Gelar Aksi Unjuk Rasa, Mahasiswa Tuntut Pemerintah Atasi Permasalahan Minyak Goreng

BANJARMASIN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalimantan Selatan melakukan aksi unjuk rasa di ruas jalan Lambung Mangkurat atau depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Senin (28/3). Mereka menuntut agar pemerintah mengatasi mahalnya harga minyak goreng dan mulai langkanya minyak goreng curah yang terjadi saat ini.

Dihadapan dua orang perwakilan dari “Rumah Banjar”, mahasiswa meminta Wakil Rakyat menyampaikan keinginan mereka agar pemerintah mengevaluasi kebijakan harga jual minyak goreng yang menyesuaikan dengan harga pasar. Pasalnya, kebijakan yang berdampak pada melejitnya harga minyak goreng mencapai dua kali lipat perliternya saat ini dinilai sangat menyengsarakan rakyat. Apalagi mendekati bulan Ramadhan, kebutuhan masyarakat semakin meningkat.

“Tanpa adanya minyak goreng, pedagang gorengan tidak bisa berjualan. Kalau minyak goreng mahal, kita goreng ikan pakai apa?” kata salah satu orator.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa juga menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan harga jual minyak goreng, hingga menuntut Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai tidak becus menangani masalah tersebut.

Sementara itu, Anggota DPRD Kalsel dari Komisi II, Muhammad Yani Helmi memastikan akan menyampaikan keinginan massa sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab dewan.

“Jadi aspirasi yang disampaikan tadi, kami dapat menerimanya tapi dengan catatan sesuai dengan kewenangannya. Apabila diluar kewenangan Dewan, maka kami hanya bisa merekomendasikannya ke pihak terkait,” jelasnya.

Wakil rakyat yang kerap disapa Paman Yani ini juga mengungkapkan dalam waktu dekat, DPRD Kalsel akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan minyak goreng ini.

Selain Paman Yani, aksi yang berlangsung sejak jam 11.00 WITA itu juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas yang turut didampingi pimpinan SKPD terkait, yakni Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Birhasani dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman.

Penyampaian aspirasi sempat berlangsung alot karena massa mendesak kehadiran Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, yang sedang melaksanakan tugas lain dan meminta dilaksanakan rapat bersama dengan seluruh lembaga eksekutif dan legislatif di 13 kabupaten/kota di Kalsel untuk menyelesaikan masalah tersebut. (NRH/RDM/RH)