Bulan: Desember 2025

TANAH BUMBU – DPRD Kalimantan Selatan, terus memperkuat kapasitas masyarakat desa, melalui Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang digelar Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rahman, baru – baru tadi ,di Sungai Cuka dan Sinar Bulan Kabupaten Tanah Bumbu.

Alpiya menjelaskan, Perda Nomor 4 Tahun 2016 merupakan landasan penting, dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa, mengelola potensi yang dimiliki. Melalui pemahaman yang baik terhadap regulasi ini, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup secara berkelanjutan.

“Perda ini sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap bagaimana menggali potensi lokal yang ada di desa tersebut, kemudian bagaimana melakukan pendampingan terhadap masyarakat desa dan berbagai aspek lainnya,” ucapnya

Alpiya menyampaikan, bahwa Perda tersebut tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga sebagai panduan bagi masyarakat, aparat desa, dan pihak terkait dalam mengoptimalkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, demi kemajuan desa.

“Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan adalah kunci untuk membangun desa yang mandiri, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” tutupnya

Sosialisasi berlangsung dengan dialog interaktif yang melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga yang hadir untuk memperdalam pemahaman terkait implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2016.

Sosper diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih maju dan berdaya saing. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Muhammad Ariq Qobus dari Kabupaten Banjar dan Nur Kemala Hayati dari Kota Banjarmasin, resmi dinobatkan sebagai Nanang dan Galuh Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, pada malam Grand Final, yang digelar di Lapangan Dr. Murdjani Banjarbaru, Sabtu (6/12) malam.

Keduanya berhasil menjadi yang terbaik dari 46 finalis, setelah melalui serangkaian tahapan seleksi dan karantina sejak 3 Desember lalu.

Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya ajang tersebut.

Menurutnya, pemilihan Nanang Galuh bukan hanya menjadi wadah penampilan bakat dan kecerdasan generasi muda, namun juga sarana penting pembentukan karakter duta budaya daerah.

Adi menegaskan, sosok Nanang Galuh akan menjadi wajah Banua, yang membawa identitas budaya Kalsel ke panggung yang lebih luas.

“Nanang dan Galuh terpilih diharapkan mampu menjalankan amanat sebagai duta budaya dan pariwisata Banua, mempromosikan kekayaan budaya, seni tradisi serta kearifan lokal tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ia juga mengajak seluruh pemangku kebudayaan, seniman, komunitas hingga generasi muda untuk terus memperkuat konservasi budaya yang berkelanjutan.

“Mari jadikan kebudayaan sebagai fondasi daya saing daerah, penggerak ekonomi kreatif yang membuka peluang kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Nanang Galuh (Inaga) Kalsel, Erwen Sasmita Riyadhi menjelaskan, bahwa pemilihan tahun ini mengusung tema “Baadat, Babudaya, Nanang Galuh Babagus Merangkul Membangun Banua”.

Tema tersebut, katanya, menggambarkan semangat kolaborasi generasi muda dalam menjaga dan merawat budaya Banua melalui aksi nyata.

“Harapan kami, Nanang Galuh terpilih mampu berperan aktif dalam memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan Kalsel, baik di momentum seremonial maupun dalam kehidupan sosial masyarakat,” ucapnya.

Pemilihan Nanang Galuh Kebudayaan Kalsel Tahun 2025, merupakan salah satu rangkaian utama Pekan Budaya Banua 2025, yang merupakan agenda tahunan bertujuan memperkuat ekosistem kebudayaan serta meningkatkan promosi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kembali ditunjukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya melalui penguatan peran organisasi perempuan dalam mencegah perkawinan anak, dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Fokus utama dari kolaborasi bersama organisasi perempuan ini meliputi peningkatan kualitas program, penguatan jejaring, serta percepatan penanganan isu-isu perempuan dan anak di daerah.

Kepala DP3AKB Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah mengatakan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi perempuan dalam keberhasilan program perlindungan dan pemberdayaan.

“Organisasi perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menguatkan lembaga dan mendukung perempuan-perempuan kita di Kalimantan Selatan. Tanpa partisipasi masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, tujuan DP3AKB tidak akan tercapai secara optimal,” ujarnya.

Husnul menjelaskan, bahwa ketimpangan gender masih menjadi persoalan besar, mulai dari pendidikan, politik, hingga sektor ekonomi.

“Pendapatan per kapita perempuan masih tertinggal jauh dibanding laki-laki, padahal kontribusi perempuan sangat besar, terutama di sektor informal. Karena itu, kita perlu memperkuat upaya bersama untuk meningkatkan kualitas perempuan demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun. Rendahnya partisipasi kerja perempuan dan kesenjangan upah juga menjadi tantangan yang perlu diselesaikan melalui sinergi yang lebih kuat.

Husnul menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata organisasi perempuan yang membantu DP3AKB menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.

“Banyak kegiatan, seperti kesehatan dan pemberdayaan keluarga, yang tidak mungkin kami jangkau tanpa bantuan organisasi perempuan. Termasuk upaya menekan perkawinan anak yang masih tinggi di Kalimantan Selatan, peran ibu-ibu sangat besar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa isu perkawinan anak berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga membutuhkan penanganan bersama yang lebih terstruktur.

“Ke depan, saya berharap kerja sama semakin kuat, saling mendukung, dan menyasar kelompok masyarakat paling rentan. Organisasi perempuan adalah jembatan penting bagi kami dalam memberikan pelayanan dan penguatan kepada perempuan di Banua,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, turut memeriahkan Pekan Budaya Banua 2025 yang digelar di Lapangan Dr. Murdjani Banjarbaru, mulai 3 hingga 7 Desember 2025.

Dalam kegiatan tersebut, UPTD Taman Budaya Kalsel menghadirkan beragam benda kesenian tradisional, seperti wayang kulit dan alat musik Gamelan Banjar, sebagai bentuk pelestarian budaya daerah. Tidak hanya dipamerkan, alat kesenian tersebut juga dapat dimainkan langsung, masyarakat yang berkunjung.

Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, mengatakan, bahwa keikutsertaan mereka dalam Pekan Budaya Banua merupakan upaya mengenalkan budaya kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Lewat pameran ini kami ingin mengedukasi pengunjung terutama anak-anak sekolah. Mereka bukan hanya bisa melihat, tetapi juga dipersilakan untuk memainkannya,” ujarnya di sela pembukaan Pekan Budaya Banua, Rabu (3/12) malam.

Selain menghadirkan alat kesenian tradisional, pihaknya juga menampilkan dokumentasi foto kegiatan seni yang telah digelar sepanjang tahun. Hal ini untuk menunjukkan bahwa ruang berkesenian di Kalimantan Selatan terus tumbuh, dan dapat diakses masyarakat luas.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa banyak program seni yang dapat diikuti. Semoga semakin banyak yang tertarik terlibat dalam pelestarian budaya,” tambahnya.

Menariknya, UPTD Taman Budaya Kalsel juga menyediakan buku gratis kepada pengunjung, sebagai fasilitas edukasi tambahan mengenai seni dan budaya Banua.

Suharyanti menjelaskan, keterlibatan UPTD Taman Budaya dalam event ini juga menjadi sarana mempererat kolaborasi antar pelaku budaya, pemerintah, dan masyarakat.

“Kami hadir untuk memperluas ruang ekspresi seni, memperkuat ekosistem kebudayaan, dan memastikan warisan budaya tetap hidup di tengah modernisasi,” tegasnya.

Ia berharap, keberadaan stan UPTD Taman Budaya dapat menjadi magnet bagi pengunjung untuk lebih mengenal dan mencintai budaya lokal.

“Harapan kami, generasi muda tidak hanya melihat budaya sebagai masa lalu, tetapi sebagai identitas dan masa depan yang harus dijaga bersama,” pungkasnya.(SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pekan Budaya Banua 2025 secara resmi dibuka di Lapangan Dr. Murdjani Banjarbaru, Rabu (3/12) malam. Pembukaan ditandai pemukulan alat musik Bonang oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Bupati Hulu Sungai Tengah, Wakil Wali Kota Banjarmasin, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel.

Event tahunan yang berlangsung hingga Minggu (7/12) ini, menyuguhkan berbagai atraksi budaya, mulai dari tarian, musik khas Banjar, permainan tradisional Banua, kuliner Nusantara, wastra Banjar dan Nusantara, hingga grand final pemilihan Nanang Galuh Kalsel sebagai puncak acara.

Mengusung tema “Berkolaborasi dan Bertransformasi dalam Harmoni Budaya”, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang besar untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.

Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, dalam sambutannya menekankan, bahwa Pekan Budaya Banua bukan sekadar perayaan seni dan tradisi, namun bagian penting dalam memperkuat jati diri masyarakat di tengah perubahan zaman.

“Dalam dunia yang terus berubah, budaya harus tetap relevan. Melalui kolaborasi antar komunitas, antar daerah, dan antar generasi, kita dapat menciptakan transformasi budaya yang selaras dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menilai ragam kegiatan yang tersaji menjadi bukti kayanya budaya Banua dan besarnya potensi ekonomi kreatif untuk terus dikembangkan.

“Pelestarian budaya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua. Seniman, komunitas budaya, akademisi, pelaku UMKM, hingga masyarakat luas memiliki peran penting dalam mewariskan tradisi kepada generasi muda,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra menambahkan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam memajukan kebudayaan.

“Keberhasilan kemajuan kebudayaan diukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan. Karena itu, kegiatan seperti ini harus terus diperbanyak sebagai ruang ekspresi bagi budayawan,” jelasnya.

Ia menyebut sebanyak 40 booth UMKM terlibat dalam gelaran ini yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi budaya serta membuka peluang usaha bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kita berharap akan ada pergerakan ekonomi kreatif dan ekonomi budaya di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pekan lalu, tepatnya Kamis (27/11), Provinsi Kalimantan Selatan resmi memulai proses penanaman pohon, melalui pendanaan Results Based Payment (RBP) Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Green Climate Fun (GCF) Output 2.

Dana lembaga internasional ini, diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimanatan Selatan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), atas kinerja Kalimantan Selatan menurunkan emisi periode 2014 – 2016. Hal ini juga sesuai dengan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023.

Kegiatan yang dibiayai dana RBP REDD+ GCF Output 2 untuk Provinsi Kalimantan Selatan ini, meliputi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengamanan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Bantuan Sarana Produktif untuk Perhutanan Sosial dan Kampung Iklim (Proklim).

“Untuk rehabilitasi hutan dan lahan, dilaksanakan pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau di luar Kawasan hutan sesuai dengan kewenangan Dinas Kehutanan. Antara lain pada tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan tanah milik masyarakat di Kabupaten Banjar, Kotabaru, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara,” jelas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra kepada wartawan, usai kick off penanaman pohon program RDP REDD+ di kawasan Cempaka Banjarbaru.

Fathimatuzzahra mengatakan, penentuan lokasi untuk kegiatan RHL baik pada tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun pada Lokasi KTH, diawali kegiatan prakondisi berupa ground check terkait penutupan lahan dan kondisi eksisting lapangan

Pada lokasi tanah pemerintah provinsi seluas 300 Ha, penutupan lahannya berupa tanaman karet yang tidak produktif dan semak belukar.

Pada lokasi kegiatan RHL seluas 100 hektare yang dilakukan pembersihan lahan seluas 47,40 hektare untuk ditanami MPTS atau Multi Purpose Trees Species, berupa pohon buah buahan, seperti Mangga dan Manggis, Alpukat, Matoa, Cempedak, Nangka dan Kuini.

“Sementara sisanya, 52,60 hektare, pembersihan lahan dilakukan dengan strip jalur, tanpa melakukan penebangan pohon dan akan ditanami jenis Eucalyptus dan Ulin,” tegasnya.

Fathimatuzzahra juga memastikan, bahwa semak belukar dan lahan karet yang sudah tua atau tidak produktif, secara ekonomi tidak memberikan manfaat yang optimal.

“Dengan menanam tanaman kehutanan dan MPTS yang sesuai, lahan tersebut akan menjadi lebih produktif, memberikan manfaat ekonomi dan manfaat ekologi dalam jangka panjang,” tutupnya. (DishutKalsel-RIW/RH)

BANJARMASIN – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, optimis dapat mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.

“Alhamdulillah di tahun 2025 ini, kami ditargetkan untuk PAD sebesar 1 miliar 586 ribu, kemudian pada APBD perubahan ditingkatkan sekitar 25 juta, sehingga total target sebesar 1 miliar 25 juta 427 ribu,” ungkap Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki, pada Kamis (4/12).

Dikatakan Jaki, pihaknya optimis dapat mencapai target tersebut.

“Sampai bulan November 2025, PAD tersebut sudah mencapai 84 persen,” ucapnya .

Dan, pihaknya berkeyakinan pada Desember 2025 ini, target PAD tersebut telah tercapai seluruhnya.

“Kami meminta dukungan serta doa kepada seluruh rekan dan mintra Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, untuk dapat mencapai target tersebut,” ucap Jaki.

Dikatakan Jaki, sumber PAD di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin ini, berasal dari berbagai sektor terkait kegiatan perikanan. Terutama dari biaya jasa dan retribusi yang berkaitan dengan operasional pelabuhan, seperti biaya aktivitas kapal, penggunaan fasilitas, dan layanan lainnya di area Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.

“Kedepannya kami berupaya untuk menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan PAD tersebut,” ucap Jaki.

Tidak menutup kemungkinan, lanjutnya, kedepan akan ada peningkatan tarif retribusi di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin. (SRI/RIW/RH)

TANAH BUMBU — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, memonitor pengembangan 300 hektar kelapa genjah sebagai salah satu komoditas unggulan, untuk mengoptimalkan perkebunan daerah, melalui kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu, baru-baru tadi.

Hal itu disampaikan, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas, baru-baru tadi.

Suripno menjelaskan, pihaknya membahas berbagai aspek pengembangan kelapa genjah, mulai dari strategi peningkatan produktivitas, tantangan teknis yang dihadapi petani, hingga langkah-langkah solusi yang dapat dilakukan.

“Pengembangan komoditas ini dapat mendukung peningkatan produksi pangan dan memperkuat upaya percepatan swasembada di Kalimantan Selatan,” ucapnya

Suripno mengatakan, dengan monitoring ini, produktivitas kelapa genjah meningkat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah, sekaligus menjadikan Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten penyangga dalam pertumbuhan sektor perkebunan.

“Komisi II DPRD Kalsel berkomitmen, akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani serta mendorong keberhasilan program pengembangan kelapa genjah,” ujarnya

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu yang diwakili Kepala Bidang Perkebunan, Agus DW menyampaikan, kelancaran pelaksanaan program pengembangan kelapa genjah, menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor perkebunan dan perekonomian masyarakat.

“Kami berharap produktivitas kelapa genjah meningkat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah, sekaligus menjadikan Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten penyangga dalam pertumbuhan sektor perkebunan,” harapnya

Lebih lanjut Agus DW menambahkan, pengadaan bibit dalam bentuk biji merupakan metode yang lebih aman dan berkualitas untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal.

Pemerintah daerah telah menyiapkan 300 hektar lahan khusus di wilayah Satui sebagai lokasi pengembangan kelapa genjah, seiring dengan upaya mengubah pola pikir masyarakat, untuk lebih fokus pada komoditas bernilai ekonomi tinggi.

“Kami menyiapkan lahan seluas 300 hektar. Pada tahun pertama, petani kelapa genjah akan menerima bantuan sekitar Rp80 juta,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

TAPIN – Dalam rangka melindungi kelompok rentan sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi peraturan daerah (sosper) di Kabupaten Tapin.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, baru-baru tadi.

Desy mengatakan, aturan daerah tidak hanya menjadi panduan hukum, tetapi juga sarana mencegah kekerasan dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal, agar terus hidup di tengah masyarakat.

Dalam sosialisasi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, pihaknya menekankan bahwa regulasi ini memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan. Ia menyebutkan bahwa pelaku kekerasan sering berasal dari lingkungan terdekat korban, sehingga keberadaan payung hukum menjadi sangat krusial.

“Perda ini sangat penting sekali, karena ini untuk mencegah dan mengatasi kekerasan, apalagi kekerasan ini ditimbulkan dari orang-orang sekitar kita, bukan dari orang jauh,” katanya

Disampaikan Desy, pihaknya juga menyoroti, bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel masih menjadi perhatian serius. Karena itu, iia mendorong masyarakat untuk berani melapor ketika melihat atau mengalami kekerasan.

“Harapan ke depannya masyarakat lebih terbuka dan bisa melaporkan apabila terjadi kekerasan, tidak takut, karena identitas pelapor dirahasiakan,” pintanya.

Lebih lanjut Desy menambahkan, dalam sosialisasi Perda Kearifan Lokal, sangat penting menjaga tradisi dan nilai budaya daerah sebagai modal sosial masyarakat.

Pelestarian kearifan lokal, menurutnya, tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga dapat memperkuat solidaritas dan keharmonisan di tengah masyarakat yang semakin beragam.

“Kami mengajak warga Tapin untuk terus melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan tradisi turun-temurun agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman,” pungkasnya

Melalui dua agenda sosper ini, Desy berharap masyarakat Tapin semakin memahami manfaat perda-perda tersebut, baik dalam melindungi perempuan dan anak maupun menjaga warisan budaya daerah, sehingga dapat membangun lingkungan yang aman, kuat, dan berkarakter.

Sosialisasi pertama digelar di Gedung TP PKK Kabupaten Tapin, membahas Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian dilanjutkan Sosper Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearifan Lokal di Kelurahan Rangda Malingkung, Kabupaten Tapin. (ADV-NHF/RIW/RH)

BARITO KUALA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Administrasi Terpadu Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, baru-baru tadi.

Dalam kunjungan yang dipimpin Rais Ruhayat, selaku Ketua Komisi I, menyampaikan, monitoring bertujuan secara langsung untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat. Dimana, ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Kalsel dalam memastikan pelayanan publik berjalan efektif, transparan, dan memenuhi hak masyarakat.

“Pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ucapnya

Disampaikan Rais, pihaknya meninjau ruang layanan, sistem antrean, fasilitas ruang tunggu, sarana pendukung, hingga berdialog langsung dengan para petugas untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta langkah perbaikan yang dibutuhkan.

‎”Kami ingin memastikan bahwa standar pelayanan terpenuhi, fasilitas memadai, dan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, cepat, serta tanpa hambatan,” ujarnya

Rais Ruhayat, menegaskan, komitmen DPRD Kalsel untuk terus melakukan pengawasan ke berbagai instansi pelayanan publik sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
‎
‎”Kita berikan masukan terkait pentingnya peningkatan kualitas SDM dan inovasi pelayanan berbasis digital,” jelasnya

Sementara itu, Camat Alalak, Muhammad Didik Kaharudin, menyampaikan gambaran umum mengenai pelayanan administrasi yang dijalankan, jumlah masyarakat yang dilayani, serta berbagai inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan kecepatan layanan.
‎
‎”Kami sangat berterima kasih atas kedatangan Komisi I. Dukungan dan masukan ini sangat berarti bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Alalak,” tutupnya.
(ADV-NHF/RIW/RH)