Bulan: Desember 2025

BANJARMASIN – Dalam rangka menegaskan komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), Bank Kalsel melaksanakan kegiatan Surveillance Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada 10–11 Desember 2025 di Banjarmasin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Auditor dari Lembaga Sertifikasi Chesna Certification, Mokhammad Fakhtur Rokhim bersama Ni luh Adiansunyani dan Amar Vijai Nasrulloh.

Selain itu, hadir pula jajaran internal Bank Kalsel, diantaranya Direktur Kepatuhan, Mitra Damayanti, Kepala Divisi Kepatuhan dan Kebijakan Prosedur, Kepala Divisi Human Capital, serta seluruh peserta yang terlibat aktif dalam penerapan dan penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Bank Kalsel.

Kegiatan surveilans ini, merupakan proses evaluasi independen untuk menilai konsistensi, efektivitas, dan keberlanjutan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Bank Kalsel.

Tidak sekadar berfokus pada pemenuhan persyaratan sertifikasi, surveilans SMAP juga dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pencegahan dan pengendalian penyuapan dijalankan secara konsisten, termasuk mengevaluasi tindak lanjut atas temuan audit tahun sebelumnya, serta mengidentifikasi potensi risiko baru beserta langkah mitigasinya.

Sehingga, anti penyuapan merupakan budaya kerja yang melekat dalam setiap proses bisnis, bukan hanya kewajiban administratif.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya Bank Kalsel dalam memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG) serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Dalam Sambutannya, Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, Mitra Damayanti menegaskan, bahwa pelaksanaan surveillance SMAP memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan integritas perusahaan.

Menurutnya, evaluasi ini merupakan momentum penting untuk memastikan sistem manajemen anti penyuapan tidak hanya terdokumentasi secara formal, tetapi benar – benar dipahami dan diterapkan secara efektif oleh seluruh Insan Bank Kalsel, dalam setiap aktivitas dan pengambilan keputusan.

“Surveillance Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 ini, merupakan wujud komitmen Bank Kalsel dalam memastikan pengendalian risiko penyuapan berjalan secara konsisten dan berkelanjutan,” ujar Mitra.

Bagi Bank Kalsel, prinsip anti penyuapan bukan sekadar pemenuhan sertifikasi, melainkan nilai dan budaya kerja yang harus dijalankan oleh seluruh Insan Bank Kalsel. Melalui proses evaluasi ini, insan Bank Kalsel terus mendorong perbaikan berkelanjutan, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas dan tata kelola perusahaan.

Senada disampaikan Auditor dari Lembaga Sertifikasi Chesna Certification, Mokhammad Fakhtur Rokhim. Ia mengapresiasi komitmen Bank Kalsel dalam melaksanakan surveillance SMAP secara berkelanjutan.

Ia menilai bahwa kegiatan ini mencerminkan keseriusan manajemen, dalam menjaga integritas organisasi melalui evaluasi yang objektif dan berkesinambungan.

Pelaksanaan surveillance SMAP Bank Kalsel, tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan standar SNI ISO 37001:2016, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pengendalian penyuapan serta kesiapan organisasi dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko baru.

“Langkah ini penting untuk memastikan sistem yang diterapkan tetap relevan, adaptif, dan mampu mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten,” ungkap Rokhim.

Melalui pelaksanaan surveillance ini, Bank Kalsel berharap dapat terus memastikan terwujudnya perbaikan berkelanjutan, penguatan sistem pengendalian internal, serta komitmen bersama seluruh Insan Bank Kalsel dalam membangun organisasi yang bersih, transparan, dan berintegritas guna mendukung keberlanjutan usaha dan kepercayaan publik. (ADV-RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), meminta pihak Bandara Internasional Syamsudin Noor, mematangkan seluruh aspek layanan menghadapi potensi lonjakan penumpang jelang 5 Rajab dan libur akhir tahun.

Kepada sejumlah wartawan, usai rapat kerja Selasa (9/12), Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD, untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan aman bagi masyarakat, dengan menghadirkan jajaran manajemen Bandara Syamsudin Noor.

“Kami ingin memastikan pihak bandara bersiap menghadapi kemungkinan lonjakan penumpang,” ucapnya

Disampaikan Mustaqimah, pada Desember 2025 ini, ada empat event besar yang akan terjadi. Yakni momen 5 Rajab, Hari Raya Natal, libur sekolah, dan libur tahun baru 2026.

Rangkaian agenda tersebut hampir dipastikan meningkatkan mobilitas masyarakat, termasuk penggunaan jasa transportasi udara.

“Kita minta ada antisipasi potensi gangguan layanan, mulai dari kepadatan di area keberangkatan dan kedatangan, ketersediaan petugas, hingga kelancaran fasilitas pendukung bandara,” jelasnya

Lebih lanjut Mustaqimah menambahkan, pihaknya ingin pengunjung mendapatkan pelayanan terbaik, tanpa harus mengalami antrean berlebihan atau gangguan teknis lainnya, apalagi sekarang sudah menjadi Bandara Internasional.

“Masyarakat dapat menikmati masa liburan dan kegiatan keagamaan tanpa kendala,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – UPTD Kebun Raya Banua, merayakan hari jadinya yang ke-9 tahun, pada Selasa (9/12). Hadir pada perayaan sederhana ini, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mursyidah Aminy dan Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendrian.

Selain ditandai dengan pemotongan tumpeng, perayaan HUT ke-9 Kebun Raya Banua, juga menjadi momen perdana, diluncurkannya film animasi pendek maskot Kastura. Dimana film animasi berdurasi 19 menit ini, memvisualisasikan upaya Kastura, sebagai maskot Kebun Raya Banua, untuk menyelamatkan Banua dari kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan dan pertambangan ilegal.

Mursyidah Aminy, usai pemotongan tumpeng bersama Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, serta Plt Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah, kepada wartawan menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan Kebun Raya kebanggaan masyarakat Banua ini.

“Semoga Kebun Raya Banua dapat mempertahankan posisinya sebagai Kebun Raya terbaik di Indonesia, dan selalu berinovasi untuk mempertahankan prestasi ini, dan pengembangan kedepannya,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah menegaskan, bahwa dukungan penuh pemerintah provinsi, khususnya komitmen serius Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, menjadi salah satu faktor penentu, capaian prestasi Kebun Raya Banua.

“Dari 48 Kebun Raya di seluruh Indonesia, Kebun Raya Banua berhasil mencapai peringkat Terbaik 1, setelah dua tahun sebelumnya berada di posisi 2. Semua ini tidak lepas dari support kepala daerah, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak hanya dari sisi anggaran, tapi juga kebijakan,” paparnya.

Firman memastikan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas Kebun Raya Banua, sehingga mampu mempertahankan posisi Terbaik 1 Nasional tersebut.

“Kita sudah melakukan pengaspalan, dan juga membangun jembatan, agar kendaraan yang akan mengelilingi Kebun Raya tidak perlu keluar ke jalur jalan perkantoran. Selain itu kita juga sudah memiliki taman khusus untuk disabilitas,” urainya.

Diusianya yang ke-9 tahun ini, Kebun Raya Banua diharapkan tetap menjadi tempat edukasi, wisata, penjaga lingkungan serta konservasi terbaik, yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan. (RIW/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – DPRD Kalimantan Selatan menilai, para guru TK memiliki peran strategis sebagai penanam nilai toleransi pertama bagi anak.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, usai menggelar Sosialisasi Perda Kalsel Nomor 12 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di aula TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), baru-baru tadi.

Desy mengatakan, dalam upaya memperkuat nilai toleransi sejak usia dini melalui kegiatan Sosialisasi Perda, lembaga ini menekankan pentingnya pendidikan karakter yang inklusif agar manfaatnya dirasakan masyarakat, khususnya dunia pendidikan anak usia dini.

“Guru-guru adalah pintu awal pembentukan karakter. Di usia emas, anak belajar dari contoh yang mereka lihat setiap hari,” ujarnya.

Disampaikan Desy, perda tersebut merupakan panduan etis untuk menciptakan ruang sosial yang harmonis. Ia menyebutkan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi teladan. Implementasi toleransi tidak boleh berhenti pada slogan. Sekolah harus menjadi lingkungan aman bagi semua anak.

“Para peserta, yang mayoritas guru TK, diajak memahami poin-poin perda yang relevan bagi praktik pendidikan sehari-hari, seperti penghargaan terhadap keberagaman, pencegahan diskriminasi, dan pembiasaan interaksi yang sehat,” ungkapnya

Lebih lanjut Desy menambahkan, guru memegang peran kunci karena anak usia dini meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Ia berharap sosialisasi ini memperkuat komitmen tenaga pendidik dalam membangun budaya sekolah yang inklusif.

Jika nilai toleransi tertanam sejak TK, maka Kalsel sedang menyiapkan masyarakat masa depan yang lebih damai.

“DPRD Kalsel akan terus mendorong implementasi perda, agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” tutupnya.(ADV-NHF/RIW/RH)

TANAH LAUT – DPRD Kalimantan Selatan, menegaskan pentingnya menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rais Ruhayat, usai menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila di Kabupaten Tanah Laut, Senin, (8/12).

Rais menuturkan, Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan pedoman sikap dan perilaku yang harus diwujudkan dalam rutinitas sehari-hari. Menurutnya, masyarakat akan semakin kuat dan rukun apabila lima sila dalam Pancasila tidak berhenti sebatas hafalan, tetapi benar-benar diamalkan.

Ia mencontohkan, nilai gotong royong yang tertanam dalam Pancasila telah menjadi karakter bangsa Indonesia sejak dahulu.

“Perkembangan zaman menuntut masyarakat untuk kembali memperkuat tradisi tersebut agar tidak tergerus oleh arus individualisme,” ucapnya

Rais mengimbau, pentingnya menerapkan sikap saling menghormati dan toleransi, terutama di daerah yang memiliki keragaman suku maupun latar belakang sosial. Ia berharap nilai-nilai ini diterapkan mulai dari lingkungan keluarga hingga ruang-ruang sosial yang lebih luas.

“Kalau nilai Pancasila diterapkan dengan konsisten, insyaallah kehidupan masyarakat akan jauh lebih harmonis. Kita bisa berbeda, tetapi tetap satu tujuan demi membangun daerah dan menjaga persatuan,” jelasnya

Rais mengajak peserta sosialisasi untuk menjadi agen penyebar nilai Pancasila di wilayah masing-masing. Ia menilai peran masyarakat sangat penting dalam menjaga kondusifitas dan keamanan daerah, khususnya menjelang berbagai agenda pembangunan di Tanah Laut.

“Semoga sosialisasi ini mampu memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, sekaligus menumbuhkan semangat untuk terus menghidupkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam kegiatan seremonial,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bagi penyandang disabilitas di Banua, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Penyandang Disabilitas Tahun 2025 di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (8/12).

Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Farhanie, dan berlangsung selama dua hari, 8–9 Desember.

Sekitar 30 peserta mengikuti kegiatan ini, berasal dari Panti Iskaya Banaran, Panti Fajar Harapan, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) seluruh kabupaten/kota, serta petugas pelayanan disabilitas.

Farhanie menjelaskan, Bimtek ini bertujuan memperkuat kapasitas dan pemahaman para petugas agar mampu memberikan pelayanan yang inklusif, ramah, dan setara kepada penyandang disabilitas.

“Bimtek ini kami selenggarakan untuk meningkatkan kualitas kawan-kawan petugas dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang diperingati setiap 3 Desember, sekaligus melanjutkan komitmen Dinsos Kalsel dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Menurutnya, kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari Daksa Banua dan praktisi lainnya.

Selain peningkatan kapasitas SDM, Dinas Sosial Provinsi Kalsel juga terus memberikan dukungan nyata melalui program rehabilitasi sosial, diantaranya penyaluran berbagai alat bantu disabilitas.

“Melalui bidang rehabilitasi sosial, kami membantu kawan-kawan disabilitas dengan memberikan alat bantu seperti kaki palsu, kursi roda, dan alat bantu dengar. Untuk tahun 2025, jumlahnya lebih dari 20 unit dan insya Allah akan diserahkan kepada yang berhak menerima,” jelasnya.

Farhanie menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan tanpa diskriminasi.

“Disabilitas tidak boleh dibedakan. Kesempatan dalam pelayanan publik dan aktivitas lainnya harus setara. Ini menjadi komitmen kami agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar hadir dan peduli,” tegasnya.

Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut dengan dukungan anggaran yang memadai, sehingga kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan semakin baik dan berkelanjutan.

“Dengan dukungan semua pihak, kami yakin layanan disabilitas di Kalimantan Selatan akan terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Unit Pelaksana Teknis Daerah – UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, berencana meluaskan area pelabuhan, salah satunya dengan penambahan selasar bongkar muat ikan di darat.

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki menjelaskan,
saat ini untuk selasar bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin masih relatif kecil, karena itu perlu penambahan lagi kedepannya.

“Untuk penambahan potensi Pendapatan Asli Daerah lainnya di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, salah satunya dengan penambahan selasar bongkar muat ikan darat,” ungkapnya, Senin (8/12).

Sedangkan untuk perluasan daerah di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin ini, menurut Jaki, sudah tidak dapat dilakukan lagi, karena keterbatasan lahan.

“Karena itu, UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin meminta adanya pembelian lahan untuk perluasan,” ungkapnya lagi.

Jaki mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya menerima kunjungan dari Tim Ahli Gubernur, dan persoalan keterbatasan lahan ini sudah disampaikan kepada mereka.

“Beberapa waktu lalu Tim Ahli Gubernur telah berkunjung dan melihat UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin,” ujarnya.

Pada saat itu, lanjut Jaki, pihaknya meminta adanya pembebasan lahan untuk perluasan area Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.

“Kami telah berkomunikasi dengan pihak kelurahan Pelambuan mengenai lahan kosong yang berada di belakang UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin,” tuturnya.

Diperkirakan, lahan kosong dengan luasan 1,5 hektare tersebut, cukup untuk perluasan area Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.

“Kami telah melaporkan rencana tersebut, kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, yang dapat diteruskan ke Pemerintah Provinsi Kalsel,” ucapnya.

Jaki berharap, rencana perluasan area Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, dapat disetujui dan terealisasikan kedepannya. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Menjelang berakhirnya tahun 2025, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sektor pertanian, khususnya di bidang tanaman pangan. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan program kerja tahun 2026, agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan DPKP Kalsel, Rahmawati, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, bahwa evaluasi akhir tahun dilakukan untuk menilai capaian program selama 2025 sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, dalam pelaksanaannya.

“Evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan program yang telah dijalankan, sekaligus memetakan hambatan di lapangan sebagai bahan perbaikan dan perencanaan kegiatan di tahun 2026,” ujar Rahmawati.

Menurutnya, salah satu fokus utama dalam evaluasi kali ini, adalah terkait tata cara penyimpanan benih di tingkat petani. Berdasarkan hasil pemantauan, banyak benih yang seharusnya berkualitas baik saat disalurkan, justru mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar.

Rahmawati mengungkapkan, masih ditemukan petani yang menyimpan benih di teras rumah atau tempat terbuka, sehingga terpapar hujan dan panas secara langsung.

Selain itu, masa tunggu tanam yang cukup lama akibat proses pengolahan lahan serta kendala cuaca seperti banjir dan genangan air turut memperlama waktu penyimpanan benih.

“Kondisi tersebut menyebabkan benih menjadi rusak sebelum ditanam, padahal saat disalurkan kondisinya sangat baik. Ini menjadi catatan penting bagi kami dalam evaluasi akhir tahun,” lanjut Rahmawati.

Ia menambahkan, banyaknya benih yang rusak akibat penyimpanan yang kurang tepat, berdampak pada menurunnya tingkat keberhasilan tanam serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani.

Oleh karena itu, DPKP Kalsel akan menjadikan persoalan ini sebagai prioritas dalam perumusan program tahun mendatang.

Ke depan, DPKP Kalsel berencana meningkatkan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan teknis kepada petani melalui penyuluh pertanian di masing-masing wilayah.

Edukasi tersebut difokuskan pada tata cara penyimpanan benih yang benar agar kualitas benih tetap terjaga hingga waktu tanam.

Selain itu, hasil evaluasi juga akan menjadi dasar dalam penyusunan program peningkatan produksi pertanian tahun 2026, termasuk penguatan peran penyuluh pertanian, efisiensi penyaluran bantuan, serta upaya mitigasi risiko cuaca ekstrem.

“Melalui perencanaan yang lebih matang dan berbasis hasil evaluasi, diharapkan kualitas produksi tanaman pangan di Kalimantan Selatan dapat terus meningkat, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani di Banua,” tutup Rahmawati. (MRF/RIW/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – Sebagai upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap regulasi daerah serta mendorong pengembangan potensi lokal, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan Loksado, akhir pekan tadi.

Kartoyo mengatakan, pihaknya siap mendorong pemberdayaan masyarakat, agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan pariwisata, sekaligus mendapat manfaat ekonomi dari sektor tersebut.

Sehingga, ke depan pengelolaan pariwisata dapat memberdayakan masyarakat, bahkan membantu membiayai kebutuhan operasional, supaya pariwisata terus meningkat.

“Kami ingin para pambakal menyampaikan aspirasi dan potensi-potensi alamnya. Kalau seperti di Loksado ini, desa Loksado punya potensi pariwisata yang luar biasa,” ujarnya

Sementara itu, Kepala Desa Loksado, Alun, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan perhatian Wakil Ketua DPRD Kalsel terhadap wilayahnya. Ia berharap kegiatan sosialisasi ini menjadi pintu masuk bagi peningkatan pembangunan, terutama pada aspek infrastruktur pendukung wisata.

“Loksado ini merupakan kawasan pariwisata nasional, kita mengharapkan infrastruktur bisa lebih ditingkatkan lagi agar jumlah pengunjung semakin ramai,” pungkasnya

Kegiatan yang diikuti tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga setempat ini menekankan pentingnya penguatan potensi lokal, khususnya di sektor pariwisata. (ADV-NHF/RIW/RH)