Bulan: Oktober 2024

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Sulkan, menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi secara virtual, di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (21/10). Pada rakor tersebut, diketahui keadaan inflasi di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan yang masih terkendali menjelang akhir Oktober ini.

Sulkan menyampaikan, Inflasi di Kalsel pada minggu ke-3 Oktober 2024 tercatat berada di angka 1,98 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang mencapai 2,56 persen. Keberhasilan dalam mengendalikan inflasi di tingkat daerah merupakan hasil dari kerja keras dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh stakeholder terkait.

“Ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga berhasil,” ungkap Sulkan.

Sulkan menambahkan, Secara umum, inflasi di Kalsel terkendali dan menunjukkan tren positif. Meskipun demikian, adanya peningkatan harga di beberapa wilayah, khususnya di Kabupaten Balangan dan Kota Banjarbaru.

“Di Kabupaten Balangan, kenaikan harga yang signifikan terjadi pada ayam ras dan telur ayam ras. Sedangkan di Kota Banjarbaru, harga daging sapi dan telur ayam ras mengalami lonjakan,” lanjut Sulkan.

Secara keseluruhan rata-rata kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel menunjukkan penurunan sebesar -0,41 persen. Sehingga pemerintah daerah akan terus memantau situasi tersebut agar tidak berdampak negatif pada masyarakat.

“Kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan komoditas pangan yang sangat penting bagi masyarakat,” tutup Sulkan. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Setelah sukses dengan program Sistem Integrasi Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering (SITI HAWA LARI), kini Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kembali membuat inovasi baru, untuk meningkatkan produksi telur dan daging itik. Yakni program Optimalisasi Peternakan Itik Pola Integrasi Multi Pihak Terkolaborasi atau Otak Pintar.

Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sejumlah instansi dan lembaga, untuk membuka peluang dan kemudahan bagi para peternak itik, meningkatkan kualitas produksi telur dan daging itik. Termasuk didalamnya Bank Kalsel melalui program pinjaman modal tanpa bunga, serta sejumlah perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Ditemui wartawan, usai meninjau peternak itik di Kota Banjarbaru akhir pekan tadi, Kepala Bidang Peternakan Disbunnak Provinsi Kalsel, drh. Edi Santoso, mengatakan, Otak Pintar dijalankan dengan cara pembinaan dan pendampingan, serta berbagai bentuk bantuan yang diberikan. Contohnya disinfektan dan vitamin.

“Kami berharap, melalui program ini produksi telur dan daging meningkat dan berkualitas. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kalsel maupun provinsi tetangga,” katanya.

Program ini disambut baik para peternak itik, termasuk peternak di Kota Banjarbaru, Faturrahman. Dimana diharapkan, program ini dapat membantu pengembangan usahanya hingga ke luar Kota Banjarbaru.

Faturrahman mengaku, saat ini baru bisa memenuhi kebutuhan telur dan daging itik di Banjarbaru saja. Karena produksi peternakannya baru mencapai 1.300 ekor.

“Padahal permintaan dari Banjarmasin dan Banua Enam juga sudah mulai masuk, namun tidak dapat dipenuhi, karena terbatasnya produksi,” ujarnya.

Melalui dukungan program Otak Pintar ini, Faturrahman berharap, usaha para peternak itik kedepannya semakin berkembang.

Melalui program Otak Pintar ini, Disbunnak Provinsi Kalsel dapat melakukan pemantauan dan pendampingan, dengan memanfaatkan teknologi digital. Yakni dengan sistem barcode untuk memudahkan pendataan dan perkembangan peternak itik di 13 kabupaten/kota. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Prestasi atlet pelajar yang tergabung di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Kalimantan Selatan meningkat di Tahun 2024.

Kasi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Setra Olahraga Dispora Kalsel Asfia Urrahman menjelaskan, dari total 140 orang atlet pelajar yang dibina, sebanyak 20 persen dari atlet tersebut telah memberikan prestasi hingga tingkat nasional.

“Kami bersyukur atas capaian dari atlet pelajar yang tergabung di PPLP Kalsel ini,” ungkap Asfia.

Prestasi diberikan dari beberapa cabang olahraga ada yang mengalami peningkatan prestasi. Ada juga yang mengalami penurunan prestasi.

“Untuk cabang olahraga yang mengalami penurunan prestasi karena atlet mereka telah lulus sekolah,” ucapnya.

Meski begitu, terdapat juga cabang olahraga yang meningkat prestasinya dengan atlet baru.

“Sehingga pembinaan dapat terus berlanjut,” ujarnya.

Sedangkan, untuk secara keseluruhan atlet yang dibina Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melalui PPLP tersebut disepanjang Tahun 2024 mengalami peningkatan.

Untuk di Tahun 2025 mendatang PPLP akan berganti nama oleh Kementerian Kepemudaan dan Olahraga (Kemenpora) RI.

Karena itu, tutur Asfia, saat ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, masih menunggu petunjuk teknis dari Kemenpora perihal pergantian nama tersebut.

“Begitu juga hal lainnya, seperti jumlah kuota atlet pelajar setiap cabang olahraga yang mendapat pembinaan tersebut,” ucapnya.

Jika selama ini sebanyak 20 atlet per cabang olahraga, untuk di Tahun 2025 pihaknya belum mengetahui.

“Meski begitu menjelang akhir tahun ini kami tetap melakukan pembinaan kepada atlet pelajar agar dapat meningkatkan prestasinya,” ucap Asfia. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bagi Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Dinsos Kalsel. Kegiatan yang dibuka Plt Kepala Dinsos Kalsel, Muhammadun yang diwakili Sekretaris Dinsos Kalsel, Murjani itu dilaksanakan di salah satu hotel berbintang, Senin (21/10).

Dalam sambutan Plt Kepala Dinsos Kalsel, Muhammadun yang dibacakan oleh Sekretaris Dinsos Kalsel, Murjani, menyampaikan penerapan SAKIP adalah amanah dari pemerintah untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan benar-benar memberikan hasil yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Dalam hal ini, Dinas Sosial memegang peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia yang berkeadilan. Oleh karena itu, saya berharap melalui bimbingan teknis ini, kita semua dapat meningkatkan pemahaman kita dalam hal perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja. kinerja yang baik bukan hanya soal menyelesaikan tugas, tetapi juga bagaimana kita memastikan bahwa tugas tersebut memberikan dampak yang nyata, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, lanjut Murjani, pihaknya juga ingin mengingatkan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral ASN sebagai aparatur negara. Para ASN dituntut untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, menggunakan anggaran dan sumber daya secara efisien dan efektif, serta memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya berharap setelah mengikuti bimbingan teknis ini, kita semua dapat mengimplementasikan SAKIP dengan lebih baik di Dinas Sosial. Mari kita wujudkan pemerintahan yang lebih transparan, lebih akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome), demi kesejahteraan masyarakat Kalsel yang lebih baik,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Subbag Perencanaan dan Pelaporan Dinsos Kalsel, Hardiasty Eka Wardhani menambahkan ada dua orang narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini yaitu perwakilan Biro Organisasi Setdaprov Kalsel dan Akademisi Politeknik Banjarmasin. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono menggelar kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dengan mengangkat tema “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Bermasyarakat,” Sabtu (19/10).

Bambang menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari tugas sebagai anggota DPRD Kalsel yang dinilai penting untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya empat pilar kebangsaan. Ia menjelaskan, pilar kebangsaan harus diingat dengan baik oleh masyarakat dan cara paling mudah untuk mengingat pilar kebangsaan dengan menyingkatnya.

“Untuk mudah ingat singkat saja dengan PBNU, Pancasila, Bhineka tunggal ika, NKRI, dan undang-undang,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bambang Yanto meminta salah satu warga maju ke depan. Ia memilih warga yang berusia muda dan memberikan tantangan berhadiah. Bambang memberikan pertanyaan tentang lima sila dari pencaslla. Warga yang maju menjawab dengan cukup baik.

Ia sengaja memilih anak muda untuk maju ke depan. Menurutnya, saat ini banyak anak muda yang kurang memiliki pengetahuan yang baik tentang pancasila. Padahal, lanjut Bambang, nilai-nilai pancasila adalah bagian yang sangat penting untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

“Dalam lima sila itu terdapat seluruh nilai kehidupan, baik kehidupan pribadi ataupun berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Dalam kegiatan ini Bambang juga menghadirkan Fahmi Idris Tanjung sebagai narasumber. Kegiatan yang diisi dengan tanya jawab langsung ini dihadiri oleh hampir seratus orang warga Banjarmasin. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke 44, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan gerakan pangan murah (GPM) di halaman Kantor Banjarbaru, Jum’at (18/10). Ini diadakan sesuai imbauan dari Badan Pangan Nasional dan dilaksanakan juga di beberapa kabupaten/kota di Kalsel.

Plh. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Imam Subarkah, yang diwakili oleh Kabid Ketahanan Pangan, Saptono menyampaikan, tujuan GPM untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang layak, terutama bagi mereka yang tergolong kurang mampu dengan membeli kebutuhan pangan dibawah harga pasar.

“Jadi kegiatan GPM ini sesuai dengan tema Hari Pangan Sedunia ke-44 yaitu hak atas pangan untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik,” ucap Saptono.

Menurut Saptono, tidak hanya ketersediaan pangan yang menjadi isu, tetapi juga distribusi dan pemerataan distribusi yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Gerakan Pangan Murah ini diadakan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang layak, dengan harga yang terjangkau.

“Ada beberapa komoditas yang dijual pada GPM ini, seperti beras SPHP, minyak goreng, telur, ayam, bawang merah, bawang putih, dan sayuran segar dari beberapa UMKM dan petani yang sudah menjadi mitra,” lanjut Saptono.

Selain itu, antusias masyarakat pada kegiatan GPM ini sangat luar biasa. Karena komoditas pangan yang dijual sangat berkualitas. Ia berharap dengan adanya GPM ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk ketersedian pangan yang berkualitas agar gizi mereka dapat tercukupi.

“Masyarakat sangat antusias kalau ada kegiatan GPM ini apalagi harganya sangat murah, kita berharap bahwa Gerakan Pangan Murah dapat terus dilakukan di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan akses pangan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kalsel,” tutup Saptono. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota DPRD Kalsel, Ilham Noor menggelar Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila (Sosrev) bertempat di salah satu cafe di Banjarmasin, pada Kamis (17/10).

Dalam Sosrev yang digelar perdana tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel masa jabatan 2024-2029 itu mengungkapkan, nilai-nilai Ideologi Pancasila perlu diterapkan di kehidupan sehari- hari karena merupakan dasar negara Indonesia dan panduan dalam berperilaku.

“Diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari dan keteladanan mereka dapat memotivasi keluarga dan orang lain untuk melakukan hal yang sama,” ucapnya.

Apalagi, lanjut Ilham, menjelang Pilkada 2024, penerapan Ideologi Pancasila menjadi semakin penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dan demokratis.

“Terlepas dari perbedaan politik, saya mengajak semua elemen masyarakat untuk mengedepankan semangat persatuan serta berpartisipasi dalam proses demokrasi,” terangnya.

Karena itu, menurut Ilham, Pilkada 2024 diharapkan tidak hanya menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Ilham menambahkan kegiatan ini juga sekaligus silaturahmi kepada konstituennya di Banjarmasin yang telah memberikan dukungan di Pileg 2024 lalu.

“Ini juga bagian dari kesempatan ulun (saya) bersilaturahmi dengan masyarakat,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalsel melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Teknis Pemutakhiran Data Aplikasi Data Terpadu Sosial Banua (DATU SOBAN) Tahun 2024, selama dua hari yaitu 17-18 Oktober 2024.

Dalam sambutan Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammadun yang dibacakan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Gusnanda Effendi, menyampaikan bahwa pemutakhiran DATU SOBAN tahun 2024 merupakan kegiatan pengumpulan data secara primer yang berfokus pada data tertinggi dan data paling banyak diminta oleh SKPD lain di dalam DATU SOBAN selama periode dari 2021 – 2023.

“Kegiatan pemutakhiran data ini dilakukan dengan metode pendataan ulang yaitu anak terlantar, anak dengan kedisabilitasan, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, dan perempuan rawan sosial ekonomi,” katanya, Kamis (17/10).

Gusnanda menjelaskan kegiatan pemutakhiran Data DATU SOBAN tahun 2024 dilaksanakan selama tiga bulan dari Juni sampai Agustus 2024 dengan melibatkan dua orang di masing-masing Dinas Sosial di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel, yaitu satu orang sebagai supervisor data dan satu orang sebagai petugas data.

“Kegiatan ini juga melibatkan secara aktif peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di 13 Kabupaten/Kota,” terangnya.

Gusnanda menambahkan PSKS yang terlibat antara lain Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Provinsi Kalsel. Selain itu, khusus di Kota Banjarmasin sebagai Petugas Pemutakhiran Data (PPD) adalah Operator Pengelola Data Elektronik pada lima Kecamatan di Kota Banjarmasin.

Diketahui, aplikasi berbasis web yang bernama Data Terpadu Sosial Banua (DATU SOBAN) ini, Dinas Sosial Provinsi Kalsel memanfaatkan suatu sistem digitalisasi/elektronik, tata kelola kelembagaan dan proses pemerintahan secara high-level.

“DATU SOBAN dibangun untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan daerah melalui ketersediaan data 26 Jenis PPKS dan 12 Jenis PSKS dalam rangka peningkatan kepuasan publik atas kualitas pelayanan pemerintah,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dinsos Kalsel juga memberikan penghargaan terbaik kegiatan pemutakhiran data DATU SOBAN Tahun 2024 yang diberikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Petugas Pemutakhiran Data di Kecamatan di 13 Kabupaten Kota se-Provinsi Kalsel.

Penghargaan Terbaik Dinas Sosial I yaitu Dinas Sosial Kab Tanah Laut, terbaik II Dinas Sosial Kab Hulu Sungai Selatan, dan terbaik III Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Penghargaan Terbaik Petugas Pemutakhiran Data I petugas pemutakhiran data Kecamatan Panyipatan Kab Tanah Laut, terbaik II petugas pemutakhiran data Kecamatan Daha Utara Kab Hulu Sungai Utara, dan terbaik III petugas pemutakhiran data Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan dapat lebih memacu semangat dalam memberikan kinerja dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan peningkatan signifikan pada nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan kenaikan sebesar 8,94 poin. Dari sebelumnya 72,27 poin (kategori sedang), kini menjadi 81,21 poin (kategori baik).

Hasil tersebut mengantarkan Provinsi Kalimantan Selatan masuk dalam kategori “Daerah Informatif”, sebuah pencapaian yang meningkat dibandingkan tahun 2023 di mana Pemprov Kalsel masih berada dalam kategori “Menuju Informatif.”

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim, menjelaskan bahwa peningkatan nilai IKIP ini diperoleh melalui hasil pengukuran 10 Informan Ahli dari Komisi Informasi Pusat. Para informan ahli ini terdiri dari berbagai unsur, seperti masyarakat umum, akademisi, dunia usaha, dan dunia pendidikan.

“Ada tiga dimensi yang dinilai oleh para Informan Ahli, yakni dimensi politik, hukum, dan ekonomi. Alhamdulillah, dari ketiga dimensi tersebut, kami memperoleh penilaian yang positif dan cukup signifikan sehingga nilai IKIP Kalsel naik menjadi kategori baik,” ucap Muslim, Kamis (17/10).

Peningkatan nilai IKIP tersebut sekaligus menandakan bahwa iklim keterbukaan informasi publik di Kalimantan Selatan sudah lebih baik. Menurutnya, pencapaian ini tidak lepas dari peran seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota.

“Yang cukup menonjol dari peningkatan IKIP ini adalah adanya jaminan keterbukaan informasi publik kepada semua kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi publik tanpa ada intimidasi atau hambatan dari badan publik,” jelasnya.

Diskominfo Provinsi Kalsel, selaku instansi yang bertanggung jawab dalam hal keterbukaan informasi publik, berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan nilai IKIP Provinsi Kalsel. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait cara mengakses informasi publik melalui Badan Publik di Pemerintah Provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini bertujuan agar semua komponen masyarakat bisa menyebarluaskan informasi demi peningkatan pembangunan di Kalsel.

“Diskominfo Kalsel juga akan terus membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pers, akademisi, dan komunitas lainnya untuk bersama-sama membangun keterbukaan informasi publik di Banua. Diharapkan dalam penyebarluasan informasi publik, akan ada partisipasi yang lebih luas dari masyarakat,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)