admin 1 – Laman 546 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BPKP Kalsel : Pekerjaan Konstruksi Harus Dikendalikan

BANJARMASIN – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan harus segera melaksanakan pengendalian proyek dan mengevaluasi kontraktor pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) juga harus meningkatkan performanya dalam melaksanakan pemilihan penyedia.

Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Mukri, ketika memberikan pembekalan bagi kontraktor, konsultan, dan pegawai BPJN di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Rabu (6/7).

Diungkapkannya, penyimpangan dalam konstruksi berupa pemilihan penyedia (tender) sekadar formalitas, penyedia/kontraktor yang terpilih tidak kompeten, konsultan pengawas/manajemen konstruksi hanya sekadar formalitas/tidak bekerja, dan tidak dilakukan pengendalian proyek.

“Pemilihan penyedia harus dilakukan dengan penuh integritas dan tidak sekadar formalitas, hindari intervensi dari para pihak, dan yang lebih penting jangan sampai terjadi kecurangan,” tegas Rudy, yang telah menyelesaikan Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Proses pemilihan penyedia konstruksi dilakukan BP2JK Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harapan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa dapat lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.

Namun, pada kenyataannya, BP2JK belum bekerja maksimal, yang pada akhirnya berdampak pada tender/seleksi gagal, kuantitas pekerjaan kurang, kualitas pekerjaan rendah, nilai kontrak tidak wajar, progres pekerjaan lambat, kebermanfaatan proyek kurang, serta ada yang putus kontrak.

Dari sisi lain, diungkapkan oleh Rudy, kegagalan proyek konstruksi juga disebabkan KPA/PPK yang tidak melakukan evaluasi hasil pemilihan, dan penyedia yang terpilih tidak kompeten.
Selain itu, nilai penawaran sangat rendah, kompetensi usaha kecil tidak memadai, konsultan pengawas hanya sekadar formalitas atau tidak bekerja, dan terjadi konflik kepentingan antara konsultan pengawas dengan kontraktor.

“KPA/PPK tidak melakukan pengendalian proyek karena tidak memahami manajemennya,” katanya.

Ditambahkannya, BP2JK harus melakukan mitigasi atas kelemahan pengendalian proyek, seperti melakukan revisi prosedur tender, dan melakukan probity audit atas proses penetapan pemenang tender.
Selain itu, harus dilakukan optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atas penyusunan dokumen, evaluasi dan pelaksanaan prosedur. Sedangkan BPJN harus meningkatkan kinerja penyedia dan kontrak

Dalam pertemuan itu juga terungkap, pada tahun 2022, dari 21 paket pekerjaan fisik di BPJN, 19 paket dilaksanakan oleh penyedia non BUMN dan 2 oleh BUMN, tetapi 6 paket terlambat. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/SYA)

Pelaksanaan Booster di Banjarmasin Masih Menunggu Arahan

BANJARMASIN – Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin saat masih menunggu aturan lebih lanjut, untuk pelaksanaan kebijakan dari Pemerintah Pusat, yang menjadikan vaksin bosster COVID-19 menjadi kewajiban, bagi warga Kota Banjarmasin.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Ramadhan mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu untuk pelaksanaan booster vaksin COVID-19 yang diwajibkan oleh Pemerintah Pusat tersebut.

“Kami hanya mendapatkan informasi dari media jika pelaksanaan akan dilakukan dalam waktu dua Minggu kedepan,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Selasa Sore (5/7).

Ramadhan mengatakan, kebijakan pelaksanaan kewajiban booster tersebut, merupakan kebijakan pemerintah, dalam rangka penurunan angka penderita COVID-19 yang mengalami kenaikan saat ini.

Dalam pelaksanaan booster mendatang, Pemko Banjarmasin akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Kalsel terkait stok vaksin COVID-19, untuk pelaksanaannya bagi warga Kota Banjarmasin.

“Untuk pelaksanaan kewajiban vaksin bosster COVID-19 di Kota Banjarmasin. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tentu akan melakukan koordinasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Menurut Ramadhan, koordinasi tersebut dalam hal penyediaan vaksin sehingga, lanjutnya, pada saat pelaksanaan tidak terjadi kendala terhadap ketersediaan vaksin booster di Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Tetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Banjarmasin, menetapkan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2021 menjadi Perda, Rabu (6/7).

Penandatanganan Persetujuan Bersama Penetapan Raperda menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2021

Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali menjelaskan, sebelum dilakukan penetapan bersama Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2021, telah dibahas melalui Tim Anggaran Dewan dan Pemko Banjarmasin. Rapat digelar selama beberapa kali di bulan Juni 2022.

“Delapan fraksi telah menyampaikan pemandangan umum menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021 menjadi Perda,” ucapnya.

Disampaikan Matnor, dari delapan fraksi ini memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah Kota, agar pelaksanaan APBD tahun 2022 dapat lebih baik lagi. Mengingat evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan telah menurun, sehingga masuk dalam kategori grade sedang, diantara penyebab salah satunya Pendapatan Asli Daerah menurun di sektor pajak dan retribusi.

“Kami minta komitmen kepala daerah untuk semakin meningkatkan PAD di tahun 2022 mendatang,” katanya

Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor mengatakan, catatan ini akan menjadi acuan bagi SKPD terkait, khususnya di bidang yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Pihaknya akan menyiapkan berbagai strategi, agar mampu meningkatkan PAD tahun 2022.

“Kita akan terus perbaiki dan benahi untuk bersama-sama membangun di kota seribu sungai,” tutupnya.

Untuk diketahui, dalam rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali, didampingi Wakil Ketua Tugiatno dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor, kalangan legislatif dan eksekutif kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Wujudkan Pelayanan Prima, SAR Banjarmasin Gelar Rakor di Tapin

TAPIN – Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin Menyelenggarakan Rapat Koordinasi (RAKOR) SAR Daerah di kabupaten tapin, Selasa (5/7), bertempat di Aula Tamasa kantor Bupati Kabupaten Tapin.

Rakor SAR kali ini mengangkat Tema “Melalui Rapat Koordinasi SAR Kita Wujudkan Pelayanan SAR Yang Prima Pada Kondisi Membahayakan Manusia Melalui Quick Respon SAR Yang Mengacu Kepada Rencana Kontigensi Di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan”.

Rapat koordinasi kali ini dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Tapin dan juga beberapa organisasi swadaya masyarakat serta dari beberapa perusahaan tambang yang ada di daerah Tapin.

Kegiatan Rakor SAR dibuka secara langsung oleh Bupati Tapin M. Arifin Arpan. Dalam sambutannya Bupati Tapin menyampaikan bahwa Kabupaten ini sekarang mempunyai bendungan yang baru saja diresmikan.

“Posisi bendungan ini berada di pinggir jalan, dimana banyak warga yang sering berkunjung untuk sekedar berjalan jalan maupun untuk melihat suasana alam, dan ditakutkan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, misalnya tercebur di bendungan tersebut, untuk itu sangat baik diadakannya rapat koordinasi SAR kali ini untuk mengukur dan mendata potensi SAR yang berada di Kabupaten Tapin ini,” ucap Arifin.

Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, Al Amrad menyampaikan rapat Koordinasi SAR Daerah pada tahun 2022 ini membahas tentang bagaimana penanganan apabila terjadi Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) di wilayah Kabupaten Tapin.

“Dengan diadakan Rapat koordinasi SAR ini bisa menyamakan pola pikir dan pola tindak serta terwujudnya koordinasi yang baik antara Kantor SAR Banjarmasin dengan lembaga atau instansi terkait dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan KMM,” ucapnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda dari SUB direktorat Rencana dan Pengembangan Operasi, Andi Suherlay menjelaskan, rakor ini merupakan program tahunan untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI, salah satunya untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi.

“Tugas SAR ini sebenarnya menjadi tugas kita semua. Hanya saja secara khusus, lembaga yang andilnya penuh di bidang itu adalah Basarnas,” jelas Andi.

Dari hasil rapat koordinasi penyusunan rencana kontigensi kali ini yang di pimpin oleh Kasubsi Operasi dan Siaga Amri Zuna Kurniawan menghimpun beberapa kesepakatan yang nantinya diharapkan bisa mendukung dalam bentuk personil maupun armada dalam pelaksanaan operasi SAR Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) di Kabupaten Tapin. (BASARNAS.BJM-RDM/RH)

Paman Birin Dukung Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Banua

Banjarmasin – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor membuka secara resmi Sosialisasi Kekayaan Intelektual disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Senin (4/7).

Tema yang diangkat dalam kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual adalah “Bergerak Melindungi Kekayaan Intelektual Untuk Merawat Identitas dan Unggulan Masyarakat serta Ketangguhan Ekonomi Wilayah,”.

Hadir dalam pembukaan itu diantaranya Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI Iwan Kurniawan, dan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Lilik Sujandi.

Dikatakan Paman Birin, (sapaan akrab Gubernur Kalsel) dengan diselenggarakannya sosialisasi kekayaan intelektual ini, akan memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan, dalam upaya memudahkan mendapatkan informasi serta pendampingan terkait pelindungan hak kekayaan intelektual.

Kegiatan ini dapat pula sebut Paman Birin, untuk menguatkan komitmen dalam memberikan perlindungan kepada pemilik hak kekayaan intelektual.

Suasana saat sosialisasi kekayaan intelektual di Banjarmasin

“Perlindungan kekayaan intelektual mengukur sejauh mana suatu daerah menghormati, mengakui, dan memproteksi hak kepemilikan intelektual dari inovasi yang dilakukan warga masyarakat,” sebut Paman Birin.

Lebih lanjut Paman Birin mengatakan, pentingnya pemahaman mengenai perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual, baik yang bersifat personal maupun komunal, diharapkan akan memacu peningkatan inovasi di provinsi Kalimantan Selatan.

Diharapkan Paman Birin, dengan hadirnya klinik kekayaan intelektual, akan lebih mendekatkan dan memudahkan pemilik kekayaan intelektual, khususnya dari pelaku usaha untuk mencatatkan kekayaan intelektual yang dimiliki.

Kalimantan Selatan begitu banyak memiliki ekspresi budaya, keanekaragaman sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, serta berbagai indikasi geografis, seperti sasirangan, makanan khas, tari-tarian, yang wajib diberikan perlindungan.

“Sebagai bagian cerminan identitas daerah, kita tentu tidak ingin khasanah budaya kita diklaim sebagai budaya dari daerah lain, atau bahkan milik negara lain,” harapnya.

Dalam kegiatan ini, Paman Birin menerima sertifikat Surat Pencatatan Ciptaan hak cipta lagu Mars Bergerak yang diciptakan Gubernur Kalsel itu.

Pada kegiatan itu juga, Paman Birin meluncurkan Mobile Intellectual Property Clinic 2022 yang diselenggarakan Kanwil Kumham Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/SYA)

Dukung Perkembangan Ekonomi Syariah, Paman Birin Apresiasi FESyar Banua

Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar “Festival Ekonomi Syariah Banua 2022” sebagai bagian dari Semarak Road to Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) 2022.

Kegiatan dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Kalsel ini, berlangsung di pusat perbelanjaan terbesar di Banjarmasin, selama dua hari pada akhir pekan lalu.

Pembukaan Festival Ekonomi Syariah Banua 2022 atau Road to FESyar KTI 2022, pada Sabtu (2/7), dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dalam sambutan tertulis yang disampaikan Gusti Yanuar Noor Rifai, mengapresiasi penyelanggaraan FESyar KTI 2022 yang digelar BI perwakilan Kalsel, yang diharapkan makin memperkuat ekonomi syariah di Banua.

“Pertumbuhan ekonomi di Kalsel yang bergerak positif 3,49 persen (yoy) seharusnya bisa dijaga, salah satunya melalui pengembangan ekonomi syariah”, ujar Gusti Yanuar saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel.

Suasana saat FESyar Banua di Banjarmasin

Dalam bidang ekonomi, Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini menyebut, Pemprov Kalsel melalui visi Kalsel Maju, menekankan pengembangan daya saing ekonomi daerah yang berbasis ekonomi lokal.

Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk pengembangan ekonomi syariah di Kalsel.

“Saya ingin FESyar KTI ini tidak hanya agenda tahunan saja, tetapi dapat dimanfaatkan membangun relasi antarpengusaha ekonomi syariah,” ujar Paman Birin.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Imam Subarkah menyebutkan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah jadi bagian penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Bank Indonesia bekerja sama dengan stakeholder terkait senantiasa melaksanakan edukasi dan sosialisasi sebagai bagian dari strategi utama dalam upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu kegiatan yang dilakukan melalui kampanye masal, seminar, workshop, talkshow, hingga FESyar KTI,” urai Imam dalam sambutannya.

FESyar pertama kali dilaksanakan pada 2017. Selama 2017-2018, FESyar dilaksanakan di tiga lokasi yang mewakili wilayah Jawa, Sumatera, dan Kawasan Timur Indonesia.

FESyar Regional Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2019 dilaksanakan di Banjarmasin bertemakan “Bergerak Bersama Ekonomi Syariah”. Total transaksi yang dihasilkan pada FESyar Banjarmasin saat itu mencapai Rp2,56 triliun. (BIROADPIM-RIW/RDM/SYA)

Bank Kalsel Raih Penghargaan Pada Ajang Infobank Award 2022

Jakarta – Bank Kalsel sebagai entisitas bisnis daerah yang berkomitmen
memberikan layanan terbaik kepada nasabah, kembali meraih apresiasi membanggakan.

Bank dengan tagline “Setia Melayani, Melaju Bersama” ini, dianugerahi penghargaan pada ajang
“19th Indo Banking Service Excellent Award 2022” atas pelayanan terbaik yang diberikan kepada nasabah di tahun 2021/2022, pada event yang digelar Majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI) di Jakarta, akhir pekan tadi.

Gelar 19th Infobank Banking Service Excellent Award 2022, sebagai bentuk apresiasi kepada
perbankan yang berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya. Adapun
Penghargaan yang diterima Bank Kalsel antara lain : 1st Best Convient Branch Experience Regional Development Bank, 2nd Best Customer Service (CS), 2nd Best Satpam dan 2nd Best Mobile Banking.

Penghargaan secara langsung diterima Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya yang menyampaikan rasa syukur dan bangga serta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Infobank atas apresiasi yang diberikan, serta kepada seluruh Insan Bank Kalsel yang
telah konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh Insan Bank Kalsel sebagai bentuk
komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sekaligus pengingat agar kami dapat terus menjaga serta memperkuat kualitas layanan kepada nasabah, tentunya raihan ini tidak terlepas juga atas peran serta dan dukungan dari seluruh pemegang saham maupun nasabah setia kami,” jelas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/SYA)

Hari Bhayangkara ke-76, Polda Kalsel Dapat Kejutan Dari Jajaran TNI

BANJARMASIN – Sebagai bukti terjalinnya sinergitas yang tinggi antara TNI dan Polri di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), sebuah kejutan diberikan jajaran TNI dalam hal ini Korem 101/Antasari, Lanal Banjarmasin serta Lanud Syamsuddin Noor, kepada Polda Kalsel di Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022.

Kejutan itu berupa kunjungan langsung ke Mako Polda Kalsel, Banjarmasin, dengan membawa tumpeng dan kue ulang tahun yang diterima langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto didampingi Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono dan Pejabat Utama Polda Kalsel, pada Jum’at (1/7).

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto pun menyampaikan ucapan terima kasih atas kejutan dan perhatian Danrem 101/Antasari, Danlanal Banjarmasin serta Danlanud Syamsuddin Noor pada Hari Bhayangkara ke-76.

“Semoga ke depan sinergitas kita bisa lebih erat lagi dalam menjaga Kamtibmas, semoga situasi Kamtibmas di wilayah Kalimantan Selatan tetap sejuk dan kondusif,” pungkas Kapolda Kalsel.

Sementara itu, ucapan selamat pun disampaikan Danrem 101/Antasari, Danlanal Banjarmasin serta Danlanud Syamsuddin Noor kepada Kapolda Kalsel dan jajaran khususnya Polri.

Mereka mendoakan di hari ulang tahun ini Polri semakin profesional dengan mengedepankan Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang merupakan program yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Kami dengan bangga mengucapkan Dirgahayu Bhayangkara ke-76,” ucap Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Rudi Puruwito.

Danrem 101/Antasari pun mengakui kedatangannya ke Mako Polda Kalsel memang sengaja untuk memberikan kejutan di Hari Bhayangkara ke-76.

Kejutan ini tidak hanya diberikan kepada Kapolda Kalsel saja. Seluruh jajaran TNI yang ada di kewilayahan pada hari ini juga melakukan hal yang sama, memberikan ucapan selamat Hari Bhayangkara sampai ke tingkat Polsek.

“Kejutan ini juga sebagai wujud sinergitas antara TNI dan Polri. Saya berharap sinergitas dan kolaborasi TNI-Polri terjalin dengan baik dan bisa dikembangkan untuk memajukan Kalimantan Selatan,” kata Danrem 101/Antasari. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Dukung Disdik Perpanjang Waktu PPDB

BANJARMASIN – Kalangan legislatif mendukung langkah Dinas Pendidikan di kota ini, untuk memperpanjang waktu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi 16 SMP Negeri yg ada di kota ini.

Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, pada Kamis (30/6) menjelaskan, saat ini ada 16 SMPN yang memperpanjang pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru, diantaranya SMPN 10, SMPN 17, SMPN 22, SMPN 28, SMPN 29, SMPN 32, SMPN 34.

Ia berharap para orang tua akan memanfaatkan di sekolah itu yang masih kekurangan siswa tersebut.

“PPDB sistem zonasi dibuka sejak 27 – 29 Juni 2022. Namun dibuka kembali bagi 16 SMPN yang masih kurang kouta dalam penerimaan siswa,” ucapnya

Yamin menilai, selama dibuka Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi tadi, sebagian orang tua masih cenderung memilihkan anaknya ke sekolah favorit, dibandingkan sekolah terdekat yang masuk dalam zonasi. Padahal keuntungan sistem zonasi itu, akan mempermudah anaknya mendatangi ke sekolah, karena berdekatan dengan tempat tinggal.

“Para orang tua sebagian belum memahami sistem zonasi, sehingga memasukkan anaknya ke sekolah favorit,” kata Yamin

Politisi Gerindra DPRD kota Banjarmasin ini menambahkan, tujuan Pemerintah dalam menetapkan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai pemerataan pendidikan, sehingga sekarang tidak ada lagi sekolah favorit.

“Dengan zonasi tentu tidak menumpuk di beberapa sekolah,” tutupnya.

Untuk diketahui, Dinas Pendidikan kota Banjarmasin, kembali memperpanjang Penerimaan Peserta Didik Baru, untuk Sekolah Tingkat Menengah Pertama Negeri dimulai 1 – 8 Juli 2022, khususnya bagi 16 SMPN. (NHF/RDM/RH)

Bank Kalsel Raih Apresiasi Dari KPK RI

BANJARMASIN – Bank Kalsel mendapatkan Apreasiasi Capaian Laporan 100 persen atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Rapat Implementasi BUMD Tahun 2022, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Rabu (29/6).

Penghargaan diserahkan langsung Dian Widiarti, selaku Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Muda, kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, yang didamping IGK Prasetya selaku Direktur Kepatuhan Bank Kalsel. Penyerahan apresiasi turut disaksikan seluruh perwakilan Perusahaan BUMD dilingkup Wilayah Kalimantan Selatan.

Mengawali sambutannya, Dian Widiarti selaku Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Muda, mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya serta apresiasi kepada para peserta yang telah berhadir. Dian mengungkapkan, ketika seseorang memilih karir sebagai pejabat negara, mereka harus menyadari dan memahami arti dari keterbukaan.

“Kami berharap kewajiban pelaporan LHKPN bukan hanya taat aturan dan kewajiban menyampaikan hartanya, tetapi lebih kepada komitmen dan rasa tanggung jawab moral dalam pencegahan perilaku koruptif untuk mewujudkan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,” ungkap Dian.

Pada kesempatan yang sama, Hanawijaya selaku Direktur Utama Bank Kalsel menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan KPK RI terhadap pelaporan LHKPN yang dilakukan Bank Kalsel. Hal ini tidak terlepas dari dukungan KPK RI yang telah mensosialisasikan kewajiban penyampaian pelaporan LHKPN kepada lingkup pejabat Bank Kalsel.

“Saya mewakili segenap jajaran manajemen Bank Kalsel mengucapkan terima kasih kepada KPK RI, telah memberikan apresiasi capaian laporan 100 persen LHKPN. Pencapaian ini merupakan bentuk komitmen Bank Kalsel dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di setiap tingkatan organisasi dan pada setiap aktivitas perusahaan termasuk diantaranya penerapan program pengendalian gratifikasi,” pungkas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/RH)