Fraksi-Fraksi DPRD Kalsel Apresiasi Pembentukan Raperda APBD 2025
2 min read
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel
BANJARMASIN – Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memberikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna Dewan yang dilaksanakan pada Rabu, (16/10).
Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK itu, total ada tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum yang dibacakan oleh masing-masing juru bicaranya.
Tanggapan Fraksi ini, menurut Supian HK, mengacu pada penyampaian Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel, pasa Rabu (11/8) yang lalu.
Secara umum, muatan pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalsel mengapresiasi postur dan struktur APBD yang telah disusun. Salah satunya seperti yang disampaikan Fraksi Nasdem DPRD Kalsel dalam pemandangan umumnya yang dibacakan oleh Jahrian.
“Sebagai Wakil Rakyat di Kalimantan Selatan melalui Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan apresiasi atas tersusun dan diajukannya Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025,” katanya.
Menurut Jahrian, Fraksi Partai NasDem DPRD Kalsel berharap Rancangan APBD Tahun 2025 disusun berdasarkan prinsip anggaran kinerja serta mampu melakukan dan mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tetap terkendali, SDM semakin berkualitas dan terpenuhinya seluruh urusan wajib yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal senada juga disampaikan Fraksi PKS DPRD Kalsel melalui pemandangan umumnya yang dibacakan Firman Yusi. Ia menyampaikan bahwa Fraksi PKS mengapresiasi atas struktur/postur Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2025, yang disamoaikan Gubernur Kalimantan Selatan dianggarkan dengan proyeksi sebesar Sebesar Rp10,4 Trilyun.
Sedangkan belanja daerah pada Rancangan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan Sebesar Rp11,5 Trilyun Rupiah. Dan pada posisi penerimaan pembiayaan, yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp1,1 trilyun serta pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp50 milyar.
“Semoga apa yang dianggarkan semuanya menjadi sarana fokus untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Banua,” harapnya.
Lebih lanjut, menurut Firman, Fraksi PKS juga sangat mendukung mengalokasikan anggaran guna mendukung pemulihan ekonomi daerah, sehingga daya beli masyarakat banua juga meningkat. Terlebih mendekati pesta rakyat pilkada Serentak November 2024.
“Selain itu kami juga mendorong penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025 lebih memaksimalkan fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya. (NRH/RDM/RH)
