admin 1 – Laman 515 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Jadi Gerbang Maritim IKN, ANC Japan Lirik Investasi di Kalsel

BANJARMASIN – ASEAN Nagoya Club (ANC) Japan menyatakan ketertarikannya dan minatnya untuk berinvestasi di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang memiliki posisi strategis sebagai Gerbang Maritim Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Suasana Pertemuan Pemprov Kalsel dengan ANC Japan di Nagoya Jepang.

Ketertarikan tersebut terlihat usai tim Delegasi Kalsel yang dipimpin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Imam Subarkah bersama Plt Kepala Dinas PMPTSP Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, melakukan Business Meeting Joint Local Economics and Industry berupa promosi investasi antara Pemprov Kalsel dengan ANC Japan, pada hari pertama kegiatan Pamor Borneo 2022, di Nagoya, Jepang, Jumat (2/9).

Pada kegiatan tersebut, pihak ANC Japan dihadiri President of ANC Japan, Mr. Takashi Ori yang memiliki jaringan ke Rumah sakit dan manufaktur, Director of President One sekaligus Consultan Toyota Japan, Mr. Hisaya Matsuhisa yang memiliki jaringan Pengolahan sampah dan smelter, Director of Denko Mr. Hiropisa Tanaka di bidang Perusahaan IT dan pengembangan wisata.

Kepada wartawan, pada Senin (5/9), Plt Kepala Dinas PMPTSP Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya memaparkan secara detail potensi Kalsel dari sektor tambang, kehutanan dan limbah serta kesehatan, seperti potensi pemanfaatan limbah B3 pelumas bekas di Kalsel volumenya hampir 198.000 ton per tahun, limbah infeksius dan limbah spesifik B3 lainnya.

“Kita juga paparkan kesiapan Rumah Sakit Ulin untuk menerima investasi sebagai RS Pusat Jantung dan Kanker Terpadu serta RS Ansari Saleh sebagai Pusat Infeksi dan Syaraf Terpadu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Kalsel, Imam Subarkah, disebutkan Hanifah, memaparkan posisi strategis Kalsel sebagai Gerbang Maritim Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan potensi wilayah meliputi Metropolitan Banjarbakula, Kawasan Industri Batulicin dan Jorong, Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mekarputih dan Pegunungan Meratus sebagai Inspiring Global Geopark Unesco, seta kondisi ekonomi makro Kalsel.

Hanifah berharap informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat memberikan gambaran penting untuk selanjutnya dipelajari dan dilakukan pendalaman potensi investasi Kalsel.

“Mereka sangat tertarik dengan posisi strategis Kalsel sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara, dan segera pasca kedatangan delegasi Kalsel ke Jepang ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya di Indonesia,” pungkasnya. (DPMPTSP.KALSEL-NRH/RDM/RH)

Per 1 Januari 2023 Hotel di Banjarmasin Dikenakan Pajak Parkir

BANJARMASIN – Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin, maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi pajak hotel tahun 2022, Selasa (6/9). Dibuka oleh Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo, di aula kantornya.

Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo

“Diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin,” ungkap Edy.

Selain itu, lanjut Edy, pihaknya juga melihat pendapatan pajak dari sektor hotel belum ditarik secara maksimal.

“Wajib pajak pada sektor hotel ini, masih ada ditemukan, yang melaporkan tempat hiburan sebagai cafe, sehingga pajak yang ditarik tidak maksimal,” ujarnya.

Maka dengan begitu, tambah Edy, seharusnya pajak bisa ditarik sebesar 30 sampai 40 persen, namun hanya bisa ditarik sebesar 10 persen saja.

Sementara itu, Kabid Penagihan dan Pajak BPKPAD Kota Banjarmasin Ashadi Himawan mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, pada tanggal 1 Januari 2022, akan memberlakukan penarikan pajak parkir di hotel hotel yang ada di Kota Banjarmasin ini.

Menurut Ashadi, selama ini untuk hotel tidak kenakan pajak parkir, namun pada tahun depan dilakukan penarikan.

“Penarikan pajak parkir pada hotel tersebut, untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir,” ucap Ashadi. (SRI/RDM/RH)

BKKBN RI Apresiasi Turunnya Angka Stunting di Banjarbaru

BANJARBARU – Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan tinggi badan seorang anak berada dibawah standar yang ditetapkan menteri kesehatan. Untuk mengatasi stunting di Kota Banjarbaru, berbagai kegiatan terus dilakukan demi target penurunan stunting oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, percepatan penurunan stunting ini harus dilakukan secara serentak, sehingga Pemerintah Kota Banjarbaru membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi lainnya.

Kali ini, pemerintah Kota Banjarbaru melaunching 3 Program sekaligus, yakni launching bapak asuh anak stunting (BAAS), serta Launching dapur sehat atasi stunting (DASHAT), dan peresmian kampung keluarga berkualitas (Kampung KB), di Kampung KB Gunung Kupang Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru. Peresmian yang digelar pada Selasa (6/9), dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin, beserta sejumlah Kepala SKPD Lingkup Kota Banjarbaru.

Kepala BKKBN RI (Tengah) saat mengunjungi Kampung KB Kelurahan Cempaka

Dalam sambutannya Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin menyampaikan, stunting menjadi ancaman nyata bagi masa depan anak – anak generasi penerus bangsa, berbagai kegiatan terus dilakukan demi mencapai target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

“Konsep program bapak asuh anak stunting (BAAS) sama dengan program orang tua asuh, yakni terdapat donatur yang membantu keluarga yang mempunyai bayi dibawah 2 tahun, keluarga yang akan mempunyai bayi, serta para calon pengantin, ” ungkap Aditya.

Ia menambahkan, angka stunting di Kota Banjarbaru hanya 19 Persen, dan hal ini merupakan suatu yang membanggakan, dikarenakan angka stunting Kota Banjarbaru dibawah angka Nasional.

“Survei terakhir di Kota Banjarbaru angka stunting diangka 10,4 Persen, hal ini menjadi kebanggaan sehingga diharapkan tahun 2024 Kota Banjarbaru akan bebas dari stunting.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyampaikan, pihaknya mengapresiasi penurunan angka stunting di Kota Banjarbaru, dan dengan dilauncingnya program bapak asuh anak stunting (BAAS), serta Launching dapur sehat atasi stunting (DASHAT), dan peresmian kampung keluarga berkualitas (Kampung KB), maka kesehatan anak-anak di Kota Banjarbaru akan terjaga.

“Kota Banjarbaru menjadi salah satu Kota di Provinsi Kalsel yang angka Penurunan Stunting terendah, dan hal ini patut di apresiasi, ” Ungkap Hasto Wardoyo.

Hasto Wardoyo menambahkan, angka stunting tertinggi di Provinsi Kalsel terdapat di Daerah Kabupaten Banjar yang mencapai angka 40 Persen, dan disusul Kabupaten Tapin dengan angka 33,9 Persen.

“Saya harapkan angka stunting di 2 Kabupaten tersebut dapat menurun,” tutup Hasto. (MRF/RDM/RH)

Bank Indonesia Cabut dan Tarik Uang Rupiah Tahun Emisi 1995 dari Peredaran

JAKARTA – Bank Indonesia mencabut dan menarik Uang Rupiah Khusus Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun Emisi 1995 (URK TE 1995) dari peredaran, melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/15/PBI/2022, terhitung sejak 30 Agustus 2022.

“Dengan demikian, terhitung tanggal dimaksud, URK tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono dalam rilisnya yang disampaikan pada Selasa (6/9).

Pencabutan dan penarikan itu, adalah untuk Uang Rupiah Khusus Seri Demokrasi Pecahan 300.000. Uang Rupiah Khusus Seri Presiden Republik Indonesia Pecahan 850.000.

Bagi masyarakat yang memiliki URK tersebut dan ingin melakukan penukaran, dapat menukarkannya di Bank Umum terhitung sejak 30 Agustus 2022 – 30 Agustus 2032, atau 10 tahun sejak tanggal pencabutan.

Penggantian atas Uang Rupiah Khusus Tahun Emisi 1995 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebesar nilai nominal yang sama dengan yang tertera pada URK dimaksud. Layanan penukaran juga dapat dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BI sesuai dengan jadwal operasional dan layanan publik BI.

“Penggantian atas URK dalam kondisi lusuh, catat, atau rusak dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan Uang Rupiah. Yaitu dalam hal fisik uang Rupiah logam lebih besar dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya dan ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal uang Rupiah yang ditukarkan, dan d alam hal fisik uang Rupiah logam sama dengan atau kurang 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian,” tambahnya.

BI mengimbau masyarakat yang akan melakukan penukaran untuk tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah. (BIKalsel-RIW/RDM/RH)

Paman Yani Perjuangkan Pembangunan SMA di Tanbu

BANJARMASIN – Tidak ada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu menjadi perhatian khusus dari legislator. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Muhammad Yani Helmi akan memperjuangkan pembangunan SMAN di Kecamatan tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menilai pembangunan SMAN di Kecamatan Batulicin tersebut sangat penting mengingat permasalahan itu menjadi salah satu aspirasi warga. Lanjut Paman Yani, warga mengeluh tidak ada SMAN di daerahnya sehingga mereka yang ingin melanjutkan sekolah maka harus ke Kecamatan Simpang Empat.

“Warga sudah menyampaikan hal ini ketika saya melakukan sosialisasi Perda, beberapa waktu lalu. Saat itu, saya langsung telepon Kepala Bappeda Kalsel, Pak Ariadi untuk menanyakan apakah bisa dibangun SMA di Batulicin. Kata Pak Ariadi bisa saja asal Desa atau Kecamatan menghibahkan lahan sebanyak dua hektar kepada Pemprov,” katanya melalui telepon kepada wartawan, Selasa (6/9).

Oleh karena itu, Paman Yani mengharapkan agar pihak-pihak terkait, baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten dapat menghibahkan lahan untuk pembangunan SMAN di Kecamatan Batulicin. Sehingga bisa secepatnya diusulkan anggarannya kepada tim Badan Anggaran DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel agar bisa terealisasi.

“Kita dorong pembangunan SMAN ini, saya sebagai Wakil Rakyat akan memperjuangkan ini secara maksimal agar bisa terealisasi. Karena APBD perubahan 2022 sudah ketok palu. Paling tidak kita mulai di anggaran 2023, mudahan sempat di Murni, jika tidak kita usulkan di perubahan. Baru di tahun-tahun anggaran berikutnya, kita tambah lagi secara bertahap,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Apresiasi BKKBN dan Tim Turunkan Angka Stunting

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi angka stunting di Kalimantan Selatan mengalami penurunan sekitar 10 persen.

Apresiasi ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, kepada sejumlah wartawan, pada Senin (5/9). Menurut Muhidin, berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, angka stunting Nasional sebesar 27,67 persen, sedangkan proporsi balita stunting di Kalsel sebanyak 31,75 persen, kemudian data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 24.4 persen, sedangkan balita stunting di Kalsel masih melebihi angka nasional yaitu 30 persen. Padahal melalui metode Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2022 dengan cara turun ke lapangan, angka stunting di Kalsel sudah mencapai 10, 5 persen dari hasil survei data Januari hingga sekarang 80 persen.

“Kita apresiasi kinerja BKKBN bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi, yang terus memperkuat sinergi untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kalsel,” ungkapnya

Disampaikan Muhidin, pihaknya terus berupaya bersama Pemerintah di Kabupaten dan Kota untuk menurunkan angka stunting ini, karena sebuah pekerjaan besar memerlukan usaha yang bersinergi mulai tingkat desa hingga lintas sektoral.

“Kami sangat senang Kepala BKKBN Pusat datang langsung meluangkan waktu dalam acara pertemuan koordinasi percepatan penurunan stunting,” katanya

Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, menyampaikan, dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) memang terjadi penurunan sebesar 10 persen, dan rencananya di akhir bulan September dan Oktober 2022 akan kembali dilakukan penilaian ke lapangan.

“Pertemuan koordinasi ini berupaya menyingkronkan data,” tutupnya

Untuk diketahui, BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pertemuan Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi, Kabupaten dan Kota, bertempat di salah satu hotel berbintang Banjarmasin, acara digelar selama dua hari pada tanggal 5 – 6 September 2022.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Ramlan, saat memberikan sambutan

Dalam pertemuan Koordinasi Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, membuka secara resmi, didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Ramlan, dihadiri Bupati dan Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalsel, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan dan unsur Forkopimda Kalsel . (NHF/RDM/RH)

IKWI Silaturahmi ke TP PKK Kalsel

BANJARMASIN – Ketua Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kalimantan Selatan, Minarni Zainal Helmie mengajak sejumlah pengurusnya bersilaturahmi dengan Tim Penggerak PKK provinsi Kalsel.

Menurut Minarni, kedatanngannya kali ini selain bersilaturahmi juga memperkenalkan pengurus IKWI yang baru.

“Inikan kepengurusan baru dan kami akan menggelar pelantikan, jadi sewajarnyalah kami datang kemari,” katanya, Senin (5/9).

Dikatakannya, kepegurusan IKWI Kalsel akan dilantik berbarengan dengan pelantikan Pengurus PWI Kalsel pada 13 September mendatang.

“Sekalian kami mengundang TP PKK Kalsel untuk hadir pada pelantikan nanti,” ucapnya.

Ia juga berharap IKWI Kalsel dapat bersama-sama TP PKK Kalsel menggelar acara bersama.

“Jika nantinya bisa, kami juga ingin mengajak TP PKK Kalsel menggelar program bersama, baik sosial, pemberddayaan perempuan atau olahraga,” tutur Minarni.

Sementara itu, Sekretaris TP PKK Kalsel, Zainab mengaku siap untuk berkolaborasi dengan IKWI Kalsel.

“Kami siap untuk belerjasama dengan organisasi perempuan manapun termasuk IKWI,” ujarnya.

Terlebih lagi, sambungnya pihaknya perlu mitra dalam menjalankan berbagai program kewanitaan dan IKWI dapat menjadi pilihan untuk itu.

“Semoga kita dapat melanjutkan silaturahmi ini dengan program bersama,” tuturnya.

Sementara itu, ditempat terpisah, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Raudatul Jannah yang saat ini sedang mengikuti kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional, dalam rilisnya menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan yang baru pengurus IKWI Kalsel periode 2022-2027. Pihaknya berharap kedepan akan terus berkolaborasi bersama IKWI Kalsel dalam program-program pengembangan pemberdayaan perempuan di Kalimantan Selatan. (PWI.KALSEL/RDM/RH)

246 UMKM Siap Ramaikan MTQ Nasional ke 29 di CBS Martapura

BANJAR – Sebanyak 246 stand produk Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) siap ramaikan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke 29 yang dihelat di Cahaya Bumi Selamat (CBS), Kabupaten Banjar.

Acara yang tinggal sebulan lagi ini, tentu dipastikan semarak. Yang mana, selain disiapkan sejumlah sajian kuliner (masakan) khas Banjar pengunjung juga akan diramaikan dengan berbagai jajanan hingga produk lokal sebagai bentuk memeriahkan pelaksanaan MTQ Nasional ke 29.

Dirut Perumda Bauntung Batuah, Rusdiansyah, menyampaikan, soal adanya penyelenggaraan ini tentu kesiapan yang dilakukan pihaknya sebagai bagian dari pelaksana adalah memaksimalkan tempat kegiatan MTQ Nasional ke 29 pada penyediaan sektor ekonomi pasar.

Dirut Perumda PBB Martapura, Rusdiansyah

“Namun, pada kegiatan ini akan dikelola oleh event organizer oleh Pemprov Kalsel. Namun, kalau tidak salah itu ada sekitar 246 stand dan itu seluruhnya ada di CBS Martapura. Tapi, pedagang standnya bisa kurang atau jumlahnya tetap,” ujarnya kepada awak media, Senin (5/9) sore.

Di lokasi nanti, ia menekankan agar para pedagang yang berjualan distand dapat menyesuaikan kegiatan yakni wajib berbusana muslim sebagai bentuk sikap penggambaran bahwa Martapura, Kabupaten Banjar, adalah kota agamis.

“Itu sudah kami sosialisasikan kepada pedagang. Mengingat, Martapura tidak lepas dengan ke kereligiusnya,” bebernya.

Selain itu, pihaknya juga tidak mengizinkan para pedagang di lokasi tersebut menaikan harga barang pada penyelenggaraan MTQ Nasional. Karena hal itu akan mendapat ketegasan sanksi dari mereka berupa penutupan lapak berdagang.

“Ini tidak boleh diterapkan. Sanksi tegasnya, penutupan. Salah satunya mereka harus menyiapkan daftar menu yang disesuaikan dengan kesepakatan,” tegasnya.

Perhelatan akbar nasional ini, rencananya dilaksanakan selama sembilan hari yang dimulai dari 10 – 19 Oktober 2022. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Perumda Pasar Bauntung Batuah menyediakan lahan luas di Cahaya Bumi Selamat sebagai lapak strategis.

“Tentu ini juga akan kami maksimalkan untuk penyediaan lahannya. Berharap, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Martapura. Selain kuliner, ada bazar UMKM dan kerajinan warga sekitar,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Gubernur Kalsel Melepas Peserta Gowes Ngedan

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel melepas peserta Gowes Ngedan, yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel bersama Komunitas Sepeda Wong Edan Kuwi Bebas (WEKB), di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Minggu (4/9).

Dalam sambutannya Sahbirin Noor mengatakan, kegiatan gowes ini dalam rangka memperingati Hari Jadi (Harjad) Provinsi Kalimantan Selatan ke 72 serta memperingati Hari Olahraga Nasional ke 39.

“Dilaksanakan acara gowes ini untuk mempererat jalinan silaturrahmi para goweser,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini, juga dapat terus menjaga semangat, untuk hidup sehat, dengan senantiasa rutin berolahraga.

“Dari peristiwa pandemi COVID-19, kita belajar, akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, yang berdampak terhadap imunitas tubuh,” ujarnya.

Menurut Paman Birin, dengan rutin berolahraga ringan seperti bersepeda, sangat baik dan bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh, melawan Covid dengan berolahraga.

Sementera itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel Hermanyah mengatakan, kegiatan gowes ini dilaksanakan untuk silaturahmi dan juga menjaga kesehatan, serta promosi pariwisata.

“Kami berharap acara ini sebagai ajang olahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubu dimasa pandemi COVID-19,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Hermansyah, kegiatan gowes seperti ini sebagai ajang promosi pariwisata yang ada di Kiram Park.

Pada Gowes Ngedan tahun ini diikuti hampir 2.500 goweser dari Kalsel dan Kalteng. Dengan dua kategori yaitu Fun dan Ekstrem dengan lintasan bukit pegunungan yang dilalui sepanjang kawasan Kiram Park.

Gowes Offroad yang digelar ini dengan rute yang dilalui sekitar 14 km lintasan santai dan fun, kemudian 19 km jalur ekstrem yang membutuhkan kekuatan fisik yang prima.

Sepeda yang digunakan juga harus benar-benar sepeda gunung tahan banting atau jenis MTB (Mountain Trail Bike). (SRI/RDM/RH)

Sukseskan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih, Pemprov Kalsel Terima Penghargaan Mendagri

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, karena turut menyukseskan gerakan membagikan 10 juta bendera merah putih, dalam rangka menyemarakkan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penerima penghargaan berfoto bersama Mendagri

Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, kepada Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Fajar Desira di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (5/9) pagi.

Penghargaan ini diterima oleh Provinsi Kalimantan Selatan bersama 3 Provinsi lainnya. Yakni Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Papua.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku terharu atas antusiasme masyarakat Indonesia, yang mendukung kesuksesan Gerakan Nasional 10 juta bendera.
“Kegiatan ini sekaligus sebagai salah satu program kami (Kemendagri) untuk menjaga dan mengembangkan wawasan kebangsaan NKRI yang terdapat di 4 pilar,” ujar Mendagri Tito.

Lebih lanjut Tito menjelaskan, Indonesia memiliki keunikan yang harus dipertahankan. Menurutnya, Indonesia memiliki karakter kultural yang beragam dengan berbagai suku, bangsa dan bahasa.

Tito mengatakan, modal terpenting bangsa Indonesia yakni kebersamaan sebagai bangsa. Meski Indonesia memiliki negara yang unik dan plural namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Boleh berbeda, tapi tetap bersatu,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengungkapkan, makna dari pembagian bendera berkaitan dengan membangkitkan rasa nasionalisme.

“Nasionalisme itu masih ada, jiwa kebersamaan itu ada, patriotisme itu ada. Cinta tanah air, rasa itu harus dibangkitkan kembali,” sebut dia.

Jika rasa sudah tumbuh hingga nantinya sampai kepada cinta tanah air yang turut bangkit, menurutnya, akan timbul sikap pengorbanan untuk bangsa Indonesia bagi setiap insan masyarakat.

Gerakan ini dia akui, tidak akan berjalan tanpa dukungan dari kepala daerah, pihak swasta dan masyarakat umum, karena itu tidak lupa Ia menyampaikan rasa terima kasihnya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, gerakan pembagian 10 Juta bendera merah putih mencatatkan pembagian bendera sebanyak 12.070.595 bendera. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)