Tahun: 2025

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Bakti Sosial (Baksos) Polri Presisi bersama Mahasiswa, Aliansi BEM dan OKP menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah, di Aula Mathilda, Polda Kalsel, di Banjarmasin, Kamis (27/2).

Kegiatan Baksos Polri Presisi ini dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia, yang dibuka secara virtual oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bantuan paket sambako dari Kepolisian kepada para mahasiswa, dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

“Bantuan ini mereka salurkan bekerjasama dengan pengguruan tinggi yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya Universitas Lambung Mangkurat,”ungkapnya.

Selain itu, lanjut Rosyanto, sebagai bentuk dukungan Kepolisian pada program pemerintah, yaitu ketahanan pangan.

Bantuan yang dibagikan oleh Polda Kalsel sebanyak 3.500 Paket Sembako Kepada khususnya Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu.

“Paket sembako yang disalurkan sebanyak 3.500 yang disebarkan kepada mahasiswa penerima bantuan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Rosyanto mengatakan, pemberian bantuan ini bertepatan menjelang pelaksanaan bulan Ramadhan.

“Sehingga, bantuan ini bermanfaat bagi mahasiswa, yang menerima bantuan tersebut,” ujarnya.

Hadir pada pelaksanaan Bakso Polri Presisi Bersama Mahasiswa, Aliansi BEM, dan OKP di Polda Kalsel, Gubernur Kalsel diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Kalsel Fatkhan, Forkopimda Kalsel, serta jajaran petinggi di Polda Kalsel dan lainnya. (SRI/RDM/RH)

JAWA TENGAH – Sepekan setelah Gubernur Kalsel, Muhidin mengikuti orientasi kepala daerah atau retreat, giliran Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (27/2) pagi.

Berpakaian loreng dengan atribut lengkap, Wagub Hasnuryadi tiba di Rindam IV/Diponegoro untuk melakukan persiapan sebelum mengikuti retreat Kepala Daerah 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Keberangkatan Wakil Gubernur yang akrab disapa Hasnur ini, diantar sang istri, drg Ellyana Trisya.

Sebelum berangkat, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman mengatakan, kegiatan ini dalam rangka mengikuti retreat Kepala Daerah 2025.

“Alhamdulillah, hari ini kita akan mengikuti retreat menyusul Pak Gubernur, Muhidin. Mohon doanya mudah-mudahan kami bisa menjalaninya dengan baik dan menjadi bekal kami dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan masyarakat Banua Kalimantan Selatan kepada kami,” ucap Hasnur.

Sesaat sebelum berangkat, Hasnuryadi yang duduk bersebelahan dengan Wagub DKI Rano Karno pun tampak semangat.

“Kita siap ikut retreat. Semangat,” kata Hasnur yang diikuti Rano Karno yang duduk bersebelahan di dalam bus sesaat sebelum berangkat ke Akmil Magelang.

Untuk diketahui, Gubernur Kalsel, Muhidin sudah lebih dulu menjalani retreat sejak 21 Februari lalu, sehari pasca dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Retreat yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah ini diisi dengan berbagai pembekalan dengan narasumber para Menteri Kabinet Merah Putih, dan lembaga negara lainnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Puluhan anggota organisasi masyarakat (ormas) Dewan Adat Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu dan Masyarakat Adat Dayak Desa Cantung Kiri Hilir, menggelar aksi damai di halaman kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (27/2) pagi.

Mereka ingin menyampaikan beberapa aspirasi kepada Gubernur Kalsel Muhidin, yang saat itu tidak ada di lokasi karena masih menjalani retret bersama seluruh kepala daerah se Indonesia di Magelang.

Aspirasi itu pada intinya untuk mengembalikan tanah ulayat adat seluas 5.801 hektare milik Desa Cantung Kiri Hilir, yang dijadikan kawasan perkebunan sawit oleh perusahaan setempat.

Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Ahmad Bagiawan, usai memimpin mediasi bersama anggota ormas, turut prihatin atas permasalahan yang terjadi. Meski begitu, dia mengaku tidak memiliki wewenang dalam menentukan keputusan.

“Saya harap semuanya bersabar dulu, kami Pemprov Kalsel pasti akan menindaklanjuti ini. Permasalahan ini juga akan kami sampaikan ke pimpinan (Gubernur) sesegera mungkin,” katanya.

Terkait hak kepemilikan tanah yang menjadi sumber masalah, Bagiawan menyebut, pihaknya masih belum mengetahui persis. Sebab secara garis besar menurutnya persoalan itu merupakan ranah Pemkab Kotabaru.

“Dalam hal ini anggota masyarakat adat dayak itu ingin agar Gubernur Kalsel Muhidin turut mengetahui permasalahan yang terjadi disana, dan ingin meminta bantuan dari Pemprov Kalsel. Kita akan tunggu kebijakan beliau (Gubernur)” jelasnya.

Aksi dama yang berlangsung sejak jam 9 pagi itu berlangsung tertib. Turut hadir dalam mediasi Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fathimatuzzahra serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Suparmi.(SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kesiapan Arus Mudik Angkutan Lebaran Tahun 2025, di Kota Banjarmasin, Kamis (27/2). Dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernandi.

“Saat ini kami bersama dengan Kepolisian, serta lainnya mengadakan rapat koordinasi jelang pelaksanaan arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2025,” ungkap Fitri kepada sejumlah wartawan.

Sehingga, lanjutnya, pada pelaksanaannya untuk keselamatan di jalan raya terpenuhi oleh para pemudik mendatang.

“Pada Rakor ini Dirlantas Polda Kalsel juga menyampaikan mengenai rencana kegiatan Operasi Ketupat Intan Tahun 2025 mendatang,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Pemprov Kalsel Prediksi adanya kenaikan pemudik pada Lebaran 2025

“Pada pelaksanaan mudik lebaran mendatang, diperkirakan ada kenaikan mencapai 10 sampai 15 persen, pengguna angkutan darat, dibanding dengan tahun tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Untuk arus mudik wilayah Banua Anam atau Hulu Sungai, begitu juga untuk wilayah Kalimantan Timur, serta Kalimantan Tengah.

“Sedangkan untuk angkutan laut serta udara diprediksi kenaikan 5 sampai 7 persen,” ucapnya.

Karena itu, persiapan persiapan untuk kelancaran kegiatan tersebut, sudah dipersiapkan sejak saat ini. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat dengan PT Merge Mining Industri (MMI) dan masyarakat Desa Rantau Bakula, Kabupaten Banjar, pada Selasa (26/2). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo.

Dalam rapat tersebut, warga mengadukan berbagai permasalahan yang diduga bersumber dari aktivitas pertambangan PT MMI. Mereka mengeluhkan pencemaran air bersih, keretakan tembok rumah, kebisingan suara, matinya tanaman, serta meningkatnya kasus ISPA dan penyakit kulit. Selain itu, pencemaran air limbah dari settling pond juga dikhawatirkan merusak kualitas lingkungan. Salah satu warga, Muliadi, menyampaikan bahwa kondisi air di desa mereka semakin memburuk.

“Kami sulit mendapatkan air bersih. Air sumur mulai keruh, dan banyak warga yang mengeluhkan gatal-gatal setelah menggunakannya,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT MMI, Yudha Ramon, memberikan klarifikasi melalui pemaparan materi menggunakan PowerPoint. Ia menyatakan bahwa PT MMI telah mengalirkan fasilitas air bersih ke RT 03 dan sebagian RT 04 sebagai bentuk kepedulian. Terkait keretakan rumah warga, ia menegaskan bahwa PT MMI tidak menggunakan metode blasting, melainkan underground mining.

“Tambang kami menggunakan metode underground mining, yang seharusnya tidak berdampak signifikan terhadap bangunan di permukiman warga,” jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa ada perusahaan tambang lain di sekitar lokasi yang menggunakan metode blasting.

Mengenai kebisingan, Yudha Ramon menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan uji kebisingan dan hasil uji dari Badan Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BPSJI) Banjarbaru menunjukkan angka 53,6 dB, masih di bawah standar baku mutu 85 dB. Untuk kasus ISPA dan penyakit kulit, ia menyebut perlu ada pengkajian lebih lanjut.

“Kami tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan meningkatnya kasus ISPA dan penyakit kulit. Harus ada penelitian lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya,” ujar Yudha.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengimbau agar aktivitas pertambangan benar-benar diperhatikan dan tidak memberikan dampak buruk bagi warga.

“Kami meminta semua pihak memastikan aktivitas pertambangan ini diawasi dengan ketat. Jangan sampai ada dampak buruk yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sesuai dengan klarifikasi yang disampaikan PT MMI, secara data di atas kertas, pihak perusahaan sudah berupaya memperhatikan masalah lingkungan. Namun, aduan masyarakat juga tidak boleh disepelekan. Jika ada warga yang masih merasakan dampaknya, ujar Mustaqimah, berarti ada hal yang terlewat dan perlu menjadi perhatian lebih lanjut.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo. Ia berharap ada solusi terbaik yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat karena kehadiran investor dan perusahaan di Kalsel seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya.

“Kami ingin ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Masyarakat harus tetap mendapatkan hak-haknya,” ujarnya.

Kartoyo menegaskan posisinya berdiri bersama masyarakat dalam kasus permasalahan ini, namun tetap menghormati perusahaan yang beroperasi secara legal.

“Dengan adanya investigasi langsung, diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait dampak aktivitas tambang di wilayah tersebut,” harapnya.

Tim investigasi ini akan dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel dan beranggotakan perwakilan dari instansi terkait, camat, kepala desa, warga serta pihak lain yang berkepentingan.

“Mereka dijadwalkan turun ke lokasi secepatnya,” tuturnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Isharwanto di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Rabu (26/2).

Dalam sambutannya yang dibacakan Isharwanto, Gubernur Kalsel menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

“Seluruh organisasi perangkat daerah wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebelum batas akhir 31 Maret 2025,” tegasnya.

Muhidin berharap melalui rakor dan bimtek ini, seluruh peserta dapat memperkaya pengalaman, menambah wawasan dan memperoleh pemahaman lebih luas terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ia juga menyoroti pentingnya pengadaan berkualitas guna mendukung Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) serta Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (MCP KPK).

“SIRUP yang dikembangkan oleh LKPP telah memuat berbagai informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, mulai dari pagu pengadaan, tanggal pelaksanaan, spesifikasi barang/jasa, hingga keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelasnya.

Selain transparansi, Pemprov Kalsel terus mendorong penggunaan produk dalam negeri serta peran usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) sesuai dengan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

“Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK merupakan dua pesan besar Presiden Republik Indonesia yang harus kita jalankan,” tegasnya.

Pada tahun 2024, total anggaran RUP Pemprov Kalsel mencapai Rp7,64 triliun, dengan realisasi belanja produk dalam negeri sebesar Rp3,92 triliun (94,5%) dan belanja UMKK Rp2,94 triliun (70,83%).

Melalui implementasi Katalog Elektronik Versi 6 pada 2025 juga diharapkan semakin mempercepat dan mempermudah proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Saya pastikan dan imbau agar seluruh SKPD sudah dapat mengimplementasikan atau memanfaatkan Katalog Elektronik Versi 6. Dengan semangat kolaborasi, saya optimis katalog ini akan menjadi alat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Muhidin juga mengapresiasi capaian Pemprov Kalsel dalam meraih penghargaan ITKP terbaik dari LKPP RI pada 2023 dan 2024, dengan skor 90,21 dan 93,75.

“Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus bekerja lebih baik dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemajuan daerah,” tutupnya.

Diketahui, sebagai bentuk apresiasi, dalam kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan Kalsel Procurement Award 2025 kepada sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Untuk kategori Tercepat dalam Input RUP Tahun Anggaran 2025 pada SIRUP, diberikan kepada UPPD Martapura, BPTPH Provinsi Kalsel, Laboratorium Kesehatan, Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Dinakertrans Provinsi Kalsel, dan Bappeda Provinsi Kalsel.

Sementara itu, kategori Persentase Realisasi Terbesar dan Status Selesai Transaksi E-Purchasing Tahun Anggaran 2024 diraih oleh KPH Tanah Laut, BPAM Banjarbakula, Balai Pelatihan Kesehatan, Dinas Kehutanan Kalsel, Dinas PMD Kalsel, dan Dinas Sosial Kalsel. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP), terus memantapkan Program Swasembada Pangan, di Banua. berbagai sosialisasi dan rapat koordinasi terus pihaknya laksanakan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk mendukung program Swasembada Pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah pusat, dengan tujuan menjaga ketahanan pangan nasional melalui pembelian gabah kering panen (GKP), di tingkat petani dengan harga pokok penjualan (HPP), sebesar Rp6.500,00 per kilogram.

Kepala Dinas PKP Kalsel Syamsir Rahman, melalui Sekretaris, Imam Subarkah, mengungkapkan, bahwa pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam mendukung suksesnya program tersebut. Program Swasembada Pangan bukanlah tugas satu atau dua instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen terkait, baik dari pemerintah, TNI, Polri, hingga masyarakat.

“Pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam mendukung suksesnya program tersebut,” ungkap Imam Subarkah, saat ditemui di kantornya baru – baru tadi.

Dilanjutkan Imam, Kalimantan Selatan ditargetkan untuk menyerap gabah sebanyak 6.350 ton hingga April 2025. Saat ini, serapan gabah di Kalimantan Selatan telah mencapai 907 ton atau 14,28 persen dari target yang ditetapkan.

“Program serap gabah ini merupakan bagian dari program nasional yang diperintahkan oleh Presiden dalam upaya menjaga stok pangan nasional, yang menargetkan serapan gabah sebanyak 3 juta ton secara nasional,” lanjut Imam.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serap gabah, salah satunya adalah kualitas gabah yang dihasilkan oleh petani. Beberapa daerah mengalami tingkat kadar kotoran gabah yang cukup tinggi, yang mempengaruhi berat bersih gabah yang diterima Bulog.

“Di salah satu kabupaten, kadar kotoran gabah mencapai 34 persen, sehingga Bulog melakukan penyesuaian dengan mengurangi berat gabah berdasarkan kadar kotoran tersebut,” ucap Imam.

Langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi kendala tersebut menurutnya, salah satunya adalah pengisian data terkait lokasi panen di kabupaten/kota yang akan melaksanakan panen dari bulan Februari hingga April. Selain itu, ia mengimbau kepada para mitra penggilingan padi untuk menyiapkan fasilitas pengeringan gabah, mengingat curah hujan yang masih tinggi di beberapa daerah Kalimantan Selatan.

“Kami membutuhkan dukungan pengawalan dari pihak terkait agar program ini dapat terlaksana dengan baik dan petani dapat menikmati harga yang sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah,” ucap Imam.

Selain itu, salah satu tantangan lain yang dihadapi adalah adanya tengkulak yang membeli gabah dari petani dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh Bulog. Hal ini mengancam keberhasilan program serap gabah yang ditujukan untuk memberikan keuntungan yang lebih besar bagi petani.

“Kami berharap seluruh pihak dapat mendukung kelancaran program ini, termasuk dengan mengajak petani untuk menerima pembayaran secara non-tunai, yang lebih aman dan efisien,” tutup Imam. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Jelang Ramadhan 1446 H, harga bahan pokok biasanya mengalami kenaikan signifikan. Kondisi itu pulalah yang dikhawatirkan bakal terjadi tahun ini, di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan secara umum.

Untuk memastikan kondisi harga dan stok bahan pokok jelang Ramadhan ini, TPID Provinsi Kalsel dan TPID Kota Banjarmasin, melaksanakan sidak ke sejumlah pasar, pada Rabu (26/2) pagi. Sidak dipimpin Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin yang diwakili Kepala Dinas Perdagangan Provinsi, Sulkan serta Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman.

Turut serta pada sidak pasar ini, Satgas Pangan Polda Kalsel, BPOM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi, serta instansi dan SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin, yang tergabung dalam TPID Provinsi dan TPID Kota Banjarmasin.

“Hari ini kita melakukan inspeksi ke pasar, dan sepanjang pemantauan kami, harga-harga masih normal. Tidak ada tanda-tanda kenaikan, seminggu terakhir kami tanyakan kepada pedagang bahwa tidak ada kenaikan,” ungkap Kadisdag Kalsel, Sulkan selepas sidak di tutup pertama, Pasar Pekauman.

Menurut Sulkan, normalnya harga bahan pokok ini, dipengaruhi stok yang mencukupi. Meski begitu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aksi borong.

“Kami imbau tidak ada aksi borong bahan pokok, karena tersedia dengan aman dan harga normal,” jelasnya.

Sementara itu, usai sidak di titik kedua, Pasar Beras Kelayan, Sekda Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman juga menjelaskan, bahwa stok bahan pokok juga terjaga dengan baik.

“Saat ini kita berada di distributor komoditas beras dan minyak. Seperti yang terlihat, stok masih banyak, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Terkait harga dari distributor ke pengecer ya terbilang normal saja,” jelas Ikhsan.

Menurut Ikhsan, pedagang mengambil keuntungan masih terbilang wajar. Contohnya Beras Usang dibanderol dengan harga 15 ribu per liter dari distributor, kemudian dibandingkan dengan pengecer diharga 18 ribu.

“Selisihnya masih dikisaran wajar, karena ada biaya distribusi dan juga perhitungan keuntungan,” tutup Ikhsan.

Sidak pasar TPID Provinsi Kalsel dan TPID Kota Banjarmasin ini, ditutup dengan peninjuan ke pasar ritel modern di Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Banjarmasin. (RIW/RDM/RH)