BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, telah menggandeng 4 pelaku usaha, dalam Pameran Kalsel Expo 2023.
Salah satu produk dari stand Disdag Kalsel
Kepada Abdi Persada FM, Kasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Disdag Kalsel Suhrawardi, pada Rabu (30/8) mengatakan, dalam rangka memeriahkan Kalsel Expo 2023 ini untuk di stand Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya menggandeng empat pelaku usaha dari produk ekonomi kreatif, yaitu diantaranya pelaku usaha kain sasirangan dan tas ecoprin, kemudian makanan ringan, dan air mineral produksi Kalimantan Selatan.
“Kita terus perkenalkan produk usaha di Banua,” ucapnya
Salah satu produk dari stand Disdag Kalsel
Disampaikan Suhrawardi, untuk harganya bervariasi, seperti kain sasirangan dan tas ecoprin dikisaran Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta rupiah, sedangkan makanan ringan, seperti kacang, amplang dan kue kering antara Rp 15 ribu sampai dengan Rp 20 ribu rupiah, juga terdapat ikan sepat kering, abon ikan gabus, serta air mineral produksi Kalimantan Selatan.
“Ayo warga kunjungi dan ramaikan kegiatan tahunan ini,” tutupnya
Untuk diketahui, pameran Kalsel Expo 2023 ini, diikuti sebanyak 251 peserta, mulai dari kalangan instansi SKPD pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, unsur pemerintah pusat kementerian atau lembaga, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta, para pelaku usaha baik lokal maupun nasional, bahkan dari Negara Belanda, buka mulai Jam 10.00 – 22.00 WITA. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pada Pameran Kalsel Expo Tahun 2023 ini, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin memperkenalkan layanan baru. Yakni, Layanan Kateterisasi Otak (Neurointervensi),
“Stand RSUD Ulin Banjarmasin pada Pameran Kalsel Ekpo Tahun 2023 ini, memperkenalkan layanan terbaru Kateterisa Otak,” ungkap Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin dr Yuddy Riswandhy Noora Mkes, kepada sejumlah wartawan, pada Rabu (30/8).
Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Yudhi Riswandhy Noora
Yudhi mengatakan, pelayanan terbaru tersebut untuk penanganan kasus penyakit stroke dengan sumbatan.
“Sumbatan tersebut saat ini sudah bisa diobati dengan cara tindakan terbaru,” jelas Yudhi
Sedangkan, lanjutnya, untuk sarana dan prasarana seperti peralatan dan tenaga ahlinya sudah dimiliki oleh RSUD Ulin Banjarmasin.
“Saat ini RSUD Ulin Banjarmasin telah memberikan perawatan terhadap pasien dan telah mengalami penyembuhan,” ujarnya.
Sehingga, dengan begitu diharapkan pasien rujukan ke Rumah Sakit Ulin seminimal mungkin tidak dirujuk lagi ke rumah sakit di Pulau Jawa, serta lainnya.
Sementara itu, Dokter Spesialis Saraf & Ahli Neurologi Intervensi Staf KSM Ilmu Penyakit Saraf RSUD Ulin Banjarmasin dr. Muhammad Welly Dafif menjelaskan, layanan Kateterisaai otak ini, merupakan baru yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Layanan tersebut, hampir sama dengan pemeriksaan Kateterisaai jantung. Namun, jika di jantung dipasang di lengan, sedangkan Kateterisasi Otak di pasang di paha,” jelasnya.
Alatnya di pasang pun hanya jarum kecil saja, alat kateter tersebut untuk melihat apakah di otak terdapat sumbatan atau tidak.
“Sehingga, dari hasil tersebut maka dapat dilakukan penyembuhan, serta dapat mencegah kecacatan pasien stroke,” ucapnya. (SRI/RDM/RH)
BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mengapresiasi capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sejak beberapa tahun terakhir.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (tengah) saat sesi foto bersama Bupati Banjar Saidi Mansyur dan Wakil Bupati Said Idrus Al-Habsyie beserta istri
Apresiasi itu disampaikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Pamam Birin saat menghadiri puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-73, di Alun-Alun Ratu Zaleha Martapura, Rabu (30/8).
“Kita harap Pemkab Banjar dibawah kepemimpinan Bupati Saidi Mansyur, dapat terus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Paman Birin.
Begitu pula dengan Pemprov Kalsel. Di penghujung masa jabatannya, Paman Birin mengaku terus bekerja keras dan berusaha agar bisa lebih memajukan pembangunan di Banua.
“Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah juga rakyat Kalsel,” ucap Paman Birin.
Sementara itu, Bupati Banjar Saidi Mansyur didampingi Wakil Bupati Said Idrus Al-Habsyie, berkomitmen untuk mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata, demi kesejahteraan masyarakat.
“Komitmen untuk bangkit dari berbagai tantangan dan menghadapinya dengan ketangguhan yang signifikan bersama seluruh masyarakat Kabupaten Banjar,” tutur Bupati.
Saidi mengungkapkan sejumlah capaian yang ia hasilkan bersama wakilnya dan jajaran Pemkab Banjar. Diantaranya pertumbuhan ekonomi secara makro tahun 2022 mencapai 4,48 persen, perbaikan jalan sepanjang 1.194 kilometer, hingga pengurangan kawasan kumuh seluas 45,03 hektare sejak tahun 2020-2022.
“Presentase kemiskinan Kabupaten Banjar juga terendah se-Kalsel yaitu di angka 2,79 persen,” ungkapnya.
Bupati menambahkan, pihaknya akan terus bekerjasama dengan Pemprov Kalsel demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik lagi.
“Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Banjar juga diperlukan, guna mewujudkan visi misi kami,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – 13 Kabupaten-Kota di Kalimantan Selatan telah mendapatkan predikat Kota layak anak, sehingga Provinsi Kalimantan Selatan layak mendapatkan predikat, pada tahun 2023 ini sebagai Provinsi Layak anak. Predikat tersebut menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi terbeik se-Kalimantan, karena menjadi satu-satunya provinsi penerima penghargaan ini di Pulau Kalimantan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan Adi Santoso menyampaikan, Provinsi Kalimantan Selatan mendapat predikat Provinsi Layak Anak ditahun 2023 ini. Layak anak didapatkan karena 13 Kabupaten-Kota di Kalimantan Selatan telah mendapatkan predikat Kota layak anak pada tahun 2023 ini. Predikat tersebut menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi terbeik se-Kalimantan, karena menjadi satu-satunya provinsi penerima penghargaan ini di Pulau Kalimantan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan Adi Santoso
“Alhamdulillah 2023 kita sukses mendapat Provinsi layak anak, mudah-mudahan dengan predikat tersebut, kita (Provinsi Kalsel) dapat mengindikasi upaya pemenuhan hak anak dna perlindungan anak di Kalsel dapat bersinergi antar stakeholder dan seluruh organisasi di Kalsel,” ungkap Adi.
Adi menambahkan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tabalong, menjadi Kabupaten-Kota dengan nilai tertinggi Kota layak anak di Kalsel. Hal ini dikarenakan ketiga Kabupaten-Kota tersebut mendapat predikat Kota layak anak (KLA) pada ketegori nindya.
“Ditahun depat kami harapkan, 3 Kabupaten-Kota tersebut dapat meningkatkan predikat layak anak mereka dari nindya ke utama, dan saran kami Kabupaten-Kota yang sudah mendapat predikat layak anak kategori pratama, juga dapat menaikkan menjadi nindya,”tutup Adi. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Kalsel terealisasi di atas 80 persen. Angka ini merupakan capaian tertinggi dari pendapatan lainnya.
Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Kalsel, Riandy Hidayat, mengatakan, dari persentase 80 persen lebih setidaknya Pemerintah Provinsi Kalsel sudah mengumpulkan Rp1,4 triliun.
Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Kalsel, Riandy Hidayat, saat menjelaskan realisasi penerimaan PBB-KB di Kalsel
“Selain kita memiliki kewenangan untuk penerimaan PKB dan BBN-KB, angka realisasi yang tinggi pada Agustus 2023 itu terdapat pada komponen PBB-KB,” ujarnya, baru-baru tadi.
Menurutnya, perekonomian di Kalsel saat ini sudah mulai membaik. Bahkan, tingginya konsumsi bahan bakar baik secara nasional dan internasional cukup meningkat.
“Tentu, ini sudah melampaui target yang ditetapkan,” bebernya.
Akhir tahun 2023 nanti, realisasi penerimaan sektor PBB-KB diharapkan dapat mencapai angka maksimal sebesar Rp2 triliun.
“Nanti kita rasionalisasikan agar dapat tercapai,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
JAKARTA – Bank Kalsel kembali meraih penghargaan prestisius atas kemampuannya mengelola bisnis perbankan dengan sangat baik dan terus mampu menjaga pertumbuhan bisnis disertai kinerja keuangan yang baik di tengah disrupsi ekonomi.
Penghargaan yang diterima Bank Kalsel dari Info Bank
Kali ini, Bank Kalsel berhasil meraih spesial trophy, yakni “Golden Trophy” Excellent Performance In 5 Concecutive Years dalam ajang 28th Infobank Banking Apreciation 2023. Special trophy ini didapatkan karena Bank Kalsel konsisten berpredikat kinerja “sangat bagus” selama 5 tahun berturut-turut (2018-2022).
Penghargaan diterima langsung Pgs. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Shah Rizky Kurniawan yang mewakili manajemen Bank Kalsel dalam kegiatan Banking Mastery Forum 2023 bertema Finding Your Bank’S Purpose: Penguatan dan Pengembangan Sektor Perbankan, yang diselenggarakan Infobank dan The Asian Post, akhir pekan lalu di Jakarta.
Di kesempatan yang berbeda Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin mengatakan, bahwa Bank Kalsel berhasil terus tumbuh dan siap menghadapi berbagai tantangan perekonomian melalui inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak mulai daripemerintah, pengusaha, UMKM dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selain itu, Bank Kalsel juga fokus melakukan pengembangan digitalisasi, terbaru Bank Kalsel telah melakukan soft launching Smart Hybrid Branch dan terus melakukan pengembangan fitur pada Mobile Banking Aksel by Bank Kalsel demi memberikan layanan yang cepat, mudah, aman dan nyaman kepada nasabah.
“Bank Kalsel terus melakukan inovasi berkelanjutan melalui digitalisasi sebagaisalah satu kunci dan strategi keberhasilan,” pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Bangunan Gedung DPRD Banjarmasin, dalam pengurusannya menggunakan sistem elektronik.
Suasana Rapat Pansus Raperda Izin Bangunan Gedung (IBG) DPRD Banjarmasin
Hal itu disampaikan, Ketua Pansus Raperda Izin Bangunan Gedung DPRD Banjarmasin, Suyato, pada Selasa (29/8).
Suasana Rapat di ruang Paripurna DPRD Banjarmasin
Suyato menjelaskan, sebelumnya untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan secara manual, yaitu melalui Ketua RT dan pihak Kelurahan. Namun, setelah menerima masukan dari Kementerian Dalam Negeri, untuk dilakukan perubahan Peraturan dan judulnya menjadi Izin Bangunan Gedung (IBG), maka proses izin nanti secara elektronik.
“Dengan adanya perubahan perizinan ini, guna memudahkan masyarakat di lapangan,” jelasnya
Disampaikan Suyato, untuk peran Camat dimasing-masing lima Kecamatan, tetap akan mengetahui perizinan itu, dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banjarmasin, dalam rangka memberikan pengawasan di lapangan.
“Setelah disahkan Perda ini nanti, tentu diatur lagi melalui terbit Perwali,” ungkapnya
Lebih lanjut Suyato menambahkan, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Bangunan Gedung, juga mengatur klasifikasi bangunan untuk menentukan ketinggian gedung dan rumah di kota ini. Ia berharap, sebelum akhir tahun 2023, dapat dilakukan finalisasi.
“Dalam pembahasan kali ini dihadiri 4 Camat yaitu Camat Banjarmasin Barat, Camat Banjarmasin Tengah, Camat Banjarmasin Timur, dan Camat Banjarmasin Selatan. Sehingga, rapat berikutnya dapat dihadiri 5 Camat dan Satpol Banjarmasin,” tutupnya panjang lebar
Untuk diketahui, pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah, tentang Izin Bangunan Gedung DPRD Banjarmasin, dipimpin Ketua Pansus Suyato, didampingi anggota Darma Sri Handayani, dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banjarmasin, bertempat di ruang Paripurna DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional menggelar gerakan pangan murah di Halaman Kantor DPKP Banjarbaru. Kegiatan gerakan pangan murah ini dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Kalimantan selatan ke 73 dan HUT RI ke 78.
Usai mengunjungi kegiatan gerakan pangan murah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Syamsir Rahman menyampaikan, gerakan pangan murah ini digelar selama dua hari mulai tanggal 28-29 Agustus 2023. Tujuan kegiatan ini untuk membantu masyarakat Kalsel khususnya disekitar Banjarbaru untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga relatif murah dibandingkan harga di pasar.
“Sesuai dengan program yang diarahkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (Paman Birin), untuk membantu masyarakat kita dengan gerakan pangan murah,” ungkap Syamsir.
Syamsir melanjutkan, pada gerakan pangan murah ini pihaknya menjual 9 bahan pokok diantaranya yaitu beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, telur ayam ras, sayuran segar, nugget frozen food dan lainnya, sehingga masyarakat berpenghasilan ke bawah dapat membelinya.
“Jadi kita jual 9 kebutuhan bahan pokok dengan harga dibawah pasar,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga melakukan diskon kepada masyarakat yang membeli bahan pokok mulai dari diskon Rp1.000 – Rp5.000 setiap bahan pokok. Gerakan pangan murah ini juga merupakan inisiatif langsung dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, selain membantu masyarakat kurang mampu, juga dapat menurunkan angka inflasi di Kalsel.
“Kegiatan pangan murah ini sebagai salah satu upaya Pemprov dalam menurunkan angka inflasi. Apalagi angka inflasi kalsel sudah di bawah nasional,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN — Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Katingan pada 24 September 2023 mendatang, DPRD Kabupaten Katingan, melakukan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Suasana Kunjungan DPRD Katingan ke DPRD Kalsel
Konsultasi dan koordinasi tersebut dalam rangka menindaklanjuti visi dan misi kepala daerah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang juga akan turut berakhir.
Hal itu disampaikan, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Katingan, Nanang Suriansyah, kepada wartawan, usai pertemuan, Selasa (29/8).
“Konsultasi dan koordinasi ini terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD dimana penekanan yang ingin kami ketahui karena kami akan menghadapi pembahasan KUA PPAS tahun 2024. Mengingat Kabupaten Katingan bahwa kepala daerahnya berakhir 24 September 2023 ini. Sehubungan dengan berakhirnya kepala daerah maka visi misi yang dituangkan dalam RPJMD selama 5 tahun itu juga berakhir. Keterkaitan dengan berakhirnya RPJMD maka kami akan melakukan pendalaman,” jelasnya.
Selain terkait menjelang habisnya masa jabatan Bupati, lanjut Nanang, pihaknya juga berkonsultasi tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). Pasalnya, DPRD Katingan akan melakukan pembahasan KUA-PPAS 2024 dengan mitra kerja dalam waktu dekat.
Dalam pertemuan tersebut, tidak hanya rombongan badan anggaran (Banggar) tetapi kunjungan ini juga mengikutsertakan anggota badan musyawarah (Banmus) DPRD Katingan. Hal ini dilakukan agar pembahasan rancangan APBD tahun 2024 bisa terlaksana sesuai jadwal.
Untuk diketahui, kedatangan rombongan DPRD Katingan disambut Jajaran Pejabat Sekretariat DPRD Kalsel. Pasalnya, seluruh anggota DPRD Kalsel terjadwal melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. (NRH/RDM/RH)
TABALONG – Perpustakaan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diharapkan dapat melakukan pendataan berbasis wilayah secara mandiri.
Harapan itu disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel, Nurliani dibacakan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Wildan Akhyar dalam sambutannya pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Pendataan Perpustakaan di Kabupaten/Kota se Kalsel, Senin (28/8).
Suasana Bimtek Pendataan Perpustakaan di Kab/Kota se Kalsel di Kabupaten Tabalong
Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan disebutkan bahwa pemerintah di daerah, dalam hal ini Dispersip Kalsel memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing.
Hal-hal yang perlu diatur, diawasi dan dievaluasi tersebut meliputi semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, termasuk kegiatan pendataan semua jenis perpustakaan yang ada di Kalsel yang mengacu pada pendapatan berbasis wilayah yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
“Pendataan ini merupakan bagian dari tugas pembinaan perpustakaan,” jelas Nurliani dalam siaran persnya, Selasa (28/8).
Oleh karena itu, lanjutnya, kegiatan bimbingan teknis pendataan ini harus terhubung secara online ke server jaringan Perpusnas agar data yang dimasukkan sesuai dengan format yang ada.
“Bimtek pendataan ini bertujuan untuk mengetahui secara nyata kondisi semua jenis Perpus yang ada di Kalsel dari semua aspek penyelenggaraan perpustakaan, termasuk juga untuk memudahkan dalam melakukan pembinaan perpustakaan yang ada,” terangnya
Diharapkan dengan adanya kegiatan Bimtek ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan para pustakawan dan para pengelola perpustakaan dalam melakukan pendataan perpustakaan berbasis wilayah secara mandiri sehingga mampu memasukkan perpustakaannya masing-masing dengan benar.
Sementara, Kepala Dispersip Kabupaten Tabalong, Norhayati, mengungkapkan jumlah perpustakaan yang perlu dibina oleh Dispersip Kabupaten Tabalong sebanyak 496 Perpustakaan, mulai dari Perpustakaan Desa, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaaan Masyarakat, Perpustakaaan sekolah dan Perpustakaan Khusus.
Saat ini, data pelaporan perpustakaaan masih bersifat manual, sehingga kurang efisiensi dalam pengumpulan data di setiap wilayah Kabupaten Tabalong.
“Dari 496 Perpustakaan sebanyak 112 Perpustakaan yang memberikan data laporan perpustakaaan kepada Dispersip Tabalong,” tambahnya.
Ditambahkan Norhayati, data sangat penting untuk melakukan sebuah evaluasi dan kajian sebagai dasar dalam perencanaan. Selain itu, data juga dipergunakan sebagai bahan laporan perkembangan dan pertanggungjawaban aktivitas dalam bekerja. Begitu juga dengan perpustakaan bahwa data perpustakaan juga berpengaruh kepada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
“Kami berharap kepada seluruh peserta Bimtek Pendataan Perpustakaan dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama sehingga data perpustakaan yang disampaikan dapat menaikkan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masayarakat Kabupaten Tabalong,” pungkasnya. (DISPERSIP.KALSEL-NRH/RDM/RH)
