Tahun: 2025

BANJARMASIN – Demi memantapkan kesiapan Pasar Wadai Ramadhan 1446 Hijriah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi akhir, pada Jumat (28/2) di eks kantor Gubernur di kawasan Siring 0 Kilometer Banjarmasin. Rapat koordinasi ini, dipimpin Plh Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, dan dihadiri sejumlah unsur yang terlibat. Diantaranya Ketua TP PKK Provinsi, Fathul Jannah, Plh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi, Masrupah, Dirut Bank Kalsel, Fachrudin dan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, serta unsur SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin.

“Alhamdulillah, seluruh persiapan sudah selesai, dan Insya Allah Pasar Wadai siap berjalan mulai 1 Ramadhan,” jelas Syarifuddin usai acara.

Lebih lanjut Syarifuddin mengatakan, Pasar Wadai Ramadhan kali ini akan jauh lebih meriah, karena banyak kegiatan didalamnya. Termasuk National Halal Fair 2025 dan warung murah gang dikelola TP PKK dan BKOW Provinsi Kalsel.

“Tahun ini Kalimantan Selatan ditunjuk untuk menggelar National Halal Fair, sehingga akan ada beberapa kegiatan yang digelar di areal Siring 0 Kilometer dan halaman eks kantor Gubernur ini,” jelas Syarifuddin.

Selain itu, Bank Kalsel juga direncanakan mengejar RUPS di lokasi yang sama, untuk memeriahkan National Halal Fair dan Pasar Wadai Ramadhan. Apalagi diketahui Bank Kalsel merupakan sponsor utama kegiatan ini.

“Rencananya pada hari pertama pembukaan, juga akan digelar buka puasa bersama Forkopimda Provinsi dan Kota Banjarmasin,” tutup Syafruddin.

Usai rapat koordinasi pemantapan akhir persiapan Pasar Wadai Ramadhan dan National Halal Fair 2025, Plh Sekdaprov, meninjau kesiapan stan pedagang, yang berada di sepanjang Jalan Jendral Sudirman depan eks kantor Gubernur di Siring 0 Kilometer Banjarmasin. Termasuk tenda – tenda untuk kegiatan warung murah dan National Halal Fair 2025, di halaman kantor eks Gubernur. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tahun 2025, pagu untuk belanja APBN di Kalimantan Selatan menurun hingga 6,99 perseb. Penurunan ini turut berkontribusi pada melambatnya pertumbuhan belanja APBN di Kalsel pada Januari 2025.

“Jenis Belanja TKD masih mendominasi struktur belanja APBN di Kalsel dengan kontribusi 91,11 persen dari total belanja APBN. Pada Januari, belanja TKD realisasi sebesar 2.790,39 miliar sedangkan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) realisasi sebesar 272,07 miliar,” ujar Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi, dalam siaran persnya yang diterima Abdi Persada FM pada Jumat (28/2).

Sementara untuk realisasi belanja pegawai sampai dengan Januari 2025 meningkat dari 2024. Syafriadi mengatakan, kondisi ini dipengaruhi kenaikan gaji pokok pegawai, dan peningkatan jumlah PPPK.

“Secara agregat, belanja gaji dan tunjangan naik 14,26 persen dan belanja tukin naik 33,02 persen, honor serta lembur turun 82,26 persen,” ujarnya lagi

Di sisi lain, menurut Syafriadi, realisasi belanja barang menurun dari 2024, karena pengaruh proses efisiensi belanja.

“Penurunan terbesar pada belanja barang non operasional 87,28 persen, perjadin hingga 95,43 persen dan belanja barang BLU 89,58 persen,” tambahnya.

Sementara itu, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan pada Januari 2025, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,47 triliun atau sekitar 3,52 persen dari target, terkontraksi sebesar -70,61 persen dibanding tahun lalu. Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp1.348,67 (kontribusi 92 persen) dengan capaian 4,13 persen dari target yang diharapkan.

“Porsi Pendapatan Asli Daerah 8 persen dari total pendapatan, sedangkan porsi lain lain pendapatan daerah 0,004 persen persen,” jelas Syafriadi.

Seluruh Pemda telah mencatatkan pendapatan di awal tahun dengan persentase capaian tertinggi pada Kota Banjarmasin sebesar 8,1 persen dari target. Sementara berdasarkan nominal, Pemprov Kalsel mengumpulkan pendapatan tertinggi sebesar Rp396,33 miliar.

Untuk Belanja Daerah di Kalsel, realisasi belanja APBD sebesar Rp497,92 miliar atau 1,05 persen dari pagu. Jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar -62,70 persen. Kontraksi ini dikontribusikan seluruh jenis belanja kecuali belanja tidak terduga yang tumbuh 433 persen (yoy). (DJPb Kalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Permasalahan sampah di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin, semakin menjadi sorotan. Salah satu elemen penting dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah ini adalah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula, yang berlokasi di Kota Banjarbaru.

TPA ini menampung sampah dari lima daerah kawasan Banjarbakula, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.

Kepala UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula Agung Sriyono, mengungkapkan sejak beberapa pekan terakhir, sampah yang masuk perhari bekisar antara 350 hingga 360 ton. Sebagian besar sampah berasal dari Kota Banjarmasin. Menyusul ditutupnya TPA Basirih oleh Kementrian Lingkungan Hidup.

“Banjarmasin menyumbang sekitar 200 ton, Banjarbaru 80 ton, Kabupaten Banjar 60 ton, serta masing-masing 10 ton dari Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala,” jelasnya, belum lama tadi.

Selain sebagai tempat pembuangan akhir, TPA Banjarbakula juga berupaya untuk mengolah sampah secara lebih efisien. Meski begitu, kondisi alat yang minim membuat proses pengolahan sampah menjadi lebih lambat, bahkan menyebabkan antrean truk sampah.

Agung menyebut, pihaknya sudah mengusulkan bantuan peralatan pengolahan sampah ke Kementerian PUPR. Alat tersebut akan digunakan untuk memilah sampah organik dan non-organik, serta proses pengepakan dan pemadatan.

“Saat ini TPA sangat membutuhkan tambahan 1 unit dozer, 3 unit ekskavator, dan 1 unit loader,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Untuk meningkatkan wawasan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, meningkatkan budaya literasi, melalui penerbitan puluhan buku tentang Cagar Budaya.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Muhammaddun, melalui Kabid Kebudayaan Kalsel, Raudati Hildayati, ditemui di ruang kerjanya baru-baru tadi mengatakan, saat ini puluhan buku sudah diterbitkan oleh Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Kalsel diantaranya berjudul, Lontara Pagatan, Tombak Banjar, dan Mandau senjata etnis Dayak. Hilda berharap, bagi peserta didik maupun masyarakat yang sudah mendapatkan buku tersebut. dapat semakin meningkatkan literasi.

“Kami ingin melalui terbitnya buku, dapat menambah wawasan dan pengetahuan,” ucapnya

Hilda menjelaskan, saat ini untuk buku yang sudah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, sudah disebarkan ke seluruh sekolah di 13 belas Kabupaten dan Kota, guna membangun semangat membaca dan literasi para peserta didik.

“Buku yang diterbitkan berkaitan tentang sejarah dan budaya di Kalsel,” jelasnya

Raudati menambahkan, untuk buku yang akan segera tertib tahun 2025 ini ada sekitar 4 buah, salah satunya berjudul Rumah Banjar, menceritakan berbagai jenis Rumah Banjar dan spesifikasinya. Diantaranya Rumah Bubungan Tinggi, Rumah Baanjung Gajah Baliku, Rumah Palimasan, Rumah Balai Bini, Rumah Tadah Alas, dan Rumah Joglo.

“Kita ingin mendokumentasikan dan melestarikan Rumah Banjar, seperti arsitektur Rumah Adat,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Perusahaan asal Tiongkok siap menanamkan investasi senilai USD 5 miliar atau sekitar Rp 7 triliun di Kawasan Industri (KI) Jorong, Kalimantan Selatan. Investasi ini akan difokuskan pada pembangunan pabrik pengolahan batubara menjadi amonia hijau dan metanol hijau, serta industri sawit menjadi oleochemical.

Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan bahwa investasi ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1,5 hingga 2,5 persen, serta membuka 10 ribu lapangan kerja bagi masyarakat.

“Jika semua infrastruktur pendukung terselesaikan, KI Jorong bisa menjadi pusat industri dan ekspor yang strategis. Ini langkah konkret dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi Kalsel sebesar 8,1 persen pada 2029,” ujar Ariadi, Rabu (12/2).

Pemprov Kalsel juga terus mengupayakan agar KI Jorong masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Saat ini, lahan seluas 300 hektare di KI Jorong sudah bebas, tetapi masih membutuhkan peningkatan infrastruktur, seperti akses jalan dan jaringan air.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan ini, pemerintah juga tengah mengajukan peningkatan status pelabuhan di KI Jorong agar bisa digunakan sebagai pelabuhan ekspor.

“Saat ini, KI Jorong sudah memiliki pelabuhan, tapi masih perlu peningkatan status agar bisa langsung digunakan untuk ekspor. Kami sudah menyurati Presiden agar mendapatkan dukungan penuh untuk infrastruktur jalan dan sarana air,” tambahnya.

Meskipun KI Jorong belum masuk dalam RPJMN, Pemprov terus mendorong agar kawasan ini menjadi bagian dari program prioritas nasional.

“Jika mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, maka KI Jorong bisa berkembang lebih cepat dan menjadi penggerak utama ekonomi Kalsel,” pungkas Ariadi. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan mengajak perguruan tinggi serta mahasiswa di Banua, untuk dapat mensukseskan Program Asta Cita Presiden RI, dalam menjaga ketahanan pangan di daerah.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, beberapa waktu lalu Polda dan Polres Jajaran berhasil memanen sekitar 10 ton jagung dari lahan pertanian seluas 60 hektare yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari program Asta Cita Presiden RI terkait ketahanan pangan yang digagas Polda Kalsel untuk mendukung swasembada pangan nasional,” ungkap Rosyanto, saat Baksos Polri Presisi bersama Mahasiswa Jelang Pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan, di Banjarmasin, Kamis (27/2).

Lahan pertanian yang dikelola oleh Polda Kalsel ini tidak hanya menghasilkan jagung, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan lahan secara optimal.

“Karena itu kami juga mengajak universitas serta mahasiswa yang ingin bekerjasama dengan Polda Kalsel dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut,” ucapnya.

Selama ini Polda Kalsel telah berkolaborasi dengan Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perkebunan.

Selain itu, Polda Kalsel juga bekerjasama dengan beberapa Kementerian Lembaga yang ada di Kalimantan Selatan seperti Badan Intelijen Daerah (BINDA) dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk mengembangkan ketahanan pangan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan.

“Polda Kalsel telah melakukan penanaman jagung secara serentak diseluruh Jajaran, khusus untuk Polda Kalsel telah membuka lahan seluas 200 haktare yang lokasinya berada di Jalan Gubernur Syarkawi Kabupaten Banjar,” jelas Rosyanto.

Kedepan ada beberapa program lagi yang akan dikerjakan seperti budidaya perikanan yang akan dikembangkan bersama ULM, Dinas terkait serta masyarakat.

Menurut Kapolda Kalsel, masih banyak yang harus dilakukan untuk menutup kebutuhan jagung di Kalimantan Selatan, sebagaimana diketahui bersama bahwa Javacomfid saja dari 300 ribu ton perbulan yang terpenuhi hanya 30 persen.

“Kerjasama tidak hanya dibidang pertanian tetapi juga dibidang peternakan,” ucap Rosyanto. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan pasokan dan stok ikan selama berlangsungnya Bulan Ramadhan 1446 Hijriah mencukupi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, untuk pasokan dan stok ikan selama Ramadhan mencukupi.

“Untuk pasokan ikan selama Ramadhan mencukupi,” ungkap Rusdi, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Rusdi menyampaikan, pasokan ikan serta stok berasal dari UPTD Pelabuhan Perikanan yang berada dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pasokan ikan salah satunya di pasok dari UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin,” ucap Rusdi.

Selain tersedia pasokan ikan segar dari para nelayan juga berasal dari tempat penyimpanan ikan beku yang ada di Pelabuhan Perikanan sendiri.

“Pasokan ikan beku yang ada saat ini mencukupi kebutuhan hingga beberapa bulan mendatang,” ujarnya.

Sehingga, tambah Rusdi, masyarakat tidak perlu risau dan khawatir terhadap ketersediaan ikan segar, selama Ramadhan berlangsung.

“Masyarakat tidak perlu risau terhadap ketersediaan pasokan ikan segar di pasaran selama Ramadhan berlangsung,” ucap Rusdi. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Memasuki awal bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan tetap konsisten berikan pelayanan dan meningkatkan minat baca .

Plt Kepala Dispersip Kalsel, Adethia Hailina mengatakan, layanan perpustakaan Kalsel di Jalan A Yani Km 6 dan Jalan Pierre Tendean Banjarmasin, tetap buka selama bulan Ramadhan.

Namun untuk jam operasional menyesuaikan surat edaran Gubernur Kalsel tentang jam kerja pegawai ASN pada Bulan Ramadan1446 H di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Untuk hari kerja, Senin hingga Kamis buka dari pukul 09.00 hingga 15.00 Wita, Jumat Pukul 09.00 hingga 11.30 Wita dan akhir pekan Sabtu dan Minggu, kami juga tetap buka dari pukul 09.00 hingga 16.00 Wita,” ujarnya, Kamis (27/2).

Adethia juga mengaku, biasanya selama bulan suci ramadan, perpustakaan baik Palnam maupun Tendean menjadi salah satu tempat favorit masyarakat untuk melaksanakan ngabuburit, atau menunggu waktu berbuka.

“Allhamdulillah biasanya cukup ramai kunjungan ke perpustakaan pada bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya,” bebernya.

Lebih lanjut, Adethia mengungkapkan, bahwa pihaknya akan tetap memberikan pelayanan secara maksimal kepada para pengunjung.

“Seperti ruang bacaan, ruang bermain, bahkan ruang teater dapat digunakan pengunjung selama bulan ramadan,” tuturnya.

Adethia pun berharap, pelayanan di bulan suci ini dapat dimaksimalkan masyarakat, guna meluangkan dan mengisi waktu puasanya untuk membaca.

“Salah satu upaya kita juga untuk meningkatkan literasi baca di sini,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Pengembangan Bidang Perpustakaan kabupaten/kota se-Kalsel, Kamis (27/2).

Plt. Kepala Dispersip Kalsel Adethia Hailina mengatakan, rakor ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi Rakornas Bidang Perpustakaan yang telah digelar pada awal Februari lalu.

“Hari ini kita sharing kembali dari hasil rakornas kemarin apa yang bisa kita tindak lanjuti di daerah,” katanya.

Selain itu, lanjut Adethia, rakor ini juga menjadi ajang silaturahmi antara Dispersip provinsi dan kabupaten/kota guna mengatasi berbagai kendala serta tantangan dalam dunia literasi.

“Diharapkan sinergi program perpustakaan antara provinsi dan daerah dapat semakin sejalan untuk meningkatkan layanan dan pengembangan perpustakaan di Kalimantan Selatan,” harapnya.

Pada kesempatan ini, Adethia juga menyoroti masifnya perkembangan media sosial ditengah masyarakat yang menjadi salah satu tantangan pihaknya dalam melaksanakan pengembangan bidang perpustakaan.

“Tentunya kita sebagai pegiat literasi harus memutar otak, meskipun dengan nama kegiatan yang sama tetapi bagaimana kita mengemasnya agar bisa menyentuh hati masyarakat,” tuturnya.

Adethia menegaskan bahwa pada tahun 2025 pihaknya akan menggencarkan gerakan untuk turun langsung ke masyarakat guna mempromosikan perpustakaan.

“Salah satunya yang akan kita lakukan yakni turun langsung ke masyarakat dan mempromosikan i-Kalsel. Ini merupakan salah satu inovasi kami yang mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang membidangi kesejahteraan masyarakat, mengecam keras aksi predator anak serta perilaku perundungan di lingkungan pendidikan di Banua.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Jihan Hanifha, saat memimpin rapat dengar pendapat bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kalsel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kalsel, Rabu (26/2).

Menurutnya, pelaku kekerasan terhadap anak harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar menimbulkan efek jera.

“Tidak hanya hukuman, mereka juga tidak boleh diberi kesempatan ataupun ruang lagi di dunia pendidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jihan mengungkapkan Komisi IV DPRD Kalsel menyatakan mendalam atas maraknya kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Oleh karena itu, pihaknya mendesak semua instansi terkait untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi generasi penerus bangsa, khususnya di Kalsel.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Nor Fajeri. Untuk itu, ia berharap adanya kolaborasi antara berbagai lembaga guna memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua, terkait bahaya perundungan dan kekerasan seksual terhadap anak.

“Kedepan, kami akan mengajak lembaga terkait seperti LPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kanwil Kemenag Kalsel untuk berkolaborasi. Saya rasa ini sangat memungkinkan, bahkan bisa diintegrasikan dalam kegiatan kami di daerah pemilihan (dapil), sehingga mereka dapat turut serta memberikan edukasi pencegahan,” ujar Nor Fajeri.

Tidak hanya pendidikan umum, pendidikan yang berbasis keagamaan tidak luput dari predator anak. Seperti kasus pencabulan oleh pimpinan salah satu pondok pesantren kepada para santrinya mendapatkan tanggapan serius dari anggota DPRD Komisi IV yang lain, yakni Habib Umar Hasan Alie Bahasyim. Ia mendorong Kemenag untuk bersikap tegas terhadap kekerasan yang terjadi di pondok pesantren.

“Jangan ada muatan ceramah yang mengandung pornografi, saya sangat keras soal ini. Jangan sampai jamaah majelis yang di antaranya ada anak-anak di sana, justru mendapat referensi kalimat seksual yang negatif malah dari majelis-majelis ilmu,” katanya. (NRH/RDM/RH)