Gencarkan Upaya Tekan Inflasi Daerah, Pemprov Kalsel Dukung Pembentukan dan Operasional Koperasi Merah Putih

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui pembentukan dan percepatan operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang juga diharapkan mampu menekan laju inflasi di daerah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai menjelaskan, bahwa pembentukan KDKMP merupakan salah satu langkah strategis pemerintah, memperkuat struktur ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui koperasi ini, distribusi barang kebutuhan pokok diharapkan menjadi lebih efisien dan terjangkau, sehingga dapat membantu menekan laju inflasi di daerah serta menjaga daya beli masyarakat.

Keberadaan KDKMP akan menjadi wadah penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, di mana koperasi berperan langsung dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok serta memotong rantai distribusi yang panjang antara produsen dan konsumen. Dengan begitu, keuntungan dapat lebih dirasakan masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM dan petani lokal.

“Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, seluruh Koperasi Merah Putih ditargetkan sudah dapat beroperasi penuh pada Maret 2026 mendatang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap menindaklanjuti instruksi tersebut dengan melakukan koordinasi intensif bersama pemerintah kabupaten dan kota, untuk memastikan kesiapan koperasi di setiap wilayah,” ungkap Rifai, usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara daring dari Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (27/10).

Lebih lanjut, Rifai menyampaikan, Pemprov Kalsel juga akan memperkuat sinergi antar sektor, dengan melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, serta lembaga keuangan dan perbankan, agar pelaksanaan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

Melalui sinergi ini, Koperasi Merah Putih diharapkan berfungsi optimal sebagai penyedia kebutuhan dasar masyarakat, penyangga harga di pasar, sekaligus penggerak utama ekonomi desa dan kelurahan.

Pemprov Kalsel tidak hanya berfokus pada pembentukan kelembagaan koperasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pengurus dan anggota koperasi melalui pelatihan manajemen usaha dan strategi bisnis berbasis potensi lokal. Dengan cara ini, koperasi diharapkan dapat tumbuh mandiri dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

“Program ini bukan hanya soal koperasi berdiri, tetapi bagaimana koperasi menjadi alat perjuangan ekonomi masyarakat, menumbuhkan semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi di seluruh pelosok daerah,” tutup Rifai. (MRF/RIW/RH)