BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mengakui adanya penurunan penjualan pada barang non pangan di kawasan Pasar Baru.
Kabid Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar Disperdagin Kota Banjarmasin Ridho Satriya menjelaskan, sudah sejak beberapa waktu lalu, untuk penjualan bukan kebutuhan pokok mengalami penurunan penjualan atau sepi pembeli.
Kabid PSDPP Disperdagin Banjarmasin Ridho Satriya
“Seperti, yang terjadi di kawasan Pasar Baru, Kota Banjarmasin. Pedagang menjual barang non pangan,” ungkap Ridho, kepada sejumlah wartawan, Kamis (17/10).
Sedangkan untuk pasar tradisional menurutnya yang menjual kebutuhan pokok masih ramai dikunjungi pembeli.
Karena itu, Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung peningkatan penjualan secara online kepada para pedagang, yang ada di kota tersebut.
“Dukungan berupa pelatih pelatih pemasaran secara online kepada pedagang,” ujarnya.
Dengan adanya pelatihan tersebut, Ia mengharapkan para pedagang dapat melakukan penjualan secara online tersebut.
“Sehingga, para pedagang dapat berjualan tidak hanya offline tetapi juga online,” ujar Ridho. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menindaklanjuti evaluasi Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024, pada Rabu (16/10).
Rapat dipimpin Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD Kalsel yaitu Kartoyo, M. Alpiya Rahman dan Desy Oktavia Sari ini dihadiri Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rozali Anwar beserta Anggota TAPD.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekda Provinsi Kalsel Nomor 900.1/1290/BPKAD/2024 Tanggal 8 Oktober 2024, yang merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI terkait evaluasi P-APBD Kalsel. Selain itu, dibahas juga Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1-4205 Tahun 2024 Tanggal 4 Oktober 2024, yang berisi rekomendasi perbaikan Raperda P-APBD.
Suasana Rapat Banggar DPRD Kalsel
Ketua Banggar DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan bahwa evaluasi dari Mendagri harus menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan finalisasi P-APBD 2024. Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengalokasian anggaran, terutama di sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami harus memastikan bahwa rekomendasi dari Mendagri diterapkan dengan baik. Perubahan APBD ini tidak hanya formalitas, tetapi harus benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua TAPD Kalsel, Roy Rozali Anwar, menyambut baik arahan Ketua DPRD dan menyatakan komitmennya untuk memastikan hasil evaluasi Mendagri diimplementasikan secara maksimal. Ia menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam memastikan keberhasilan P-APBD.
“Kami akan menindaklanjuti setiap rekomendasi dari evaluasi ini dengan cermat. Dengan dukungan penuh dari DPRD, kami yakin P-APBD 2024 akan berjalan dengan optimal dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya
Roy juga berharap dapat mempercepat proses finalisasi APBD 2024 dan memastikan bahwa anggaran tersebut dapat segera disahkan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan Selatan. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kontingen Nasional Paralimpik Committee (NPC) Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menduduki posisi ke 7 pada Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) Tahun 2024 di Solo, Jawa Tengah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan apresiasi atas pencapaian dari atlet NPC Kalsel yang telah mencapai prestasi 7 besar nasional,” ungkap Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel Diauddin, kepada sejumlah wartawan, pada saat menyambut kepulangan Kontingen Atlet NPC Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dari Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) Tahun 2024 di Solo, pada saat tiba di Bandara Syamsuddin Noor, belum lama tadi.
Plt Kadispora Kalsel Diauddin
Diauddin mengatakan, dengan total 126 medali atlet paralimpik Kalsel ini menempati peringkat ketiga dalam jumlah medali, namun berada di peringkat ketujuh dalam klasemen total.
“Para atlet NPC tersebut telah berkompetisi dengan penuh perjuangkan dalam Pekan Paralimpiade Nasional Tahun 2024 di Solo. Tentu, hasil yang diperoleh tersebut membanggakan Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Diauddin.
Tentunya setelah kepulangan para atlet NPC ke Banua, pihaknya meminta kepada mereka agar terus semangat berlatih lebih giat lagi.
“Agar dapat memberikan prestasi terbaik pada kegiatan Olahraga lainnya. Pada tingkat kejurnas maupun pertandingan internasional lainnya,” ucapnya.
Sehingga, tambah Diauddin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dukungan terhadap peningkatan prestasi atlet NPC tersebut. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin Mengklaim, hingga Oktober 2024 ini telah menyelesaikan sengketa 7 Kasus.
Kepada wartawan Ketua BPSK Banjarmasin Suci Rabella, ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (17/10) mengatakan, selama ini pihaknya secara rutin melakukan pelayanan konsultasi kepada masyarakat, terkait perlindungan konsumen dan telah menyelesaikan sengketa konsumen sebanyak 7 kasus. Sedangkan 1 sengketa konsumen akan disidangkan pekan depan.
“Rata-rata yang disengketakan tentang pembiayaan kredit motor, mobil dan rumah,” ucapnya
Disampaikan Suci, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan salah satu lembaga pendukung pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPSK pada Kota Banjarmasin, Cirebon, Surakarta, Magelang, dan Tanjung Pinang serta Kabupaten Nganjuk Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.
“Penyelesaian kasus sengketa di BPSK Kota Banjarmasin tidak lama hanya 21 hari kerja dan tidak dipungut biaya (gratis),” ungkapnya
Lebih lanjut Suci menambahkan, untuk program baru ini pihaknya menggelar “BPSK Goes To School”, bertujuan peserta didik dapat mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen cerdas, melindungi diri dari perdagangan merugikan. Kegiatan dilaksanakan pertama di SMAN 3 Banjarmasin dan akan dilanjutkan rencananya ke SMAN 2 Banjarmasin.
“Konsumen cerdas adalah langkah awal menuju masyarakat yang lebih baik”, tutupnya
Untuk diketahui, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin dibawah naungan Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, beranggotakan dari tiga unsur Pemerintah, tiga unsur konsumen, dan tiga unsur pelaku usaha, berlokasi di Jalan S Parman Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) kepada warga Banua, termasuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan kebugaran ASN.
Salah satu tes kebugaran ASN (Sumber foto: MC Kalsel)
Program ini sudah dilaksanakan Pemprov Kalsel melalui Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) sejak beberapa tahun terakhir, hingga tahun 2024 ini. Terakhir pada September lalu, BKOM menandatangani kerjasama dengan Dinas PUPR Provinsi, untuk melaksanakan program pemeriksaan kebugaran ASN lingkup dinas tersebut.
“Tahun ini, di lingkup Pemprov Kalsel, baru Dinas PUPR yang khusus menganggarkan kegiatan pemeriksaan kebugaran ASN,” jelas Susi Hermina, Kepala BKOM Provinsi Kalsel kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi di Banjarbaru.
Namun menurut Susi, mulai tahun depan, sesuai instruksi Sekdaprov Kalsel, maka seluruh SKPD wajib menganggarkan kegiatan pemeriksaan kebugaran ASN.
“Insya Allah tahun depan, semua SKPD wajib menganggarkan kegiatan ini,” tegasnya.
Tahapan pengukuran kebugaran yang dlakukan BKOM, adalah dimulai dari senam atau pemanasan, dilanjutkan dengan analisa kepada individu terkait riwayat penyakit termasuk masalah cedera. Setelah itu dilakukan pengukuran berat dan tinggi badan, lingkar pinggang, dan konsultasi dokter untuk memastikan jenis olahraga yang tepat. (RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah (BPKD) Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya mendorong perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan baik guna memastikan keselamatan para pekerja.
Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II, Taufiqurrahman, menekankan bahwa penerapan K3 merupakan peranan penting yang wajib dipenuhi setiap perusahaan untuk menghindari kecelakaan di tempat kerja.
Kepada BPKD Wilayah II Kalsel, Taufiqurrahman
“Penerapan standar K3 yang disiplin merupakan kunci utama sebuah perusahaan agar mencegah terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja,” ujarnya Selasa (15/10).
Taufiq juga mengapresiasi perusahaan-perusahaan di Kalimantan Selatan yang sudah berhasil menjalankan prosedur operasional standar K3 dengan baik, sehingga lingkungan kerja tetap aman dan produktivitas pekerja terjaga tanpa adanya insiden besar.
Meski begitu, ia tetap mengingatkan agar perusahaan-perusahaan tidak lengah dalam penerapan K3 dan terus menjalankan prosedur yang berlaku secara disiplin.
“Kami juga terus memberikan pelatihan dan edukasi K3 kepada para pekerja yang diintensifkan demi mendukung lingkungan kerja yang aman dan sehat,” katanya.
Selain memberikan pelatihan, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II juga aktif melakukan sosialisasi K3 ke berbagai perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja serta memastikan prosedur K3 dijalankan dengan baik.
Taufiq berharap berbagai upaya yang dilakukan dapat semakin memperkuat komitmen perusahaan-perusahaan di Kalsel dalam menjaga keselamatan karyawannya.
“Dengan begitu, kita bisa mencapai target zero accident di perusahaan-perusahaan yang berada di 13 kabupaten/kota, khususnya di bawah naungan Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin akan menggelar Debat Calon Pemilihan Walikota (Pilwali) 2024.
Kepada Abdi Persada FM, Ketua KPU Banjarmasin Rusnailah, melalui pesan WhatsAppnya pada Rabu (16/10) mengatakan, Debat Pertama tanggal 26 Oktober untuk Calon Walikota, Debat Kedua Calon Wakil Walikota 6 November dan Debat Ketiga Calon Walikota dan Wakil Walikota tanggal 16 November 2024.
Ketua KPU Banjarmasin Rusnailah (ditengah) didampingi Komisioner KPU
“Kegiatan akan dipusatkan di Gedung Candra berlokasi di kawasan Banjarmasin Barat,” ucapnya
Rusnailah menyampaikan, salah satu tahapan kampanye di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yaitu Debat. Dimana, ada sebanyak 10 orang tim perumus terdiri dari Akademisi, Profesional dan Tokoh Masyarakat. Rusnailah berharap, kegiatan berjalan tertib dan lancar, agar masyarakat dapat memahami visi dan misi dari masing-masing Pasangan Calon (Paslon).
“Jumlah pendukung setiap Paslon membawa 55 orang,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memberikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna Dewan yang dilaksanakan pada Rabu, (16/10).
Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK itu, total ada tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum yang dibacakan oleh masing-masing juru bicaranya.
Tanggapan Fraksi ini, menurut Supian HK, mengacu pada penyampaian Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel, pasa Rabu (11/8) yang lalu.
Secara umum, muatan pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalsel mengapresiasi postur dan struktur APBD yang telah disusun. Salah satunya seperti yang disampaikan Fraksi Nasdem DPRD Kalsel dalam pemandangan umumnya yang dibacakan oleh Jahrian.
Fraksi Nasdem DPRD Kalsel, Jahrian menyampaikan pemandangan umumnya
“Sebagai Wakil Rakyat di Kalimantan Selatan melalui Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan apresiasi atas tersusun dan diajukannya Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025,” katanya.
Menurut Jahrian, Fraksi Partai NasDem DPRD Kalsel berharap Rancangan APBD Tahun 2025 disusun berdasarkan prinsip anggaran kinerja serta mampu melakukan dan mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tetap terkendali, SDM semakin berkualitas dan terpenuhinya seluruh urusan wajib yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal senada juga disampaikan Fraksi PKS DPRD Kalsel melalui pemandangan umumnya yang dibacakan Firman Yusi. Ia menyampaikan bahwa Fraksi PKS mengapresiasi atas struktur/postur Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2025, yang disamoaikan Gubernur Kalimantan Selatan dianggarkan dengan proyeksi sebesar Sebesar Rp10,4 Trilyun.
Fraksi PKS DPRD Kalsel, Firman Yusi menyampaikan pemandangan umumnya
Sedangkan belanja daerah pada Rancangan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan Sebesar Rp11,5 Trilyun Rupiah. Dan pada posisi penerimaan pembiayaan, yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp1,1 trilyun serta pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp50 milyar.
“Semoga apa yang dianggarkan semuanya menjadi sarana fokus untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Banua,” harapnya.
Lebih lanjut, menurut Firman, Fraksi PKS juga sangat mendukung mengalokasikan anggaran guna mendukung pemulihan ekonomi daerah, sehingga daya beli masyarakat banua juga meningkat. Terlebih mendekati pesta rakyat pilkada Serentak November 2024.
“Selain itu kami juga mendorong penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025 lebih memaksimalkan fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Kalsel, mendukung pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), agar mampu beradaptasi dengan kecanggihan teknologi.
Dalam sambutan Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Muhammad Syarif, pada Selasa (15/10) mengatakan, pihaknya menggelar pelatihan untuk pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), guna mendorong beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta dapat naik kelas. Sehingga, menjadi fokus membantu Pemerintah Daerah dalam mencapai target kemajuan perekonomian di Banua.
Kabid Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disdag Kalsel Muhammad Syarif, saat menyampaikan sambutan
“Era digital kecepatan dan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini semakin pesat,” ucapnya
Disampaikan Syarif, setiap orang harus memahami pentingnya penguasaan terhadap teknologi, agar mampu menyerap pengetahuan menciptakan karya dengan lebih produktif dan kreatif, serta mengembangkan inovasi guna menghadapi tantangan di masa depan.
“Pelatihan ini tujuannya memberi pemahaman dan pengetahuan praktis bagi para peserta, supaya mampu memasarkan produk hingga ke mancanegara,” pinta Syarif
Lebih lanjut Syarif menambahkan, peran pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat penting memberikan pemasukan bagi Negara dalam bentuk devisa. Dimana, perlu ada strategi dan upaya bersama, dalam upaya mempromosikan dan mendorong seluruh produk untuk masuk ke pasar global.
“Jalinan sinergisitas dengan seluruh pemangku kepentingan terus dilakukan untuk mendorong para pelaku UKM di seluruh Kabupaten dan Kota,” tutupnya.
Foto bersama : Kabid Pengembangan Perdagangan Luar Negeri bersama Jajaran Disdag Kalsel dan Peserta UKM
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Kalsel, menggelar Pelatihan Akses dan Survey Pasar Ekspor Melalui Internet, dibuka secara resmi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan, diwakili Kabid Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disdag Kalsel Muhammad Syarif, menghadirkan Narasumber dari Konsultan Ekspor Mandiri, diikuti para peserta UKM di Kalsel. Kegiatan digelar selama dua hari tanggal 15 – 16 Oktober 2024, bertempat di salah satu Hotel Berbintang Banjarmasin. (DISDAG.KALSEL-NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalsel melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah menghadiri Wisuda ke-35 Program Diploma-3 dan Program Sarjana Terapan (STr) di Kementerian Kesehatan Poltekkes Banjarmasin, Selasa (15/10) di Banjarmasin.
Suasana wisuda Poltekkes Banjarmasin
Prosesi wisuda dalam Sidang Terbuka Ahli Madya Kesehatan ini, dibuka Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Andi Parellangi, dan dirangkai dengan pelantikan serta pengambilan sumpah tenaga kesehatan (nakes) tahun 2024.
Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Husnul Hatimah, mengajak para tenaga kesehatan (nakes) ini, tidak ragu mengabdi di daerah terpencil yang sangat membutuhkan kehadiran mereka.
Selain itu, mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, para nakes juga didorong untuk terus mengembangkan kompetensi dan tidak merasa puas dengan ilmu yang telah diperoleh saat ini.
Gubernur pun menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan dedikasi jajaran Poltekkes Kemenkes, dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas di Kalsel.
‘Kegiatan ini membuktikan Poltekes Banjarmasin berhasil mempersiapkan para lulusannya untuk menghadapi tantangan di dunia kerja,” ujarnya.
Diingatkan lagi pentingnya peran tenaga kesehatan dalam pembangunan daerah, khususnya di Kalsel. Para tenaga kesehatan aset berharga bagi daerah.
“Pembangunan infrastruktur kesehatan tidak akan berarti tanpa didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, diharapkan semua siap untuk berkontribusi dan mengabdikan diri demi kemajuan kesehatan di Kalsel,” tambahnya.
Gubernur menegaskan, profesi di bidang kesehatan bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan jiwa untuk melayani sesama. Dalam menjalankan tugas, selalu utamakan kepentingan pasien dan masyarakat.
“Seorang tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, selain upaya-upaya kuratif, jadilah teladan dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit di masyarakat,” tutupnya.
Pada kesempatan itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Andi Parellangi menyebut, saat ini Poltekkes Banjarmasin memiliki Program Diploma III (D3) yang terdiri dari D3 Gizi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, D3 Kesehatan Gigi, D3 Sanitasi, dan D3 Teknologi Laboratorium Medis.
Selain itu, juga disediakan program studi Sarjana Terapan yakni Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Sarjana Terapan Keperawatan, Sarjana Terapan Kebidanan, Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Sarjana Terapan Terapi Gigi, dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis.
Poltekkes Kemenkes Banjarmasin telah melakukan berbagai kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri, dan kolaborasi ke berbagai pihak terkait. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
