BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diminta agar segera memprogramkan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi kepada wartawan, belum lama tadi.
Wakil rakyat yang akrab dengan sapaan Paman Yani itu khawatir jika tidak segera dilakukan rehabilitasi hutan mangrove atau bakau, bisa berdampak buruk terhadap kawasan permukiman penduduk, terutama yang tinggal di wilayah pesisir seperti Kotabaru, Tanbu, Tanah Laut (Tala), Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Banjar.
“Tapi kalau hutan mangrove itu tidak terjaga atau dibiarkan gundul dikhawatirkan bila terjadi rob (banjir air pasang dalam) bisa menyapu permukiman penduduk,” jelasnya.
Paman Yani menyontohkan, di wilayah Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, beberapa desa tersapu banjir rob karena keadaan hutan mangrovenya tidak bisa berfungsi sebagai penyangga.
Selain itu, lanjutnya, di Batulicin Tanah Bumbu, air laut sekitar enam kilometer naik ke daratan juga disebabkan hutan mangrove yang minim sehingga tidak mampu membendung arus pasang dalam air laut.
“Oleh karena itu saya minta dalam RAPBD Kalsel 2023 dialokasikan anggaran untuk program rehabilitasi hutan mangrove supaya jangan terlambat atau sampai menimbulkan bencana,” pintanya.
Paman Yani juga meminta rehabilitasi hutan mangrove ini juga secara massif dilakukan pemerintah kabupaten/kota di Kalsel. Bahkan pihak kementerian terkait juga ikut bertanggungjawab terhadap persoalan ini. (NRH/RIW/RH)
BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, akan terus mengembangkan desa wisata di Banua.
Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan baru-baru tadi mengatakan, pihaknya mengapresiasi Desa Wisata Kubah Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat, yang sebelumnya berhasil masuk dalam 50 besar Desa Wisata Terbaik di Indonesia, dan kini meraih penghargaan sebagai Juara Harapan 1 Kategori Souvenir pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).
“Kami akan berikan di Desa Wisata Kubah Basirih berupa fasilitas pendukung transportasi sungai speed boat sesuai yang mereka usulkan,” ucapnya.
Disampaikan Syarifuddin, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus mengembangkan Desa Wisata yang ada di Banua, tidak hanya di Kubah Basirih saja. Selama ini pihaknya juga memberikan bantuan berupa toilet wisata dan tempat sampah untuk menjaga kebersihan di semua destinasi wisata, sesuai usulan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota.
“Kalsel ini dinilai memiliki potensi wisata sangat baik, setiap tahun teruslah diperhatikan perbaikan sarana dan prasarananya,” kata mantan Pjs Bupati Kotabaru itu.
Lebih jauh, Syarifuddin menambahkan, selama ini pihaknya terus berupaya mengembangkan pariwisata berbasis Desa Wisata, agar dapat bersaing di tingkat Nasional. Ia berharap pemerintah daerah setempat sebagai pemangku kebijakan dapat memetakan potensi Desa Wisata unggulan untuk dikembangkan, agar dapat mengikuti tahapan persiapan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023 mendatang.
“Pengembangan lebih banyak Desa Wisata berdampak sangat besar, karena dapat semakin meningkatkan kunjungan wisatawan lokal, hingga mancanegara ke Kalsel,” tutup Syarifuddin. (NHF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini telah melengkapi fasilitas umum Jembatan Terapung, penunjang peningkatan pariwisata susur sungai. Dan, saat ini Walikota Banjarmasin meresmikan Jembatan Terapung Penghubung Siring Maskot Bakantan dengan Kawasan Siring Kampung Ketupat, Jumat (18/11).
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina meresmikan Jembatan Terapung
“Saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan jembatan terapung pertama di Kota Banjarmasin. Sehingga kedepannya dapat dicontoh pada pembangunan lainnya,” ungkap Ibnu.
Pembangunan jembatan terapung ini dalam rangka menunjang pariwisata susur sungai di Kota Banjarmasin.
Peninjauan Jembatan Terapung oleh Walikota Banjarmasin usai diresmikan
Ibnu berharap, kedepannya kawasan siring di Kota Banjarmasin dapat terhubung semuanya, dari Siring Menara Pandang hingga ke kawasan Siring Muara Kelayan.
“Diharapkan seluruh akses dari Siring yang ada di Kota Banjarmasin ini, akan terhubung semuanya,” ucap Ibnu.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Banjarmasin ini meminta, agar aset fasilitas umum Jembatan Terapung, tidak dicuri atau dirusak.
“Kami meminta agar warga dapat menjaga aset jembatan terapung, begitu juga untuk hasil hasil pembangunan dari Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Ibnu mengatakan, pihaknya melihat kayu Ulin dari Jembatan Terapung tersebut sangat bagus. Oleh karena itu, jangan dicuri atau dirusak.
“Kami melihat kayu Ulin dari Jembatan Terapung ini sangat bagus, hendaknya jangan dicuri atau dirusak,” katanya.
Karena itu, Ibnu mengajak warga untuk menjaga dan merawat secara keseluruhan Jembatan Terapung tersebut.
“Pemerintah Kota Banjarmasin telah memasang CCTV untuk mengawasi aset fasilitas umum tersebut,” ujar Ibnu. (SRI/RIW/RH)
HULU SUNGAI UTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel terus bergerak menggencarkan promosi minat baca dan literasi kepada masyarakat di Banua.
Dengan membawa pasukan perpustakaan kelilingnya dan ratusan buku bacaan, kali ini jajaran Dispersip Kalsel menyambangi sejumlah sekolahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) seperti SD IT dan SMP IT Ihsanul Amal Alabio, Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah Al-Ukhuwwah Amuntai, Madrasah Ibtidaiyah Al-Ukhuwwah Amuntai, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 18 HSU, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 HSU.
Suasana Antusias Pelajar di HSU dengan kedatangan Mobil Pusling Dispersip Kalsel
Kedatangan perpustakaan keliling Dispersip Kalsel inipun disambut antusias oleh ratusan peserta didik, dan para guru, serta pustakawan dari masing-masing sekolahan.
Kepala Perpustakaan SD IT Ihsanul Amal Alabio, Rahmah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP IT Ihsanul Amal Alabio, Helda Yanti mengaku senang atas kunjungan perpustakaan keliling Dispersip Kalsel ke sekolah mereka, apalagi ini kunjungan yang pertama ke sekolah mereka.
“Alhamdulillah para murid sangat antusias, banyak sekali buku-buku yang menarik. Kunjungan ini juga mendukung program literasi di sekolahan kami, semoga kunjungan ini bisa dilakukan secara rutin di lain waktu” kata mereka melalui siaran pers Dispersip Kalsel, Jum’at (18/11).
Hal senada juga disampaikan Pustakawan MTs Al-Ukhuwwah Amuntai, Risdawati dan Pustakawan MI Al-Ukhuwwah Amuntai, Sri Eva Hidayani. Menurut mereka kedatangan tim perpustakaan keliling Dispersip Kalsel ini sangat membantu para peserta didik mereka untuk mendapatkan bahan bacaan yang bermutu.
“Kedatangan perpustakaan keliling ini sangat berkesan bagi anak-anak didik kami untuk mendapatkan bahan bacaan yang bagus dan menambah wawasan mereka. Mengingat koleksi buku di perpustakaan kami masih sangat terbatas” tutur dua orang pustakawan tersebut.
Begitu pula yang dirasakan peserta didik dan pustakawan MIN 18 HSU dan MTSN 8 HSU. Supian Sauri, Kepala MIN 18 HSU dan Subhan Noor, Pustakawan MTSN 8 HSU yang berterima kasih atas kesediaan tim perpustakaan keliling Dispersip Kalsel yang berkunjung ke sekolah mereka.
Mereka mengungkapkan kedatangan tim perpustakaan keliling Dispersip Kalsel dengan ratusan buku bacaan ini memotivasi siswa-siswi mereka untuk lebih gemar membaca dan meningkatkan wawasan literasi mereka.
“Alhamdulillah kegiatan ini sangat positif bagi perkembangan minat baca anak-anak kami, semoga kunjungan ini bisa dilakukan secara rutin” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RIW/RH)
BANJAR – Berdiri di atas lahan pertambangan batu bara seluas 1.864 hektar (Ha), Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bawahan Selan 6, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, terancam roboh.
Meskipun telah berdiri sejak puluhan tahun atau mulai 1982, namun jarak antara sekolah dengan konsesi tersebut ternyata tak jauh, yakni hanya berkisar 10 meter. Bahkan, saat ini sudah dianggap membahayakan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar, Mursal, menuturkan, aktivitas pertambangan yang berdekatan dengan bangunan sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) itu, berstatus legal mining atau boleh ditambang karena memiliki izin sah beroperasi.
“Kami telah menyurati pemegang izin usaha pertambangan (IUP) agar melakukan aktivitas sesuai dengan kaedah good mining practice (pertambangan yang baik dan benar). Nantinya akan dilakukan penindakan serta tak lupa pula kami terus memantau,” ujarnya dalam keterangan pers saat meninjau ke lokasi bersama awak media, Kamis (18/11) sore.
Padahal dalam peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan pertambangan yang baik, pemegang IUP diwajibkan untuk mempertimbangkan jarak aman terhadap bangunan perumahan penduduk, fasilitas umum (fasum), situs sejarah, cagar budaya, badan perairan umum dan perkebunan. Dengan jarak yang disepakati adalah 100 meter.
Terkait belum adanya tindakan sampai saat ini, Mursal mengaku masih ragu. Karena ranah pertambangan saat ini merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Namun beberapa hari lalu kami sudah berkonsultasi ke Kementerian terkait kewenangan pelanggaran terhadap lingkungan yang ada di sini. Kami mendapat informasi jika dokumen lingkungan yang dikeluarkan kabupaten itu kewenangannya tetap di kabupaten. Sedangkan untuk yang dikeluarkan oleh kementerian ya di kementerian juga,” beber Mursal.
Upaya kongkrit yang dilakukan pihaknya, agar kegiatan pertambangan yang berdekatan dengan fasum dan membahayakan, baik infrastruktur atau masyarakat, adalah sekiranya pemilik tambang dapat menutup (reklamasi) atau bisa melakukan penanaman (reboisasi) agar tak lagi menjadi kekhawatiran seluruh kalangan.
Sementara itu, Kasi Penanganan Hukum Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Banjar, Imam Syafrizal, menyebut, kegiatan pertambangan yang dilakukan terkesan sebuah kelalaian. Terlebih, menurutnya, pelaksanaan di lapangan kemungkinan belum dikaji. Sehingga, kedekatan antara bangunan SDN Bawahan Selan 6 tak sempat diperhitungkan.
“Mereka kurang cermat, biasanya karena target produksi, lalai akan hal ini,” terangnya.
Dijelaskannya, terkait pidana, harus mengakibatkan pencemaran dan ada korban maka tindakan itu bisa dilakukan. Akan tetapi, saat ini belum ada, sehingga pihaknya lebih mengutamakan pembinaan.
“Jadi, Undang-Undang (UU) lingkungan hidup itu, ketika menyangkut korban dan harta benda tentu ada tindak pidananya,” tutupnya.
Dari data yang didapat, perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin resmi menambang sejak 2015 lalu. Sementara proses produksi hasil alam dari batu bara diketahui baru berjalan 3 tahun. (RHS/RIW/RH)
BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkunjung ke Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Kamis (17/11).
Rombongan Labkesda Kaltim dipimpin Kepala Labkesda Kaltim, Agus Joko Praptomo didampingi Kepala Seksi (Kasi) Mutu, Kaspianoor beserta jajarannya disambut langsung oleh Kepala Labkesda Kalsel, Riko Ijami beserta jajarannya.
Kepala Labkesda Kalsel, Agus Joko Praptomo menilai bahwa kemajuan Labkesda Kalsel sangat pesat, termasuk dalam target pendapatan BLUD yang sangat tinggi. Sehingga pihaknya ingin mempelajari seperti apa cara meningkatkan hal tersebut, terutama terkait dengan mutu. Apalagi ke depan, Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN).
“Karena bagaimanapun juga Labkesda Kalsel lebih dulu akreditasinya dan yang penting lagi registrasi laboratorium lingkungan. Sementara saat ini peraturan untuk mendapatkan akreditasi dan registrasi tersebut sangat ketat sehingga kami konsultasi ke Labkesda Kalsel untuk mengejar ketertinggalan tersebut,” katanya.
Suasana Kunjungan Labkesda Kaltim ke Labkesda Kalsel
Sementara, Kepala Seksi Mutu Labkesda Kaltim, Kaspianoor menambahkan pihaknya perlu melakukan akreditasi sebagai jaminan mutu atas kualitas produk dan layanan yang diselenggarakan sehingga dapat meningkatkan citra, kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
“Labkesda Kaltim sudah terakreditasi namun belum teregistrasi untuk laboratorium lingkungan di Kementerian LHK. Hal itu yang sedang kita persiapkan,” jelasnya.
Sedangkan Kepala Labkesda Kalsel, Riko Ijami menambahkan secara umum Labkesda Provinsi Kaltim lebih maju dimana dukungan pemerintah daerah Kaltim cukup bagus yang dibuktikan dengan alokasi anggaran yang besar pada tahun 2023 nanti. Hanya saja, lanjutnya, Labkesda Kaltim memerlukan informasi mengenai permasalahan teknis yang berkaitan dengan legalitas terutama akreditasi untuk laboratorium pemeriksaan lingkungan.
“Saat ini, mengacu kepada regulasi yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup sangat ketat. Karenanya, Labkesda Kaltim ingin belajar mengenai hal tersebut karena Labkesda Kalsel lebih dulu mendapatkan akreditasi dan registrasi daripada Labkesda Kaltim,” tambahnya.
Setelah melakukan diskusi, rombongan Labkesda Kaltim diajak berkeliling melihat sarana dan prasarana yang ada di Labkesda Kalsel. (NRH/RIW/RH)
BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mendukung kelanjutan pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut dengan daratan Kalimantan.
Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, HM Rosehan Noor Bahri kepada wartawan, usai menerima kunjungan DPRD Kabupaten Kotabaru, Rabu (16/11) sore.
Untuk itu, menurut Rosehan, pihaknya bersama DPRD Kabupaten Kotabaru akan melakukan konsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meminta kejelasan terkait kelanjutan pembangunan jembatan tersebut.
“Diharapkan pembangunan jembatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti supaya bisa segera rampung. Apalagi Pemprov Kalsel, Pemkab Kotabaru dan Pemkab Tanah Bumbu sudah menggelontorkan dana ratusan miliar rupiah,” katanya.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Awaludin menjelaskan, sampai saat ini pembangunan jembatan penghubung tersebut masih belum masuk ke dalam program strategis nasional (PSN). Karenanya, pihaknya meminta dukungan Komisi III DPRD Kalsel untuk mendorong Pemerintah Pusat, memasukkan pembangunan jembatan Pulau Laut itu dalam PSN.
Suasana pertemuan Komisi III DPRD Kalsel Dengan Komisi II DPRD Kotabaru
“Terealisasinya pembangunan jembatan Pulau Laut ini sangat diharapkan masyarakat yang selama ini hanya mengandalkan feri penyeberangan,” ungkapnya.
Ditambahkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Jerry Lumenta, keberadaan jembatan Selat Pulau nantinya akan banyak mendatangkan manfaat. Selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, juga akan mendorong pengembangan kepariwisataan.
“Jembatan Pulau Laut ini jika sudah selesai dibangun nantinya akan menjadi destinasi wisata baru sebagai jembatan terpanjang kedua di Indonesia sesudah jembatan Suramadu. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah,” tambahnya.
Dalam pertemuan itu, Komisi II DPRD Kotabaru juga membicarakan mengenai permasalahan ODOL (Over Dimension dan Over Loading) serta perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan di daerah tersebut. (NRH/RIW/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Perekonomian, melakukan sosialisasi program pengendalian inflasi melalui Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Subuh Kok Baring). Sosialisasi dilakukan untuk mendapat dukungan dari seluruh unsur, termasuk kalangan nelayan. Sosialisasi ini digelar di aula Pertemuan Nelayan Kantor UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, pada Rabu (16/11).
Para nelayan mengikuti sosialisasi
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Raudhatul Jannah mengatakan, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, bahwa pengendalian inflasi perlu dilakukan semua pihak. Karena itu, pihaknya melakukan sosialisasi program Subuh Kok Baring kepada para nelayan.
“Proyek perubahan strategi pengendalian Inflasi melalui Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Subuh Kok Baring), ini diperlu diketahui semua pihak termasuk para nelayan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono mengatakan, Sosialisasi Subuh Kok Baring ini, merupakan strategi yang sangat tempat untuk mengendalikan inflasi, yang saat ini menjadi isu nasional.
Pemberian Sosialisasi kepada para nelayan
“Proyek Subuh Kok Baring ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan pelaku utama usaha perikanan,” ujarnya.
Hal ini dapat dilihat dengan adanya subsisi BBM Rp1.000 /liter dan subsidi penjualan ikan segar sebesar Rp10.000/kilogran yang dijual pada pasar murah di 13 kabupaten/kota se- Kalsel.
Salah seorang nelayan Hamdi, mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, sehingga para nelayan sangat terbantu sekali dengan adanya subsidi tersebut.
“Kami para nelayan, nahkoda dan ABK Kapal penangkap ikan turut mendukung kegiatan tersebut,” ujarnya.
Hadir pada sosialisasi Proyek Perubahan Subuh Kok Baring di UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Sekretaris UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Nadiyah, Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Nurbani Yusuf dan para nelayan, nahkoda serta ABK Kapal perikanan. (SRI/RIW/RH)
BANJARMASIN – Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar kemah bakti seni, dalam rangka memberi ruang ekspresi bagi kalangan pelajar.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Suharyanti, baru – baru tadi menjelaskan, kegiatan kemah bakti seni ini perdana digelar dengan melibatkan para pelajar, baik SMA dan SMK yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Ia berharap dengan kegiatan ini, maka pelajar mendapatkan ruang ekspresi dalam menggali, mengembangkan dan melestarikan seni budaya daerah masing-masing.
“Kegiatan kemah bakti seni ini merupakan terobosan dari Pemprov Kalsel, untuk memajukan kebudayaan di Indonesia, dengan cara menggali ide, inovasi dan inisiatif dari pelajar,” katanya
Suharyanti menjelaskan, dalam kegiatan kemah bakti seni ini, ada berbagai materi kesenian yang akan disampaikan. Diantaranya seni musik, teater, tari dan wayang. Dengan menghadirkan beberapa narasumber baik dari dalam daerah maupun luar kota yaitu Agung Gunawan, Yadi Muryadi, Bayu Bastari Setiawan dan M. Mahfuz Sya’bani.
“Hingga saat ini sudah ada ratusan peserta yang mendaftar, karena dalam kegiatan ini, para pelajar akan didampingi gurunya,” jelas Yanti (sapaan akrabnya).
Lebih lanjut Suharyanti menambahkan, setelah pemberian materi, nantinya pada malam puncak para peserta akan menampilkan sebuah pagelaran, hal itu merupakan hasil dari pembelajaran tersebut.
“Kemah bakti seni akan digelar selama tiga hari, mulai 21-23 November 2022, di Kiram Park Kabupaten Banjar,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)
BANJAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar melalui musyarawah Badan Anggaran (Banggar) mengusulkan kenaikan bantuan dana keuangan partai politik sekitar Rp10.000 per suara.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Banjar, Mokhamad Hilman menyampaikan, terkait usulan bantuan dana partai politik yang sebelumnya dialokasikan sekitar Rp4.000 per suara kini pengajuannya juga naik jadi Rp6.000. Bahkan, dianggap tidak membebani APBD karena hanya menambah Rp2.000.
Sekdakab Banjar, Mokhamad Hilman saat menjelaskan anggaran hibah banpol
“Namun, apabila per suara ditetapkan sebesar Rp10.000, secara otomatis Pemkab Banjar harus menambah dua kali lipat artinya kita harus menambah alokasi anggaran sebesar Rp1,2 miliar,” ucapnya, usai mengikuti rapat bersama dengan Badan Anggaran, di ruang Rapat Paripura DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (16/11) malam.
Meski belum disetujui, menurutnya, persoalan ini akan ditinjau serta dimusyarawahkan lagi dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar.
“Nah, kami dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus melakukan penghitungan ulang berdasarkan hasil masukan Badan Anggaran terkait dengan belanja,” jelasnya.
Apabila alokasi Rp10.000 per suara berhasil direalisasikan, menurut dia, akan ada belanja daerah yang harus dilakukan efesiensi.
“Terkait angka, struktur APBD kita sudah rampung. Sehingga, belanjanya saja yang disesuaikan dengan kemampuan. Jadi, bila disisi lain dinaikan maka otomatis juga harus ada yang dipangkas,” beber mantan Kepala PUPR Kabupaten Banjar ini.
Secara total, Ia membeberkan, alokasi APBD Pemkab Banjar dalam pelaksanaan kegiatan keseluruhan sebesar Rp2,27 triliun.
“Yang masuk dalam tahun anggaran (TA) 2023,” paparnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Muhammad Rofiqi, mengungkapkan, bahwa partai politik memang dibiayai oleh negara. Tujuannya agar tak ada lagi penyimpangan anggaran.
Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Muhammad Rofiqi, saat dijumpai awak media terkait Banpol dari Pemkab Banjar
“Beberapa daerah lain sudah ada yang Rp6.000, Rp8.000 bahkan Rp10.000. Harusnya, Kabupaten Banjar juga naik. Akan tetapi, kualitas dari parpol juga harus mengikuti,” ucapnya.
Diketahui sebelumnya, bantuan keuangan per surat suara selama ini yang diterima oleh sejumlah partai politik setempat melalui hibah Pemerintah Kabupaten Banjar dianggap rendah.
“Sekarang satu suara hanya dihargai sekitar Rp4.000 saja. Tadi saat rapat Banggar usulannya hanya Rp6.000. Saya malah mengusulkan Rp10.000. Tujuannya agar pembiayaan dari partai dapat berjalan secara mandiri dan tidak lagi mendapati anggota legislatifnya bermain-main terhadap proyek atau yang melanggar dengan Undang-Undang,” tutupnya. (RHS/RIW/RH)
