua dari COVID-19.

“Bapak ibu semua yang hari ini mengikuti vaksin adalah pejuang untuk memerangi COVID-19. Sebagaimana halnya para pejuang lainnya, baik itu tenaga medis, aparat keamanan dan lainnya,” ungkap Paman Birin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemprov Kalsel melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Murenbangtan) tingkat Provinsi Kalsel tahun anggaran 2023 di salah satu hotel berbintang Banjarbaru, pada Senin (28/3) sore.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, berharap seluruh peserta yang menghadiri kegiatan ini dapat aktif dalam berpartisipasi dan bermusyawarah.

Selama tahun 2021 dimana COVID-19 masih melanda Kalsel, sub sektor perkebunan dan peternakan diakuinya memiliki ketahanan dan ketangguhan yang kuat.

Hal ini terlihat dari tiga hal. Pertama, capaian produksi karet, sawit, dan daging dengan kriteria memuaskan yaitu diatas 90 persen. Kedua, dari indikator nilai tukar pekebun sebesar 124,03 persen dan peternak sebesar 101,35 persen, membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan pekebun dan peternak juga membaik. Ketiga, kinerja ekspor perkebunan Kalsel pada tahun 2021 meningkat sebanyak 63,37 persen dibanding tahun 2020.

“Nilai ekspor perkebunan kita pada tahun 2020 sebesar Rp3.806.031.434.755, naik menjadi Rp10.546.582.213.707 pada tahun 2021,” ungkapnya.

Dirinya juga meyakini, Kalsel dapat keluar dari masa pandemi dengan baik, bahkan menjadi banua pemenang khususnya dari sub sektor perkebunan dan peternakan.

“Melalui program prioritas yang telah diciptakan Pemprov Kalsel diantaranya Siska Ku Intip dan pengembangan korporasi petani bebasis kawasan karet (intervensi ternak kambing didalamnya) dapat mempercepat tercapainya swasembada daging, ketahanan pangan dan penyangga IKN,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengaku siap mendukung upaya Pemprov melalui fungsi anggaran, pengawasan dan pembentukan Perda.

“DPRD Kalsel siap untuk membantu, baik terkait alokasi anggaran atau penyiapan produk hukum berupa Perda,” ungkapnya.

Menurut Supian, perlu beberapa strategi untuk meningkatkan hasil produksi ternak, contohnya di Kabupaten HSU yang sangat potensial terhadap pengembangan peternakan unggulan itik alabio murni. Seperti membangun peternakan inovatif dan kondusif berkelanjutan, membangun klaster peternakan, serta revitalisasi kelembagaan pelestarian peternakan itik alabio.

“Potensi-potensi produk pertanian maupun peternakan di Kabupaten Kota se Kalsel harus dipetakan. Sehingga kita bisa fokus untik mengembangkannya,” pesannya.

Di tempat yang sama, Kadisbunnak Kalsel, Suparmi mengatakan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor memberikan dukungan penuh dalam pembangunan sektor perkebunan dan peternakan yang menjadi andalan.

“Dalam Musrenbangtan ini diharapkan dapat dirumuskan prioritas pembangunan perkebunan dan peternakan bersama kabupaten kota sehingga dapat berkolaborasi dan selaras,” katanya.

Untuk sektor kelapa sawit dan ternak sapi potong, Disbunnak Kalsel telah melaksanakan program Siskaku intip (sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma).

“Termasuk peremajaan sawit rakyat dalam rangka peningkatan produksi TBS dsn CPO Kalsel,” ujarnya.

Kemudian contohnya lainnya pengembangan plasma nutfah itik alabio, pengembangan UPPB (unit pengolahan dan pemasaran bokar) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani karet. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalimantan Selatan melakukan aksi unjuk rasa di ruas jalan Lambung Mangkurat atau depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Senin (28/3). Mereka menuntut agar pemerintah mengatasi mahalnya harga minyak goreng dan mulai langkanya minyak goreng curah yang terjadi saat ini.

Dihadapan dua orang perwakilan dari “Rumah Banjar”, mahasiswa meminta Wakil Rakyat menyampaikan keinginan mereka agar pemerintah mengevaluasi kebijakan harga jual minyak goreng yang menyesuaikan dengan harga pasar. Pasalnya, kebijakan yang berdampak pada melejitnya harga minyak goreng mencapai dua kali lipat perliternya saat ini dinilai sangat menyengsarakan rakyat. Apalagi mendekati bulan Ramadhan, kebutuhan masyarakat semakin meningkat.

“Tanpa adanya minyak goreng, pedagang gorengan tidak bisa berjualan. Kalau minyak goreng mahal, kita goreng ikan pakai apa?” kata salah satu orator.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa juga menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan harga jual minyak goreng, hingga menuntut Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai tidak becus menangani masalah tersebut.

Sementara itu, Anggota DPRD Kalsel dari Komisi II, Muhammad Yani Helmi memastikan akan menyampaikan keinginan massa sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab dewan.

“Jadi aspirasi yang disampaikan tadi, kami dapat menerimanya tapi dengan catatan sesuai dengan kewenangannya. Apabila diluar kewenangan Dewan, maka kami hanya bisa merekomendasikannya ke pihak terkait,” jelasnya.

Wakil rakyat yang kerap disapa Paman Yani ini juga mengungkapkan dalam waktu dekat, DPRD Kalsel akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan minyak goreng ini.

Selain Paman Yani, aksi yang berlangsung sejak jam 11.00 WITA itu juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas yang turut didampingi pimpinan SKPD terkait, yakni Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Birhasani dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman.

Penyampaian aspirasi sempat berlangsung alot karena massa mendesak kehadiran Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, yang sedang melaksanakan tugas lain dan meminta dilaksanakan rapat bersama dengan seluruh lembaga eksekutif dan legislatif di 13 kabupaten/kota di Kalsel untuk menyelesaikan masalah tersebut. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Sempat tertunda dan dilakukan pemotongan anggaran di tahun 2021, pembangunan markas baru Polda Kalsel di Jalan Bina Praja Timur, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, kini kembali dilanjutkan.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikhwanto, menyampaikan, setelah adanya anggaran, pembangunan pun kembali dilaksanakan pihaknya.

“Yang seharusnya kita wujudkan pada 2021 kemarin karena ada refocusing jadi ditunda. Ini pun kejar-kejaran dan kita jagain betul anggarannya supaya tidak meleset lagi akhirnya alokasi pembangunan, Alhamdulillah bisa didapatkan,” ujarnya dalam penyampaian kegiatan pelaksanaan sebelum peletakan batu pertama untuk markas baru Polda Kalsel, di Banjarbaru, Senin (28/3).

Pembangunan yang menelan ratusan miliar rupiah itu, lanjut Rikhwanto, merupakan hasil alokasi dari bantuan hibah dari sejumlah perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan.

“Kami memutuskan meminta bantuan kepada rekan-rekan pengusaha, salah satunya yang didapatkan adalah pagar, gapura, masjid dan SPKT,” ucapnya.

Sedangkan untuk alokasi pembangunan markas baru Polda Kalsel yang berada di kawasan kompleks perkantoran Pemprov Kalsel, di Kota Banjarbaru, telah dianggarkan sebesar Rp124 miliar.

“Alokasi ini berasal dari Kepolisian Republik Indonesia. Untuk bangunan utamanya nanti ada ruangan Kapolda, Wakapolda, pejabat utama dan beberapa staf tertentu. Mungkin kalau menunggu anggaran berikutnya lagi 5 tahun baru terpenuhi,” paparnya.

Sementara untuk total alokasi keseluruhan yang dibantu oleh seluruh pengusaha di Kalsel, ia menyebutkan, senilai hampir Rp45 miliar.

“Belum nanti yang masuk lagi, masih ada proposal yang belum mendapat jawaban atau masih dikalkulasikan tapi sudah menjanjikan akan membantu, kita tunggu saja,” harapnya.

Selain mendapat kucuran dana dari perusahaan, Pemprov Kalsel juga telah menghibahkan tanah untuk pembangunan markas baru Polda sekitar 10,6 Hektar (Ha).

“Untuk Polda sekitar 10 Hektar itu kalau perkembangan zaman 10 – 15 tahun bahkan 20 tahun masih aman atau leluasa sebagai markas komando kepolisian. Tentu, saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur dan pemda yang telah memberikan tanahnya dalam kompleks yang indah ini,” imbuh Kapolda Kalsel, Rikhwanto.

Setelah peletakan batu pertama, ia menargetkan, markas baru Polda Kalsel yang berlokasi tak jauh dari kawasan perkantoran Pemprov Kalsel itu paling lambat Desember 2022 dipastikan pembangunannya selesai.

“Insha Allah, satu tahun anggaran bisa selesai itu pun paling lama, tetapi, kualitas bangunan tetap terjamin,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Gubenur Kalsel, Sahbirin Noor, mengungkapkan, peletakan batu pertama untuk pembangunan markas baru Polda Kalsel ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah.

“Sejak berdirinya Polda Kalsel telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam hal pelayanan dan keamanan masyarakat. Salah satu wujud keberhasilannya adalah pembangunan gedung baru,” jelasnya.

Sebelumnya, peletakan batu pertama di Markas Polda Kalsel di Banjarbaru diresmikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikhwanto dan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK serta disaksikan oleh sejumlah pejabat Forkopimda Banjarbaru dan Banjarmasin. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Festival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) Esports Kalimantan Selatan 2022 resmi digelar. Pesta olahraga esports se-Kalsel ini melibatkan 170 pegiat yang mewakili kabupaten/kota.

Ketua Umum Indonesia Esports Association (IESPA) Kalsel, M Syarifuddin, optimis FORDA Esports Kalsel 2022 akan meningkatkan geliat olahraga esports di Banua.

Bahkan, Wakil Ketua DPRD Kalsel ini membeberkan, baru-baru tadi wakil Kalsel terpilih membela Timnas Esports Indonesia pda ajang Sea Games 2022 di Vietnam.

“Esports Kalsel terus mencetak prestasi. Tentu ini menjadi motivasi bagi pegiat esports Banua untuk terus memberikan prestasi terbaik,” ucap Bang Dhin (sapaan akrabnya) saat membuka Forda Esports Kalsel 2022 di Mess L, Banjarbaru, Senin (28/3).

Bang Dhin mengungkapkan, ada tiga pertandingan yang dihelat di Mess L Banjarbaru ini. Diantaranya PUBG Mobile, Mobile Legend Bang Bang (MLBB) dan e-Football PES.

Mereka berkompetisi menjadi yang terbaik untuk mewakili Banua di Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) Palembang pada pertengahan tahun mendatang.

“Kami ingin Kalsel dapat mempertahankan juara umum, dan tentu kami juga ingin mendapatkan peringkat yang lebih baik dari Fornas sebelumnya,” ungkapnya.

Di tempat sama, Wali Kota Banjarbaru, M Aditya Mufti Ariffin, melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Pemko Banjarbaru, Mutia Syafariahadi mengapresiasi kegiatan Forda Kalsel ini.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk lebih meningkatkan jumlah pegiat Esports Kalsel yang belakang ini memang cukup populer dikalangan kaum milenial.

“Terutama sekali sejak Esports ini diakui keberadaannya sebagai olahraga berprestasi sejak tahun 2020,” ucapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi harus menginternalisasi dan mengaktualisasi di pemerintah daerah, yaitu tidak hanya menjadi kewajiban (mandatory), tetapi menjadi kebutuhan.

“Keberhasilan penerapan dengan leadership yang kuat, kompetensi yang unggul, dan komitmen tinggi akan menciptakan dynamic governance di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, saat membuka Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi se-Kalimantan di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Pelatihan tersebut merupakan implementasi Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang dikenal dengan nama SPIP Terintegrasi.

Pelatihan dilaksanakan mulai 28 Maret – 1 April 2022, yang diikuti 34 peserta dari 17 Pemerintah Kabupaten/Kota dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Dalam pembukaan tersebut, Rudy juga mengungkapkan capaian baseline Manajemen Risiko Indeks (MRI) 17 Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan. Yaitu tertinggi di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, dengan skor 2.979 dan yang terendah di Kabupaten Landak Kalimantan Barat dengan skor 1.706.

“Penilaian maturitas SPIP kini berfokus pada penilaian kualitas sasaran strategis, hasil, dan strategi pencapaian dengan analisis risiko,” kata Rudy.

Selain itu, SPIP juga telah diperbarui pada mekanisme dan parameter yang terintegrasi, yaitu MRI, kapabilitas APIP, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), yang dilekatkan pada penilaian berbagai sub unsur SPIP.

“BPKP Kalimantan Selatan selaku pembina SPIP telah melakukan pengawalan perbaikan SPIP pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan akan terus berkomitmen untuk menunjang terlaksananya SPIP yang berkualitas,” tutup Rudy. (BPKP.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Peringatan Hari Bekantan tahun ini, terasa lebih istimewa, karena adanya Bekantan Awards. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh atau lembaga, yang memiliki dedikasi dan komitmen untuk melestarikan Bekantan. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, saat membuka Seminar Hari Bekantan di aula Rektorat ULM, Banjarmasin, Senin (28/3).

Menurut Ketua Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia, Amalia Rezeki, pemberian penghargaan ini adalah kali kedua, setelah pertama kalinya pada 2018 lalu. Dimana saat itu, Bekantan Awards pertama diberikan kepada Gubernur Kalsel, yang dinilai sangat membantu upaya pelestarian Bekantan melalui aturan yang diterbitkan.

“Tahun ini ada 5 penerima Bekantan Awards, baik tokoh maupun lembaga yang sudah membuktikan dedikasinya pada upaya pelestarian Bekantan. Yakni Noormiliyani, selaku Bupati Barito Kuala. Kemudian Sutarto Hadi, yang menjabat Rektor ULM, Timothy Roberts Kilgour dari University Of New Castle  Australia, Hadi Sukadi Alikodra, peneliti senior Bekantan dan PT Pertamina Integrated Terminal Banjarmasin,” jelasnya kepada wartawan disela-sela acara.

Sementara itu, dalam sambutannya saat membuka Seminar Hari Bekantan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menegaskan komitmen pemerintah provinsi, untuk melestarikan primata asli pulau Kalimantan tersebut.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya dalam pelestarian lingkungan dan pelestarian Bekantan. Seperti adanya regulasi terkait perlindungan dan pelestarian Bekantan, program revolusi hijau, serta berbagai program lainnya terkait pelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah Provinsi juga mendukung pembangunan dan pengembangan Pulau Curiak sebagai kawasan konservasi dan stasiun riset Bekantan,” katanya.

Paman Birin (sapaan khas Gubernur) menambahkan, Bekantan primata endemik asli Kalimantan, masuk dalam kategori satwa yang terancam punah dan tentunya harus mendapat perhatian serius untuk pelestariannya.

“Kita tidak ingin, anak-cucu kita, generasi penerus kita, tidak tahu atau tidak bisa lagi melihat secara langsung, maskot atau ikon dari Kalimantan Selatan tersebut,” ucapnya.

Seperti diketahui, 28 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bekantan. Dimana pada 28 Maret 2015, Bekantan ditetapkan sebagai maskot maskot Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian dijadikan pula sebagai Hari Bekantan.

“Semoga dengan peringatan ini, dapat menumbuhkan kepedulian dan meneguhkan komitmen kita, dalam menjaga dan melestarikan Bekantan, satwa endemik asli Kalimantan dan juga maskot dari banua kita, Kalimantan Selatan. Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada Yayasan Sahabat Bekantan indonesia, atas dedikasi dan komitmen, dalam  menjaga dan melestarikan bekantan, di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (RIW/RDM/RH)