Tingkatkan Ketahanan Keluarga, DP3AKB Kalsel Perkuat Peran Organisasi Perempuan

BANJARBARU – Upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kembali ditunjukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya melalui penguatan peran organisasi perempuan dalam mencegah perkawinan anak, dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Fokus utama dari kolaborasi bersama organisasi perempuan ini meliputi peningkatan kualitas program, penguatan jejaring, serta percepatan penanganan isu-isu perempuan dan anak di daerah.

Kepala DP3AKB Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah mengatakan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi perempuan dalam keberhasilan program perlindungan dan pemberdayaan.

“Organisasi perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menguatkan lembaga dan mendukung perempuan-perempuan kita di Kalimantan Selatan. Tanpa partisipasi masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, tujuan DP3AKB tidak akan tercapai secara optimal,” ujarnya.

Husnul menjelaskan, bahwa ketimpangan gender masih menjadi persoalan besar, mulai dari pendidikan, politik, hingga sektor ekonomi.

“Pendapatan per kapita perempuan masih tertinggal jauh dibanding laki-laki, padahal kontribusi perempuan sangat besar, terutama di sektor informal. Karena itu, kita perlu memperkuat upaya bersama untuk meningkatkan kualitas perempuan demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun. Rendahnya partisipasi kerja perempuan dan kesenjangan upah juga menjadi tantangan yang perlu diselesaikan melalui sinergi yang lebih kuat.

Husnul menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata organisasi perempuan yang membantu DP3AKB menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.

“Banyak kegiatan, seperti kesehatan dan pemberdayaan keluarga, yang tidak mungkin kami jangkau tanpa bantuan organisasi perempuan. Termasuk upaya menekan perkawinan anak yang masih tinggi di Kalimantan Selatan, peran ibu-ibu sangat besar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa isu perkawinan anak berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga membutuhkan penanganan bersama yang lebih terstruktur.

“Ke depan, saya berharap kerja sama semakin kuat, saling mendukung, dan menyasar kelompok masyarakat paling rentan. Organisasi perempuan adalah jembatan penting bagi kami dalam memberikan pelayanan dan penguatan kepada perempuan di Banua,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)