Penulis: admin 1

BANJARBARU – Perolehan penerimaan layanan di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Kalsel kini telah menyentuh 75 persen. Artinya, tinggal 25 persen lagi target 2022 yang ditetapkan bakal memenuhi.

Kepala BPSMB Kalsel, Tanwiriah, mengatakan, kenaikan tersebut tentu dipicu ada tingkat jumlah porsi layanan dilingkup kalibrasi. Sehingga, membuat penerimaannya naik drastis.

“Tercatat pada akhir Agustus 2022 lalu penerimaan kami sudah mencapai 75 persen. Adanya itu didorong melalui kalibrasi,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Belum lama tadi.

Alasan meningkatnya layanan ini, lanjut Tanwiriah, secara positif kalibrasi ditempatnya mampu dikembangkan secara optimal.

“Ini memang sangat berpotensi terhadap pendapatan kas daerah. Selain masih melakukan layanan insitu namun kalibrasi di laboratorium tetap terus dilaksanakan seiring tingkat minat pelanggan mulai meningkat,” ungkapnya.

Selain itu, ia menjelaskan, saat ini pihaknya telah memiliki ratusan pelanggan yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Kalsel. Terlebih, juga telah memiliki kerjasama dengan berbagai instasi serta perusahaan di luar daerah.

“Memang ada tambahan dua dari luar daerah, sisanya masih fokus dengan kabupaten/kota di provinsi ini,” tuturnya.

Meski begitu, dia menuturkan, layanan pengujian pun juga mulai diminati sejumlah pelanggan terlebih UMKM yang menginginkan standarisasi produknya agar berlisensi SNI.

“Alhamdulillah, setiap hari ada saja pelanggan yang datang untuk memanfaatkan layanan dari BPSM Disdag Kalse,” ucapnya.

Dari kedua sektor layanan yang jadi andalan,
Tercatat pada September 2022 dan telah dilakukan pengujian sekitar 620. Sedangkan khusus alat berhasil dikalibrasi berjumlah 2.069.

Saat ini, sektor pengujian terealisasi sebesar Rp34 juta lebih, sedangkan khusus layanan kalibrasi menyentuh Rp538 juta lebih. Dari dua rincian tersebut penerimaan kas BPSMB Kalsel secara total sudah mencapai Rp572 juta lebih. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan menghimpun tuntutan mahasiswa terkait kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat.

“Tanggal 12 nanti kita himpun semua aspirasi unjuk rasa untuk dibuatkan surat. Itu yang nanti kita sampaikan ke pemerintah pusat,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, kepada wartawan, usai menemui para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel, Rabu (7/9).

Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini mengharapkan bantuan subsidi BBM dari pemerintah bagi masyarakat menengah kebawah dalam pelaksanaannya dapat dirasakan benar-benar oleh mereka yang berhak menerima.

Paman Yani juga menekankan perlunya adanya kualifikasi terhadap angkutan-angkutan roda empat agar penyaluran BBM ini bisa tepat sasaran begitu juga terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masyarakat.

Untuk diketahui, berbagai elemen mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dan menyampaikan tuntutan ke DPRD Kalsel, antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada Selasa (6/9). Kemudian Organisasi Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan dan Tengah, pada Rabu (7/9). (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dengan persoalan begitu kompleks yang dimiliki sungai Martapura, maka diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran sub Daerah Alisan Sungai (DAS) Martapura melalui pendekatan pengelolaan yang komperhensif dan terintegrasi antar hulu dan hilir.

Untuk mengembalikan kejayaan sungai Martapura terutama dibidang pariwisata dan transportasinya, Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bahkan terus melakukan kerja kerasnya melalui program Sungai Martapura Asri.

Tak hanya melibatkan instansi pemerintahan, implementasi program Sungai Martapura Asri juga bekerjasama dengan pemangku kepentingan para akademisi dari perguruan tinggi, seperti Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Kerjasama antara DLH Kalsel dengan Fakultas Teknik ULM ini dilakukan melalui perjanjian kerjasama kolaborasi program Sungai Martapura Asri dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MKBM), Plaza Fakultas Teknik ULM, Banjarbaru, Rabu (7/9).

Kepala DLH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, peran para akademisi ini sangat penting untuk secara terus menerus melakukan berbagai kajian, baik secara multi dimensi maupun multi disiplin ilmu.

“Sehingga diperoleh masukan dari berbagai perspektif untuk berbagai pengelolaan DAS terpadu dengan memperhatikan kearifan lokal,” ucapnya.

Selain agar capaian target program Sungai Martapura Asri bisa lebih cepat, menurut Hanifah, kolaborasi ini juga akan memberikan dampak positif bagi perguruan tinggi. Khususnya bagi mahasiswa yang akan terjun langsung ke beberapa desa lokus prioritas untuk program Sungai Martapura Asri, yakni Kelurahan Banua Anyar, Desa Sungai Rangas Tengah, dan Desa Sungai Rangas Ulu.

“Kita sudah memiliki roadmap (peta jalan) yang dapat digunakan sebagai panduan penting untuk berkegiatan disana,” bebernya.

Hanifah berharap MBKM ini akan menghasilkan penelitian, kegiatan sosialisasi, edukasi pelatihan, penyusunan desain, penerapan teknologi, maupun pemetaan yang dapat menjadi referensi yang bisa diterapkan oleh berbagai pihak.

“Sehingga ini benar-benar sangat luar biasa kerjasama yang kami bangun,” terangnya.

Kegiatan ini sendiri melibatkan 156 mahasiswa dari hampir seluruh program studi yang ada di Fakultas Teknik ULM.

Ratusan mahasiswa tersebut akan melaksanakan kegiatan sesuai disiplin ilmu masing-masing dalam rentang waktu sekitar 4 bulan.

“Tentunya kita memiliki harapan yang besar dimana ade-ade mahasiswa adalah generasi-generasi penerus yang nanti kita harapkan juga memiliki kontribusi yg besar untuk pelestarian lingkungan hidup khususnya di Kalsel,” tutup Hanifah. (DLH.Kalsel/SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menyampaikan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin oleh Ketua Dewan, Supian HK didampingi Wakil Ketua Dewan yaitu Muhammad Syaripuddin, Mariana dan Karmila, Anggota DPRD Kalsel, sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov dan Forkopimda, Rabu (7/9).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengharapkan Perubahan APBD Tahun 2022 ini dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan perubahan APBD ini, lanjutnya, Pemprov menyesuaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan setelah terpengaruh cukup besar oleh pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir ini.

“Pandemi covid-19 yang terus terkendali membuat keuangan daerah kita bisa lebih fokus terhadap pengalokasian anggaran untuk mendukung program-program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, peningkatan SDM, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk menyukseskan MTQ Nasional yang diselenggarakan pada bulan Oktober nanti,” jelasnya.

Ditambahkan Sahbirin, dengan komposisi Perubahan APBD Tahun 2022, permasalahan kesehatan dan sosial kiranya juga bisa ditangani dengan baik, layanan kesehatan ditingkatkan, sehingga dapat menekan dampak sosial seperti kemiskinan dan pengangguran secara maksimal dan berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan di Kalsel.

Adapun struktur/postur APBD yang tertuang dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022 adalah pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp7,494 trilyun mengalami kenaikan sebesar Rp1,2 trilyun atau 19 persen dari target pendapatan pada APBD murni sebesar Rp6,278 trilyun. Sedangkan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp7,765 trilyun naik sebesar Rp1,5 trilyun rupiah atau 24 persen dari belanja daerah yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp6,2 trilyun.

Pada posisi penerimaan pembiayaan yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dianggarkan sebesar Rp424,8 milyar naik sebesar Rp374,8 milyar atau 750 persen dari penerimaan pembiayaan yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp50 milyar. Sementara, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp153,6 milyar naik sebesar Rp68,6 milyar rupiah atau 81 persen dari pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp85 milyar.

Sementara, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengucapkan terimakasih atas penyampaian penjelasan terhadap Raperda tersebut. Sebagai pembicaraan atau proses selanjutnya, akan dilakukan pandangan umum Fraksi-fraksi Dewan yang akan dilaksanakan dalam rapat paripurna pada 14 September 2022 mendatang. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel, Rahmaddin menyebut, 97 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah melakukan transaksi di instansinya. Angka ini tercatat pada 7 September 2022.

“Posisi untuk update hari ini,” ungkapnya kepada awak media, usai mensosialisasikan penyelesaian permasalahan barang/jasa pemerintah melalui RUMAH TEMAN dan SILAPRAJA BERGERAK yang digelar di KH Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (7/9) siang.

Dari pendapatan transaksi Pengadaan Barang dan Jasa, dijelaskannya, telah menyentuh dikisaran Rp44,4 miliar. Sedangkan, melalui e-Katalog lokal yang sebelumnya hanya terealisasi Rp38,5 juta kini menerima pendapatan Rp1,2 miliar.

“Sebelumnya melalui transaksi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp18,3 miliar. Sementara e-katalog lokal tadi untuk pembelian kain sasirangan. Semua indikator ini akan kami laporkan nanti ke Kemendagri, BPK, BPKP,” bebernya.

Selain itu, Rahmaddin, mengatakan selain transaksi yang dilakukan SKPD dan UPT. Usaha UMKM yang sebelumnya hanya bisa menanyangkan satu produk kini sudah mencapai ribuan.

“Tahun lalu kan baru satu yang tayang di e-Katalog lokal. Sekarang berada diangka 1.003 produk, artinya, target seribu sudah tercapai khusus di Kalimantan Selatan,” paparnya.

Dari capaian ini, ia menyampaikan, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen untuk percepatan peningkatan produk dalam negeri yang sekaligus menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indoensia.

“Maka, mulai Pemkab, Pemkot dan Pemprov minimal harus menanggarkan 40 persen untuk memenuhi produk UMKM dan koperasi,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mendampingi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menerapkan kebijakan atau strategi pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Tujuannya, agar para kepala daerah dan desa di Kalimantan Selatan tidak ragu lagi mengalokasikan dan menggunakan anggaran untuk kepentingan mendesak akibat krisis energi dan pangan dunia saat ini.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, dalam rangkaian rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kotabaru dan di Tabalong, 7 – 9 September 2022.

“Kepala daerah dan desa di Kalimantan Selatan jangan ragu menggunakan instrumen anggaran di daerah dan desa. Ini juga untuk membantu masyarakat yang rentan, seperti pengemudi ojek dan nelayan”, ujar Rudy.

Hal itu juga sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (5/9) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnivan. Yaitu pemerintah daerah dan desa harus mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM secara bersama.

Agar inflasi terkendali dan dampak sosial pengalihan subsidi BBM dapat ditangani di Kalimantan Selatan, Rudy juga menyampaikan pentingnya kebijakan atau strategi kolaboratif dan integratif.

Hal tersebut ditegaskan oleh Rudy dalam atensi yang disampaikan secara khusus pada Rabu (7/9) sore, ke Gubernur dan para Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan.

“Pemerintah daerah dan desa harus mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi daerah dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) atau sumber lain, seperti bantuan korporasi,” jelasnya.

Para kepala daerah dan desa juga harus mempercepat realisasi anggaran yang masih rendah di Kalimantan Selatan, termasuk penyerapan anggaran untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Untuk mengendalikan inflasi daerah dan menanganani dampak sosial pengalihan subsidi BBM, pemerintah daerah dan desa harus segera memetakan kesiapan daerah dan desa, termasuk pemutakhiran data penerima Bantuan Sosial,” urainya.

Rudy menambahkan, untuk pemutakhiran data tersebut, para kepala daerah dan desa harus membangun komunikasi efektif kepada masyarakat dengan memanfaatkan Aplikasi “Cek Bansos” dan mengoptimalkan tenaga pendamping setempat.

Lebih lanjut, Ia meminta, untuk menjaga ketersediaan pasokan dan harga sembilan bahan pokok di Kalimantan Selatan, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) harus dilibatkan.

“Pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM harus diperkuat dengan kolaborasi bersama TNI/Polri, kejaksaan, instansi vertikal, dan korporasi,” imbuhnya.

Rudy menyampaikan, kegiatan pengendalian inflasi daerah dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM akan dikawal oleh BPKP. Hal ini sesuai dengan arahan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

“BPKP akan mendampingi pemerintah daerah dan desa di Kalimantan Selatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawabannya,” jelasnya.

Pemerintah daerah dan desa yang membutuhkan bantuan konsultasi secara cepat dan cuma-cuma agar mengontak Helpdesk Whatshapp BPKP Kalsel: 0811-3555-545. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), agar melakukan pematangan persiapan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di kabupaten tersebut.

“Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tentunya, memfasilitasi dan medukung KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk penyelenggaraan Porprov yang akan diselenggarakan pada Nopember 2022,” ungkap Kepala Bagian Fitri Hernandi, kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (7/9).

Fitri mengatakan, mengingat waktu pelaksanaan dua bulan lagi, maka pihaknya meminta, segala sesuatu mengenai pelaksanaan Porprov segera dikerjakan.

“Waktu pelaksanaan Porprov tinggal kurang lebih dua bulan lagi, tentu segala persiapan segera diselesaikan,” ujarnya.

Seperti pekerjaan perencanaan dua tahun, menurutnya kini dikerjakan hanya dalam waktu dua bulan saja.

“Tentu untuk mensukseskan pelaksanaan Porprov ini, diperlukan kerja keras oleh semua pihak, antara KONI Kalsel, KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan,” tutur Fitri.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta pelaksanaan Porprov ini tetap dilaksanakan di Tahun 2022 ini.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga meminta ketegasan, dari KONI Provinsi Kalimantan Selatan serta KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk kepastian pelaksanaan Porprov tersebut,” ucapnya.

Menurut Fitri, dalam pekan ini pihaknya harus sudah menerima kepastian dari KONI Provinsi Kalimantan Selatan serta KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Kami berharap untuk pelaksanaan Porprov di Provinsi Kalimantan Selatan ini, tetap diselenggarakannya di Tahun 2022,” ucap Fitri. (SRI/RDM/RH)

HSS – Bertekad mempertahankan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi di Indonesia untuk ketiga kalinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan menggelar roadshow sosialisasi minat baca di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Dispersip Kalsel, Wildan Akhyar menyampaikan pihaknya bekerjasama dengan Dispersip Kabupaten HSS menyelenggarakan kegiatan ini.

“Ada sekitar 100 orang dari pengelola perpustakaan sekolah di HSS yang mengikuti sosialisasi ini dengan harapan minat baca di HSS ini yang saat ini sudah baik bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” katanya kepada wartawan, Selasa (6/9).

Wildan menambahkan selain sosialisasi minat baca, Dispersip Kalsel juga akan melakukan pembinaan terhadap perpustakaan agar bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan terakreditasi dengan nilai maksimal.

“Rencananya kita akan melakukan pembinaan terhadap pengelola perpustakaan yang ujungnya diharapkan bisa lebih baik lagi dan terakreditasi dengan nilai maksimal,” jelasnya.

Terkait keinginan pengelola perpustakaan di HSS untuk berkunjung ke perpustakaan palnam Banjarmasin, Wildan menyambut baik hal tersebut. Ia menyatakan Dispersip Kalsel siap menerima kunjungan mereka.

“Kami siap menerima kunjungan dari siapapun. Dengan kunjungan tersebut, suasana perpustakaan palnam akan ramai dan meriah. Hal itu bisa menunjukkan minat baca semakin meningkat,” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar pencanangan Pelayanan KB Bersama Mitra PKK, TNI dan IBI Tingkat Provinsi, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (6/9)

Kepada sejumlah wartawan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, mengatakan, pencanangan pelayanan KB ini sebagai upaya dalam percepatan penurunan stunting di Kalsel. Dengan meningkatnya pelayanan KB, tentu dapat memberi pemahaman bagi pasangan usia subur untuk mengatur jarak hamil, mulai dari mencegah jarak kehamilan yang terlalu dekat, dan berupaya meningkatkan kesehatan ibu serta memastikan ketercukupan gizi bagi anak.

“Pertemuan koordinasi dengan mitra kerja di kabupaten dan kota dalam pelayanan KB, dapat menguatkan percepatan penurunan stunting di Kalsel,” ucapnya

Disampaikan Roy, dengan kemitraan ini baik TNI dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang bergerak di desa dan kelurahan di Provinsi Kalsel, dapat berjalan optimal, agar target tahun 2024 untuk penurunan stunting mampu tercapai.

“Mitra ini bisa melakukan program kerja strategis dalam mendukung pelayanan KB di faskes,” jelas Roy

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menilai, untuk di Kalimantan Selatan dinilai cukup tinggi dalam kepesertaan KB yaitu pasangan subur mengikuti program Keluarga Berencana mencapai 68 persen, sedangkan dari tingkat Nasional 57 persen.

“Kebanyakan KB diikuti kaum hawa, sedangkan KB pria di bawah 5 persen untuk data di Kalsel,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Ramlan menambahkan, dengan mengangkat tema “Bergerak Bersama Melalui Intensifikasi Dan Perluasan Akses Pelayanan KB Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting,” dalam pertemuan koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara BKKBN, PKK, TNI dan IBI yaitu mensukseskan program Bangga Kencana di Kalsel.

“Kami berupaya terus mempercepat penurunan stunting di Kalsel,” tutupnya.

Untuk diketahui, BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pertemuan Koordinasi Intensifikasi Pelayanan KB dan Perluasan Akses Layanan KB di Faskes Kabupaten dan Kota tingkat Provinsi Kalsel serta Upaya Penurunan Stunting, dibuka secara resmi Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, dan didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Ramlan, dihadiri Bupati serta unsur Forkopimda Kalsel.

Dalam pertemuan Koordinasi ini juga diberikan penghargaan kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang meraih juara 1 Nasional kategori kelompok target pelayanan KB 500-1.500 akseptor, kemudian Kodim 1001/Amuntai, dari Hulu Sungai Utara sebagai Komando Distrik Militer (Kodim) Terbaik, atas kontribusinya dalam peningkatan kepesertaan KB pada pelayanan kegiatan KB dan kesehatan reproduksi tahun 2021. (NHF/RDM/RH)